Teguh Juwarno, Ketua Komisi 6 DPR RI

Membacakan laporan hasil pembahasan RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

• Bagi Indonesia, ratifikasi Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sudah sangat mendesak. Ratifikasi persetujuan perdagangan sesuai dengan kinerja pemerintah dan ditegakkan berdasarkan peraturan yang ada.
• Ratifikasi persetujuan fasilitasi perdagangan sejalan dengan usaha Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan diterbitkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi.
• Persetujuan fasilitasi perdagangan juga bertujuan untuk mengatasi penundaan waktu pada titik-titik kepabeanan, menurunkan biaya, dan memberikan kepastian berusaha yang dapat mengurangi insentif terjadinya KKN.
• Indonesia merupakan negara dengan kategori pendapatan menengah ke bawah dan perjanjian fasilitas merupakan hasil kesepakatan WTO di Bali.
  

Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI

• Rencana UU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diusulkan merupakan instrumen hukum untuk fasilitasi perdagangan dunia.
• Perjanjian fasilitasi perdagangan merupakan kerjasama dari WTO dan Pemerintah Indonesia. Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah tetapi sebagai vokal utama dalam perjanjian tersebut.
• UU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan meningkatkan arus perdagangan, menghemat biaya, meningkatkan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
• Langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan kajian kategorisasi Indonesia terkait fasilitasi perdagangan.
• Sebagai informasi, Presiden sangat mendukung UU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
  

Zainudin Amali, Ketua Komisi 2 DPR RI

Membacakan laporan hasil pembahasan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat

• Komisi 2 DPR RI telah mengundang beberapa ormas untuk mendengar masukan dan sarannya.
• Hasil pembahasan di Komisi 2 DPR RI menyatakan:
  • 4 fraksi: PDI-Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menerima Rancangan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat menjadi UU.
  • 3 fraksi: Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima Rancangan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat menjadi UU dengan catatan.
  • 3 fraksi: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat menjadi UU.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

• Ada 2 poin pandangan pemerintah yaitu (1) terdapat ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan ideologi bertentangan dengan Pancasila; (2) Negara berkewajiban melindungi kedaulatan. Kedaulatan pada hakikatnya melindungi Negara. Negara diberi kekuasaan membentuk hukum yang sesuai dengan karakteristik.
• Hukum tidak hanya mengatur tetapi harus memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah memberikan kesempatan pada ormas melalui hukum dan pengadilan.
• Perppu Ormas merupakan penegasan komitmen pemerintah dalam mempertahankan ideologi Negara. Pemerintah menegaskan menolak anggapan bahwa Pancasila bukan alat politik pemerintahan.
• Presiden RI menyetujui Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU.