Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu - RDP Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu

Tanggal Rapat: 23 Aug 2017, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 23 Agustus 2017, komisi 2 DPR-RI melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tentang PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan PerBawaslu (Peraturan Badan Pengawasan Pemilu). Rapat dibuka oleh Muhammad Lukman Edy Fraksi PKB dari Riau 2. Rapat dimulai pada pukul 11:52 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Bawaslu

  • Bawaslu memohon masukan dan pertimbangn dri Komisi 2 terkait usulan penggantian praturan Bawaslu tentang pemutakhiran data.
  • hari ini kami akan menyampaikan usulan Penggantian Peraturan Bawaslu dan menerima masukan dari Komisi 2.

Ada  5 rancangan peraturan baru dari Bawaslu yang akan kami bahas.

  • Rancangan pengaturan Bawaslu tentang dana kampanye untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  • Rancangan pengaturan Bawaslu tentang tahapan kampanye terkait pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
  • Tujuan kami adalah agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi maksimal.
  • Perlu dikuatkan aturan baru untuk penjabaran dan pengesahan.
  • Perlu adanya pengawasan terhadap pemilih potensial.
  • Isu strategis terkait bawaslu memastikan data pemilih sesuai Undang-Undang (UU)
  • Memastikan syarat pemilih sesuai Undang-Undang (UU), yaitu minimal 17 tahun, terdaftar sebagai calon pemilih dan tidak dihalangi untuk mengikuti pemilihn.
  • Isu strategis brktnya Pengawasan atas Daftar Pemilih Pindahan (DPP).
  • Data pemilih harus dipastikan ter-update dan tahu jika pindah.
  • Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tahapan pengawasan kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
  • Sistematika struktur setelah penggantian, bab 1 ketentuan umum, bab 2 tata cara pengawasan.
  • Sangat penting untuk Bawaslu melakukan pengawasan hingga ke tingkat kecamatan.
  • Fokus pengawasan kampanye berdasarkan kawasan.
  • Kerena usul tahapan pengawasan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengawasan langsung dan investigasi.
  • Tahapan-tahapan pengawasan sudah ada di pasal 4.
  • Isu selanjutnya adalah transparasi kampanye, usulan perubahan adalah petugas kampanye harus terdaftar di bawaslu Provinsi atau Kabupaten atau Kota.
  • Isu strategis tentang pelaksanaan pengawasan, yang melakukan pengawasan adalah Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota.
  • Kami mengusulkan tahapan kampanye dilakukan dengan cara menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye.
  • Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, pengawasan langsung, investigasi, dan pengawasan partisipatif.
  • Isu strategis pngawasan kampanye ada di Pasal 2.
  • Isu strategis salah satunya adalah transparansi tim kampanye.
  • Penggantian tim kampanye didaftarkan 1 hari sebelum kampanye.
  • Isu strategis mngenai penggantian waktu tim kampanye dibahas di Pasal 5 huruf C.
  • Adanya materi kampanye yang mengandung isu SARA.
  • Isu strategis kampanye terkait disabilitas
  • Pengawasan kampanye dilakukan oleh pengawasan setempat dan didampangi oleh Bawaslu.
  • Isu strtegisnya yaitu Tata cara pngawasn kampanye, usulan perubahannya ialah dilakukan dengan cara mengatur terhadap kampanye melakukan konsolidasi, pengawasan langsung, pengawasan partisipatif dituang pada Pasal 4
  • Selanjutnya pembahasan tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  • Bawaslu diminta untuk melakukan pengawasan pencalonan tapi dokumen pencalonan tidak diserahkan ke kami, maka kami minta.
  • pasal 6 ada penambahan huruf D. Untuk hindari dualisme kita perlu tambah syarat salinan suratkeputusan terakhir oleh Kemenkumham.
  • Isu strategisnya yaitu pertama memastikan penetapan kepengurusn pada partai politik.
  • Pasal 7 dan 8 kita tambah perlu adanya detailing apa saja yg perlu diserahkan.
  • Isu selanjutnya dualisme pasangan calon, mengenai apa saja yang perlu diserahkan oleh pasangan calon tersebut.
  • Bawaslu menambahkan ketentuan pasal 13 dan 14.
  • Ada penambahan secara detail mengenai pembekalan pasangan calon. dalam rangka pengawasan paslon ditambahkan detail di pasal 23,26,28
  • Dalam rangka memaksimalkan kerja sama antar lembaga ada penambahan di pasal 32-34
  • Untuk memaksimalkan kerjasama antara Bawaslu dan KPU mengenai pengawasan.
  • Yang kedua yaitu implementasi dalam verifikasi faktual.
  • Lalu pemaksimalan pngawasan verifikasi dan rekapitulasi dukungan. Serta penetapn pasangan calon

 KPU

  • Di Pasal 6 D, KPU mengusulkan apakah perlu disesuaikan atau tidak.
  • Dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon (paslon) di tandatangani oleh pimpinan partai politik.
  • Klausul soal berhalangan itu penting agar ada kesesuaian antara KPU dan Bawaslu.
  • Jika pimpinan partai politik berhalangan dapat dilimpahkan ke kepala tingkat pusat partai politik.
  • Di klausul atasnya tetap "ketua umum".

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Sirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji memaparkan bahwa belum melihat dari keseluruhan pasal dalam tahapan ini. Dan juga berpendapat bahwa ketika dia sudah memutuskan, subjeknya adalah pasangan itu. Menurut Sirmadji, di pasal 6 sudah menyebut butir-butir nya tapi giliran pasal lain tidak ada. Serta, ada hal lagi yang menjadi kerepotan kita saat ini yaitu media sosial. Ada hal yang belum terungkap disini, yaitu makhluk yang bernama media sosial. Sirmadji menanyakan bagaimana Bawaslu akan mencermati hal tersebut, apakah spesifik pada yang terdaftar blognya. Menurut Sirmadji pasal 5 ayat 2 huruf b, ada subtansi yang tidak pas. Sirmadji mengatakan bahwa jadwal penayangan kampanye harus dilakukan dengan pertimbangan. Bagaimana posisi subyek hukum partai politik. Sirmadji mengatakan subjek hukumnya harus konsisten berdasarkan badan hukum. Misalnya kampanye di kota malang tapi pasang baliho ditempat lawan.

Oleh Arif Wibowo dari Jawa Timur 4. Arif berpendapat untuk melarang alat peraga di luar wilayah. Dan juga Arif tidak setuju untuk kampanye di media cetak dan elektronik. Menurut Arif, Panwaslu memang begitu kelakuannya membubarkan pertemuan yang terselubung, ungkapnya. Arif mengatakan bahwa panitia pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu gak ada fungsinya kalah sama saksi partai. Arif mengatakan bahwa dirinya baru baca buku stazi (polisi rahasia Jerman). Arif menanyakan apa yang dimaksudkan kampanye. Jika orang konsolidasi pasukan dianggap kampanye nanti repot. Parpol tiap hari kerjaannya kampanye secara substantif. Ukuran kampanye perlu jelas. Menurut Arif, Bawaslu juga perlu menjelaskan TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) yang terukur. Arif berpendapat agar yang begini-begini harus diclear-kan, menurutnya, setiap hari Arif kerjaannya kampanye. Arif mengatakan disana dikatakan TSM tapi disini tidak dikatakan TSM hal ini harus diperjelas. Contoh, TSM jika hanya dijelaskan melibatkan aparat.

Arif memerlukan penjelaannya berapa jumlahnya. Tidak boleh Bawaslu tafsir sendiri. Sekarang kewenangan Bawaslu sudah ditambahkan. Arif menanyakan bagaimana teknisnya tata cara pengawasan harta kekayaan politik. Arif juga menanyakan apa yang dimaksudkan kekayaan partai politik. Arif menyakan pula besaran sumbangan dan Pajak. Jelaskan teknisnya. Misalnya pak edi maju diusung PDI-P dan pak Arif sebagai kader tidak boleh nyumbang pak edi. Arif menanyakan partai-partai di Indonesia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Arif menanyakan ini bedanya dengan Amerika. Arif pun mengatakan tidak paham dan menurutnya disini perannya bagaimana agar tidak keluar konteksnya. Arif menanyakan jangan sampai untuk mencegah kecurangan uang terapi kesulitan dalam pelaksanaan. Menurutnya yang realistis saja yang penting dapat mengatur dengan baik dan kita harus bisa berkaca pada masa lalu. Menurutnya jika Bawaslu melakukan pengawasan ke KAP apanya yang diawasi?. Tolong dijelaskan apa yang diawasi di akuntan publik?. Jadi misalnya berafiliasi kepada partai politik, begitu?. Apakah misal Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah di audit di audit lagi? Apa yg mau diawasi Bawaslu pada audit?. Dulu kita membahas hal itu dgn tukang bakso pak. Afiliasi langsung atau tidak langsung dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) seperti apa. Apa yang dimaksudkan berafiliasi langsung atau tidak secara praktek gimana?. Yang diawasi itu apakah yang berafiliasi saja?. Kemungkinan prakteknya seperti apa? Penyerahan dokumen pencalonan ke Bawaslu. mestinya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) tidak perlu berkelahi. Arif mengatakan pada saat pasangan calon mendaftarkan ke KPU apakah langsung ke Bawaslu. Arif pun mempunyai pengalaman di Bondowoso. Arif berkata ketika bahwa dirinya dan yang lain datang paling awal tapi pelayanan tidak paling awal. Dan harus konsisten penggunaan istilah pimpinan atau ketua umum.

Fraksi Golkar: Agung Widyantoro dari Jawa Tengah 9. Agung memaparkan kenapa menggunakan penggantian, kenapa tidak menggunakan perubahan. Tiap persoalan yang muncul saat pemilu sumber masalahnya adalah pemilih pindahan. Agung mengatakan KPU dengan Bawaslu ini masih kerja sendiri-sendiri, kalau pun ada sinergitas belum terlalu kelihatan. Agung menanyakan bagaimana Bawaslu melihat ini, karena jika dilihat data tersebut ialah data yang dinamis. Menurut Agung, kita harus menjemput bola. Agung meminta dimaksimalkan strateginya jangan sampai ada yang kurang saat pelaksanaan. Ibaratnya jangan sampai kita satu tempat tidur tapi beda mimpi. Karena ini datanya dinamis karena pemilih pemula ini menurutnya dipikir bisa menjadi masalah juga KPU jangan berbeda data terkait pemilih pemula dengan yang lain. Agung meminta Bawaslu ini jangan linier seperti KPU. Agung meminta agar ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan agar ada cara untuk meneliti PPDP (Pemutakhiran Data Pemilih). Menurutnya, kebutuhan kita yaitu menguji keaslian e-KTP yg ditengarai bermasalah. pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras di setiap TPS itu harus dilaporkan kepada kami. Salah stunya ialah ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, padahal memiliki e-KTP. Bawaslu harus fokus dengan masalah ini. Relawan sebagai organ kemenangan.

Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe memaparkan rapat kita adalah RDP yaitu mendengar pendapat, kalau hanya bincang-bincang saja ya tidak mengikat. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang (UU) itulah peraturan harus berada. Daripada membahas ini lebih baik kita pergi ke Dapil kita untuk mengecek secara langsung. Jika tidak ada peraturan yang jelas lebih baik kita mengatur Dapil-Dapil kita daripda mengikuti rapat di sini seperti kata Pak Rufinus tadi karena semakin mendesak pemilihan ini. Kalau rapat begini  kita tidak tahu ujungnya sampai mana. Oleh karena itu, rapat harus difokuskan, karena Bawaslu mulai mengerjakan yang tidak kita tahu. DPR menginginkan Bawaslu ini kita perkuat, maka dari itu proses recruitment harus disampaikan ke DPR sesuai UU. Rambe memperbincangkan landasannya tetapi tidak ada landasannya, jadi bagaimana mau dibahas. Rambe mengatakan harus perbincangkan dulu landasannya. Rambe menanyakan apakah harus kita atur soal uang sumbangan istri atau suami. Rambe mengatakan bahwa PKPU kemarin tidak ikut rapatnya. rambe menanyakan apa yang disetujui ketua. Rambe menanyakan bagaimana membuat aturan yang lebih terang. Contoh, SK (surat keterangan) terakhir Kemenkumham. Ini apa ukurannya?. Ini soal pencalonan bakal calon di tanda tangani oleh ketua umum. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 harsu ada kerja sama antara nomor 1 dan 2. Sekarang baru 6 bulan nomor 1 dan 2 (contoh Gubernur dan Wakil Gubernur) beda jalan.

Oleh Abdul Halim dari Banten 1. Halim menanyakan seberapa bisa ditolerir ketidakhadiran ketua umum? Kita antisipasi pihak-pihak yang mengatasnamakan ketua umum.

Fraksi Gerindra: Azikin Solthan dari Sulawesi Selatan 1. Menurutnya perlu ada pembekalan terhadap kinerja pengawas, jangan hanya sekedar mendata-mendata saja. Mulai dari sistem rekruitment sudah diatur biasanya, jadi ini seharusnya diawasi.

Fraksi Demokrat: Libert Kristo Ibo dari Papua. Libert juga khawatir sebenarnya, jika membaca berkas ini terlalu lama. Libert akan menyerahkan berkas kepada Bawaslu. Libert mengatakan bahwa banyak istilah-istilah seperti Panwas & Bawaslu itu sebenarnya sudah ada tugasnya masing-masing atau tidak.

Oleh Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Menurutnya, untuk yang di RS jiwa itu harus diperiksa lagi dia boleh memilih atau tidak, harus panggil dokter. Ia menyarankan Bawaslu langsung masuk ke pasal-pasalnya saja agar bisa lebih cepat dan fokus. Mohon dipahami situasi penanganan pilkada kaerna Bawaslu dulu ada hoc, sekarang tidak lagi. Pilkada Lampung ada yang kampanye ke Jawa Tengah karena banyak imigran. Bagaimana ini. Jika terjadi antar provinsi itu kita serahkan ke Bawaslu daerah. Misalnya Pilkada Surabaya sama Bawaslu dilarang kampanye di Sidoarjo. Apakah di PKPU dilarang?. Kira-kira nanti bisa dapat akses pajak oleh Bawaslu?. Mohon penjelasan pasal 13. Dana sumbangan tidka boleh dari istri atau suami?. Pasal 12 itu kekayaannya apakah akumulatif antara suami, istri dan anak?. Bagaimana membatasi sumbangan istri atau suami?.

Fraksi PKB: Muhammad Lukman Edy dari Riau 2. Menurutnya, paling lambat full Desember 2018 Insya Allah 100% sudah menggunakan e-KTP. untuk melakukan pengambilan formulir C6 tersebut full Desember 2018 InsyaAllah 100% sudah menggunakan e-KTP. Harus ada gambar yang jelas antara peraturan KPU dengan pemerintah terhadap penerapan e-KTP. Fungsi Bawaslu sudah terlihat saat ini. Ia mendapatkan informasi pencetakan formulir e-KTP bisa diselesaikan Kemendagri kita optimis. Ia mendapatkan informasi e-KTP karena software-nya cuma bisa merekam 100 jutaan data saja. Bawaslu harus bersinergitas dengan mendagri terkait keamanan menguji KTP asli dan palsu. Lalu ia menambahkan masalah lainnya yaitu banyknya KTP palsu yang bermunculan saat Pemilu. Dan menurutnya bagaimana, jika e-KTP juga ada kekurangannya, tidak ada barcode di kartunya. Padahal sepertinya itu bisa membantu. Pasal 5 ayat (3) dimasukkan ke sub judul, benar seperti itu?. Pembahasan selanjutnya tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Baik, dalam Pasal tersebut kita sahkan. Kita tidak batasi keberadaan akun - akun media sosial. Bawaslu hanya awasi akun resmi, Jika akun liar itu urusan polisi tapi ini delik aduan atau bukan. Misalnya kita istrinya 1 tapi dibilang 2 atau sebaliknya kan banyak fitnah. Sebenarnya pasal 17 juga bisa. Nanti kita tentukan penayangan di televisi berapa kali. Menurutnya, Pilkada jatim nanti ada ketentuan berapa kali tayang iklannya.

