Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD

Komisi/AKD: Badan Legislasi, Tanggal Rapat: 29/Oct/2018,  Ditulis Tanggal: 08/Nov/2018

Mitra Kerja: Menkumham DPD-RI Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD

Pada 29 Oktober 2018, Badan Legislasi (baleg) DPR-RI mengadakan rapat dengan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rapat tersebut membahas laporan ketua panitia kerja (panja) baleg atas persetujuan program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019 dan prolegnas prioritas 2019 dilanjutkan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 11.18 WIB. Menurut laporan sekretariat telah hadir 19 orang anggota, izin 4 org serta 7 fraksi karena rapat belum memenuhi kuorum maka rapat di skors  5 menit. Supratman mencabut skors pada pukul 11.25 WIB.

Sebagai pengantar, Supratman menyatakan bahwa baleg telah membentuk panja RUU Prolegnas yang telah diketuai oleh Totok Daryanto dari Fraksi PANdapil Jawa Timur 5. Baleg bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan prolegnas yang akan disampaikan pada raker hari ini. Supratman menyampaikan agenda rapat pada hari ini adalah sebagai berikut:

  1. Pengantar ketua rapat;
  2. Laporan ketua panja;
  3. Pembacaan daftar prolegnas;
  4. Pendapat mini fraksi atas RUU prolegnas 2019;
  5. Pendapat DPD;
  6. Pendapat Pemerintah;
  7. Pengambilan Keputusan;
  8. Penutup

Rapat akan berlangsung sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan akan diperpanjang apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai kesepakatan.

 

Laporan Ketua Panja

Penyampaian laporan ketua panja diwakili oleh Sarmuji dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 6, sebagai berikut:

  • Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan dan penetapan prolegnas dilakukan setiap tahun sebelum pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan. Baleg sebagai alat kelengkapan DPR memiliki kewenangan untuk menyusun draft prolegnas serta mengkoordinasikannya.
  • Baleg telah menetapkan 4 (empat) RUU usulan baru ke dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut:
  1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Diusulkan oleh DPR)
  2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (Diusulkan oleh DPR)
  3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat (Diusulkan oleh DPR)
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (Diusulkan oleh Pemerintah)
  • Baleg juga telah menetapkan penggantian 1 (satu) RUU dalam prolegnas RUU tahun 2015-2019 , yaitu RUU tentang Kemanan dan Ketahanan Siber untuk menggantikan RUU tentang Persandian.
  • Baleg telah menerima berbagai usulan dari masyarakat, pemerintah, dan DPD RI terkait penyusunan prolegnas prioritas 2019 ini. Baleg telah menerima usulan 77 RUU, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 51 RUU berasal dari anggota DPR;
  2. 17 RUU berasal dari pemerintah;
  3. 9 RUU berasal dari DPD RI.
  • Adapun kriteria RUU yang akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas 2019 adalah sebagai berikut:
  1. RUU yang telah masuk dalam pembicaraan tingkat I
  2. RUU yang dalam tahap Surat Perintah Presiden
  3. RUU yang dalam tahap pengharmonisasiaan
  4. RUU yang dalam tahap penyusunan naskah akademik
  5. RUU usulan baru yang memenuhi urgensi tertentu
  • Baleg menetapkan Prolegnas RUU prioritas baru sebanyak 12 (dua belas) yang berasal dari DPR dan pemerintah. Baleg juga telah menetapkan 43 (empat puluh tiga) RUU yang berasal dari luncuran Prolegnas prioritas 2018:

* 43 luncuran RUU Prioritas 2018 yang dilanjutkan ke prioritas 2019 saat ini perkembangannya:

  1. Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) RUU dalam Pembicaraan Tingkat I;
  2. Sebanyak 4 (empat) RUU usul DPR RI sedang menunggu Surat Presiden;
  3. Sebanyak 1 (satu) RUU menunggu keputusan Paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR;
  4. Sebanyak 2 (dua) RUU sedang diharmonisasi di Baleg DPR-RI
  5. Sebanyak 3 (tiga) RUU sedang disusun oleh DPR RI;
  6. Sebanyak 6 (enam) RUU usul Pemerintah sedang menunggu Surat Presiden.

* 12 (dua belas) RUU prolegnas prioritas 2019 usulan baru diperinci sebagai berikut:

Sebanyak 7 (tujuh) RUU berasal dari DPR-RI, yaitu:

  1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi 5 DPR-RI);
  2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (Komisi 7 DPR-RI);
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Baleg DPR-RI);
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Baleg DPR-RI);
  5. RUU tentang Permusikan (Anggota DPR-RI);
  6. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Anggota DPR RI);
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Anggota DPR RI).

 Sebanyak 4 (empat) RUU berasal dari pemerintah, yaitu:

  1. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
  2. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
  3. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
  4. RUU tentang Wabah (menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentnag Wabah Penyakit Menular)

 Sebanyak 1 (satu) RUU berasal dari DPD yairu RUU tentang Bahasa Daerah.

  • Baleg juga mendorong agar DPD dapat dilibatkan penuh dalam penyusunan RUU Prolegnas 2019.
  • Mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), DPR berharap agar Menkumham dapat berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dalam menyusun peraturan.

Pendapat Mini Fraksi

Berikut adalah pendapat mini fraksi terhadap penyusunan RUU Prolegnas 2019:

Fraksi PDIP: Fraksi PDIP menyetujui usulan RUU Prolegnas 2019 yang telah ditetapkan oleh Panja.

Fraksi Golkar: Pendapat mini Fraksi Golkar diwakili oleh Endang Maria dari Jawa Tengah 5. Fraksi Golkar menyetujui  hasil pembicaraan prolegnas, tetapi Fraksi Golkar memiliki 5 catatan yang nanti akan disampaikan secara tertulis.

Fraksi Gerindra: Pendapat mini Fraksi Gerindra diwakili oleh Rahayu Saraswati dari Jawa Tengah 5. Fraksi Gerindra menekankan kewenangan dan peran DPD di dalam pengambilan keputusan penyusunan prolegnas 2019.Fraksi Gerindra berpendapat bahwa DPD harus lebih aktif dalam membawa aspirasi daerah di dalam penyusunan RUU Prolegnas 2019. Mengenai RUU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Fraksi Gerindra berharap agar RUU ASN dapat lebih diperhatikan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Secara umum, Fraksi Gerindra menyetujui pengesahan RUU Prolegnas 2019.

Fraksi Demokrat:Fraksi Demokrat menilai bahwa semua RUU yang masuk dalam Prolegnas merupakan RUU yang penting, terutama  RUU Organisasi Permasyarakatan. Oleh sebab itu, pembahasanya harus segera dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.

Fraksi PAN: Fraksi PAN menyetujui seluruh usulan RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 untuk segera dilanjutkan pada pembahasan tingkat II.

Fraksi PKB: Fraksi PKB pada prinspinya menyetujui pembahasan RUU Prolegnas tahun 2019 ini untuk segera dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna.

Fraksi PKS: Fraksi PKS menyetujui untuk segera dilakukan pembahasan tingkat II mengenai RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2019.

Fraksi PPP: Secara umum Fraksi PPP menyetujui usulan RUU Prolegnas tahun 2019. Adapun, mengenai usulan lain akan disampaikan secara tetulis.

Fraksi Nasdem: Pendapat mini Fraksi Nasdem diwakili oleh Sulaeman dari Papua. Sulaeman mewakili Fraksi Nasdem menyatakan bahwa RUU Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Papua harus menjadi usulan RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2019, sebab UU Otsus Papua yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat. Papua membutuhkan payung hukum baru untuk mengatur daerahnya. Adapun secara keseluruhan, usulan RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 ini dapat disetujui oleh Fraksi Nasdem

Fraksi Hanura: Fraksi Hanura secara keseluruhan menyetujui RUU Prolegnas tahun 2019. Namun, Fraksi Hanura juga menilai bahwa sengketa tanah sampai saat ini belum mampu dituntasi oleh DPR. Fraksi Hanura berpendapat bahwa RUU Pertanahan harus segera di revisi karena jumlah tanah saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah sengketa tanah yang ada.Fraksi Hanura mengharapkan agar DPR dan Pemerintah juga dapat mengimplemantasikan RUU yang dibuatnya, jadi tidak sekadar mengusulkan saja. Namun, secara keseluruhan Hanura menyetujui RUU Prolegnas 2019 untuk segera dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II.

Respon Mitra

Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI

  • Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengucapkan terimakasih karena sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU Prolegnas tahun 2019. Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI juga mengucapkan terimakasih karena telah dimasukannya RUU Bahasa Daerah dalam RUU Prolegnas tahun 2019.
  • DPR, DPD, dan Pemerintah harus bekerjasama untu memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

 

Yasonna Laoly, Menkumham

  • Menkumham mengucapkan terima kasih dan apresiasi setingi-tingginya atas terselenggaranya program penentuan RUU Prolegnas 2019 dalam rapat kerja kali ini.
  • Peningkatan kerjasama antara DPR, DPD, dan Pemerintah harus terus ditingkatkan untuk menciptakan regulasi yang memperhatikan aspek keadilan, kualitas, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat.
  • Pemerintah sendiri dalam mengusulkan RUU Prolegnas tahun 2019  berpegang pada prinsip kesempurnaan dan kualitas susbtansi.
  • Mengenai sistem carry over dalam penyusunan Prolegnas, Menkumham juga berpendapat agar sistem itu dapat segera ditetapkan agar pembahasan Prolegnas pada setiap periode tidak perlu diulang dari awal lagi pembahasannya pada periode selanjutnya. Sistem carry over ini dapat menghemat pengeluaran negara.
  • Mengenai RUU KUHP, Menkumham berharap agar DPR dapat segera menuntaskan RUU KUHP sebelum Pemilu 2019 diselenggarakan.

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Rapat kerja Badan Legislasi DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pembahasan Prolegnas Undang-Undang Prioritas Tahun 201, tanggal 29 Oktober 2018 menyetujui untuk menyepakati:

  1. Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU baru dan 43 (empat puluh tiga) RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dengan perincian 12 (dua belas) RUU usulan baru yang terdiri dari: 7 (tujuh) RUU dari DPR, 4 (empat) RUU dari Pemerintah, dan 1 (satu) RUU dari DPD. Daftar Prolegnas RUU Prioritas 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
  2. Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yaitu dengan menambahkan 4 (empat) RUU baru dan 1 (satu) RUU penggantian. Daftar Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Penutup

Raker Baleg dengan Menkumham dan Panitia Perancang Perundang-Undangan DPD RI ditutup pada pukul 12.15 WIB oleh Supratman Andi.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker dengan Menkumham dan Panitia Perancangan Perundang-undangan DPD RI, kunjungi https://chirpstory.com/li/408426.

Untuk melihat daftar RUU yang ditetapkan masuk Prolegnas Prioritas 2019 silakan klik https://wikidpr.org/ruu/prolegnas-prioritas-2019

Ilustrasi: hukum online

Wikidpr/frd/ap