Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tanggal Rapat: 22 Nov 2018, Ditulis Tanggal: 8 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: KLHK RI→Siti Nurbaya

Gus Irawan, anggota DPR RI dapil Sumatera Utara 2 membuka rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 22 November 2018 pukul 13:52 WIB dengan agenda penanganan pencemaran di Sungai Citarum, Cisadane dan Ciujung; penanganan emisi timbal di wilayah Jabodetabek, kriteria dan mekanisme penetapan hasil Proper, evaluasi peraturan terkait persampahan, dan lain-lain.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

KLHK RI → Siti Nurbaya

- Dukungan penegakan hukum di Sungai Citarum terdiri dari supervise dinas lingkungan hidup provinsi/kabupaten/kota; pembentukan PPNS provinsi/kabupaten/kota; koordinasi dengan satgas Citarum; dan penempatan PPLH (pengawas) KLHK RI untuk mendukung satgas Citarum.

- Total beban pencemar adalah 58,329,83 kg dan mengenai data tampung beban beban pencemaran air Sungai di Cisadane di Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan mencapai 53,568,000 kg/hari. Alokasi beban pencemaran air di Sungai Cisadane adalah 39,274,19 kg/hari.

- Penanganan kontaminasi limbah B3 di desa Cinangka dari kegiatan peleburan aki bekas adalah pada 2013-2014, KLHK dan pemerintah Kabupaten Bogor dibantu oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Blacksmith Institute telah melakukan pemulihan (clean up/remediasi) lahan terkontaminasi limbah B3 di Desa Cinangka kemudian pemulihan lahan tersebut dilaksanakan dengan cara mengangkat tanah yang terkontaminasi kemudian dilakukan enkapsulasi in situ terhadap lahan terkontaminasi limbah B3 (timbbel lead slog dan sludge peleburan aki berkas serta residunya). Lalu jumlah lahan terkontaminasi yang dienkapsulasi sebanyak 2850 m3 yang berasal dari lima lokasi seluas 6500 m2 dan tersebar di area sekitar 4Ha, pemulihan tersebut merupakan sebagian kecil dari total lahan yang terkontaminasi karena baru dilakukan sekitar 2-10% saja dan perlu lanjutan proses pemulihan lahan terkontaminasi timbal di Desa Cinangka.

- Kronologi penangan limbah aki bekas di desa Cinangka adalah sejak tahun 1978, Desa Cinangka, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dikenal sebagai lokasi peleburan aki bekas dan menjadi lokasi industri peleburan tanpa izin; (2) kegiatan peleburan/ daur ulang aki bekasi ini dimaksudkan untuk meperoleh balok timbal yang menjadi bahan baku industri aki, elektronika, cat, kaca, dll; (3) industri illegal yang dikerjakan secara tradisional ini banyak memncemari lingkungan yang berasal dari limbah peleburan aki bekas berupa logam timbal (Pb) dalam bentuk slag berupa bongkahan yang tidak beraturan; (4) jejak pencemaran logam berat dapat ditemukan di semua titik di Desa CInangka dan telah memberikan dampak negative terhadap penduduk setempat; (5) limbah yang dihasilkan diperkirakan mengkontaminasi tanah hampir di seluruh Desa Cinangka dengan luas 350Ha. Kadar pencemaran logam timbal bervariasi antara 400 ppm-200.00 ppm (KPBB dan Blacksmith Institute, 2014)

- Penanganan kontaminasi limbah B3 di Desa Cinangka dari kegiatan peleburan aki bekas adalah pada 2016, KLHK RI telah melakukan pembersihan pada lahan kontaminasi limbah B3 di Desa Cinangka dengan kuantitas lebih dari 927,65 ton (target 750 ton); (2) sebelumnya KLHK telah melakukan kajian untuk mengetahui lahan-lahan yang terkontaminasi limbah B3 di Desa Cinangka dan mengkaji teknologi pemulihan yang tepat pada lokasi yang telah ditentukan; (3) tanah terkontaminasi limbah B3 dikelola dengan cara pemanfaatan sebagai subsitusi bahan baku pembuatan bata merah.

- Mengenai aki bekas ilegal di Parung Panjang, akibat penutupan dan pembakaran aki bekas di Cinangka maka dipindahkan ke Parung Panjang dan ditemukan paling tidak 3 tungku pembakaran yang lkasinya jauh dari pemukiman penduduk. Pada Oktober 2018, KLHK RI bersama dengan tim wantanas, aparat kepolisian dan koramil melakukan penutupan terhadap para pembakar aki bekas di Parung Panjang dan tim juga berdiskusi dengan masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa dimana kepala desa menginginkan kegiayan pembakan aki bekas ini ditutup.

- Urusan atau kewenangan pengelolaan sampah berada pada KLHK RI, Kementerian PUPR, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota karena terdampak paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah, maka sesungguhnya eksekusi pengelolaan sampah dan pengaturan teknisnya berada di pemerintah daerah.

- Daerah Alokasi Khusus untuk lingkungan saat ini masih dalam bentuk DAK Penugasan pada bidang sanitasi lingkungan di Kementerian PUPR yang dicatat sebagai DAK Lingkungan di KLHK RI. Sebagai agenda global, masalah sampah plastik mengemuka secara internasional dengan pendekatan multi-stakeholders.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Daryatmo Mardiyanto

    Daryatmo mengatakan mengenai peran pengelolaan sampah juga melibatkan mitra kerja Komisi 7 dan anggotanya. Hal ini merupakan langkah yang sudah baik dan bermanfaat dan mungkin juga dapat melibatkan dapil di Komisi 7. Terkait motor sampah, Daryatmo menuturkan di dapilnya terdapat 72 motor dan motor sampah berplat merah, lalu Daryatmo mengatakan, perpanjangan dari plat merah menjadi persoalan tersendiri. Daryatmo menuturkan yang berhubungan dari peran anggota DPR yaitu memfasilitasi motor sampah tetapi sekarang persoalannya adalah aset negara dana berplat merah. Daryatmo menanyakan pihak yang bertanggung jawab untuk memperpanjang plat merah sebab setiap akan memperpanjang maka harus membawa BPKB, KTP yang terdaftar dalam BPKB dan STNK dan mengingatkan agar tidak menimbulkan masalah. Daryatmo mengatakan banyak motor berplat merah yang jalan tanpa surat dan Daryatmo menanyakan pihak yang bertanggung jawab dan aturan tertulis. Daryatmo menanyakan bukti tertulis mengenai perpanjangan plat merah harus dibayarkan oleh pemakainya.

  • Golkar / Nawafie Saleh

    Nawafie mengatakan bendung Cicurug di wilayah Karawang, perbatasan dengan Purwakarta dirasakan manfaatnya cukup besar untuk kepentingan air sawah bahkan air ini mengalir sampai Bekasi dan Jakarta. Nawafie menuturkan bahwa pencemaran air yang paling parah berada di daerah Bandung sebab pembuangan limbah langsung ke bendungan dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Nawafie menuturkan terkait motor sampah, 1 desa yang mereka gunakan dan bersih dimana pengelolannya mendapat penghasilan 15 juta/bulan di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor.

  • Gandung memohon kepada KLHK RI memiliki peran nyata untuk membuat kebijakan pro rakyat sebab dirinya hanya mengingatkan fungsi dari KLHK RI. Gandung mengatakan bahwa sepakat akan meminta kepada BPK untuk menindaklanjuti perusahaan yang melanggar dan dirinya menginginkan ada penindaklanjutan dari KLHK RI untuk rekomendasi panja limbah untuk memelihara lingkungan dan sumber data alam Indonesia. Gandung mengharapkan KLHK RI memiliki peran nyata untuk masyarakat.

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson mengatakan masih banyak persoalan yang muncul seperti Freeport yaitu kerusakan lingkungan sebesar 185 Triliun. Ramson menuturkan bahwa KLHK RI dapat membuat kebijakan untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan oleh Freeport dan dirinya juga mengatakan perlu adanya pengawasan terkait motor sampah.

  • Gus Irawan mengatakan pembangunan tambang ini mengorbankan ekosistem dan lingkungan yang rusak ini seharusnya bisa diperbaiki oleh pihak yang membuat kerusakan.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan banyak anggaran yang tidak jelas dan harus dijelaskan dengan rinci serta tidak fokus mengenai penanganan terhadap kasus dan jelaskan nilai dari kasus yang ditangani oleh direktorat jenderal. Mengenai masalah pegawai negeri yang menjadi komisaris di swasta, Nasir mengatakan Panja Limbah menemukannya dan ini aneh. Oleh karenanya, Nasir mengatakan bahwa ini pelanggaran dan harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Nasir mengatakan jangan sampai KLHK RI menjadi meteri yang gagal dalam menjalankan regulasi lalu kendaraan yang tidak memiliki BPKB dikatakan tidak laku dan Nasir menanyakan alasan tidak keluarnya sertifikatnya. Nasir meminta pertanggungjawaban karena hingga sekarang tidak diberikan data mengenai pabrik semen yang mengunakan bahan baku limbah yang terkontaminasi.

  • Partai Amanat Nasional / Totok Daryanto

    Totok mengatakan soal limbah industri, panja limbah sekarang sedang aktif dan di dapil sudah diperhatikan serta memiliki masalah dengan industri baik kecil maupun besar. Totok menuturkan dari awal menjadi perhatian dan bukan upaya yang preventif.

  • Nasional Demokrat / Kurtubi

    Kurtubi mengatakan sebenarnya di daerah lain, tidak jauh kondisi sungainya dengan di Jawa Barat. Oleh karenanya, Kurtubi menuturkan perlu penanganan serius secara nasional dan membutuhkan paparan kondisi sungai di dapil anggota Komisi 7. Kurtubi menanyakan program untuk menjadikan sungai menjadi objek wisata. Kurtubu mengatakan terjadi penumpukkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dirinya setuju untuk diadakan DAK sampah untuk membantu terealisasinya pembangkit listrik tenaga sampah. Kurtubi meminta diinformasikan kerusakan lingkungan akibat aki bekas sebab ke depannya, Kurtubi menginginkan adanya tenaga pembangkit listik dan air serta menyimpan energy yang terbarukan. Kurtubi juga menginginkan lebih banyaknya pembangkit listrik tenaga surya/angin serta setuju perlu adanya legalitas mengenai kepemilikan motor roda tiga. Kurtubi mengatakan 185 Triliun bukan kerugian negara namun kerusakan lingkungan.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

KLHK RI → Siti Nurbaya

- Mengenai operation dan maintenance motor sampah, memang belum memikirkannya sebab biayanya terlalu besar dan akan dipelajari terlebih dahulu lebih detail keseluruhannya.

- Dalam hal ini, 2-3 tahun untuk transisinya dan artinya perubahan dari plat menjadi plat hitam untuk motor sampah tersebut.

- Mengenai masalah yang terjadi di lapangan, akan meminta penjelasan secara spesifik kepada pelaksana yang bertugas di lapangan dan akan dijelaskan lebih detail mengenai masalah Freeport.

- Mengenai Freeport yang terkait KLHK RI, sudah ada hasil dari BPK dan KLHK juga ikut turun ke lapangan. Angka 185 Triliun tidak disebut kerugian dan harus melihat yang terjadi terkait perizinan tersebut. Untuk lebih mendetail, akan dijawab secara tertulis. Angka 185 Triliun masih harus dikomunikasikan dengan KLHK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kesimpulan

- Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI untuk secara sungguh-sungguh menangani pencemaran air sehingga kapasitas air sungai dapat ditingkatkan menjadi mutu air kelas I dan II sesuai PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta melakukan penegakkan hukum secara tegas terhadap seluruh pelaku usaha yang melakukan pencemaran di sepanjang aliran sungai Citarum, Cisadane dan Ciujung serta sungai lainnya.

- Komisi VII DPR RI mendesak Menteri LKH RI untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan aki bekas dan mengkaji penggunaan teknologi pemulihan lahan yang ramah lingkungan.

- Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI agar biaya perpanjangan STNK dan biaya balik nama kendaraan motor sampah dari plat merah ke plat hitam menjadi tanggungan Kementerian LHK RI termasuk untuk penyerahan Motor Sampah pada tahun 2019.

- Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang melakukan Pengelolaan Limbah tanpa izin dan melakukan proses hukum secara tegas.

- Komisi VII DPR RI meminta Kementerian LHK RI untuk menyampaikan data perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran di sepanjang Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciujung serta data perusahaan yang mencemari lahan dan udara akibat adanya kegiatan peleburan aki bekas di aliran Sungai dan Tangerang serta daerah lainnya

- Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian LHK RI, Gubernur Papua, Bupati Timika dan PT. FI terkait temuan BPK TI terhadap Kerusakan Lingkungan setelah mendapatkan teguran detail dari Kementerian LHK RI.

- Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri LHK RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 3 Desember 2018

Penutup

Gus Irawan, anggota DPR RI dapil Sumatera Utara 2 menutup rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pukul 16:18 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi chirpstory.com/li/410698

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari nasional.tempo.co

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan