Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Partai Politik – RDP Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu

Tanggal Rapat: 19 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 19 Januari 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 53/PUU -XV/2017 tentang Verifikasi Partai Politik.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 00.55 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Zainudin menyatakan bahwa Komisi 2 DPR-RI harus segera menyelesaikan tugasnya bersama dengan KPU dan Bawaslu sebagaimana yang sudah dikomitmenkan pada rapat 16 Januari 2018, yaitu bahwa Komisi 2 memprioritaskan penyesuaian PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Seperti yang diketahui pada rapat sebelumnya, verifikasi faktual partai politik dilakukan baik kepada patai politik yang sudah mengikuti pemilu tahun 2014 maupun yang belum mengikuti. Dengan demikian terdapat kesamaan dan keadilan bagi 16 partai yang lolos administrasi dengan verifikasi yang tercantum. Komisi 2 memberi kesempatan pada KPU untuk memberikan kesepakatan yang pertama dalam bentuk draft sebagai penyesuaian PKPU Nomor 7 dan 11 Tahun 2017. Zainudin juga menyatakan bahwa Komisi 2 sudah memperluas pembahasan dengan melibatkan pimpinan di Komisi 2 dan Pemerintah. Zainudin mengharapkan tugas ini dapat segera diselesaikan dengan menemui solusi yang terbaik.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan mitra:

Badan Pengawasan Pemilu:

  • Dalam rapat kali ini Bawaslu menanyakan mengenai status empat partai politik yang sedang dalam verifikasi faktual, apakah hal tersebut diatur dalam PKPU atau tidak.

 

Komisi Pemilihan Umum:

  • KPU menyampaikan bahwa fokus rapat pada hari ini adalah tindak lanjut terhadap Putusan MK Nomor 53/PUU -XV/2017 tentang Verifikasi Partai Politik.
  • Dalam pembuatan PKPU, KPU berpedoman pada regulasi yang sudah berlaku. Terhadap apa yang dilakukan Fraksi Hanura tadi, KPU mengapresiasi hal tersebut, namun tetap menjalankan regulasi yang berlaku.
  • Rangkaian kepesertaan pemilu sudah diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017, dan dalam kesempatan kali ini KPU akan menyampaikan pokok-pokok yang direvisi berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan MK tersebut.
  • Pasal-pasal yang ada dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut banyak yang harus direvisi, oleh sebab itu KPU tidak hanya sekadar merubahnya tetapi juga akan mencabut atau membatalkan pasal-pasal tersebut serta menggantinya dengan yang baru.
  • KPU akan mempresentasikan seluruh pasal-pasal yang direvisi demi menjawab pertanyaan para anggota dewan. Adapun pasal-pasal yang direvisi tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 38 PKPU Nomor 11 Tahun 2017.
  • Perubahan pada  Pasal 1 angka 27 adalah terkait  tentang definisi verifikasi.
  •  Pasal 29 dan 30 tentang verifikasi kepengurusan partai politik peserta Pemilu. Dalam hal ini kegiatan KPU terhadap Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai politik tidak dilakukan perubahan secara umum, hanya pada bagian paragraf 2 yang diubah. Perubahan paragraf 2 tertuang dalam angka 3 huruf b dan c. Perubahan tersebut dilakuan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus tingkat Provinsi dengan mencocokan pengurus perempuan partai politik.
  • Dalam Pasal 32 angka 3 huruf b dan c verifikasi faktual diberlakukan untuk tingkat kabupaten/kota.
  • KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi partai politik dengan ketentuan : dalam hal Parpol menyetorkan jumlah anggota kurang dari 100 orang, maka besaran sampel akan diambil 10%, dan apabila parpol menyetorkan anggota lebih dari 100 orang maka besaran sampel yang akan diambil hanyalah 5%. Keanggotaan dianggap memenuhi syarat apabila telah memenuhi syarat minimal di daerah tersebut.
  • Mengenai  revisi  Pasal 34, verifikasi keanggotan partai politik akan dilakukan dengan :
  1. Pengurus dengan menghadirkan nama-nama sampel;
  2. KPU kab/kotameminta Kartu Tanda Anggota dan e-KTP atau surat dinas kependudukan catatan sipil. Jika benar, maka status keanggotan Parpol dianggap sah dan telah memnuhi syarat.
  • Untuk Pasal 35, ketentuan yang direvisi adalah megenai pengurus partai politik. Dalam hal ini pengurus partai politik. dapat memfasilitasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia
  • Untuk Pasal 38, hal yang KPU revisi adalah mengenai perbaikan persyaratan partai politik yang tertuang dalam angka 6, 7, dan 8.
  • Mengenai penyiapan data akan dimulai pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27, lalu dokumen verifikasi akan dilakukan tanggal 28 sampai dengan 30 di pusat. Untuk kabupaten/kota juga akan dimulai ada tanggal 30.
  • Ketentuan mengenai partai politik yang sedang melaksanakan tahap verifikasi faktual diatur dalam bab 6, sedangkan hasil proses verfikasi peserta pemilu tertuang dalam Pasal 49 dan 50.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Komarudin dari Papua. Komarudin mempertegas pernyataan Rambe yang menyatakan bahwa di Komisi 2 ini sama sekali tidak ada perpecahan. Mengenai waktu verifikasi di kabupaten/kota, Komarudin merasa waktu yang disediakan sangat singkat apalagi di Papua sinyal telepon yang baik sulit untuk didapatkan, hal ini tentu saja akan membuat pemasukan data Sipol menjadi terhambat. Untuk itu, Komarudin menyarankan agar KPU juga mempertimbangkan hal- hal yang bersifat teknis.

Oleh Srimadji dari Jawa Timur 7. Srimadji menyatakan bahwa persoalan verifikasi tidak hanya menyangkut pelaporan KPU di kab/kota yang terganggu terhadap pusat, tetapi kontruksi perbaikan setelah verifikasi juga harus dipertimbangkan. Srimadji juga menanyakan apakah perbaikan ini harus melalui Sipol atau bisa melalui berita acara antara KPU dan Parpol yang bersangkutan. Jika berkaca pada pengalaman, Sipol ini bersifat terkunci dan terkadang membuat beberapa pihak terganggu.Srimadji mengharapkan perharian lebih untuk ini agar perjalanan KPU bisa berlangsung Khusnul Khotimah.

Fraksi Golkar: Zainudin Amali dari Jawa Timur 11. Zainudin menanyakan apakah draft yang KPU sampaikan bisa dijadikan PKPU juga atau tidak. Apabila draft tersebut dapat dijadikan PKPU serta terdapat pula Peraturan Bawaslu yang baru, maka harus segera di konsultasikan. Zainudin juga menegaskan bahwa semua yang ada di Komisi 2 ini  adalah stau kesatuan, tidak ada satu hal pun yang membuat anggotanya menjadi berbeda dan terpecah. Kepada masyarakat, Zainudin ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di Komisi 2 ini setuju untuk melaksanakan putusan MK.

Oleh Rambe Kamarul dari Sumatera Utara 2. Rambe dan fraksinya berharap perubahan PKPU Nomor 7 dan 11 Tahun 2017 ini adalah atas dasar kesepakatan bersama untuk melaksanakan putusan MK, serta berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Rambe juga menanyakan bagaimana usaha KPU dalam mengupayakan agar PKPU ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Fraksi Golkar menyetejui PKPU yang ada asalkan beberapa syarat yang diungkapkan bisa terpenuhi. Terkait sikap Rufinus yang menyatakan walkout dari persidangan, Rambe menyatakan bahwa di Komisi 2 ini tidak ada perpecahan apapun, Rufinus tidak membicarakan hal tersebut sebelumnya, kalau ada pembicaraan sebelumnya maka Fraksi Golkar  akan mengikuti langkah Rufinus juga.

Fraksi Demokrat: Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Fandi meminta agar PKPU ini dapat segera dilaksanakan.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Utara. Amirul menyatakan bahwa putusan MK ini seolah-olah mengharuskan partai politik peserta Pemilu mengadakan verifikasi faktual. Amirul dan fraksinya menyadari bahwa putusan MK ini harus dilaksanakan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Amirul juga menyatakan bahwa untuk mengukur 30% keterwakilan di tingkat pusat, salah satu basisnya bisa dengan melihat nama-nama yang ada di SK. Namun jika ternyata nama-nama yang tercantum di SK sudah tidak menjadi pengurus lagi, itu akan sulit untuk menghitung 30%. Mengenai kepergian Rufinus dari ruang sidang, Amirul berpendapat bahwa itu hanya perbedaan pendapat belaka saja. Amirul berharap jangan sampai persoalan yang menimpa salah satu partai berimbas ke partai lainnya juga.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2. Dalam rapat kali ini Tamanuri hanya menanyakan mengenai kapan jelasnya verifikasi dimulai pada tinggat kabupaten/kota.

Fraksi Hanura: Rufinus dari Sumatera Utara 2.Rufinus menyatakan walkout dari persidangan. Rufinus meminta pada kesempatan kali ini KPU dapat menjawab terlebih dahulu mengenai ruang partai yang sedang berkonflik dalam verifikasinya, apakah verifikasi faktualnya sesuai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) atau bisa diubah sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), namun dalam hal ini KPU tidak menggubris konflik partai yang sedang dialami Hanura dalam penyusunan PKPU verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Dengan demikian KPU tetap mendasarkan verifikasi faktual berdasarkan kepengurusan SK Menkumham. Atas pernyataan KPU tersebut Rufinus pun akhirnya menyatakan walkout dari persidangan hari ini dan mengajak fraksi lainnya untuk segera walkout apabila setuju dengannya.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup    

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU -XV/2017 tentang Verifikasi Partai Politik ditutup oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 01:53 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslutentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU -XV/2017 tentang Verifikasi Partai Politik, kunjungi https://chirpstory.com/li/379912.

 

Ilustrasi: Infonawacita.com

WikiDPR/faz/fy

 

 

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan