Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Tanggal Rapat: 11 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI

Teguh Juwarno, anggota DPR RI fraksi PAN dapil Jawa Tengah 10 membuka rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI pada 11 Februari 2019 pukul 11:27 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI

- Manfaat pengesahan protocol perubahan perjanjian Indonesia-Pakistan PTA yaitu (1) mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia ke Pakistan dalam kerangka Perjanjian Indonesia-Pakistan PTA. Pada tahun 2017, Indonesia mengalami surplus USD 2.15 miliar; (2) memperluas akses pasar produk Indonesia tidak hanya di Pakistan tetapi juga kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah. Indonesia dapat memanfaatkan Pakistan sebagan hubungan untuk pemasaran produk turunan sawit ke negara “Tan” Brothers; (3) Indonesia akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tarif prefensi untuk produk yang belum masuk dalam IP-PTA dari Pakistan dalam IP-TIGA yang akan dirundingkan setelah Amandemen IP-PTA disahkan; (4) sebagian produk Amandemen IP-PTA merupakan bahan baku untuk industri di Indonesia sehingga akan memberikan dampak positif bagi industri Indonesia dengan pilihan bahan baku yang kompetitif; (5) dengan adanya protocol perubahan ini, Pakistan diharapkan dapat mengurangi kebijakan yang menghambat produk ekspor Indonesia melalui pengenaan Non-Tariff Barriers (NTBs) measures seperti yang dialami untuk produk pinang Indonesia dan sapu lidi; (6) dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara untuk jangka panjang yang telah dibangun sejak lama.

- Potensi kerugian jika tidak meratifikasi protocol perubahan Perjanjian IP-PTA yaitu (1) Indonesia berpotensi kehilangan surplus neraca perdagangan dengan Pakistan yang jumlahnya cukup signifikan (pada tahun 2017 mencapai USD 2,15 miliar); (2) Indonesia berpotensi kehilangan kesempatan untuk meningkatkan ekspor dan daya saing produk Indonesia karena perundingan Perluasan Cakupan Perjanjian Indonesia-Pakistan PTA tidak dapat segera dimulai; (3) dapat menganggu hubungan baik kedua negara untuk jangka panjang yang telah dibangun sejak lama.

- Gambaran umum Perundingan AHKFTA yaitu isi perjanjian 14 bab dengan 144 pasal dan 6 lampiran meliputi kesepakatan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan sanitari dan fitosanitari, standar, kebijakan pengamanan perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknis, hak kekayaan intelektual dan ketentuan umum lain.

- Analisis SWOT Persetujuan AHKFTA yaitu (1) melibatkan 28 responden yang berasal dari instansi pemerintah (Kementerian dan Lembaga) dan dari instansi swasta (asosiasi) dan pelaku usaha; (2) rata-rata skor tertimbang faktor internal (kekuatan/kelemahan) menunjukkan angka di atas 3 yaitu 3,49 yang menunjukkan bahwa untuk perjanjian AHKFTA posisi Indonesia mempunyai Kekuatan (S); (3) rata-rata skor tertimbang faktor eksternal (kesempatan/ancaman) menunjukkan angka di atas 3 yaitu 3.95. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk perjanjian AHKFTA, posisi Indonesia dihadapkan pada banyak Kesempatan (O); (4) skor SWOT AHKFTA berada pada posisi S-O. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjalankan strategi agresif (Strategi SO) dengan memanfaatkan kekuatan domestik Indonesia untuk menarik manfaat sebesar-besarnya dari peluang-peluang eksternal yang ada dari Persetujuan AHKFTA ini.

- Manfaat pengesahan Persetujuan AHKFTA yaitu (1) meningkatkan perdagangan barang (memanfaatkan fungsi “hub” perdagangan Hong Kong, RRT, dan perdagangan jasa, dan kerja sama ekonomi dan teknis antar para pihak; (2) terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif; (3) meningkatnya produktivitas domestik Indonesia dalam rangka penguatan daya saing; (4) meningkatnya kemampuan pelaku bisnis di kawasan ASEAN melalui pemanfaatan berbagai kerja sama peningkatan kapasitas antar pihak; (5) adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa serta penyelesaian sengketa di antara para pihak; (6) perdagangan jasa: Hong Kong, RRT memberikan fleksibiltas izin tinggal untuk tenaga kerja Indonesia dalam kategori business visitor dan intra-corporate transferee di berbagai sektor jasa, antara lain jasa bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, dan transportasi, dan; (7) membuka kesempatan bagi para importir di Indonesia untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah.

- Potensi kerugian jika tidak meratifikasi persetujuan AHKFTA yaitu (1) Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang pasar guna meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia ke Hong Kong, RRT; (2) pangsa pasar Indonesia di Hong Kong dapat diambil alih oleh negara anggota ASEAN lainnya; (3) tidak dapat secara efektif memanfaatkan Hong Kong, RRT sebagai “hub” ke kawasan Asia Timur, Asia Pasifik, Amerika Serikat dan Eropa.

- Rekomendasi yaitu (1) komitmen Indonesia di AHKFTA jauh lebih rendah dari negara ASEAN lainnya; (2) AHKFTA tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (4) kami mengusulkan agar Persetujuan dimaksud kiranya dapat disahkan melalui Peraturan Presiden (PERPRES).


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Ihsan Yunus

    Ihsan mengatakan permasalahan bukan hanya pada alkohol namun pada produk oplosan yang beredar dan ini menjadi masalah serius. Ihsan mengkhawatirkan apabila perjanjian ini ditandatangani maka peredaran oplosan semakin beredar luas.

