Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Banggar – Raker Komisi 3 dengan Menkumham, KPK, Wakapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 24/Nov/2018,  Ditulis Tanggal: 05/Nov/2018

Mitra Kerja: Kemenkumham KPK Komnas HAM Polri Mahkamah Agung Kejakasaan Agung Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Banggar – Raker Komisi 3 dengan Menkumham, KPK, Wakapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung

Pada 24 Oktober 2018, Komisi 3 DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) mengenai penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.34 WIB.Rapat dihadiri oleh tujuh fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar, Kahar menyatakan bahwa permintaan usulan penambahan anggaran terkait sudah disampaikan ke banggar dengan rincian sebagai berikut:

  1. Menkumham sebesar Rp1.000.000.000.000
  2. Kapolri sebesar Rp44.000.000.000.000
  3. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp1.400.000.000.000
  4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebesar Rp19.000.000.000
  5. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak meminta penambahan anggaran
  6. KPK sebesar Rp412.000.000.000
  7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp52.000.000.000

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Pagu anggaran tahun 2019 yang diberikan untuk KPK adalah sejumlah Rp813.450.000.000 KPK meminta tambahan pagu anggaran tersebut sebesar Rp432.500.000.000
  • Usulan penambahan pagu anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: (i) Peningkatan target pengaduan masyarakat, penyelidikan, pendidikan, dan penuntuttan sebesar Rp50.000.000.000

(ii) Layanan dasar perkantoran sebesar Rp20.690.000.000

(iii) Peningkatan infrastruktur sebesar Rp28.700.000.000

(iv) Belanja pegawai sebesar Rp62.800.000.000

(v) Peningakatan target penindakan sebesar Rp50.000.000.000

(vi) Pengadaan lahan

  • Adapun pagu indikatif untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah sejumlah Rp603.810.000.000, dan pagu indikarif untuk program pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sejumlah Rp209.640.000.000.

 

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri)

  • Pagu anggaran untuk Polri untuk tahun 2019 adalah sejumlah Rp86.187.000.000.000 jumlah tersebut menurun dari alokasi anggaran tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp95.031.000.000.000.
  • Pagu anggaran yang diterima Polri dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:
  1. Belanja pegawai sebesar Rp43.200.000.000.000
  2. Belanja barang sebesar Rp25.324.000.000.000
  3. Belanja modal sebesar Rp17.662.000.000
  • Kapolri melakukan penghematan anggaran pada sejumlah kegiatan. Namun, pengurangan anggaran untuk belanja barang dan modal tidak akan mengurangi kinerja.
  • Polri sendiri akan mengadakan rapat internal untuk membahas penyesuaian RKA-K/L yang nanti akan ditetapkan. Apabila ada anggaran yang belum maksimal, maka Polri akan meminta penambahan anggaran.
  • Polri mengharapkan agar Komisi 3 DPR dapat menyetujui penambahan anggaran yang diusulkan Polri.

Yasonna Laoly, Menkumham

  • Menkumham telah memberi usul alokasi anggaran sebesar Rp16.000.000.000.000. Namun, pagu anggaran yang diberikan hanya sejumlah Rp11.800.000.000.000.
  • Total perbandingan pagu untuk tahun 2019 adalah  sebagai berikut:
  1. Pagu indikatif : Rp11.898.875.336.000
  2. Pagu anggaran : Rp13.106.871.888.000
  3. Pagu alokasi anggaran: Rp13.306.871.886.000
  • Menkumham meminta tambahan anggaran sebesar Rp200.000.000.000 pada pagu indikatif untuk digunakan pada keperluan belanja mendesak.
  • Menkumham berharap agar Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui usul penambahan anggaran, meskipun saat ini negara sedang melakukan upaya penghematan.

Wakil Jaksa Agung

  • Pagu indikatif Kejaksaan Agung untuk tahun 2019 adalah sejumlah Rp6.146.271.982.000. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp58.027.848.000 jika dibandingkan dengan pagu anggaran untuk tahun 2018.
  • Jaksa Agung mengusulkan tambahan anggaran sejumlah Rp9.700.000.000.000, dan tambahan anggaran untuk pagu indikatif sebesar Rp6.146.000.000.000.
  • Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan : (i) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp148.075.776.000, (ii) Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan sebesar Rp30.000.000.000, dan (iii) program, penyelidikan/pengamanan/penggalagan permasalahan hukum di  bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp21.924.224.000
  • Jaksa Agung juga membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp700.000.000.000 untuk peningakatan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung dan lain-lain.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon pemantau rapat:

Fraksi PDIP: Ichsan Soelistio dari Banten 2. Ichsan menyatakan bahwa jumlah anggaran yang sudah diberikan dan ditetapkan untuk mitra komisi 3 sudah merupakan jumlah yang terbaik.

Fraksi Golkar: John Kenedy dari Sumatera Barat 2. John menyatakan bahwa Komisi 3 sudah menyampaikan dan memperjuangkan anggaran untuk para mitranya di banggar. John berpendapat bahwa anggaran yang diberikan untuk mitra-mitra Komisi 3 sudah cukup, hanya KPK saja yang membutuhkan tambahan anggaran. Jhon mengharapkan agar tidak ada dana mitra yang tercecer, para mitra harus dapat mengelola anggarannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.Mengenai anggaran Menkumham, John menyatakan bahwa akan melakukan penambahan anggaran jika hal itu sangat diperlukan, dan untuk anggaran Jaksa Agung, Jhon menanyakan apakah permintaan penambahan anggaran sebesar Rp700.000.000.000 untuk peningkatan sarana prasarana sudah termasuk untuk melakukan pembangunan kantor Kejaksaan yang hancur akibat gempa.

Oleh Kahar Muzakir. Kahar menyatakan bahwa kewenangan banggar hanyalah untuk mensinkronisasi anggaran.

Fraksi Gerindra: Sufmi Dasco dari banten 3. Sufmi mengusulkan agar permintaan penambahan anggaran mitra yang sudah disetujui oleh banggar dapat segera dicairkan dananya, sementara untuk mitra yang penambahan anggaranya belum disetujui, dapat dilakukan penundaan terlebih dahulu.

Fraksi Demokrat: Mulyadi dari Sumatera Barat 2. Mulyadi menyatakan bahwa masih ada mitra kerja Komisi 3 yang belum siap untuk mengelola anggaranya, padahal anggaran tersebut sudah ditetapkan pada sidang paripurna. Mulyadi berpesan kepada Kapolri agar Kapolri dapat menciptakan ketertiban ketertiban dan keamanan dalam rangka menyambut Pemilu 2019, selain itu Mulyadi juga berpesan agar Polri dapat melakukan kegiatan yang mendukung pengadaan alat pendeteksi narkoba. Mulyadi juga berpesan kepada Menkumham agar dapat berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan program khusus mengenai peredaran narkoba di Lapas.Mulyadi berpendapat bahwa lapas harus menjadi tempat pembinaan yang memberikan efek jera kepada masyarakat, bukan justru malah membuat orang semakin buruk. Oleh sebab itu, hal-hal negatif seperti peredaran narkoba di Lapas benar-benar harus menjadi fokus perhatian Menkumham, peredaran narkoba di Lapas ini harus segera di hentikan. Mengenai anggaran Kejaksaan Agung, Mulyadi berharap agar banggar dapat merealisasikan penambahan anggaran yang di usulkan oleh Kejaksaan Agung.Mulyadi percaya bahwa dengan adanya peningkatan anggaran, kinerja mitra-mitra Komisi 3 dapat lebih dimaksimalkan.

Fraksi PAN: Muslim dari Aceh 1. Muslim menyetujui usulan penambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung. Muslim berpendapat bahwa kenaikan anggaran untuk Kejaksaan Agung sangatlah penting, karena ini menyangkut pada penanganan tindak pidana khusus dan juga tindak pidana korupsi, penambahan anggaran ini juga dapat digunakan untuk membangun kembali kantor Kejaksaan yang hancur akibat gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah. Mengenai anggaran KPK, Muslim berpendapat bahwa usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh KPK sangatlah wajar karena hal ini terkait dengan target penindakan KPK.

Fraksi PKBBahchrudin N dari Jawa Tengah 9. Bachrudin berpendapat bahwa penambahan anggaran cukup susah untuk di kabulkan  oleh banggar mengingat kondisi keuangan negara saat ini. Bachrudin berharap agar kedepannya Komisi 3 dapat memperjuangkan anggaran untuk mitranya lebih keras lagi di banggar.Bachrudin juga mengharapkan agar anggota semua Komisi 3 dapat hadir dalam setiap rapat banggar untuk benar-benar memperjuangkan anggaran mitranya.

Fraksi PKS: Aboe Bakar dari Kalimantan Selatan 1. Aboe Bakar menyatakan bahwa mitra-mitra Komisi 3 sangat memerlukan penambahan anggaran untuk penunjangan kinerja. Komisi 3 harus benar-benar berjuan agar mitranya bisa memilki anggaran yang memadai. Aboe Bakar mendukung penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi 3, terutama untuk KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang meminta penambahan anggaran tidak terlalu besar. Namun, untuk Menkumham, Aboe berpendapat bahwa anggaran yang tersedia sudah mencukupi.Aboe Bakar berharap angar pembicaraan anggaran ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya deadlock karena ada jangka waktu yang harus dipenuhi.

Fraksi PPP: Arsul Sani meminta kepada mitra Komisi 3 agar ketika anggaranya sudah dipenuhi dapat segera melakukan program yang mendukung kinerja masing-masing. Arsul juga meminta agar para mitra dapat menyajikan kegiatan dan laporan rencana kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.Arsul mendukung penuh agar pimpinan Komisi 3 dapat benar-benar memperjuangkan anggaran untuk mitranya. Arsul berpendapat bahwa sangat memalukan apabila Pimpinan Komisi 3 yang merupakan mantan ketua Banggar tidak dapat memperjuangkan untuk mitranya sendiri.

Fraksi NasDem:Taufiqulhadi dari Jawa Timur 4. Taufiqulhadi menyatakan bahwa Polri membtuhkan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatannya di tahun 2019. Mengenai anggaran KPK, Taufiqulhadi berpendapat bahwa Komisi 3 akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan anggaran KPK.

Respon Mitra

Berikut merupakan respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Percepatan penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan KPK sangat diperlukan. Saat ini KPK sudah mengalokasikan anggarannya untuk merenovasi gedung lama KPK menjadi pusat tempat pendidikan anti korupsi. Anggaran renovasi gedung tersebut diperoleh dari pemangkasan perjalanan dinas yang dirasa kurang perlu.
  • Apabila penambahan anggaran tidak disetujui, KPK akan mengefisenkan programnya tanpa mengurangi kegiatan.

Wakil Kepolisan Republik Indonesia (Wakapolri)

  • Polri menuturkan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi 3 DPR yang telah mau membantu dan memperjuangkan anggaran Polri.
  • Penambahan anggaran untuk Polri bukan sesuatu hal yang mendesak karena kondisi keuangan negara saat ini memang memprihatinkan.

Yasonna Laoly, Menkumham

  • Menkumhan mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Komisi 3 DPR yang telah memperjuangkan anggaran untuk Menkumham, dan telah menyetujui penambahan anggaran Menkumham sebesar Rp200.000.000.000 untuk keperluan yang mendesak.
  • Apabila Menkumham mendapat tambahan anggaran lagi, anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak dan juga untuk peningkatan pelayanan publik.

Wakil Jaksa Agung

  • Kejaksaan Agung melihat adanya harapan mengenai anggaran Kejaksaan Agung yang akan diberikan oleh Komisi 3.

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  1. Komisi III DPR-RI menyetujui penyempurnaan program kerja serta pagu RAPBN Tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPR-RI untuk:                                         A. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp13.305.871.866.000.                                 B. Kejaksaan Agung sebesar Rp6.346.271.982.000                                                                   C. Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp86.187, 8 Triliun
  2. Komisi III DPR-RI menerima usulan tambahan dari mitra dan akan ditetapkan dan disampaikan ke Banggar DPR-RI:                                                                                                              A. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima tambahan anggaran sebesar Rp 133,37Miliar untuk: peningkatan target penindakan sebesar Rp50,0 Miliar, Kebutuhan layanan dasar perkantoran sebesar Rp20,69 Miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp62,68 Miliar.                                        B. Kejaksaan Agung menerima tambahan sebesar Rp737.171.528.500 untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kejaksaan RI terutama yang terkena musibah bencana alam di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah sebesar Rp722.930.128.500 dan penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSUD Hukum dan Hankam sebesar Rp14.241.400.000.                                                                                  C. Kepolisian dan Kemenkumham karena telah menerima sebagian tambahan anggaran yang disampaikan oleh Banggar DPR-RI akan ditetapkan dalam rapat Komisi III DPR-RI sebagai anggaran Tahun Anggaran 2019.

 

Penutup

Raker dengan Menkumham, KPK, Wakapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung ditutup pada pukul oleh 11.58 WIB oleh Kahar Muzakir.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker dengan Menkumham, KPK, Wakapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung, kunjungi https://chirpstory.com/li/40781.

 

Ilustrasi: Kabar Banten

Wikidpr/fm/ap