Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar – Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 25/Oct/2018,  Ditulis Tanggal: 02/Nov/2018

Mitra Kerja: Menteri Pemuda dan Olahraga Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar – Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 25 Oktober 2018, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga  tentang penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai hasil Banggar. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 18:42 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Djoko menuturkan bahwa Komisi 10 telah menerima surat dari Wakil Ketua DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2018 tentang penugasan untuk mempertimbangkan Warga Negara Indonesia dan telah membicarakan perihal surat tersebut, lalu telah diadakan 2 kali Raker yaitu 5 juni 2018 untuk pagu indikatif, pada 6 September 2018 untuk pagu anggaran sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian 26 September 2018 diadakan RDP untuk pendalaman pagu sementara dan rapat ini ialah Raker untuk penyesuaian RKA K/L. Berdasarkan surat hasil pembahasan anggaran K/L untuk tahun anggaran 2019 adalah alokasi anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesarRp1.951.091.970.000, hal ini berarti pagu indikatif dan pagu sementara tidak mengalami perubahan meskipun untuk tahun 2019 mengalami penurunan dibanding 2018 serta Komisi 10 memberikan catatan yaitu agar memperhatikan program strategis yaitu Sea Games 2019, Paralympic 2020, Olimpiade 2020. PON meminta Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk menyampaikan lebih rinci atas usulan pagu anggaran sesuai dengan arah kebijakan program pemuda dan keolahragaan.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Terdapat 2 pejabat baru di staf ahli bidang pemuda dan olahraga serta staf ahli kelembagaan. Beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan Raker dan RDP, dan catatan penting mengantaruntuk penyusunan RKA K/L.
  • Akan dilakukan penyesuaian bila diperjalanan ada hal-hal yang tidak strategi, lalu akan dilakukan revisi namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada. Pagu yang diterima Kementerian Pemuda dan Olahragatidak berubah, lalu dari anggaran ini akan dimaksimalkan.
  • Untuk program prioritas nasional 2019 fungsi dan satuan kerja masing-masingterdapat di unit, bilamana usulanbelum terakomodir di BadanAnggaran,akan dilakukan penyesuaian kembali dan telah dilampirkan bahan dan perlu pendalaman lebih lanjut.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Zuhdi Yahya dari Kalimantan Timur. Zuhdi menuturkan ada beberapa agenda penting untuk tahun depan yaitu Sea Games, Asian Games Filipina dan semua diharapkan sudah masuk dalam anggaran. Zuhdi juga menyampaikan bahwa tahun 2020 untuk PON di Papua, Zuhdi melihat PON adalah olahraga terbesar di Indonesia yang mencari bibitmuda sertadapat mempersiapkan untuk acara yang lebih besar lagi, oleh karena itu, perlu perhatian sebelum PON yang akan terlaksana pada pra PON dan semoga fisik telah siap. Zuhdi meminta agar dilangsungkanpenetapannya kepada pemerintah pusat agar persiapan di Papua dapat lebih baik karena pra PON ini merupakan syarat agar lolos untuk PON nantinya. Zuhdi menyarankan pelaksanaan PON yang akan datangmasalah yaitu bonus medali. Zuhdi menjelaskan mungkin di Asian Games lancar namun di daerah kurang lancar dan ini berkaitan dengan Peraturan Menteri tentang bonus medali di PON dan harapannya Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan terlebih dahulu dan terkait gubernur agar lebih memperhatikan sukoi.

Fraksi Gerindra: Sri Meliyana dari Sumatera Selatan 2. Sri menuturkan bahwa terkait Politeknik Olahraga Palembang telah mendapat jawaban atas koordinasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi dan Menpan-RB karena siswanya berkurang dan diharapkan koordinasi ketiga lembaga tersebut dapatterselesaikan dengan menyelamatkan semuanya.

Fraksi Demokrat: Djoko Udjianto dari Jawa Tengah 3. Djoko mempertanyakan bagaimana mengenai bonus tambahan rumah kepada atlet.

Fraksi PKS:Abdul Fikri Faqihdari Jawa Tengah 9. Abdul mengatakan terkait Asian Para Games pun tidak ada perubahan dari target menjadi 7 besar menjadi 4 besar dan adakah keraguan dalam pelestariannya karena untuk pelestarian pun membutuhkan anggaran. Fikri mempertanyakan bagaimana terkait pemotongan bonus peraih medali untuk Asian Para Games yang dipotong NPC 30% sementara Asian Games tidak, karena ini adalah sebuah inspirasi untuk teman-teman disabilitas untuk meraih cita-citanya dan bagaimana otoritas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Fraksi Nasdem. Titik Prasetyowati Verdi dari Jawa Timur 6. Titik mempertanyakan apakah KemenPUPR juga melaksanakan pembangunan pada gedung olahraga dan bila diserahkan kepada KemenPUPR seperti kementerian lainnya, maka agar diperhatikan payung hukumnya agar tidak menimbulkan masalah.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Mengenai prioritas 2019sudah dianggarkan sejumlah Rp500M dan bonus sudah disiapkan, karena bonus Sea Games, Asian Games dan Asian Para Games berbeda, untuk PON tahun 2020 akan dibebankan kepada biaya penyelenggaraan dan untuk infrastruktur dibebankan kepadaKemenPUPR.
  • Pada tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah berkomunikasi dengan panitia pelaksana dan Menteri Pemuda dan Olahraga dari pihak Jepang dan akan memberikan prioritas untuk Pencak Silat agar diadakan dan semoga akan terlaksana.
  • Mengenai dengan bonus dapat direvisi karena ada kekuatan daerah yang memiliki dana lebih besar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mengenai sekoi di Kalimantan Timur, sedang pendalaman oleh eselon 3 dan akan melaporkan tahun 2018telah meresmikan sekoi untuk disabilitas. Mengenai GOR, sejauh inianggaran masih ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan belum ada pembicaran untuk pihak yang membangunnya.
  • Telah terlaksanarapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan keputusannya untuk pemindahan lapangan tembak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan belum dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pemindahan lapangan tembak.
  • Mengenai National Paralympic Committee (NPC) untuk memotong 30% bonus tidak akan diberikan ruang. Di tahun 2019 ada anggaran Asian Para Games sebesar Rp130M mulai prestasi-organisasi dan 2019 akan dibagi ke masing-masing. NPC bersikukuh bahwa di AD-ART setiap atletdi bawah NPC akan ada pemotongan 30%, namun kalau di peraturan pemerintah, tidak ada pemotongan. Solusinya akan ada anggaran sendiri untuk NPC.
  • Mengenai bonus tambahan rumah kepada atlet dapat ditanyakan pribadi Bapak Sapta, namun dari pemerintah akan ada bonus tersebut dan dibangun oleh KemenPUPR namun untuk bonus PNS masih dalam proses.
  • Beberapa kali telah melaksanakan Raker tentang naturalisasi dengan hati-hatikarena ketika atlet dinaturalisasi harus berkontribusi kepada negara namun beberapa atlet setelah dinaturalisasi tidak terlalu produktif untuk negara, oleh karena ituakan melakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, berikan Kemenpora waktu untuk mendalami lebih lanjut mengenai naturalisasi atlet.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai hasil Banggar ditutup oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 19:46 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai hasil Banggar, kunjungi https://chirpstory.com/li/407834

 

Ilustrasi: daulat.co

WikiDPR/fm/fy