  • Lili mengatakan terkait dengan Pakistan, bila tidak salah ada 1-7 aturan yang disampaikan Presiden dan pada waktu presiden mengajukan ke DPR, Lili menuturkan dirinya hadir dan menanyakan penyebab impor etanol sebab etanol merupakan bahan baku minuman keras apalagi untuk negara muslim seperti Pakistan. Lili menuturkan bahwa dirinya tidak setuju dengan etanol ini sebab menurutnya ini lebih berbahaya dari narkoba dan 41 warga di kecamatannya meninggal karena hal ini. Lili mengatakan perdagangan perlu peraturan dan lebih baik dipisahkan antara peraturan bea masuk etanol.

  • Partai Amanat Nasional / Nasril Bahar

    Nasril mengatakan dirinya melihat secara utuh mengenai beberapa komoditi dan tambahan komoditi antara Indonesia dan Pakistan dan dari beberapa kajian, Nasril menuturkan sementara adanya peningkatan terhadap surplus, Nasril menuturkan, perjanjian ini dapat dijadikan peluang untuk Indonesia dalam meningkatkan ekspor sebab dirinya melihat saat ini pelaku dagang di Indonesia lebih banyak importir dan menguntungkan satu negara saja. Selain itu, Nasril mengatakan bahwa tekstil hanya dijadikan barang ilegal dan catatan khusus dari intelejen bahwa kementerian tidak berjalan dengan semestinya dimana menguntungkan untuk Indonesia. Nasril mengatakan bila Indonesia lebih banyak diuntungkan dan meningkatkan ekspor maka perjanjian ini dapat disetujui. Nasril mengatakan sesungguhnya produksi minuman beralkohol di Indonesia masih diatur oleh pemerintah dan pemakaian dari etanol harus diatur dalam perjanjian Indonesia-Pakistan dan Nasril ingin mengetahui aturan antara pemerintah Indonesia-Pakistan.

  • Partai Amanat Nasional / Teguh Juwarno

    Teguh mengatakan meskipun ketentuan perjanjian perdagangan sudah dibentuk perpresnya dan parlemen memiliki kewenangan melakukan peninjauan kembali bila dirasa memiliki dampak besar untuk masyarakat. Terkait ratifikasi, Teguh menuturkan persetujuan AHKFTA dan apabila menyetujui perjanjian tersebut, Teguh menanyakan kemungkinan masuknya produk China semakin mudah masuk ke Indonesia. Teguh menanyakan esensi kepada pengawasan dan kebutuhan dalam negeri kepada industri sabun, komestik dan obat-obatan. Teguh menanyakan penyebab terkait protocol perubahan perdagangan Indonesia-Pakistan mengenai telah diterbitkan Perpres no. 114/2018. Mengingat urgensi antar negara, Teguh mengatakan pemerintah mengambil inisiatif tanpa persetujuan parlemen. Teguh mengatakan tarif alkohol yang murah mengkhawatirkan akan semakin mudah masuknya alcohol ke Indonesia. Teguh mengatakan terkait dengan ratifikasi pengesahan perjanjian perdagangan Indonesia-Pakistan memerlukan pembahasan lanjutan dan Komisi 6 akan mengundang pihak yang berkepentingan dan terdampak dari perjanjian ini. Terkait AHKFTA, Teguh mengatakan bahwa ini dapat disetujui dan disahkan.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Agus Sulistiyono

    Agus meminta pihak Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pemeriksaan terkait disparitas di lapangan untuk LPG 3 kg,

  • Partai Keadilan Sejahtera / Adang Daradjatun

    Adang membutuhkan klarifikasi mengenai aturan biaya masuk dan keluar dari produk yang masuk ataupun keluar dari Indonesia.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Iskandar D Syaichu

    Iskandar menanyakan sikap pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan RI terkait surat MUI mengenai ratifikasi protocol perubahan perjanjian etanol alkohol.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI

- Etil alkohol sebagai bahan baku kosmetik, obat yang pengaturannya masih dalam persyaratan. Import alkohol masih terkenal cukai 150%. Memang tidak memiliki potensi produksi untuk eksport, dan meminta produk lain. Dalam negosiasi, maka perlu dilihat hal yang akan terlibat dan Indonesia berada di posisi membuka diri ke Pakistan sebab surplus Indonesia lebih besar seperti jeruk kino dimana mereka mengatakan akan mengalihkannya dan bila terlambat menandatangani perjanjian, maka Pakistan akan menghentikan semua perjanjian dan Indonesia akan kehilangan pasar. Perjanjian ini menguntungkan Indonesia karena bila tidak disetujui, akan mengalami kerugian. Begitupula dengan India, Indonesia membuka diri dengan hal yang diimpor ke Indonesia karena surplus Indonesia pun lebih besar dari India selama tidak menganggu industri Indonesia.

- Mengenai perjanjian ASEAN Hong Kong, Indonesia dapat memanfaatkan produk yang diproduksi oleh Hong Kong. Yang diproduksi Hong Kong yang masuk dalam perjanjian sementara untuk China maka berbeda lagi. Mengenai surat dari ulama, Kementerian Perdagangan RI akan memperhatikan hal tersebut.

- Impor dari Pakistan dapat mengurangi impor dari negara lain terutama sedang defisit. Hal tersebut perlu diperhatikan karena kemudahan tidak semata-mata karena bea masuk tapi dari mekanisme yang lain. Tidak berarti dengan memberikan tarif 0% akan diberi kemudahan. Itu hal yang berbeda, kalau tidak diberikan, mereka adalah produsen utama dan meminta kepada negara seperti itu. Kementerian Perdagangan akan memperhatikan dan tidak semata-mata dari biaya masuk namun ada mekanisme perizinannya namun sesuai dengan persyaratan.


Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Teguh Juwarno, anggota DPR RI fraksi PAN dapil Jawa Tengah 10 menutup rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI pukul 14:53 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/418140

wikidpr/nee

ilustrasi dari karyaone.co.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan