Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI — Rapat Paripurna ke-43
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 — Rapat Paripurna ke-42
- Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 — Rapat Paripurna ke-41
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 oleh BPK, Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Sidang II Tahun 2023-2024, dan lain-lain - Rapat Paripurna dengan BPK
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023, dan lain-lain — Paripurna Hari Ulang Tahun DPR-RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Rapat Paripurna ke-28
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
Tanggal Rapat: 5 Oct 2020, Ditulis Tanggal: 4 Nov 2021,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian RI
Pada 5 Oktober 2020, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna Ke-18 mengenai Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Rapat Paripurna ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 15:25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: unas.ac.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian RI
- Kita memiliki potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
- Tantangan ke depan adalah lapangan kerja akibat regulasi yang terlalu banyak.
- RUU ini menjadi jawaban dan menyederhanakan regulasi, kami bersyukur pada sore ini, RUU Cipta Lapangan Kerja akan disahkan menjadi UU.
- Kita ketahui bersama kita berupaya untuk penanganan Covid-19 yang memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia maupun nasional.
- Pandemi Covid-19 membutuhkan skema perlindungan baru.
- Skema ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit dan pelatihan kerja.
- Pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan dan melakukan reorientasi melalui Omnibus Law.
- Dalam kerangka ini, pemerintah telah menyampaikan surat Presiden tanggal 7 Februari 2020.
- Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panja RUU Cipta Kerja yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif.
- Sebagai pengingat kita bersama, bahwa Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Terpilih Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini.
- Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiper regulasi.
- Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi.
- Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja.
- Dengan itu dimulailah proses pembahasan UU tersebut, saat ini kita sedang berupaya mengatasi Covid-19.
- Regulasi yang sedang diperbaiki sebelum Covid sudah ada, terutama daya saing yang tertinggal di ASEAN dan perlindungan ketenagakerjaan.
- Dampak Covid telah memengaruhi banyak hal dan menghasilkan program perlindungan kehilangan pekerjaan.
- Dapat disampaikan pemerintah melakukan langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan berbagai tahap.
- Penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi prioritas program Covid-19 seluruhnya sudah terjawab dan proses dilakukan secara transparan.
- Terkait dengan persoalan pentingnya RUU Cipta Kerja merespon perekonomian akibat dampak Covid-19.
- Pemerintah telah merespon melalui Peraturan Presiden (Perpres).
- Kami atas nama pemerintah mengapresiasi langkah kebijakan dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP yang menyatakan menerima dan setuju RUU Cipta Kerja untuk diputuskan menjadi UU.
- Terkait dengan catatan liberalisasi sumber daya alam, pemerintah membentuk Bank Tanah untuk reforma agraria dan untuk revitalisasi serta redistribusi kepada rakyat yang membutuhkan.
- Terkait dengan substansi tentang tenaga kerja atau buruh ini sudah dibahas dan sudah dilakukan yang membuktikan bahwa kehadiran negara dalam hubungan yang lebih baik.
- Kami memandang seluruh fraksi yang ikut serta dalam pengambilan keputusan termasuk yang telah setuju terhadap hasil pembahasan RUU Cipta Kerja pada 3 Oktober 2020, untuk itu kami menghargai pembahasan tersebut.
- UU ini hadir untuk buruh dengan dikeluarkannya jaminan kehilangan pekerjaan.
- Konsepsi perlindungan, keamanan lingkungan menjadi yang utama pada klaster lingkungan hidup.
- Seluruh pembahasan RUU ini diliputi oleh wartawan bahkan Badan Legislasi membuat liputan langsung di Youtube.
- Terkait dengan apa yang disampaikan kami ingin menggaris bawahi tentang pembahasan yang sangat terbuka meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak.
- Pemerintah telah melakukan kajian untuk lapangan pekerjaan dan berdasarkan kajian tersebut telah diidentifikasi apa yang diperlukan dalam Cipta Kerja dan adanya dukungan dari fraksi di DPR dengan adanya 11 klaster.
- Saat ini berupaya untuk penanganan Covid-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak perekonomian dunia dan nasional.
- Catatan yang telah disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi berdasarkan catatan bahwa rapat sudah dilakukan secara intensif dan terbuka yang sebanyak 64 rapat.
- Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M yang sesuai dengan protokol Covid-19.
- Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini dapat memberikan manfaat khusus untuk keberpihakan pelaku UMKM hanya pada pendaftaran untuk prosesnya serta melakukan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM tersebut.
- Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di hutan.
- Masyarakat diberikan legalitas di mana untuk masyarakat di dalam kawasan konservasi masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan diawasi pemerintah.
- Bank tanah akan melakukan reformulasi agraria kepada masyarakat.
- Pada saat ini tenaga kerja di dominasi lulusan SMK, oleh krn itu perlu penciptaan lapangan kerja dan di sini negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui jaminan kehilangan pekerjaan.
- Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak akan menghilangkan manfaat.
- Pengaturan jam kerja akan disesuaikan dan UU ini tidak menghilangkan cuti libur dan hamil seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
- UU ini membentuk lembaga pengelola investasi dan akan diawasi sesuai ketentuan yang ada.
- RUU ini menegaskan peran pemerintah daerah dan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan pemerintah pusat.
- Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih dan semoga RUU ini dapat memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.
- Pada saat ini, tenaga kerja di dominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85%, oleh karena itu perlu penciptaan lapangan kerja, di samping itu peningkatan perlindungan kepada para pekerja.
- Kami sampaikan kembali bahwa negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, program JKP tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, tanpa membebani iuran kepada pekerja ataupun kepada perusahaan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI — Rapat Paripurna ke-43
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 — Rapat Paripurna ke-42
- Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 — Rapat Paripurna ke-41
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 oleh BPK, Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Sidang II Tahun 2023-2024, dan lain-lain - Rapat Paripurna dengan BPK
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023, dan lain-lain — Paripurna Hari Ulang Tahun DPR-RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Rapat Paripurna ke-28
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46