Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengelolaan Haji dan Umroh – RDPU Komisi 8 dengan Pakar Anggito Abimanyu

Tanggal Rapat: 27 Aug 2015, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 8

Pada 27 Agustus 2015, Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar Anggito Abimanyu membahas pengelolaan haji dan umroh. RDPU dipimpin dan dibuka oleh Deding Ishak dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10:45 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Agama (Kemenag), haji selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pakar mengusulkan untuk memperkuat Kemenag dalam pembinaan haji.
  • Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bisa dimanfaatkan menjadi agen dari pemerintah, karena mereka merupakan organisasi di luar Kemenag. Kemenag sebagai regulator tidak perlu terlibat masalah keuangan. Selain itu, perlu juga

    Pemantauan Rapat

    Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan