Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)

Tanggal Rapat: 14 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 24 Aug 2020,
Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)

Pada 14 Maret 2018, Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Gde Sumarjaya Linggih dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Bali pukul 14:30 WIB. (ilustrasi: cnnindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
  • Program kewirausahaan dinilai masih belum maksimal apalagi ketika ada yang berjualan, namun tidak menghasilkan keuntungan.
  • Generasi muda harus memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Selanjutnya, aspek regulasi belum mendorong kewirausahaan seperti kendala perizinan yang berbelit-belit.
  • Dari sisi pelaku wirausaha, hal yang paling utama adalah siapapun yang memilih jadi pegawai biasa karena memiliki modal dan jaringan distribusi terbatas. Lalu juga sekarang banyak fenomena dimana orang yang tidak memiliki pengalaman mengelola suatu usaha, menggebu-gebu menjadi wirausaha namun terhenti di tengah jalan.
  • Aspek SDM yang kurang kompetitif menjadi alasan banyak orang enggan menjadi wirausaha. Lalu produk yang dihasilkan para wirausaha pemula belum memiliki SNI.
  • Selanjutnya, beberapa wirausaha ada yang memiliki karakter plin plan sehingga menyulitkan mitra melakukan program pembinaan.
  • Adanya rencana induk kewirausahaan nasional menjadi pedoman untuk seluruh stakeholders dalam menyusun program pengembangan wirausaha.
  • Mengenai insentif pajak, pada pasal 41 RUU Kewirausahaan Nasional, hanya diberikan kepada pelaku usaha yang membina wirausaha pemula saja. Oleh karenanya, Perbarindo mengusulkan insentif diberikan kepada wirausaha.
  • RUU Kewirausahaan sudah memberikan dukungan terhadap terjadinya sinergi BUMN, BUMD dan pelaku usaha dengan para wirausaha dengan memberikan insentif serta kerjasama yang dibangun guna memperhatikan prinsip saling membutuhkan.
Kementerian Perindustrian RI
  • Perlu adanya sinergi terhadap program Pemerintah serta konsistensi untuk menargetkan adanya para wirausaha baru.
  • Sebenarnya, Kementerian Perindustrian telah merespon untuk mengoperasionalkan hal yang sudah diterima berupa logistik dan terus dipantau karena menjadi indikator keberhasilan.
  • Kementerian Perindustrian RI akan memastikan UMKM mampu menjadi suatu market digital.
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
  • Harapannya agar APBD tidak ditaruh di deposito. Asbanda akan mengundang kementerian terkait untuk membantu biaya infrastruktur di daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan