Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi APBN 2018 – Raker dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik

Tanggal Rapat: 16 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 22 Mar 2019,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pusat Statistik→Suhariyanto

Melchias Markus Mekeng, anggota DPR RI fraksi Golkar, dapil NTT 1 membuka raker dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik pada 16 Januari 2019 pukul 14:48 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani

- Realisasi APBN 2018 sangat baik dan optimal dan pendapatan negara 102,5% dan belanja negara 99,2%. Dari sisi belanja, mengalami perbaikan atau tumbuh 9,7% dan lebih baik dari tahun lalu. Untuk pemerintah pusat tumbuh 14,2% dan lebih baik dari tahun lalu sedangkan transfer ke daerah, 98,8% dan tumbuh 2,3%. Pembiayaan negara mencapai 300 Triliun dan hal ini lebih rendah dari anggaran awal. Pada akhir tahun anggaran 2018, ada kelebihan sebesar 40,5 Triliun.

- Pertumbuhan pajak non migas 13,7% sangat kuat dibandingkan 2017 (2,9%). PPh non migas tumbuh tinggi 15,1%. Penerimaan kepabeanan dan cukai 2018 tumbuh 6,7% dan tertinggi dari rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 5%. Bea masuk mengalami pemasukan yang signifikan yaitu 39 Triliun dan tumbuh 11,3% dan bea keluar mengalami pemasukan yang cukup besar yaitu 6,8 Triliun atau naik 63,1%.

- Perkembangan penerimaan sektoral dari beberapa sektoral utama tumbuh double digits seperti industri pengolahan (11,12%), perdagangan 23,72% dan keuangan 11,91%. Radio pajak 11,5% meningkat 0,8% dari 2017 dan realisasi PNBP 2018 diperkirakan mencapai 407,1 Triliun.

- Secara keseluruhan penyerapan belanja K/L lebih tinggi dari tahun lalu terutama didorong oleh belanja pegawai, barang dan bantuan sosial.

- Kesimpulan untuk perekonomian 2019 adalah 1) kinerja pelaksanaan APBN 2018 baik dan optimal yaitu momentum pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2018 tetp terjaga ditengah kondisi ketidapastian global; hasil pembangunan menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut dengan indikator kesejahteraan membaik, 2) realisasi APBN 2018 menunjukkan kinerja yang sangat sehat, dibuktikan dengan realisasi 2018 lebih baik dibandingkan realisasi APBN 2012 dnegan harga komoditas yang sama meningkat, 3) kondisi asumsi makro ekonomi tahun 2019 masih menghadapi tantangan (perekonomian dunia, nilai tukar, dan harga minyak) dengan terus dimonitor dan dimitigasi, 4) pengelolaan APBN 2019 hanya lebih baik lagi.

- Penerimaan Negara 2018 yaitu 102,5%; penyerapan belanja negara 2018 sebesar 99,2% dan defisit 2018 dengan anggaran 1,76%.


Gubernur Bank Indonesia → Perry Warjiyo

- Dari sisi global, memang pertumbuhan ekonomi global melandai dan disertai ketidakpastian dgn prospek pertumbuhan AS yang lebih rendah dari 2018.

- Pertumbuhan ekonomi cukup baik pada 2018 dan berlanjut pada 2019 yaitu ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi, dari kinerja net ekspor membaik, sejalan dengan berlanjutnya peningkatan ekspor dan menurunnya pertumbuhan impor.

- Memperkirakan impor lebih tinggi sehingga negatif ekspor akan lebih tinggi pula. Di sejumlah kawasan, tahun lalu cukup baik dan tahun ini, diperkirakan perekonomian daerah melandai utk sebagian wilayah di luar Jawa karena kebanyakan ekspor berbasis komoditas.

- Tercapainya target inflasi selama 4 tahun secara berturut-turut mencerminkan konsistensi dan komitmen BI dalam menjaga stabilitas makro ekonomi. Ke depan, tetap terkendalinya inflasi ditopang oleh terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, volatile food, dan administered prices, ekspetasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar rupiah.

- Tren penurunan inflasi berlanjut pada 2018 dan diperkirakan tetap terkendali sesuai sasaran 3,5+/-1% pada 2019. Defisit transaksi berjalan 2019 akan menurun ke tingkat yang lebih aman.

- Defisit transaksi berjalan (CAD) 2018 diperkirakan tetap berada di level aman di bawah 3% PDB. Ke depan, CAD akan menurun sekitar 2,5% PDB didukung oleh koordinasi, keseriusan dan langkah konkret mendorong ekspor dan menurunkan impor. Didukung kebijakan mendorong ekspor dan menurunkan impor dengan program B20, pariwisata, penundaan proyek infrastruktur, penggunaan produksi minyak mentah, dan peningkatan PPh 22 impor.

- Nilai tukar bergerak sesuai mekanisme pasar dan ditopang ketahanan eksternal yang membaik yaitu (1) nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir menguat, didukung oleh aliran modal masuk; (2) depresiasi nilai tukar rupiah akhir tahun 2018 dibandingkan akhir tahun 2017 adalah -5,65%, relative lebih baik dibanding beberapa negara peers; (3) secara year to date s/d 15 Januari 2018, nilai tukar rupiah terapresiasi 2,04%; (4) cadangan devisa meningkat menjadi USD 120,7 Miliar setara 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

- Arah bauran kebijakan BI pada 2019 yaitu bauran kebijakan BI akan semakin diperkuat untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi resiko dampak rambatan ekonomi global yang belum kondusif. Kebijakan BI pada 2019 yakni untuk stabilitas (kebijakan moneter) dan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi (kebijakan makro-prudensial; kebijakan sistem pembayaran; pendalaman pasar keuangan; dan ekonomi keuangan syariah).

- Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yakni pengendalian inflasi; perbaikan struktur perekonomian; stabilitas sistem keuangan; pendalaman pasar keuangan; serta ekonomi&keuangan digital.


Menteri PPN/Bappenas RI → Bambang Brodjonegoro

- Telah mencoba untuk melakukan analisa terhadap potensial growth Indonesia dan memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,3%.

- Alasan pertumbuha ekonomi Indonesia masih di bawah 5,3% yaitu net ekspor Indonesia yang masih rendah dan didominasi oleh produk ekspor komoditas, tingginya impor migas serta bahan baku penunjang industri berorientasi pasar domestik; kebijakan moneter ketat sebagai respon dari kebijakan The FED yang menyebabkan cost of fund menjadi tinggi karena suku bunga yang tinggi; konsumsi rumah tangga yang tumbuh stagnan 5.0%; investasi masih perlu ditingkatkan; dan kualitas dan persebaran infrastruktur ICT maish terbatas serta tidak merata.

- Pertumbuhan investasi harus mencapai 7% dan bila bisa melewati 8% sebagai kunci untuk perekonomian yang semakin lebih baik. Sasaran makro pembangunan 2019 dimana pertumbuhan ekonomi 5,3%; rasio gini 0,380-0,385; tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2%; tingkat kemiskinan 8,5-9,5%; indeks pembangunan manusia 71,98.

- Target kemiskinan dalam RKP 2019 yakni 8,5-9,5% dengan outlook pertimbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,15% maka kemiskinan Maret 2019 masih berada pada rentang 8,5-9,5% (dengan titik 9,4 persen). Periode September 2017-September 2018, tingkat kemiskinan turun 0,46% (910 ribu jiwa) menjadi 9,66%; penurunan tersebut sedikit melambat dibandingkan penurunan periode Maret 2017-Maret 2018 yang mencapai 0,82% (1,82 juta jiwa); tingkat kemiskinan berhasil turun 1 digit antara lain karena efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan yang semakin merata.

- Penduduk yang rentan miskin berjumlah 53 juta jiwa dan harus diberikan pelatihan agar tidak jatuh kemiskinan. Provinsi kerentanan penduduk miskin tertinggi adalah NTT sebesar 27,4%, Aceh 26,3% dan Lampung 26%.

- Strategi dan kebijakan prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar – RKP 2019 yaitu percepatan pengurangan kemiskinan; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; peningkatan akses perumahan dan pemukiman layak; dan peningkatan tata kelola layanan dasar.

- Untuk menurunkan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi harus dapat menciptakan kesempatan kerja. Pada tahun 2019, elastisitas kesempatan kerja diasumsikan berada pada kisaran 500-520 ribu per 1% pertumbuhan ekonomi; sektor produksi prioritas (industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, transportasi, dan lainnya) diperkirakan dapat menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru dimana sektor pariwisata diperkirakan berkontribusi sebesar 10% dari total tenaga kerja; program pemerintah dan pemanfaatan transfer daerah dan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat diperkirakan dapat menciptakan 435 ribu lapangan pekerjaan.

- Penciptaan lapanga kerja melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dan kawasan khusus yaitu penciptaan lapangan kerja sekitar 2 juta melalui pembangunan infrastruktur skala menengah dan kecil yang bersifat padat karya dengan menggunakan belanja K/L, DAK, dan dana desa; penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur (konstruksi) sebanyak 925 ribu; dan ditunjang dengan pelatihan 1,4 juta pelatihan vokasi berbasis kompetensi dengan tenaga kerja tersertifikasi di beberapa bidang.


Kepala Badan Pusat Statistik → Suhariyanto

- Prediksi pertumbuhan ekonomi 2019 adalah bank dunia memprediksi perekonomian global tahun 2019 sebesar 2,9% lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3%; IMF memprediksi 2019, pertumbuhan ekonomi global stagnan sebesar 3,7% dan memangkas prediksi pertumbuhan negara-negara ASIA menjadi 5,4% dari sebelumnya 5,6% akibat perang dagang yang diprediksi masih berlanjut.

- Ada 4 sektor yang harus didorong sebab ini menyumbang 40% kepada ekspor yaitu kelapa sawit, karet, minyak mentah dan batubara. Mengenai ekspor dan impor, neraca perdagangan pada 2018 mengalami defisit yang cukup besar.

- Penurunan ekspor CPO terjadi di India dan beberapa negara di Eropa. Seperti terdapat kampanye negatif di Eropa sehingga berdampak pada ekspor minyak hewan/nabati dan turun sebesar 11,39%.

- Perkembangan impor dan outlook 2019 yaitu kekuatan pada impor terbesar adalah bahan baku dan ppenolong serta barang modal sehingga bisa meningkatkan produksi;
permintaan domestik masih tinggi. Tantangannya adalah 1) pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor; 2) defisit neraca perdagangan yang menekan current account balance dan berpengaruh pada cadangan devisa dan exchange rate; 3) aktivitas ekspor impor jenis transportasi masih tergantung pada penyediaan jasa transportasi luar negeri; 4) permintaan domestik diperkirakan masih cukup kuat, perlu upaya mendorong produksi dalam negeri sebagai subsitusi impor; 5) pembangunan investasi infrastruktur membutuhkan dukungan bahan baku impor. Sedangkan solusinya yaitu 1) pengendalian konsumsi dan diversiifikasi BBM; 2) investasi sarana pengangkutan (kapal) dan infrastrukturnya; 3) subsitusi bahan baku impor yang tersedia di dalam negeri; 4) optimalisasi penerimaan devisa travel dan pengalihan wisatawan ke luar negeri menjadi ke dalam negeri.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan