Menteri Dalam Negeri

• Kami sepakat mengikuti pembahasan 18 isu-isu krusial tersebut, oleh karena itu sikap pemerintah fleksibel.
• Kami apresiasi dan terima kasih kepada Panitia Khusus DPR dan Pemerintah memang belum bisa menjangkau untuk menyerap aspirasi secara keseluruhan kecuali tentang media sosial.
• Pemerintah sadar pemilu ini rezimnya partai politik, Pemerintah tidak akan mengikuti secara mendalam.
• Kami berkomitmen untuk menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat dan semua partai politik yang terlibat.
• Pemerintah menyetujui untuk menambah jumlah daerah pemilihan (dapil) di Jawa dan luar Jawa itu berbeda.
• Kalau dari sisi kami partai politik ini terus berkembang karena luas wilayah juga berkembang.
• Kebiasaan DPR RI dan pemerintah pusat membuat Undang Undang (UU) secara tebal akan tetapi intinya hilang, oleh karena itu kami mengusulkan membuatnya secara ringkas dengan dasar menimbang dan mengingatkan pasti.
• Ini yang sedang dicoba pemerintah kalau membuat Perintah Menteri (Permen) atau Perintah Presiden (Perpres) diusahakan hanya satu lembar.
• Dakwaan alternatif di seluruh dunia tidak ada namun asus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu baru dan sangat kompleks.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Dalam hal ini kami sangat memahami secara benar kondisi psikologis para anggota Panitia Khusus DPR ini.
• Kami mengusulkan untuk mempercepat menyelesaian isu-isu krusial ini termasuk tahapan Pemilu.
• Bahan-bahan yang diserahkan ini cukup tebal dan kompleks, maka kita harus ketat dalam segi pembahasannya.

Menteri Keuangan

• Kami sepakat dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri.
• Berkaitan untuk pendanaan kami akan ikuti jika legislatif (DPR/DPRD) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk dibiayai oleh APBN.