Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tanggal Rapat: 25 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 10 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada 25 Maret 2019, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh M Ali Taher Fraksi PAN dari Dapil Banten 3 pada pukul 19:34 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Raker hari ini bernilai strategis karena merupakan tindak lanjut dari konstitusi untuk menjalankan fungsi lesgislasi dari DPR RI. Pembahasan mengenai RUU PIHU ini sudah dibahas selama 3 tahun di DPR. Timus Pemerintah dan Timus DPR RI baru menjalankan tugasnya secara efektif pada 9 Oktober 2018.

Timus berfungsi untuk membahas rumusan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dilaporkan Panja. Setelah itu dilakukan sinkronisasi dan penyusunan DIM. Revisi UU PIHU ini merupakan perwujudan komitmen Komisi 8 demi menciptakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang memadai. Secara filosofis, negara harus mampu memfasilitasi warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dari segi sosiologis, Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar yang mengirim jamaah haji, namun fasilitas dan pengaturan hukum yang ada selama ini belum memadai. Dari aspek Yuridis, UU PIHU yang lama sudah tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat pada saat ini, sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi psikologis, penyelenggaraan Ibadah Haji masih banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pembinaan dan bimbingan dalam menciptakan suasana penyelenggaraan haji yang baik.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Agama:

  • Menag sangat bersyukur setelah melalui pembahasan yang sangat serius akhirnya pembahasan RUU tentang PIHU dapat diambil keputusan tingkat I yang diselenggarakan hari ini. Dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan RUU tentang PIHU merupakan cerminan dari wujud demokrasi.
  • Pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiasi dari DPR mengenai RUU tentang PIHU. Ada sedikit penyempurnaan redaksional dalam Pasal 45 Ayat 2, Menteri Agama ingin usul ada tambahan anak kalimat "sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan PerUU.
  • Dengan mengucapkan Bismillah, Menteri Agama mewakili Pemerintah menyetujui bahwa RUU tentangPIHU ini dapat dilanjutkan pembahasan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Golkar / Markus Nari

    Markus mengusulkan, untuk memprioritaskan jamaah haji lanjut usia dengan berusia 65 tahun agar jamaah haji di Indonesia tidak dianggap sebelah mata yang dimana jamaah haji Indonesia selalu mendapat kuota paling banyak. Dengan berbagai macam rumusan yang disampaikan Tim Panja, Markus dan yang lainnya menyepakati bahwa Kemenag tetap sebagai penyelenggara Ibadah Haji. Markus mengatakan, dengan mengucap Bismillah, Fraksi Golkar menyatakan setuju RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

  • Gerindra / Sodik Mudjahid

    Sodik mengatakan, kehadiran UU No. 13 Tahun 2008 tentang PIHU sebagai payung hukum pelaksanaan haji dan umrah ini belum mampu melindungi serta mengakomodir kepentingan para jamaah haji dan umrah dengan maksimal. Pada kenyataannya belum banyak perubahan yang terjadi. Menurut Sodik, ada beberapa pandangan yaitu peningkatan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara aman, nyaman dan sesuai syariah namun perlunya memperkuat PHU yang belum ada banyak perubahan. Menurut Sodik, harus ada jaminan pelayanan bagi jamaah haji dan umrah. Sodik mengatakan perlunya panja melakukan pembahasan intensif dan menyepakati aspek substansif (dengan pembahasan selama 2 tahun) dan selanjutnya Timus dibentuk 2019. Sodik mengatakan ada beberapa tambahan DIM yang dibahas dan dengan demikian draft RUU PIHU disusun berdasarkan DIM yang dibahas oleh Panja. Draft RUU PIHU disusun berdasarkan DIM yang dibahas oleh Panja. Secara sistematis, RUU PIHU yang baru ini terdiri dari judul, konsiderans, 14 Bab dan 132 Pasal. Tepat pada 25 Maret 2019, tugas panja RUU dapat diselesaikan setelah mendapat laporan dari Timus dan Timsin yaitu pemuatan pengawasan. Sodik mengatakan, hasil dari rapat sudah menyepakati akan memberikan jaminan kepada jamaah umrah dalam berbentuk jaminan Bank. Pengaturan ini dibuat agar Menteri agama tidak bertanggung jawab ke-2 (dua) lembaga. Biaya pengawasan dibebankan pada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. terkait komposisi pengawas, Panja menyepakati Pasal 28 ayat 3 mengenai kuota eksternal. Sodik mengatakan kalau Panja membentuk tim pengawas yagn dibagi menjadi pengawas eksternal dan pengawas internal. Komposisi pengawas internal sebesar 40% dan komposisi pengawas eksternal sebesar 60% yang terdiri dari DPR, DPD dan BPK. Atas nama anggota dan pimpinan Panja RUU tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), Sodik mengucapkan terima kasih kepada tim teknis Komisi 8 DPR RI, Pemerintah serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU ini. Sodik yang juga selaku anggota Komisi 8 DPR RI berharap RUU PIHU bisa segera disahkan pada pembahasan tingkat 1 dan segera disahkan menjadi Undang-Undang. Sodik merasa bersyukur atas selesainya draft RUU tentang PIHU. Secara prosedural, Sodik melihat seluruhnya sudah ditempuh dengan baik dan intensif. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan dalam Rapat Paripurna.

  • Partai Amanat Nasional / Bambang Budi Santoso

    Bambang mengatakan bahwa aspek sosiologis yang mendasari RUU tentang PIHU adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan mengucap Bismillah, Fraksi PAN yang diwakili oleh Bambang Budi Santoso menyatakan setuju dengan RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

  • Partai Amanat Nasional / M Ali Taher

    Ali Taher bertanya RUU tentang PIHU dapat disetujui beserta usulan yang disampaikan Pemerintah untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Marwan Dasopang

    Marwan mengatakan, dikarenakan tidak adanya anggota Fraksi Demokrat, maka Marwan hanya akan membacakan kesimpulan bahwa Fraksi Demokrat menyatakan setuju agar RUU tentang PIHU disahkan menjadi UU dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Bisri Romly

    Bisri mengatakan bahwa RUU tentang PIHU secara psikologis sudah memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Fraksi PKB yang diwakili oleh Bisri menyatakan setuju bahwa RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Surahman Hidayat

    Menurut Surahman, diperlukannya ketegasan dalam penegakan hukum agar masyarakat terlindungi dari penyelenggara haji dan umrah yang nakal. Oleh kaerna itu, Fraksi PKS menyetujui RUU tentang PIHU untuk dapat dibahas ditingkat II untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Mustaqim

    Achmad mengatakan, setelah melalui beberapa dinamika dalam pembahasan RUU tentang PIHU, Fraksi PPP menyetujui bahwa penyelenggaraan haji dan umrah tetap dalam naungan Kemenag. Dengan mengucapkan Bismillah, Fraksi PPP menyetujui RUU terhadap PIHU untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Menurut Choirul, dari aspek sosiologis, filosofis dan yuridis, Choirul merasa perlunya dilakukan pengaturan kembali tentang PIHU dalam suatu UU. Oleh karena itu, Fraksi Nasdem menyetujui RUU tentang PIHU untuk dilanjutkan pembicaraannya ditingkat II dalam Rapat Paripurna.

KESIMPULAN

Setelah mendengarkan laporan Panja dan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Kerja dengan agenda “Laporan Panja dan Pengesahan Hasil Pengesahan Hasil Pembahasan Tingkat I”. Maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut:

  • Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menambah frasa “dan ketentuan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 45 ayat (2) RUU PIHU. Sehingga Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  • Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menerima Laporan Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah atas hasil Pemahasan Rancangan Undang-Undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  • Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat agar RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hasil Pembahasan Tingkat 1 dilanjutkan dalam Pembahasan Tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

PENUTUP

Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditutup oleh M Ali Taher dari Fraksi PAN Dapil Banten 3 pada pukul 21:13 WIB.

Untuk membaca livetweet Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain, kunjungi https://chirpstory.com/li/423794

WikiDPR/Fera

ilustrasi: hajiumrahnews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan