Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengesahan BPIH – Raker Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI

Tanggal Rapat: 4 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kementerian Agama RI

M. Ali Taher membuka rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI pada 4 Februari 2019 pukul 14:40 WIB

Ali menuturkan, pembahasan BPIH melalui pembicaraan dengan Menteri Agama dan selanjutnya biaya haji dilakukan selama 2 kali masa sidang kedua dan ketiga melalui berbagai forum. Ali mengatakan, Komisi 8 telah membentuk Panja mengenai BPIH pada 26 November 2018 dan pembahasan BPIH tahun ini dilakukan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan akan disahkan hari ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas.

Ace Hasan, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Banten 1 sebagai Ketua Panja BPIH mengatakan sesuai amanah UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ace menuturkan pelaksanaan ibadah haji mengalami peningkatan kualitas dengan indeks kepuasan jamaah yang meningkat namun harus diakui bahwa PHU mengalami dinamis (masalah) dan oleh karenanya pemerintah harus terus melakukan upaya untuk peningkatan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ace mengatakan berkaitan dengan BPIH, berdasarkan pasal 21 dalam UU 13/2008, bahwa BPIH ditentukan oleh presiden setelah rapat bersama Menteri Agama RI dan atas persetujuan dengan DPR. Ace menyampaikan kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang menetapkan transfer darat untuk jamaah haji menambah beban bagi pengalokasian indirect cost yang besar dan masih berlakunya tarif pajak dari pemerintah Arab Saudi. Ace mengatakan panja Komisi 8 dalam melakukan pembahasan BPIH melalui berbagai forum (internal, RDP, RDPU, konsiyering dan kunker ke daerah serta pengawasan ke Arab Saudi) dan dalam rapat tersebut, telah mengundang Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, maskapai penerbangan dan panja BPIH Kementerian Agama untuk melakukan pembahasan BPIH. Ace menuturkan Kementerian Agama RI mengajukan BPIH dalam USD 2670 atau peningkatan 43 USD sedangkan indirect cost sebesar 6,8 Triliun atau mengalami penurunan 26,6 Miliar. Ace mengatakan dari hasil pembahasan panja BPIH DPR RI dan Kementerian Agama RI menyepakati direct cost pada BPIH 2019 rata-rata 35.235.602 sama dengan tahun sebelumnya tidak ada kenaikan. Ace menuturkan harga rata-rata biaya penerbangan per jemaah dari Embarkasi Haji ke Arab Saudi Pergi-Pulang (PP) sebesar Rp30.079.285 dengan rincian Rp29.555.597 dibayar oleh jemaah dan sisanya sebesar Rp523.688 dibebankan pada dana optimalisasi sedangkan Living Cost ditetapkan sebesar SAR 1.500 atau ekuivalen sebesar Rp5.680.005 dibayar oleh Jemaah Haji dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta diserahkan kembali kepada Jemaah Haji dan TPHD dalam mata uang SAR. Ace menuturkan pada 2019, Panja Komisi 8, total penggunaan nilai manfaat untuk mendukung biaya operasional haji adalah 7.039.801.971.254 sebagai bentuk komitmen untuk peningkatan kualitas layanan haji dan telah disepakati beberapa hal yaitu layanan akomodasi, layanan bus shalawat minimal 1000 meter, menu katering, layanan bus shalawat dari pemondokan ke Masjidil Haram (ditempuh 1 kali naik bus) dan peningkatan tenda dengan penyediaan AC.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Agama RI

Lukman Hakim, Menteri Agama RI

- Bahwa proses panja tahun ini mengalami tren peningkatan kualitas dari tahun ke tahun ini sesuatu yang sangat apresiasi dan berimplikasi pada upaya dalam meningkatkan kualitas haji. Biaya penyelenggaraan haji 2019 sama dengan tahun lalu, rata-rata Rp 35.235.602,00 ini patut diapresiasi ditengah-tengah kurs mata uang rupiah terhadap dollar yang berbeda dengan tahun lalu.

- Meskipun ada pelemahan dari tahun lalu, kerja tetap luar biasa dan berdampak pada biaya pengadaan AC di tenda Arafah. Setidaknya hal yang perlu disyukuri adalah proses panja tahun ini mengalami tren peningkatan kualitas dari tahun ke tahun yang tentu berimplikasi untuk meningkatkan pelayanan haji pada tahun ini; BPIH 2019 sama dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 35.235.602 meskipun rupiah mengalami pelemahan terhadap kurs dollar apalagi tahun ini ada peningkatan yang tentunya berdampak pada biaya (penyediaan tenda); dengan cepatnya proses panja, bisa fokus untuk menyiapkan berbagai hal dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2019.

- Dengan biaya 35 juta, hakikatnya setara 2481 USD dan ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, patut bersyukur DPR RI sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berupaya menentukan biaya haji serasional mungkin. Sesungguhnya angka ini adalah biaya termurah di ASEAN dan hal ini disampaikan sebab banyak pihak yang menanyakan alasan biaya haji Indonesia mahal dan secara pribadi, kembali menanyakan bagian yang mahal sebab di Malaysia, biaya haji di Indonesia sangat murah dan sudah termasuk living cost.

- Kementerian Agama RI menyetujui BPIH yang telah disepakati dan berterima kasih kepada Panja BPIH Komisi 8 dan semoga dapat mengesahkan BPIH ini.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Diah Pitaloka

    Diah mengatakan dengan disahkannya BPIH, maka pelayanan akan menjadi lebih baik mulai dari tenda Arafah yang memiliki AC, pelayanan transportasi dan konsumsi citra nusantara dan berharap ini menghadirkan kepuasan untuk jamaah haji Indonesia dan menjawab semua keresahan serta memberikan manfaat untuk jamaah haji Indonesia.

  • Golkar / Deding Ishak

    Deding mengucapkan terima kasih kepada tim Panja karena meskipun tidak ada kenaikan dan sama seperti tahun 2018, tetapi berbagai peningkatan yang disuarakan masyarakat melalui Komisi 8 dapat terealisasikan dan ini menunjukkan komitmen bersama dan patut disyukuri. Deding menuturkan, dengan disepakatinya BPIH 2019, tentu akan membantu tim pemerintah untuk melakukan proses lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas dan perlindungan jamaah haji Indonesia.

  • Ace mengatakan telah menyelesaikan satu tugas untuk bangsa Indonesia untuk jamaah haji Indonesia pada 2019. Ace menuturkan dapat melaksanakannya dari jauh hari agar
    proses penyelenggaraan ibadah haji dapat fokus dan pemerintah bisa menyelenggarakan ibadah haji lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ace menuturkan, sesunggugnya tantangan yang dihadapi adalah depresiasi mata uang asing yang berpengaruh pada penyelenggaraan ibadah haji. Terkait kenaikan pajak di Arab Saudi, Ace menuturkan Komisi 8 bekerja keras untuk mencari solusi terbaik agar penyelenggaraan haji tahun ini tidak memberatkan jamaah haji.

  • Rahayu menyampaikan apresiasi kepada tim Panja Komisi 8 yang telah bekerja keras untuk memastikan pelayanan ibadah haji dengan catatan tahun lalu ada peningkatan signifikan dan tahun ini tetap serta memberikan manfaat untuk terlaksananya PHU yang lebih baik. Rahayu menuturkan, catatan untuk Kementerian Agama ini hanya merupakan awal tahap 1 untuk pelayanan kedepannya, masih banyak hal yang harus diawasi dan diperhatikan, terutama bagi mereka yang lansia dan penyandang disabilitas.

  • Gerindra / Sodik Mudjahid

    Sodik mengatakan bahwa ada 1 titik rawan terkait biometric dan tahun lalu lancar karena bukan syarat pembuatan visa dan saat ini pembuatan biometric tidak dikaitkan dengan visa dan sudah meminta dengan pihak Saudi Arabia.

  • Khatibul mengatakan fraksi Demokrat menyetujui dan mendukung hasil Panja BPIH dan dapat menyelenggarakan PHU yang lebih baik lagi.

  • Partai Amanat Nasional / M Ali Taher

    Ali mengatakan setiap jamaah harus mendapatkan jaminan dan perlindungan sesuai dengan keputusan ini. Ali menuturkan angka yang muncul merupakan rasional sesuai dengan usulan dari BPKH dan keputusan ini orisinil dan tidak ada campur tangan dari apapun.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Bisri Romly

    Bisri mengucapkan terima kasih dengan Menteri Agama RI beserta jajaran atas hasil Panja BPIH.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Iqbal Romzi

    Iqbal mengatakan, F-PKS menerima dan menyetujui keputusan yang dihasilkan dan menjadi amanah untuk masyarakat.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Mustaqim

    Mustaqim mengapresiasi pada evaluasi pelaksanaan haji 2018 untuk dijaga bersama. Mustaqim mengatakan dinamika tahun ini telah melahirkan dua perspektif baru yaitu secara proporsional antara Panja Komisi 8 dan Pemerintah merupakan pertama dan konkret secara nyata dan lalu memunculkan dinamika dalam berbagai diskusi yaitu dana keumatan dan efektivitas dalam bagian integrasi indirect cost.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul mengapresiasi luar biasa dari Kementerian Agama RI dengan Panja Komisi 8 menyisir bersama mengenai BPIH 2019. Choirul menuturkan, fraksi Nasdem seperti pendirian yang ada selalu mendengungkan bahwa living cost tidak boleh dikurangi karena ini untuk kehidupan di Arab Saudi dan kemudian juga mengapresiasi tambahan layanan bus shalawat dan urinoil di Mina sejumlah 8 unit sehingga antrean ke toilet mengurangi frekuensi yang begitu panjang dan ketiga tambahan tenda ini luar biasa, namun fraksi Nasdem menawar agar 1 koper tidak jebol dan batik yang digunakan jamaah haji tidak cepat pudar. Choirul mengatakan untuk memberikan kualitas yang bagus dan mendukung biometric yang tidak disyaratkan untuk passport haji dan periode ini Kementerian Agama RI dapat menghapus biometrik untuk persyaratan visa umroh. Choirul mengatakan, fraksi Nasdem menyetujui BPIH 2019 dan mengapresiasi atas usaha dan kerja sehingga menghasilkan keputusan dan semoga bermanfaat untuk umat terutama bagi jamaah haji tahun ini.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Agama RI

Lukman Hakim, Menteri Agama RI

- Kementerian Agama RI mencatat semua catatan yang menyertai putusan tadi walaupun sebetulnya ada yang berada di luar kewenangan. Mengenai biometrik, akan terus usahakan walaupun sebenarnya itu merupakan kewenangan dari pemerintah Arab Saudi. Kebijakan proses biometrik sebagai syarat visa sesungguhnya menyulitkan jamaah dengan wilayah geografis dan tempat perekaman terbatas, serta lokasi, akan terus diperjuangkan tapi itu kewenangan penuh pihak Saudi Arabia dan batik pun akan diperjuangkan.

- Kapasitas koper 32 kg dan bila dimuat lebih dari kapasitas, maka akan rusak namun akan terus meningkatkan kualitasnya. Sekali lagi, Kementerian Agama RI mengucapkan terima kasih atas persetujuannya. Setelah ini, akan menghubungi Presiden RI untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

- Pesan Kementerian Agama RI untuk segera mempersiapkan biaya pelunasan dan setelah Kepres terbit, sekarang sudah persiapkan segala sesuatu selain manasik haji, senantiasa menjjaga kesehatan dan saat nanti 6 Juli 2019 dan akan diberangkatkan 7 Juli 2019.


Kesimpulan

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama RI dengan agenda “Laporan Panitia Kerja dan Pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun
1440H/2019M,” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:

a. Kuota jemaah haji reguler sebanyak 204.000 jemaah dan kuota petugas haji sebanyak 4.100 orang.

b. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).

c. Asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah: a) 1 USD = Rp14.200; b) 1 SAR = Rp3.786,67.

2. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati Direct Cost (biaya yang dibayar oleh jemaah) pada BPIH tahun 1440H/2019M, rata-rata per jemaah sebesar Rp35.235.602 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga rata-rata biaya penerbangan per jemaah dari Embarkasi Haji ke Arab Saudi
Pergi-Pulang (PP) sebesar Rp30.079.285,- dengan rincian Rp29.555.597,- dibayar oleh jemaah dan sisanya sebesar Rp523.688,- dibebankan pada dana optimalisasi/nilai manfaat setoran BPIH (Indirect Cost).

b. Living Cost ditetapkan sebesar SAR 1.500 atau ekuivalen sebesar Rp5.680.005 dibayar oleh Jemaah Haji dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta diserahkan kembali kepada Jemaah Haji dan TPHD dalam mata uang SAR. Berdasarkan komponen tersebut di atas, Direct Cost tahun 1440H/2019M adalah sama dengan tahun 1439 H/2018 M.

3. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati: a. Besaran Direct Cost Tahun 1440H/2019M sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas tidak
termasuk biaya visa bagi Jemaah Haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji sesuai data pemerintah Arab Saudi sebesar SAR2.000 per orang, yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pelunasan BPIH; b. Biaya visa dimaksud dalam butir 3 (a) di atas menjadi beban Jemaah Haji dan TPHD.

4. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati total penggunaan nilai manfaat/optimalisasi setoran BPIH regular dan efisiensi tahun sebelumnya untuk mendukung biaya operasional haji (Indirect Cost) tahun 1440H/2019M sebesar Rp7.039.801.971.254 (tujuh triliun tiga puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelayanan Jemaah di Arab Saudi sebesar Rp6.767.795.750.978;

b. Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri sebesar Rp235.115.509.384;

c. Operasional Haji di Arab Saudi sebesar Rp726.586.240;

d. Operasional Haji di Dalam Negeri sebesar Rp16.164.124.652;

e. Safeguarding sebesar Rp20.000.000.000 dialokasikan untuk cadangan penyelenggaraan ibadah haji.

5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati sumber Indirect Cost pada BPIH Tahun 1440 H/2019 M berasal dari:

a. Sisa nilai manfaat akumulasi sampai tahun 2016 sebesar Rp1 triliun.

b. Nilai manfaat tahun 1440 H/2019 M sebesar Rp5.5 triliun.

c. Dana sisa efisiensi BPIH Tahun 1438 H/2017 M dan Tahun 1439H/2018M sebesar Rp539.801.971.254,- digunakan untuk pembiayaan indirect cost pada BPIH Tahun 1440H/ 2019M.

6. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:

a. BPIH untuk TPHD tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat/optimalisasi setoran BPIH, sehingga besaran rata-rata BPIH untuk TPHD Tahun 1440H/2019M adalah sebesar Rp70.142.789,- per orang.

b. Biaya manasik di KUA dibebankan/dibiayai dari dana kemaslahatan yang bersumber dari keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

c. Jika terdapat kenaikan biaya indirect cost di atas 2.5% dari total indirect cost
yang ditetapkan, Kementerian Agama RI wajib berkonsultasi dan menyampaikan perubahan anggaran kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas bersama.

d. Jika terdapat realokasi/pergeseran antar anggaran di antara komponen indirect cost yang telah ditetapkan, cukup diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati total penggunaan nilai manfaat/optimalisasi setoran BPIH khusus untuk mendukung biaya operasional haji khusus (Indirect Cost) tahun
1440H/2019M sebesar Rp14.098.458.000.

7. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat untuk meningkatkan pelayanan kepada Jemaah Haji berupa:

a. Layanan akomodasi di Makkah dengan sistem zonasi berdasarkan asal Embarkasi.

b. Layanan bus shalawat disediakan untuk akomodasi yang berjarak minimal 1.000 meter dari Masjidil Haram.

c. Menu katering cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan jemaah.

d. Layanan bus shalawat dari pemondokan/akomodasi ke Masjidil Haram atau sebaliknya hanya ditempuh 1 kali naik bus.

e. Peningkatan kualitas tenda di Arafah berupa penambahan AC.

8. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama menyepakati pengadaan mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi Tahun 1440H/2019M, biaya hidup (living cost) jemaah haji dan TPHD, dan biaya visa bagi jemaah haji dan TPHD dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan prinsip syari’ah, efisien, optimal, kehati- hatian, dan likuid.

9. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk meyakinkan Pemerintah Arab Saudi agar tidak mengeluarkan kebijakan perekaman biometric sebagai syarat penerbitan visa jemaah haji.

10. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang mencakup BPIH (Direct Cost) dan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat (Indirect Cost)

Penutup

M. Ali Taher menutup rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI pukul 16:06 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/417679

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari umroh.travel

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan