Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019 – Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia

Tanggal Rapat: 17 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 11

Pada 17 Oktober 2018, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Gubernur Bank Indonesia tentang penjelasan RAT BI Tahun 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Melchias Marcus Mekeng dariFraksi Golkar Dapil NTT 1 pada pukul 10:41 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Melchias menuturkan agenda rapat yaitu penjelasan tentang program kerja Bank Indonesia sebab sebagaimana diketahui, Gubernur BI telah menyampaikan program kerjanya melalui surat. Melchias menuturkan, anggaran penerimaan meningkat Rp2 triliun dibandingkan sebelumnya dan anggaran pengeluaran operasional sebesar Rp9 triliun atau meningkat (-/+) Rp300M dibandingkan anggaran pengeluaran operasional 2018.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia:

  • Penyampaian anggaran operasional disampaikan kepada DPR-RI untuk mencapai persetujuan.
  • Pada awal 2018 yang pada waktu itu ekonomi global diperkirakan membaik, ternyata dalam perkembangannya, ekonomi global berisiko lebih lebih rendah 3,7% dan semakin tidak merata.
  • Strategi BI yang pasti akan mempengaruhi anggaran 2019. Bila dilihat secara global pada 2018, pertumbuhan ekonomi akan membaik dari sebelumnya momentum 2017. Tapi perkembangannya 39% awal tahun namun rendah 37% pada 2018. Ketegangan perdagangan dari AS ke negara-negara Eropa, Tiongkok dan lain-lain, dan akhirnya dollar menekan mata uang negara termasuk Indonesia.
  • Normalisasi kebijakan moneter di AS lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat akibat persaingan perdagangan AS dengan beberapa negara, salah satunya Tiongkok.
  • Kenaikan suku bunga 2019, tiga kali lebih besar dari 2018 dan diharapkan persaingan antara AS dan Tiongkok cepat mereda. BI dan OJK akan memperkuat perekonomian Indonesia khusus nilai tukar rupiah. Di dalam negeri perekonomian ketahanan yang relatif cukup kuat. Perekonomian Indonesia dinilai begitu cukup kuat untuk menghalang faktor eksternal.
  • Pada 2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,4% dan inflasi sempat rendah hingga 2,88%. Adanya koordinasi kuat dari BI, pada 2019 akan tetap terkendali 3,5+-1%.
  • Penurunan defisit transaksi berjalan akan lebih keliatan pada 2019 sebesar 2,5% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi tetap kuat dengan inflasi yang tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan disertai intermediasi perbankan yang membaik dan risiko kredit yang terjaga.
  • Defresiasi rupiah sekitar 10,78% dan tingkat ini masih lebih baik dari negara lain seperti India, Brazil, Amerika Selatan dan Turki.
  • Pada tahun 2019 melihat tekanan nilai tukar rupiah tidak akan sebesar tahun ini, prospek membaiknya defisit transaksi berjalan. Untuk angka 15,200,00 ini dibandingkan nota keuangan RAPBN 2018 sebesar 14.400, memang angka ini lebih tinggi.
  • Menghadapi berbagai tantangan, BI menempuh beberapa langkah seperti menjaga stabilitas makro ekonomi dengan kenaikan suku bunga kebijakan moneter BI7DRR sebesar 150bps menjadi 5,75% selama 2018. Selain itu, BI juga sedang melakukan akselerasi di pasar uang rupiah.
  • BI juga melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pembelian SBN dari pasar sekunder, khususnya pada saat terjadi pembalikan modal asing dalam jumlah besar.
  • BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga makro ekonomi untuk menjaga inflasi. Melalui tingkat pengendalian inflasi baik di pusat dan daerah selain kebijakan fiskal dan moneter dan langkah konkret: aksel pariwisata dan lain-lain.
  • BI juga melakukan koordiansi dalam stabilisasi makro ekonomi, koordinasi dalam penurunan defisit transaksi berjalan, dan koordinasi dalam akselerasi pendalaman pasar keuangan untuk pembiayaan ekonomi termasuk infrastruktur.
  • BI akan terus menyempurnakan bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah agar BI terus bisa berkontribusi untuk perekonomian Indonesia. Selain itu, BI telah menetapkan 12 program strategis dimana nanti memiliki implikasi terhadap anggaran BI kedepannya.
  • Arah strategi jangka panjang menegah yang disampaikan termasuk visi dan misi, tidak akan terwujud tanpa adanya anggaran yang disetujui oleh Anggota Dewan Komisi 11 termasuk anggaran operasional.
  • Secara keseluruhan terutama pada pasar aset valas sampai September 2018 mencapai 29 Triliun dari 2018.
  • Penerimaan operasional diprognosakan mencapai 119,16%. Adapun untuk realisasi pengeluaran terbesar adalah gaji dan penghasilan lainnya dan manajemen Sumber Daya Manusia.
  • Untuk 2018, RATBI yang disampaikan masih berdasarkan asumsi makro sesuai dengan nota keuangan dan rencana penerimaan naik 7,92% dari ATBI 2018.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P : Indah Kurnia dari Jawa Timur 1. Indah menanyakan jumlah karyawan BI saat ini.

Oleh I Gusti Agung Rai Wijaya dari Bali.Gusti mengatakan bahwa Bali mendapat penghasilan hingga Rp1,2 triliun dan dirinya berterima kasih atas penyelenggaran IMF dan memberikan manfaat untuk Bali. Terkait kenaikan kurs, Agung menanyakan hal yang memungkinkan kurs menurun.

Oleh Eva Kusuma Sundari dari Jawa Timur 6. Eva mengatakan bahwa banyak manfaat dari IMF-WB dan berharap kecerdasan lokal bisa dikelola dan dibahasakan dalam bahasa intelektual dan menjadi identitas untuk Indonesia di tingkat internasional. Untuk draft anggaran, Eva mengatakan bahwa dirinya setuju dan peran BI dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sangat signifikan. Eva berharap, ini bisa terus ditingkatkan. Eva menuturkan, dalam sektrol real dan pangan signifikan, terutama di komoditi penyebab inflasi, dapat menjadi pembelajaran.

Oleh Hendrawan Supratikno dari Jawa Tengah 10. Hendrawan mengatakan, sebenarnya keberhasilan IMF-WB tidak perlu diragukan lagi karena selama ini memang acara yang diadakan Kemenkeu dan BI selalu berhasil. Hendrawan menuturkan, dengan adanya IMF-WB, di Dapilnya, konsumsi batik meningkat 30%. Selain itu, Hendrawan menanyakan kriteria emerging market. Mengenai anggaran, Hendrawan mengatakan bahwa BI selalu menjadi kebanggaan.

Fraksi Golkar: Mukhamad Misbakhun dari Jawa Timur 2. Misbakhun mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi penyelenggaraan IMF-World Bank sebab dengan anggaran sehemat mungkin namun dapat pencapaian luar biasa. Terkait kebijakan, Misbakhun mengatakan harus diputuskan dalam tingkat rapat dewan gubernur serta peran BI yang paling utama adalah topik human investment. Misbakhun mengatakan, pemerintah memang ada Rp20 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan dirinya berharap BI dapat memberikan beasiswa kepada anak Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi bukan diberikan hanya pada perguruan dan kemampuan akademik tertentu.  Misbakhun yakin kontribusi anak muda terhadap bangsa sangat penting dan BI diharapkan bisa hadir.

Fraksi Gerindra: Harry Poernomo dari Jawa Tengah 6. Harry mengatakan, sebaiknya menunggu usulan yang lebih mutakhir sesuai dengan asumsi makro yang telah disetujui. Menurut Harry, apa yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia sudah tidak valid lagi mengingat ada perubahan asumsi. Harry mengatakan untuk melihat perubahan signifikan terkait angka kurs dari 14.400 menjadi 15.000. Selain itu, Harry juga mengusulkan agar program sosial BI untuk ditingkatkan anggarannya.

Fraksi PKS: Refrizal dari Sumatera Barat 2. Refrizal mengatakan, asumsi makro perlu direvisi untuk mencapai target sebelum memutuskan RAPBN 2019. Refrizal mengatakan, sangat sulit untuk mencapai target di bawah 15 ribu dan semoga kinerja BI semakin lebih baik. Untuk beasiswa, Refrizal setuju bahwa beasiswa diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan bukan sebatas perguruan tinggi dan akademik saja.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara. Amirul mengatakan bahwa dirinya mengapresisasi pengeluaran di atas 90% dan ini merupakan keberhasilan BI dalam mengelola anggaran pada 2018. Amirul menuturkan, untuk meningkatkan budget pada pendidikan dan dari sisi penerimaan, perlu diperluas dan mengarah pada anak-anak kita yang kekurangan dan masih kurang mampu padahal dia punya potensi untuk berkembang sebab selama ini BI hanya memberikan kepada siswa berdasarkan akdemik atau perguruan tinggi tertentu.

Fraksi Nasdem: Johnny G. Plate dari NTT 1. Johnny mengatakan, bandara dan pelabuhan laut di Labuan Bajo, perlu dibersihkan. Johnny menuturkan, acuannya biasanya asumsi makro dan BI melakukan intervensi dengan asumsi makro kurs rupiah. Johnny berpendapat, sangat masuk akal bila melakukan revisi asumsi makro sehingga tidak membebankan BI. Johnny mengatakan bahwa menurutnya masuk akal untuk menaikkan sedikit kurs terhadap dollar. Johhny juga menuturkan untuk tidak melihat lemahnya rupiah tetapi cara untuk menjaga stabilisasi perekonomian. Untuk belanja, Johnny mengatakan akan dibahas dalam rapat Panja dan terus memberikan dukungan kepada BI dengan tujuan untuk menjaga stabilitas makro pada 2019.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 11 DPR-RI dan Bank Indonesia menyepakati akan melakukan pendalaman pembahasan Rencana ATBI Tahun 2019 dalam Rapat Panitia Kerja Penerimaan ATBI dan Panitia Kerja Pengeluaran ATBI yang akan dilaksanakan pada tanggal 22-24 Oktober 2018.
  • Komisi 11 DPR-RI meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan jawaban lengkap secara tertulis terhadap pertanyaan Anggota Komisi 11 DPR-RI paling lambat sebelum dilaksanakan Rapat Panja ATBI Tahun 2019.

 

Penutup

Raker Komisi 11 dengan Gubernur BI tentang penjelasan RAT BI Tahun 2019 ditutup oleh Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar Dapil NTT 1 pada pukul 12:00 WIB.  

Untuk rangkaian mengikuti rangkaian livetweet Raker Komisi 11 dengan Gubernur BI tentang penjelasan RAT BI Tahun 2019, kunjungi https://chirpstory.com/li/407129

Ilustrasi: liputan6.com

WikiDPR/nee/fy

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan