Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran – RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg RI, Dirut PPK-K dan PPK-GBK

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 23/Oct/2018,  Ditulis Tanggal: 08/Nov/2018

Mitra Kerja: Kemensesneg Dirut PPK-K PPK-GBK Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran – RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg RI, Dirut PPK-K dan PPK-GBK

Pada 23 Oktober 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar Dapil Jawa Timur 11 pada pukul 11:08 WIB.  

Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan mengenai kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang beberapa waktu lalu menganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kegiatan kita di bidang regional dan nasional seperti saat pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games yang lalu.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI:

  • Hingga saat ini, terus meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dan untuk meningkatkan upaya penertiban di kawasan GBK dan Kemayoran.
  • Terus melakukan upaya pemenangan di pengadilan untuk menyelamatkan aset-aset negara.
  • Meningkatkan sinergi dengan Pemprov DKI dalam melakukan pengawasan pengelolaan aset negara dalam PPK-GBK dan PPK-K.
  • Saat ini telah berfokus pada 2 agenda penting yaitu tindak lanjut wisma atlet di Kemayoran dan langkah pemeliharaan/venues di GBK.
  • Alternatif pemanfaatan wisma atlet yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, perumahan Aparatur Sipil Negara, dan di komersialisasikan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
  • Kemensesneg berkomitmen semua fasilitas olahraga di GBK untuk pemeliharaan dan dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang.
  • Fokus untuk mengajak sejumlah BUMN dan bekerja sama serta memperluas kemitraan dengan pihak-pihak swasta yang mengedepankan akuntabel dan transparansi.
  • Berkomitmen untuk memastikan bahwa segala yang sudah dibangun dapat terus dipertahankan untuk jangka panjang.
  • Telah berkoordinasi dengan Dirut PPK-GBK, Gubernur DKI, dan Kapolda untuk meninjau lapangan tembak Senayan yang beberapa hari lalu menyebabkan kejadian dan turut prihatin atas kejadian tersebut.

 

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPK-GBK):

  • Selalu memantau renovasi kawasan GBK pada waktu 2016 dan menyiapkan kawasan itu menjadi siap direnovasi.
  • Sebelum kawasan GBK direnovasi, pada waktu itu yang sangat disiapkan adalah menyiapkan kawasan itu untuk memulai demokrasi.
  • PPK-GBK diberi tugas untuk melaksanakan dan mengembalikan fungsi kawasan PPK-GBK sesuai dengan fungsinya.
  • Renovasi juga membutuhkan banyak sekali dihuni oleh berbagai kepentingan di kawasan GBK dimana harus banyak yang dipindahkan ketika akan melakukan renovasi.
  • Kawasan Senayan sedang direnovasi dan tetap menjaga ruang terbuka hijau, kawasan olahraga berstandar internasional karena kegiatan olahraga ini belum banyak cabang olahraga yang melakukan kegiatan secara rutin.
  • Sudah menyelenggarakan 13 event selama 3 bulan dan inii karena pendanaan yang lebih baik dan ekarang banyak venues yang sudah multifungsi.
  • Konsep renovasi mengandalkan prinsip multifungsi sehingga setiap venue dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan berbagai macam cabang olahraga. Mendorong agar setiap cabang olahraga ini setiap minggunya dapat melaksanakan event.
  • Berharap dengan adanya kawasan olahraga berstandar internasional, akan banyak event olahraga. Untuk itu, ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
  • Stadion GBK termasuk stadion yang canggih seperti dari sisi penerangan. Namun nanti akan kalah dengan Tokyo pada 2020, kemudian ramah disabilitas mulai dari kursi hingga toilet dan dilengkapi juga dengan panel surya.
  • Penggunaan listrik pada siang hari karena panel suryanya didesain tanpa baterai jadi ini didesain untuk digunakan pada siang hari sebagai pendingin yang akan lebih menghemat energi dan listrik.
  • Di kawasan GBK,saat ini sudah ada 700 CCTV yang disediakan oleh Pemprov DKI maupun Polda Metro Jaya dengan 1 kontrol panel yang bisa diakses dalam beberapa tempat.
  • Selain dari perlengkapan yang ada, saat ini sudah masuk pada booking system yang online.
  • Stadion akuatik Indonesia yang berada di GBK menjadi yang terbaik di dunia karena pad saat Asian Games ini stadion kita berhasil mencetak rekor baru dan memenuhi standar olympic.
  • Pokok permasalahan adalah bisa mempertahankan fasilitas gedung yang sudah baik ini
  • Sumber-sumber pendanaan yang pertama tadi mendorong event-event yang ada di lingkungan GBK ini.
  • Lapangan sudah diapproved oleh panitia AFC bahwa lapangan dapat digunakan. Hal itu juga sudah dilakukan PSSI.
  • PPK-GBK sempat mendapat komplain dari PSSI terkait kualitas rumput di stadion. Stadion Madya juga digunakan sebagai penutupan APG dan hal tersebut sangatdiapresiasikan orang-orang. Sekarang sudah banyak permintaan untuk di Stadion Madya.
  • Akan menambahkan kegiatan-kegiatan yg berbasis budaya dan bisnis di sekitar kawasan GBK.
  • Event pameran bisnis banyak diselenggarakan khususnya di Istora begitupula dengan konser musik dimana 8 November 2018 akan diselenggarakan konser Gun n Roses. E-commerce juga sudah berjalan dengan sistem booking online.
  • Sudah menghitung untuk penjagaan sarana dan prasarana di GBK adalah Rp120 miliar dalam setahun.
  • Terkait dengan hal yang kontraversial pada saat Asian Games untuk di kawasan Istora menggunakan nama “Blibli Arena” banyak yang kontra terkait dengan nama tersebut padahal pengelolaannya itu tetap pada manajemen GBK hanya saja penggunaan nama saja menggunakan nama Blibli
  • Untuk stadion utama, perkiraan dana untuk 1 tahunnya mencapai Rp30 miliar dan apabila income tidak mencukupi, maka kawasan akan menjadi terbengkalai.
  • Pada 2018, target pendapatan PPK-GBK itu Rp190 miliar di akhir tahun dapat mencapai Rp210 miliar. Untuk 2019, ditargetkan income menjadi Rp275 miliar dan tumbuh 45% dari 2018 dan menjadi sebuah keharusan karena memiliki tempat yang lebih baik.
  • Setiap pendapatan yang didapat sebesar 15% diserahkan pada Kemenkeu, sementara 85% digunakan untuk mengelola kawasan.
  • Keamanan saat ini juga sudah baik, sehingga dpaat diyakini bahwa tidak ada lagi kejadian pungli di sekitar GBK.
  • Pendapatan GBK sekitar Rp130 miliar dan ditingkatkan untuk pengelolaan mulai dari cleaning service yang dibantu juga oleh Pemprov DKI untuk membersihkan kawasan di bawah pohon rindang dan tetap menjaga kawasan di sekitar gerbang pemuda olahraga.
  • Tambahan sumber pendanaan baru yaitu multifungsi dan multievent, pameran bisnis, retail dan ecommerce .Untuk pameran event bisnis sudah banyak di-booking di Istora dan beberapa gedung lain. Di kawasan GBK sudah dilengkapi retail penunjang yaitu coffe shop bertema Indonesia untuk mendorong brand Indonesia mengglobal. Ecommerce mulai berjalan dengan sistem online dan kerjasama bersama blibli.com ditangguhkan karena masih menjadi hal yang harus didiskusikan lagi agar tidak ada salah persepsi di masyarakat, biaya perawatan di GBK mencapai Rp2 miliar/bulan. Oleh karena itu, diperlukan income dari luar. GBK juga menyetor 15% untuk negara dan 85% untuk biaya operasional. GBK juga memiliki keamanan yang baik sehingga tidak ada parkir liar dan pungli yang dilakukan oleh preman.
  • Lapangan Tembak di Senayan dibangun pada 1973 dan renovasi terakhir diadakan bersamaan dengan pembangunan Hotel Mulya. Kerjasama dengan pengelola terjadi 2001-2006 kemudian ada perjanjian dan perpanjangan sampai 2009 kemudian ada MoU renovasi pada 2010 hingga sekarang sehingga ini belum tersentuh oleh pihak GBK.
  • Kegiatan pengelolaan di kawasan Lapangan Tembak mengandung risiko yang tinggi. Waktu itu manajemen GBK belum siap untuk melakukan pengelolaan kawasan tersebut.
  • PPK-GBK mencatat bahwa kejadian peluru nyasar tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Waktu itu peluru pernah mengenai taxi dan mobil yang sedang parkir di Hotel Mulia. Kawasan di sekitar lapangan tembak ini memang dapat dijangkau dengan peluru tembak, sehingga merasa memang perlu untuk melakukan pembenahan lapangan tembak ini.
  • Pada intinya kepolisian akan mendukung kebijakan yang akan diambil nanti apakah di relokasi atau dijadikan indoor mengenai Lapangan Tembak ini.
  • Bila dijadikan indoor, tata ruang tidak mencukup. Bila mengubah kawasan RTH Lapangan Tembak tersebut mungkin akan sulit karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang.
  • Sementara Kemenpora menanyakan realokasi pemindahan Lapangan Tembak sebab amanah dari UU Olahraga No.3 Tahun 2005, bila direlokasi ke Senayan maka kawasan itu tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan non-olahraga.

 

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK-K):

  • Dasar pembanguan wisma atlet berdasarkan Inpres 18/2018 ttg Pelaksanaan Asian Games. Pelaksanaan pembangunan wisma atlet di bawah kewenangan KemenPUPR dengan biaya sebesar Rp3,5T untuk 10 tower. 10 tower untuk rusun umum, rusun negara (TNI, Polri) dan komersial. 10 tower itu dikelola untuk ASN dan Subsidi silang untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat pengelolaan dilakukan.
  • Perawatan dan pengelolaahn wisma atlet di Kemayoran hingga akhir Desember 2018 masih di bawah Kementerian PUPR. Selain itu, sudah melakukan pertemuan untuk membahas payung hukum pengelolaan wisma atlet pasca AG dan APG.
  • Di lantai.1-3 bisa dimanfaatkan sebagai tempat yang komersial, misalnya untuk warung dan pertokoan. PPK-K sudah memikirkan cara agar wisma atlet ini dapat menjadi sumber pendapatan untuk menutupi biaya yang kurang.
  • PPK-K menunggu payung hukum untuk pengelolaan wisma atlet kedepannya.
  • PPK-K sedang diskusi agar mengetahui biaya perunit per bulan dan dicocokan dengan income sewa atau komersial, jika disetujui dan ada payung hukumnya. Posisinya wisma atlet kemayoran menunggu payung hukum di bulan November dan sudah dapatkan biaya yang tepat.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Endro Suswantoro Yahman dari Lampung 1. Endro mengatakan,  kaitannya dengan sewa-menyewa antara negara dna penyewa, ada perjanjian dan sepengetahuannya, Endro belum melihat perjanjiannya dan keuntungan yang diperoleh sebab dirinya tidak menginginkan aset negara menjadi milik pihak lain. Endro menuturkan, perlu hati-hati dengan situasi yang ada karena melakukan revisi UU mengenai HDB diatas HPL. Endro khawatir aset negara habis dan hanya sekedar penjualan saja.

Oleh Tuti Nusandari Roosdiono dari Jawa Tengah 1. Tuti mengatakan bagian dari Senayan diambil oleh Kadima, oleh karenanya Tuti mengatakan perlu merevisi perjanjian yang lama karena banyak fasilitas negara dikelola perusahaan besar dan memanfaatkan perjanjian penggunaan bangunan. Tuti berharap dapat terjadi hal-hal luar biasa.

Fraksi Golkar: Zainudin Amali dari Jawa Timur 11. Zainudin mengatakan, dirinya ingin mendengar pemanfaatan area yang dikhususkan bukan untuk cabang olahraga di GBK.

Oleh Firman Subagyo dari Jawa Tengah 3. Firman mengatakan dirinya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games namun tentunya ini juga harus dipertimbangkan bahwa pembangunan yang sudah luar biasa itu segera dirumuskan dan dipikirkan terkait perawatannya. Firman juga mengatakan untuk meningkatkan pengamanan pada malam hari karena sering digunakan untuk tempat pacaran. Firman menanyakan pengelolaan kawasan Kemayoran dan GBK sebab di GBK dan Kemayoran harus diperhatikan pedagang kaki lima yang sering melupakan aspek lingkungan.

Fraksi Demokrat: Libert Kristo Ibo dari Papua. Libert mengatakan jangan sampai kontrak membuat Indonesia di posisi lemah dan harus dicocokkan dengan peraturan menteri.

Oleh Evert Erenst Mangindaan dari Sulawesi Utara. Evert menanyakan payung hukum untuk kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang masih berada di bawah wewenangan Kementerian PUPR sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang nanti mungkin terjadi.

Fraksi PAN: Abdul Hakam Naja dari Jawa Tengah 10. Hakam mengatakan dirinya kecewa dengan laporan pemerintah dan BLU mengenai pengelolaan GBK dan Kemayoran yang seharusnya bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan. Hakam menanyakan mengenai 1 tambahan aset, yaitu TMII yang diserahkan kepada pemerintah terkait laporannya. Hakam menanyakan hotel Vermont menjadi kontrak paling baik dalam pengelolaan di GBK.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri mengatakan bahwa Lapangan Tembak tersebut tidak perlu dipindahkan karena hanya akan menambah biaya saja padahal semua fasilitasnya sudah bagus semua. Tamanuri juga mendesak agar payung hukum kawasan GBK dan Kemayoran segera diselesaikan.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI:

  • Memiliki suatu unit komersial untuk dijadikan toko dan mendukung kebutuhan penghuni rumah susun nantinya. Kemudian di bulan November akan diselesaikan dengan cepat untuk pemberian wewenang kepada pengelola.
  • Terkait GBK dan Kemayoran, begitu direksi di tahun 2016 dilantik, mereka langsung melakukan legal audit dengan mitra dan hasilnya sudah dilakukan. Secara detailnya akan disampaikan oleh Dirut PPK-K dan PPK-GBK.
  • Pada 2016, PPK-GBK mempresentasikan masalah kontrak dan tentu saja ada perkembangan yang terputus dan terus berjalan.

 

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK-K) :

  • Sudah 2 peraturan Menkeu mengatur pola operasional kerjasama, diatur bahwa bila mitra bekerjasama untuk membangun bangunan permanen untuk 30 tahun mendatang, maka akan diserahkan kepada Negara.
  • PPK-K melakukan terminasi terhadap kerjasama dengan mitra yang mengelola underpass Barat dan Timur Kemayoran karena secara legal memang tidak firm dan secara administrasi perjanjian tidak bisa dilaksanakan.
  • Pihak pemerintah DKI juga membantu dalam kegiatan di Kemayoran. Penghuni di Kemayoran adalah merangkul masyarakat agar mendapat akses yang layak.

 

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPK-GBK):

  • Penggunaan lahan seluas 24% dipergunakan untuk kawasan pemerintahan, 23% untuk mitra-mitra komersial di area sultan, pasar senayan dll. Komposisi yang paling besar ada di olahraga yang mana 53 % untuk olahraga.
  • Yang diubah adalah pemberhentian mitra yang tidak berjalan (melanjutkan pembangunan). Sampai saat ini lahan mereka masih milik PPK-GBK dan belum ada mitra yang baru.
  • Di kawasan GBK walaupun kerjasama telah ada sejak 90-an, namun setelah dicek tidak ada HDB. Lalu pernah terbit HDB di Senayan City, setelah dipelajari pernah sempat akan dicabut namun setelah ditegur tidak ada lagi hipoteknya.
  • Amanah Jaya masih melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan HPLnya masih diakui untuk hal tersebut
  • Sekretariat Negara melakukan moratorium untuk kontrak yang diperpanjang dan kontrak yang baru. Oleh karena itu, bila melakukan renegosiasi akan lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak baru.
  • PPK-GBK sudah merenovasi masjib Albinah dan telah berkoordinasi dengan KemenPUPR karena dirasa bahwa banyak tamu negara yang akan menjalankan ibadah di sana.
  • Hotel Vermont merupakan kontrak di masa lalu dan sudah menjadi milik GBK.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 2 DPR-RI memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 dan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPK Gelora Bung Karno, dan PPK Kemayoran untuk tetap memelihara venue-venue olahraga yang ada, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan serta pemanffaatan berbagai fasilitas di area tersebut agar dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  • Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mempersiapkan.membuat perencanaan yang komprehensif terkait pemanfaatan dan pemelihataan venue-venue olahraga beserta fasilitasnya agar dapat terus digunakan di masa yang akan datang.
  • Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPK GBK dan PPK Kemayoran untuk memperhatikan pengamanan asset-aset Negara yang berada di bawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Sekretariat Negaram PPK GBK, dan PPK Kemayoran.
  • Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan PPK GBK untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan lapangan tembak senayan mengingat lokasinya saat ini yang berdekatan dengan gedung MPR/DPR RI, kantor pemerintahan, sekolah, hotel, dan lain-lain serta merekomendasikan untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak.

 

Penutup

RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran ditutup oleh Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar Dapil Jawa Timur 11 pada pukul 14:13 WIB.

 

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran, kunjungi https://chirpstory.com/li/407815

Ilustrasi: liputan6.com

WikiDPR/nee/fy