Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 - RDP Komisi 2 dengan KPU RI, Bawaslu RI, LAN RI, KASN RI, BKN RI, ANRI dan Ombudsman RI

Tanggal Rapat: 3 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 3 Oktober 2016 komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI, Badan Pengwas Pemilu(Bawaslu) RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI, Badan Kepegawaian Negara(BKN) RI, Arsip Nasional(AN) RI dan Ombudsman RI mengenai penetapan alokasi anggaran tahun 2017. Rapat dipimpin oleh Ahmad Riza Patria dari fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 3. Rapat dimulai pukul 17.07 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut pemaparan mitra terkait penetapan alokasi anggaran tahun 2017:  

KPU

  • KPU baru menerima undangan pada 30 September 2016 untuk itu KPU perlu waktu untuk menyiapkan materi.
  • Pagu anggaran KPU sebesar Rp1,8 triliun.
  • Pembahasan RDP mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) saat 7 September 2016 menyimpulkan pagu anggaran KPU 1,85 triliun dan terdapat usulan tambahan sebesar RP651 miliar.
  • Komisi 2 mendorong mitra untuk meningkatkan kinerja anggaran.
  • Pada rapat 1 September pagu anggaran sebesar Rp1,85 triliun disepakati untuk dibawa ke Bada Anggaran (Banggar).
  • Pagu anggaran KPU 2016 sebesar Rp1,917 triliun, Program dukungan sebesar RP1,83 triliun, serta peningkatan sarana dan pra sarana sebesar Rp1,5 miliar. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis sebesar Rp1 triliun. Pada APBN 2017, pagu anggaran sebesar RP1,85 triliun. Rincian dukungan manajemen sebesar Rp1,758 triliun. Belanja barang operasional sebesar Rp250 miliar dan Non operasional sebesar Rp242 miliar, belanja pegawai operasional sebesar Rp1.311.277.672.000,00.
  • Belanja modal sebesar Rp20 miliar. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp640.919.308.000,00. Terdiri dari supervisi dan monitoring sebesar Rp50 miliar.
  • Kegiatan verifikasi parpol Pemilu 2019 sebesar Rp390 miliar.

 Bawaslu

  • Dalam mempersiapkan Pilkada serentak Bawaslu akan menerapkan pengawasan dan pemantapan pada tingkat daerah.
  • Kegiatan prioritas 2017 seperti pembinaan supervisi Pilkada 2017 dan 2018 serta pembinaan penanganan Pilkada. Terkait tambahan kewenangan, diarahkan pada peningkatan penyelesaian sengketa.
  • Alur alokasi Bawaslu mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif menerima sebesar Rp485,34 miliar.
  • Terdapat 4 kegiatan pengawasan pemilu seperti teknis, pengembangan produk hukum, penegakan kode etik Pemilu dan teknis penyelenggaraan pengawasan dengan meningkatkan kualitas anggaran dan layanan yg akuntabel.
  • Bawaslu mengajukan usulan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp139,731 Miliar. Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp4,193 miliar. Operasional sebesar Rp21,3 miliar, kewenangan baru Bawaslu sebesar Rp114,16 miliar. Kegiatan sentra penegakan hukum terpadu sebesar Rp33 miliar.
  • Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 21 September 2016, komisi 2 menyetujui pagu anggaran sebesar Rp485 miliar lebih dan tambahan usulan sebesar Rp139,3 Miliar untuk dibawa ke Banggar.
  • Tahun 2017 Bawaslu mengajukan usulan menambahkan alokasi tambahan sebesar Rp139.731.762.000,00.

 BKN 

  • Realisasi anggaran mencapai 67 persen yaitu sebesar Rp360 Miliar. Pagu anggaran ditambah sebanyak Rp25 Milliar. Program dukungan manajemen sebesar Rp43 Miliar, program peningkatan Sarana Prasarana(Sarpras) sebesar Rp40 Miliar, dan penyelenggaraan kepegawaian sebesar Rp160 Miliar.

LAN 

  • Pada Surat Menkeu ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp296 Miliar.
  • RKP dan pagu anggaran disusun sesuai arahan Presiden, terdapat 7 sasaran nasional seperti program dukungan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana, dan meningkatkan analis kebijakan.
  • Usulan tambahan anggaran, sesuai RDP 7 September 2016 sebesar Rp15,313 Miliar.
  • Pada kesimpulan RDP sebelumnya, menyetujui untuk ditindaklanjuti di Banggar.
  • Terdapat penghematan Rp12,927 Miliar tahun 2016. Penghematan dilakukan lagi pada bulan Agustus 2016 sebesar ± Rp4 Miliar.
  • Realisasi anggaran sampai 31 September mencapai 64,23 persen. Rincian penghematan RAPBN LAN RI 2017 totalnya sebesar RP4.137.000.000,00.

ANRI

  • Pagu Anggaran 2017 Arsip Nasional RI sebesar Rp177,310 Miliar, Program kearsipan nasional sebesar Rp57,3 Miliar. Pagu anggaran terdiri dari dukungan manajemen dan dukungan teknis.
  • Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp109.388.355.000,00. Kegiatan administrasi dan pengelolaan anggaran sebesar Rp98,481 Miliar.
  • Pengawasan dan peningkatan kinerja aparatur sebesar Rp800 juta.
  • Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya seperti peningkatan layanan hukum,pembinaan organisasi ketatalaksanaan dan pengelolaan pegawai.
  • Peningkatan sarana dan prasana disekitar kearsipan nasional sebesar Rp10 Miliar. Terdapat pula bimbingan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan dan sertifikasi, balai arsip Tsunami di Aceh.
  • Hasil bilateral meeting pada 23 Mei 2016 disepakati Rp42,8 Miliar untuk membiayai beberapa kegiatan. Pembangunan e-deport sebesar Rp22 Miliar, Untuk perbaikan dan inovasi gedung gadjah mada sebesar Rp22 Miliar. Pemanfaatan layanan arsip statis Rp14,4 Miliar. Kegiatan arsip statis tambhannya Rp688 juta lebih.
  • Pembatasan layanan arsip statis sebesar Rp.14.495.811.000,00. Untuk kegiatan pengkajian sistem arsip nasional sebesar Rp165 juta. Untuk peningkatan layanan dan promosi ke publik sebesar Rp2 miliar.Total tambahan anggaran Rp61,1 Miliar dengan 4 program tambahan dimana hal tersebut sudah disetujui dan akan ditindaklanjuti di Banggar.
  • Realisasi anggaran sampai tanggal 31 September 2016 sebesar 71 persen.

Ombudsman RI

  • Pagu indikatif Ombudsman sebesar Rp31,2 Miliar untuk program pengawasan publik, dukungan manajemen dukungan teknis lainya sebesar Rp8 Miliar lebih, dan untuk memperkuat pemberantasan korupsi sebesar Rp2,8 Miliar.
  • Program hubungan manajemen akan digunakan untuk perencanaan sebesar Rp7,9 Miliar
  • Dukungan manajemen untuk pengawasan sebesar Rp2,9 Miliar. Pengelolaan administrasi laporan sebesar Rp3,6 Miliar.
  • Kebutuhan pagu anggaran sesungguhnya sebesar Rp344 Miliar.

KASN

  • Pagu anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2017 sebesar Rp42,682 Miliar, program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp15.982.000.000,00.
  • Alokasi belanja 63 persen program pengawasan KASN, selebihnya program dukungan manajemen dan teknis lainnya.
  • Pengelolan dan pembinaan sumber daya manusia, keuangan dan perkantoran sebesar Rp15,982 Miliar
  • Pagu anggaran kegiatan pengawasan implementasi sistem merit sebesar Rp27,7 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Oleh Arteria Dahlan dari Jatim 6. Arteria mengatakan untuk menunda rapat karena mitra baru membawa materi. Arteria mengatakan KPU mengajukan judicial review dengan alasan konsultasi PKPU. Ia merasa dijebak oleh KPU dan mengatakan bahwa anggaran tidak perlu disahkan. Arteria mempunyai bukti bahwa KPU tidak memperjuangkan untuk menolak narapidana, justru yg menolak malah fraksi, KPU seolah menyerahkan kepada komisi 2. Pada saat sidang Mahkamah Konsistusi (MK), lanjut Arteria, pihak KPU menyudutkan pernyataan dari DPR dan UU yang mengatakan parpol yg menarik dukungan tidak bisa mendukung lagi. Arteria menambahkan bahwa non operasional Bawaslu lebih besar dari operasionalnya dan KPU harus banyak belajar dari Bawaslu. Ia menanyakan apakah perlu orang-orang KPU diberhentikan agar anggaran menjadi lebih hemat. Arteri menanyakan fungsi dari rumah pemilu, serta bertanya kepada Bawaslu terkait anggaran yang ditetapkan.

Selanjutnya, Arteria memohon kepada KPU untuk menunjukan 3 tempat yg verifikasi faktualnya sesuai UU. Ia menanyakan honor pengangakatan K2, dan menambahkan bahwa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) itu mutlak hukumnya untuk K2 dan K1. Pagu anggaran 2017, Arteria menambahkan, harus dibuat lebih jelas, sedangkan terkait masalah di Jombang tidak perlu dibahas pada rapat dan arteri menjelaskan bahwa ia ke Jombang menggunakan dana pribadinya dan memberikan pemaparan bersama Kemdagri. Arteri menanbahkan bahwa ia rela di penjara untuk membela rakyat. Dan memohon kepada  Ketua Ombudsman, dan KASN untuk memamtau Bupati Jombang. Arteri menyampaikan bahwa UU desa dibuat untuk keperluan kepala desa. Arteri menambhakan, Mendagri sudah jelas masa jabatan perangkat desa yaitu selama 60 tahun dan ini bisa menjadi dasarnya. Arteria menambahkan bahwa jangan sampai rakyat ikut menderita terkait kesalahan penguasa. Arteria meyampaikan bahwa komisi 2 melawan hukum. Arteria melihat BKN memiliki anggaran yang sangat konservatif yang tidak memiliki efek. Arteria meminta untuk menindak BKD di daerah karena banyak yang tidak kooperatif dengan honorer, honorer hanya digaji 150 ribu. Untuk bidan PTT, jumlah bidan hanya 42 ribu dan sebanyak 2 ribu tidak diikutsertakan. Arteria yakin semua anggota DPR berani lawan hukum untuk membela rakyat.

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalteng. Rahmat menyampaikan bahwa proses advokasi dan aspirasi jangan sampai berhenti, dan pihak terkait harus dapat membantu. Rahmat menambahkan bahwa pada Mendikbud tunjangan terhadap pegawai di daerah tidak jelas. Ia menanyakan sejauh mana database kepegawaian. Rahmat menanyakan kemajuan tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan dan daerah mana saja dan menanyakan kesiapan KPU jika undang-undang yang memerintahkan e-voting. Rahmat menyampaikan bahwa Bawaslu sudah cukup baik dan lebih progresif.

Rahmat menyampaikan rencana dana tambahan itu perlu penjelasan kepada ANRI dan perlunya kajian terhadap perencanaan. Rahmat menanyakan kementerian yang memakai sistem informasi kearsipan dinamis di 10 Kementerian/Lembaga. Rahmat menanyakan terkait sejauh mana koordinasi KPU dengan ANRI dan menyarankan untuk seluruh Kementerian/Lembaga menggunakan kearsipan dinamis.

Fraksi Gerindra: Oleh Ahmad Riza Patria Jabar 3. Ahmad mengatakan yang menjadi patokan adalah SMS 7 hari sebelumnya yang menjadi bukti sebagai undangan, materi bisa diterima selambat-lambatnya H-3 sebelum rapat dan ini sebagai perbaikan untuk kedepannya. Ahmad meminta mitra untuk tidak pasif dalam menunggu undangan. Ahmad Riza memohon kebijakan dari BKN. ahmad pernah meminta MenPan untuk mengangkat pegawai menjadi PNS walau belum terdapat honornya.

Oleh Sarehwiyono dari Jatim 8. Sareh menyampaikan penyelesaian dari DKM harusnya tidak terlalu rumit, BKN telah melakukan pertemuan dengan LAN, Menpan, dan lain-lainnya yang garis besarnya membahas tentang pengangkatan tenaga honorer dan yang belum diangkat itu adalah Kabupaten Nganjuk. Sareh menyampaikan perlunya dukungan terkait Anggaran KASN, dari ombudsman telah dibuat surat dan membentuk tim untuk mempelajari kajian hukum. Sareh menyampaikan bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 sudah tertera jelas tentang sistem pengangkatan tenaga honorer.

Fraksi Demokrat: Oleh Fandi Utomo dari Jatim 11. Fandi meyetujui anggaran yang ditetapkan.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menanyakan pengawasan yang dilakukan terkait Kasus di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Respon Mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan terkait penetapan alokasi anggaran tahun 2017:

KPU

  • Terkait judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan Keputusan KPU.
  • KPU tidak bisa memilih 3 daerah yg dianggap penting diawasi. Seluruh daerah memiliki standar yang sama.
  • PKPI yang resmi adalah Isran Noor yang menjabat sebagi ketua.
  • Mengenai alokasi anggaran, KPU lebih banyak menggunakannya untuk belanja pegawai.
  • KPU mempunyai 549 satker. Sebagian PNS di KPU adalah tenaga kerja yang diperbantukan.
  • KPU berterima kasih pada ANRI karena sangat aktif.

Bawaslu

  • Terkait Kesiapan ruangan persidangan, terdapat 2 hal yaitu sidang pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa.
  • Terbatasnya anggaran membuat Bawaslu provinsi menyewa kantor.
  • Terkait alokasi Anggaran, operasional sentra penegak hukum diserahkan tiap provinsi.

BKN

  • Tidak adanya payung hukum untuk memprotes kasus Nganjuk. Masalah ini ditunda hingga akhir tahun, sehingga menjadi kendala.
  • SPTJM, tenaga honorer yg telah bekerja paling tidak 2004 masuk K1 dan K2. Jika K1 oleh APBN dan APBD, K2 sama sekali belum diverifikasi, verifikasi dilakukan jika sudah mengikuti ujian.

LAN

  • Program studi vokasi sudah dilakukan rekomendasi dan LAN sudah dapat merekrut mahasiswa.

KASN

  • Terkait kasus aparat desa Jombang, KASN akan memberi peringatan kepada pejabat terkait.

Kesimpulan Rapat

  1. Terhadap pagu anggaran tahun 2017 :
    1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.850.515.430.000,00
    2. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp485.034.246.000,00
    3. Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp300.060.979.000,00
    4. Badan Kepegawaian Negara sebesar Rp625.750.089.000,00
    5. Arsip Nasioal Republik Indonesia sebesar Rp177.320.826.000,00
    6. Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp131.221.531.000,00
    7. Komisi Aparatur Sipil Negeri sebesar Rp42.682.000.000,00
  1. Terdapat usulan tambahan anggaran Tahun 2017:
    1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp640.919.308.000,00
    2. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp139.731.762.000,00
    3. Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp15.312.000.000,00
    4. Arsip Nasioal Republik Indonesia sebesar Rp61.010.299.000,00
    5. Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp212.778.469.000,00
  2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Mitra Kerja Komisi II DPR RI sebagaimana tersebut diatas untuk menyiapkan kepada komisi 2 DPR RI setiap perubahan terkait alokasi anggaran per-progaman APBN Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Komisi 2 menyetujui untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran tahun 2017 masing-masing mitra kerja Komisi II DPR RI tersebut dan mengamankan pada Anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Penutup Rapat

Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, LAN, KSN, BKN, ANRI dan OMBUDSMAN mengenai Penetapan Anggaran Tahun 2017 ditutup Ahmad Riza Patria dari Jawa Barat 3 pukul 20.48 WIB

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KSN, BKN, ANRI dan OMBUDSMAN, kunjungi http://chirpstory.com/li/332042

 

wikidpr/pa/rhs

Ilustrasi: mediahukumindonesia.wordpress.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan