Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019 – Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah

Komisi/AKD: Badan Anggaran, Tanggal Rapat: 18/Oct/2018,  Ditulis Tanggal: 05/Nov/2018

Mitra Kerja: Koor Panja Pemerintah Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019 – Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah

Pada 18 Oktober 2018, Banggar DPR-RI melaksanakan Rapat Panja dengan Koor Panja Pemerintah tentang pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur 10 pada pukul 12:29 WIB. Menurut catatan sekretariat, rapat dihadiri 26 anggota dari 52 anggota Banggar.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di Banggar, rancangan pembelanjaan pusat sudah diupdate pada saat Raker dengan Menkeu.
  • Kebijakan umum belanja pemerintah pusat 2019; (1) pembangunan SDM, (2) Penguatan infrastruktur, (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial, (4) pelaksanaan agenda demokrasi, (5) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (6) antisipasi ketidakpastian.
  • Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2019 difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing dan investasi diikuti dengan penguatan value for money; 1) pembangunan SDM, (2) Penguatan infrastruktur, (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial, (4) pelaksanaan agenda demokrasi, (5) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (6) antisipasi ketidakpastian.
  • (1) fungsi pelayanan umum sebesar Rp582T, (2) Fungsi ekonomi Rp389T, (3) Fungsi perlindungan sosial Rp186T, dan (4) Fungsi lainnya Rp500T.
  • Perkembangan tiga fungsi terbesar belanja pemerintah pusat, alokasi menurut fungsi dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan pemerintah; (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi ekonomi, dan (3) fungsi perlindungan sosial.
  • Di 2019 program peningkatan kualitas aparatur negara sebesar Rp284,2T dan program penguatan Bansos Rp102T.
  • Di tahun 2019 belanja modal Rp179,1T, pengendalian belanja barang Rp340,6T, pemerintah secara konsisten efisiensi belanja khususya di kegiatan rutin dipindah kearah produktif.
  • Dibelanja barang prinsipnya adalah pemerintah mengoptimalkan efisiensi terutama untuk belanja rutin. Presiden mengamanatkan untuk belanja rutin dipindahkan ke belanja produktif.
  • Kebijakan belanja K/L Tahun 2019 tetap diarahkan untuk mencapai tujuan nasional dengan memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja.
  • Penyerapan anggaran KL semakin lama semakin baik.
  • Alokasi di bidang pendidikan, tentunya pendidikan merupakan hal penting, baik itu akses, sarana dan prasarana, serta vokasi.
  • Belanja K/L cenderung meningkat dengan perbaikan fokus pemanfaatan dan kinerja penyerapan.
  • Kebijakan KL di bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan.
  • Kebijakan di bidang pendidikan peningkatan kualitas dengan peningkatan kualitas guru dan efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  • Kebijakan K/L bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan.
  • Anggaran vokasi di 2019 ditingkatkan menjadi Rp17,2T.
  • Belanja K/L juga dimanfaatkan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.
  • Kebijakan K/L dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan supply side dan layanan, menjaga keberlanjutan JKN dan penguatan upaya promotive dan preventif.
  • Percepatan penanganan stunting 2019 dilaksanakan terkoordinasi antara KL serta sinergi pusat dan daerah.
  • Kebijakan K/L bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan supply side dan layanan menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penguatan upaya promotiv dan preventif.
  • Dibidang infrastruktur, tantangan yang dihadapi adalah pembiayaan, koordinasi, administrasi, dan keberlanjutan.
  • Penguatan kualitas kesehatan untuk mendorong produktivitas SDM dan percepatan penanganan Stunting 2019.
  • Belanja K/L bidang infrastruktur dilakukan untuk perbaikan konektivitas dan peningkatan kapasitas produksi serta mengembangkan pembiayaan kreatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
  • Keterlibatan peran swasta dan BUMN dalam pembangunan infrasruktur melalui KPBU di 2019 mencapai Rp9,38T.
  • Belanja K/L bidang infrastruktur difokuskan untuk perbaikan konektivitas dan peningkatan kapasitas produksi serta mengembangkan pembiayaan kredit melalui skema KBPU.
  • Bisa dialihkan belanja yang tadi 9,53 yang tidak dialokasikan ke KPBU.
  • Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dari pencapaian single digit (9,82%) di tahun 2018 menjadi 8,5% - 9,5% di tahun 2019.
  • Di tahun 2018 terlihat hasil tingkat kemiskinan kita lebih kecil dari 10% dengan penguatan di 2019 dengan skema  Program Keluarga Harapan (PKH), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Program pertanahan harapan kita tingkat kemiskinan bisa lebih kecil lagi.
  • Dengan kebijakan ini jika dilaksanakan akan membantu memperkecil lagi kemiskinan yang sudah menurun 10% tadi.
  • Menghadapi bencana di 2018 yang semakin meningkat pemerintah akan melakukan penguatan kebijakan di mitigasi bencana. Perubahan kebijakan kita tuangkan di RUU APBN 2019
  • Di bidang ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi, akses dan kualitas pangan.
  • Ketahanan pangan, tentunya ini menjadi vocal point kita. Anggaran untuk kebijakan pangan dan perikanan dengan output yang kita coba perkuat dari tahun 2018.
  • Menjaga kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan termasuk agenda pesta demokrasi 2019.
  • Pengembangan kerangka pembiayaan risiko bencana.
  • Alokasi anggaran untuk pesta demokrasi tahun 2018 sebesar Rp16T dan tahun 2019 sebesar Rp24,8T. target di tahun 2019 Indeks demokrasi 75 dengan tingkat kepesertaan Pemilu 77,5.
  • Pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sebagai bagian dari agenda demokrasi nasional.
  • Terkait dengan Pemilu, kita harus bisa meningkatkan tingkat partisipasi publik di 2019 nanti dengan dana yang cukup besar untuk Komisi Pemilihan Umum(KPU).
  • Alokasi pembayaran hutang di tahun 2019 adalah Rp275,4T.
  • Untuk kebijakan subsidi LPG ini kita limpahkan ke yang 3kg.
  • Alokasi di RAPBN 2019 untuk subsidi; non energi Rp64,7T, pupuk Rp29,5T, bunga kredit program Rp16,7T, pajak Ditanggung Pemerintah(DTP)Rp11,4T. total alokasi subsidi di 2019 Rp220,9T.
  • Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran non-tunai.
  • Subsidi Public Service Obligation (PSO) di 2019; KAI Rp4,8T, Pelni Rp1,8T, dan Antara Rp0,16T.
  • Subsidi pajak total sebesar Rp11,4T, Pajak Penghasilan (PPH) ditanggung pemerintah sebesar Rp10,8T, dan Bea masuk ditanggung pemerintah Rp0,6T.
  • Alokasi dana hibah di 2019 sebesar Rp19,9T untuk kebijakan PLN, MRT, serta hibah ke Pemda untuk sanitasi dan jalan.
  • Program pengelolaan belanjaa lainnya di 2019 sebesar Rp154,9T untuk penanggulanagan bencana, pelaksanaan Pemilu, dan lain-lain.
  • Alokasi program khusus Rp113,9T.
  • Total belanja pemerintah pusat disepakati dalam Raker postur sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam panja belanja pusat.
  • Total belanja pemerintah pusat disepakati dalam Raker postur sementara, RAPBN Rp1607,3T
  • Akan ada dampak perubahan alokasi belanja cadangan belanja mendesak yang awalnya Rp14,4T naik Rp4,1T menjadi Rp18,5T.
  • Perubahan pagu penggunaan BNBP/BLU Rp201,6M.
  • Panja Pemerintah akan memindahkan cadangan Kemenlu untuk kegiatan anggota di Dewan Keamanan PBB sebesar Rp76M. tugas OSS dialokasikan Rp100M ke BKPM.
  • Pemanfaatan belanja mendesak sebesar Rp12,5T untuk pemanfaatan belanja mendesak sebesar Rp12,5T, Kemenhan Rp500M, Polri Rp8,450M, Kemenkumham Rp200M, Kejaksaan Rp200M, BIN Rp2500M, BSSN Rp650M, total Rp12500M (Rp12,5T).
  • Di slide 60 total awal itu ada Rp1.607.344 (dalam miliar Rp).
  • Total belanja pemerintah pusat Rp1634,339,5M, dengan catatan anggaran Rp990M akan jadi dana abadi penelitian akan dipindahkan ke pembiayaan.
  • Anggaran Pendidikan APBN 2019 sebesar Rp492,5T
  • Anggaran pendidikan di 2019 sebesarRp492,5T melalui pusat Rp163,1T, TKDD Rp308,4T Pembiayaan Rp21T, Anggaran kesehatan di 2019 sebesar Rp123,1T melalui pusat Rp89,8T, TKDD Rp33,4T.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Daryatmo Mardiyanto dari Jawa Tengah 2. Daryatmo menyatakan kalau rapat harus disebutkan secara jelas karena kita direkam jadi ini menyangkut dana abadi penelitian sebesar Rp990M yang akan masuk post pembiayaan masuk rumpun anggaran pendidikan. Daryatmo menyatakan catatan tambahan ke beasiswa Bidik Misi Rp360.000. Tambahan ini untuk anak tidak mampu dari tingkat 1 hingga selesai. Untuk kategori mampu atau tidaknya diadakan seleksi. Daryatmo mengatakan ada aturan UU yang mengatur DPR dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran APBN, lalu APBN merupakan anggaran yang bisa mewujudkan cita-cita politik dalam 1 tahun kedepan. Daryatmo menyatakan tidak menerima rupiah. Dirinya hanya ingin menyalurkan untuk Dapil. Daryatmo berpendapat, APBN mewakili cita-cita politik satu tahun ke depan. Daryatmo memohon hal seperti ini untuk dipahami, angka rupiahnyapun begitu, karena ini berkaitan juga dengan cita-cita politik.

Oleh Alex Indra Lukman dari Sumatera Barat 1. Alex berpendapat, niat yang sangat mulia beri beasiswa 471rb untuk Bidik Misi. Beasiswa LPDP juga jumlahnya banyak. Alex menyatakan tujuan memberi beasiswa agar menjadi SDM yang bisa diandalkan. Alex menyatakan berbicara atas nama anggota Banggar, soal pendidikan, disini, Alex membaca langkah-langkah dan niat yang luar biasa mulia seperti beasiswa Bidik Misi, tetapi niat yang mulia ini harus didukung prasarana yang memadai, menurut Alex, contohnya seperti perpustakaan. Alex juga memohon untuk mempermudah universitas yang sudah siap membangun perpustakaan. Alex berpendapat, di Sumatera Barat dikenal sebagai industri otak,tetapi tidak punya perpustakaan modern. Alex juga meminta tolong kepada pemerintah karena ini harus ada uluran tangan dari pemerintah. Menurut Alex, kalau adanya Perpustakaan yang modern membantu tingkat baca buku mahasiswa dapat meningkat sehingga mahasiswa tidak hanya punya hobi membaca hoax saja. Selain tentang perpustakaan, Alex juga mempertanyakan tentang pengadaan obat dalam kontrak jangka Panjang di e-katalog. Alex mempertanyakan apakah Ibu/Bapak tahu bahan baku obat import. Berhubungan dengan mitigasi resiko bencana, Alex setuju. Alex menganggap mengurangi ancaman bukan bencana tiba kita perbaiki. Alex berpendapat, ini ditulis pembiayaan mitigasi risiko. Alex mengatakan pemerintah punya institusi BMKG untuk beri peringatan dini bencana,tetapi, kita tidak lihat keberpihakan untuk BMKG dan Basarnas.  Alex berpendapat, bahwa yang ditulis dipemaparan itu paska bencana bukan mitigasi bencana. Alex tidak melihat ada hal yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana itu. Ada pemanfaatan belanja mendesak Rp84,50T,Alex yakin Polri akan memanfaatkan untk melindungi segenap tumpah darah. Alex berpendapat, itulah mengapa DPR meminta pembangunan gedung baru karena menurutnya ini adalah lembaga tinggi negara yang akan menjadi bahan olok-olok, karena bicara melindungi rakyat padahal melindungi gedung sendiri saja tidak bisa. Alex mengatakan, untuk Polri ada pemanfaatan belanja mendesak, tentu dipastikan bahwa Polri akan memanfaatkan anggaran ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Alex memohon kiranya kemudian kita yang ada diruangan ini bisa melindungi diri sendiri. Selain itu, Alex berpendapat tentang aturan ganjil genap yang menurutnya aturan ini diskriminatif. Menurut Alex, kita pindah ke Kalimantan, biarlah kita menjadi pelopor, dari pada disini kita di teror. Alex mengatakan jika dirinya mengalami langsung gempa Padang 2009 dan gempa Tsunami Mentawai 2010. Saat itu menurutnya penting sekali deteksi dini gempa walau gempa tidak pernah bisa kita ramalkan. Alex menyatakan butuh ketegasan soal BMKG terkait tambahan anggarannya agar bisa berikan jawaban pasti.

Oleh Sirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji mengatakan ada 2 (dua) hal yang berupa catatan. Pertama, memang database terkait dengan subsidi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehart (KIS), dan sebagainya itu selalu diprotes. Sirmadji mengajak untuk menggunakan data tunggal yang dibuat oleh BPS. Kedua, arahitu ada Polkam juga,Sirmadji melihat dalam anggaran belanja K/L itu dari mitra kami sama sekali tidak ada yang berubah termasuk Bawaslu,yang mengajukan tambahan anggaran 1,7T. Sirmadji berpendapat, Bawaslu mengajukan penambahan anggaran Rp1,7T yang anggarannya untuk mensukseskan Pemilu yang dilaksanakan tahun depan. Sirmadji memohon untuk dikabulkan tambahan tersebut agar Pemilu tidak hanya Luber tetapi juga Jurdil. Sirmadji kembali mengingatkan keresahannya terkait perpustakaan Universitas di Sumatera Barat untuk ditindak lanjuti.

Oleh Said Abdullah dari Jawa Timur 11. Said mengatakan pembahasan ini tentu harus dihadiri dari pukul 3. Said berpendapat, tidak mungkin permasalahan ini kita kuliti satu-satu.

Fraksi Golkar: Ridwan Bae dari Sulawesi Tenggara. Ridwan mempertanyakan apakah alokasi dana saksi bagi Parpol. Ridwan menyatakan pernah membaca dan cerita-cerita dari Komisi 2 sudah dibicarakan dalam rapat bersama. Selain itu, Ridwan mempertanyakan tentang terpenuhi teranggarkan untuk saksi di setiap TPS.

Oleh Hamka B Kady dari Sulawesi Selatan 1. Hamka berpendapat, anggaran untuk mitigasi bencana tidak terlalunampak betul, misalnya di sektor BMKG yang Rp1,37T tidak berubah. Padahal, menurut Hamka BMKG sudah membuat surat pada 14 September perihal tambahan anggaran untuk penambahan dan pemeliharaan alat dan Hamka mempertanyakan tanggapan atas surat ini. Hamka juga meminta dijealaskan agar rapat-rapat di Komisi 5 bisa mendapatkan kejelasan.

Fraksi Demokrat: Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Wahyu juga mengatakan masalah terkait peningkatan kualitas ASN, bahwa pemerintah membuka CPNS, di daerah para honorer ribut karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi PNS. Wahyu berpendapat, dari rapat Komisi 2 tidak ada alokasi untuk penerimaan CPNS sehingga Wahyu bertanya alokasi ini tentang CPNS ini dapat darimana. Wahyu juga mempertanyakan tentang parameter menetapkan anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional(DPPN). Wahyu berpendapat terkait pesta demokrasi, Kemenkominfo, RRI, dan TVRI melakukan sosialisasi Pemilu sehingga menimbulkan pertanyaan tentang darimana aturannya karena menurut Wahyu, sudah memberikan budget untuk KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi Pemilu. Wahyu juga mempertanyakan perihal pelunasan hutang subsidi pupuk. Menurut Wahyu, subsidi Bunga KUR Rp12T. KUR tetap dikenakan bunga 7% berarti total kenaikan bunga 17% ini luar biasa. Subsidi kebesaran atau bank terlalu banyak ambil untung.

Fraksi PAN: Laila Istiana dari Jawa Tengah 4. Laila mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dari Kemendikbud dialihkan ke KemenPUPR dikatakan sesuai UU Pemda. Laila juga mempertanyakan apakah ini sudah menelaah tentang Perpres No. 15 Tahun 2015 Pasal 16 Butir a. selain bertanya tentang Perpres, Laila mempertanyakan alokasi anggaran yang ada di PUPR untuk Kemendikbud itu sesuai dengan rencana pembangunan Sarpras dan Renstra Mendikbud RI atau tidak. Menurut Laila, Kemendikbud meminta kenaikan dana Program Indonesia Pintar karena sekarang untuk SD sebanyak 225 rb/siswa, SMP sebanyak 375rb/siswa, dan SMA sebanyak 500rb/siswa. Laila juga meminta dengan keadaan saat ini yang serba mahal mohon menjadi perhatian dan permohonan untuk Kemendikbut RI terkait kenaikan dana PIP dengan kebutuhan tambahan anggaran untuk 2019 sebesarRp3,9T. Laila mempertanyakan soal anggaran diketok di komisi, namun payung hukum belum berjalan.

Oleh Ahmad Riski Sadig dari Jawa Timur 6. Riski melihat ada perwakilan Kemenkes soal obat dan PBI. Ahmad Riski mengusulkan permohonan database tentang subsidi dan Bansos ada langkah maju sehingga 1 data atau 1 kartu terkait dengan PBI 4,4 juta di 2019. Ahmad Riski juga memohon agar APBN yang akan datang ada verifikasi rigid penerima. Ahmad Riski juga menyatakan apakah mungkin dana negara ditempatkan di bank tertentu. Mengingat konsekuensinya dia harus salurkan KUR dengan Bunga KUR.

Fraksi PKB: Siti Mukaromah dari Jawa Tengah 8. Siti mengatakan, tentang pendidikkan dari waktu yang sudah lama sampai hari ini, pertanyaan soal ASN dan honorer ini sangat luar biasa.  Siti berpendapat bahwa kita punya kebijakan misalnya tentang sertifikasi. Siti berharap bisa membahas anggaran secara riil dan masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Siti berharap sangat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam anggaran agar bisa berbicara secara konkret. Siti juga bertanya tentang vokasi yang sampai hari ini terus meningkat dan sekarang Rp17,2T beberapa kementerian yang menjalankannya dan bagian mana saja yang paling membutuhkan. Siti mengatakan, di Kemenperin ada Diklat Tenaker untuk 50rb orang. Siti mempertanyakan bagaimana anggaran untuk vokasi mengoptimalisasi pemanfaatannya agar bisa maksimal dan optimal bagi masyarakat.

Oleh Jazilul Fawaid dari Jawa Timur 10. Jazilul menyatakan teknis nantinya akan dibicarakan di Komisi masing-masing dan mempersilahkan Koordinator Panja Pemerintah untuk menjawab pertanyaan. Jazuli juga mempertanyakan tentang persetujuan kebijakan panja belanja pemerintah pusat dapat disetujui atau tidak. Anggota setuju.

Fraksi PKS: Andi Akmal Pasluddin dari Sulawesi Selatan 2. Andi mengatakan dengan adanya BNPT ini menghilangkan peran Bulog terutama dalam pengadaan beras, Andi berharap dalam pengadaan beras dalam BNPT ini tetap tugasnya Bulog jangan dilepas ke pasar. Andi juga bertanya apa komponen yang mengalami kenaikan, menurut Andi, kalau dilihat secara makro ada suatu kondisi dimana belanja pusat lebih besar dibandingkan belanja daerah, jadi ini tidak ada konsistensi bahwa ingin menaikkan belanja daerah. Selain itu, menurut Andi ada kondisi belanja pusat lebih besar dar belanja daerah yang naik 19,2% sedangkan belanja daerah hanya naik 7,9%.

Fraksi PPP: Iskandar D Syaichu dari Jawa Timur 10. Berkaitan dengan PSO Pelni untuk pelabuhan singgah, Iskandar bertanya bagaimana kordinasi dengan Kemenhub dikarenakan ini adalah alokasi dari Kemenhub.

Fraksi Hanura: Inas Narullah Zubir dari Banten 3. Inas mengatakan anggaran subsidi LPG 3Kg hanya 7 juta ton. 6,46 juta tahun lalu saja jebol. Menurut Inas pemerintah tidak mau mengalah untuk kembali subsidi premium. Menurut Inas, yang paling mengerikan pemerintah tidak mau mengalah subsidi premium dan pertalite dan diserahkan kepada Pertamina terus. Inas menyatakan Pertamina sedang merugi. Kebutuhan Pertamina untuk membeli premium dan pertalite tidak dibantu pemerintah.

Oleh Djoni Rolindrawan dari Jawa Barat 3. Djoni berpendapat Rp220T anggaran subsidi dan sosial dengan mendorong efektivitas padahal dilapangan banyak data tidak valid. Djoni meminta Bansos untuk PBI mohon validasi data. Djoni berpendapat, penyimpangan data masih besar, banyak yang mampu, meninggal diberikan.

 

Respons Mitra

Berikut ini merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Dana saksi tidak dimasukkan, dana saksi itu hanya untuk pelatihan saksi.
  • Mengenai dana saksi, dalam UU Bawaslu dana saksi itu tidak dimasukkan. Jadi, dana saksi hanya untuk pelatihan itu sudah jelas tertuang dalam UU Bawaslu.
  • Mengenai stok beras di BULOG itu juga menjadi konsen.
  • Subsidi pupuk ini di 2019 mengalami penurunan. Yang ada di 2019 adalah sesuai dengan kebutuhan.
  • Subsidi pupuk ini kalau dilihat di 2019 memang mengalami penurunan, tetapi dapat disampaikan bahwa yang ada 2019 dapat mencukupi kebutuhan pupuk di 2019.
  • Kenaikan belanja lain-lain untuk antisipasi resiko fiskal akibat perubahan asumsi, kurs, dan lain-lain.
  • Panja Pemerintah juga memiliki dana cadangan ini dan sehingga ada dana yang dibutuhkan kita menguranig dari dana cadangan itu bukan dari dana pendidikan dan kesehatan.
  • Mengenai rumah sakit, dimungkinkan jadi pengalokasian dana untuk RS bisa dibangun RS yang mengalami bencana atau musibah di tahun 2019. Terkait dengan RS yang dilapangan itu biasdikoordinasikan dengan TNI dan Polri nanti.
  • Fungsi pertamina juga dapat kita jaga supaya ada keseimbangan dan kesesuaian.
  • Untuk kebijakan premium dan pertalite ini semakin konsisten bahwa subsidi itu diarahkan hanya untuk solar.
  • Subsidi hanya diarahkan hanya untuk solar karena dinilai lebih tepat sasaran.
  • Kebijakan premium dan pertalite itukonsisten untuk hanya mensubsidi solar saja.
  • Sekarang sedang disiapkan regulasi pembangunan sekolah oleh KemenPUPR.
  • Anggaran ini untuk 2019 hanya akan dijalankan pada bulan Januari nanti dan Kepresnya pun nanti akan keluar di bulan November jadi kita pasti ada payung hukumnya.
  • Saat ini 2019 alokasi dana KIP belum diputuskan oleh Bapak Presiden.
  • Untuk Bawaslu, akan melihat pelaksanaan 2019 jika nantinya ada anggaran kebutuhan mendesak akan diperhatikan.
  • Kebijakan pemerintah mengacu UU ASN. Penerimaan pegawai baru ada limitasi umur. Untuk honor ada kebijakan.
  • Untuk kualitas ASN dan honor itu kita mengacu pada UU ASN dan pembukaan pegawai baru juga sudah ada UU-nya.
  • Beasiswa bagi masyarakat Indonesia semakin lama semakin meningkat.
  • Mengenai subsidi bunga itu bervariansi. Kadang yang untuk mikro itu tingkat bunganya malah mencapai 17%.
  • Mengenai sertifikasi itu adalah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan guru dan kita akan lakukan itu. Mengenai vokasi, itu sejalan dengan kebijakan vokasi.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak memiliki kesimpulan.

 

Penutup

Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah tentang pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2019 ditutup oleh Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur 10 pada pukul 14:50 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah tentang pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2019 kunjungi https://chirpstory.com/li/407136

 

Ilustrasi: Kumparan.com

WikiDPR/fek/fy