Tidak boleh memasang baliho yag ditentukan sendiri oleh tim pasangan calon (paslon). Kalau itu tidak boleh (menjawab dari pertanyaan pak Sirmadji). Kalau pertemuan tertutup bagaiamana? apakah boleh?. Pertemuan di luar yurisdiksi boleh yang tidak boleh pertemuan akbar. Pertemuan-pertemuan itu boleh, yang tidak di perbolehkan rapat akbar. Pertemuan - pertemuan itu boleh diluar yuridiksi. Menurutnya, pertemuan tertutup, terbatas di luar yurisdiksi boleh kecuali kampanye umum. Catatannya untuk Perbawaslu soal kampanye melalui media elektronik harus sesuai UU. Soal kampanye, kalau kampanye melalui media elektronik dan cetak itu clear seperti UU. Pertemuan-pertemuan itu juga clear seperti UU. Menurutnya, peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye sudah bisa kita setujui. Pasal 9, 10 selesai. Pasal 11 tentang kekayaan partai politik bagaimana?. pasal 11 ayat C yang jadi persoalan. Teknisnya ini copy paste dari pasal 9 dan 10. Pasal 11 huruf C, teknisnya ini memang copy paste dengan pasal 9 nya, sumbangan seseorang memang harus disesuaikan. Jika pak Arif menyumbang ke pak Lukman itu dinamakan sumbangan perseorangan. Sekarang tolong jelaskan pasal 11 lalu lanjut pasal 12. Teknisnya susah menghitung kekayaan partai politik. tidak mungkin partai politik menyumbang banyak-banyak. pasal 11 C di drop. jika sumbangan pasangan calon tidak dibatasi?. UU Pilkada ada perubahan batasan sumbangan batas calon. Sumbangan pasangan calon itu tidak ada batasnya, tetap sumbangan istri atau anak itu dia tidak terbatas. Tetap sumbangan istri itu sumbangan perseorangan, tidak terlalu merepotkan. Menurtnya, buat apa kita mengurusi dana kampanye yang dikeluarkan paslon sendiri. biarkan saja. Kita setujui. Atau kita buat sumbangan tidak berasal dari perseorangan, patai politik, dan lain-lain. Kenapa tidak kita pisah saja menjadi sumbangan perseorangan, sumbangan politik, sumbangan lembaga. Jika ada pasal pembatasan sumbangan suami atau istri nanti muncul pertanyaan istri atau suami ke berapa?. KAP tidak berafiliasi langsung dengan partai politik.  Misal ada KAP PDI-P.  Bagaimana itu?. Bagaimana cara menguji Kantor Akuntan Publik (KAP) ini kapabel atau tidak?. Asosiasi KAP menjawab kami ini profesi yang disumpah oleh negara. sifatnya administrasi dengan KAP buat surat pernyataan tidak berafiliasi langsung. Kita sudah putuskan peraturan Bawaslu soal dana kampanye. Catatan pasal 12 di copas dengan PKPU. Pasal 11 huruf C kita buang. Menurutnya, frasa "pimpinan/ketua umum" untuk disesuaikan. Peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan disetujui tanpa catatan.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Utara. Amirul menjelaskan bahwa semua diselesaikan peraturan KPU baru membahas peraturan Bawaslu. Amirul ingin mengomentari kewenangan yang berikan terkait pemilu yaitu rekruitment. Amirul menanykan bagaimana keterkaitan permasalahan ini dengan subjek peraturan Bawaslu.  Masalah-masalah saat Pemilu yaitu daftar pemilih. Tahun 2018 pemilih mnggunakan surat keterangan bagi yang tidak terdaftar. bagi masyarakat yang belum terdaftar, Silahkan mendaftar ke posko. Untuk itu perlu dibuat posko-posko khusus untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak terdaftar. Dan menurutnya hal ini sanagat penting. Amirul memberi saran harus ada posko agar dapat teridentifikasi dan terlihat anggarannya. Terkait dana ini Bawaslu itu harus membuat posko, untuk itu jika tidak ada posko itu dananya bagaimana.

Oleh Achmad Baidowi dari Jawa Timur 11. Achmad mengkhawatirkan adanya kesalahan pemahaman tentang jumlah TPS di dalam satu desa.

Fraksi Nasdem: Muchtar Luthfi dari Sulawesi Selatan 3. Muchtar berpendapat harus diselidiki apabila dari Pilkada ke Pilkada terjadi kericuhan atau kecurangan. Menurut Muchtar, di dapil nya banyak sekali kecurangan contohnya hilangnya kotak suara saat listrik dipadamkan. Menurutnya, formulir C6 menjadi dagangan yang laku keras. Sering kali terjadi dari Pemilu ke Pemilu dan dari Pilkada ke Pilkada kekurangan C6. Muchtar menanyakan langkah apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengurangi kecurangan-kecurangan.

Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri berpendapat khusus mengenai hukum formil akan dibahas mengenai pelanggaran. dari pengalaman pada Pilkada 2015, bahwa harus ada kerjasama yang baik, serta saling mendukung antara nomor 1 dan 2.

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hatauruk dari Sumatera Utara. Menurutnya, untuk pimpinan, tolong digarisbawahi ini, tidak ada hal siginfikan yang kita lihat seperti konten material. Rufinus tidak mau masuk ke area ini karena belum ada pembahasan. Menurutnya, jika sekadar hanya mengamini sebuah proses lebih baik dirinya pulang. Rufinus lebih cenderung baiknya kita istirahat saja lalu kita bicarakan. Rufinus pun memohon maaf karena baru dari rapat Badan Legislatif (Baleg), ini untuk ketentuan rekruitmen kapan kita akan bahas. Pada masa sebelum diberlakukan ada masa peralihan apakah sudah diatur. Untuk rekruitmen ini memang sudah benar tetapi bagaiman. Rufinus lebih cenderung membuka pemikiran sistem peradilan di Bawaslu. Menurut Rufinus, kita di tantang oleh pak menteri dulu masalah hak dan kewenangan. bagaimana pembentukan panel mandiri. Ada majelis dan hukum acaranya. Ia berharap pak Fandi bisa mengerti berita acara nya. Sekarang bisa di dapat negara tentang program yang justifikasi tidak jelas tapi ada. Hukum materiil dan formil di Bawaslu ini cikal bakal peradilan pemilu. Batas-batas yuridis harus jelas. Kemandirian yang diinginkan itu seperti apa?. Apa saja unsur – unsur Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)?. Hal itu yang ingin dibangun. Serta apa unsur-unsur TSM? derajat kesalahan seperti apa?. Ia ingin  apa yang kita diskusikan ini dapat dipahami oleh semua pihak. Ia lebih cenderung buat klasifikasi unsur-unsur tindak pidana TSM?. Misalnya ada 10 desa, dimasuki di 1 desa. Apakah itu masuk unsur?. Contoh terjadi ada org yang tidak ingin menjadi Gubernur tetapi berpura-pura jadi Calon Gubernur padahal ingin merampok aset daerah. Ia pun setuju apa yang dikatakan Bawaslu tetapi, bagaimana redaksional nya. Jika menghitung boleh tinggal di auditing saja.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • InsyaAllah e-KTP dalam waktu dekat ini dapat selesai.
  • anggota KPU dan Bawaslu yang masih aktif sekarang harus mengikuti aturan nomor 27 yang kemarin dibahas.
  • di dalam salah satu Pasal, bahwa seleksi Panwas kabupaten atau kota diatur sesuai peraturan Bawaslu.
  • Sebesar 94,31% persentase bagi wajib e-KTP yang sudah di-record.
  • tahap awal kita sediakan call center dan akan kita siapkan aplikasi.

 KPU

  • Pasal 5 ayat (3) huruf A adalah pengawasan terhadap proses yang sudah tertera.
  • Pasal 28 ayat (3) yang mengeluarkan form a5-KWK adalah TPS.
  • Mencoret pemilih yang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
  • Kami mengatur administrasi bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) buat pernyataan tertulis bahwa tidak berafiliasi.
  • Kami mengatur bahwa KAP tersebut hanya membuat surat pernyataan yang ber materai.
  • Hasil audit KAP diumumkan di website KPU dan mereka sehingga bisa dilihat publik.
  • Proses yang ditangani KPU itu ketika proses pencalonan bukan ketika mereka sudah menjabat.
  • Jika ada pasangan terpilih yang pecah kongsi itu bukan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena urusan KPU hanya sampai pencalonan.
  • Di Pasal 6 D, kami mengusulkan apakah perlu disesuaikan atau tidak?
  • Dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon (paslon) di tandatangani oleh pimpinan partai politik.
  • Klausul soal berhalangan itu penting agar ada kesesuaian antara KPU dan Bawaslu.
  • Jika pimpinan partai politik berhalangan dapat dilimpahkan ke kepala tingkat pusat partai politik.
  • Di klausul atasnya tetap "ketua umum".
  • Kami mengusulkan kalimat diganti jadi pimpinan partai politik.

 Bawaslu

  • Proses pengeluaran A5 itu biasanya langsung dikeluarkan oleh (Tempat Pemungutan Suara) TPS ketika ada pemindahan pemilih.
  • Terkait dengan bagaimana strategi pengawasan, sudah ada di peraturan, kami harus berperan aktif sampai ke desa dalam pengawasan.
  • Masa kerja pengawasan TPS hanya 1 bulan.
  • Bawaslu akan mengoptimalkan peran pengawas TPS mskipun masa kerjanya hanya 1 bulan.
  • Untuk peta kerawanan sedang kami susun indeks kerawanan Pemilu atau Pilkada.
  • Tahapan Pilkada dimulai dari bulan September, Panwas dibentuk 1 bulan sebelumnya.
  • Jadi PT. Telkom pemenang tender penyajian komunikasi dan jasa.
  • Call centre PT.Telkom 1500357.
  • Di Pasal 9 Panwas kabupaten atau kota dalam melakukan pengawasan pembentukan PPDP dibantu oleh panwas kecamatan.
  • Tadi kita sudah jelaskan permasalahan rekruitment tapi Pak Rufinus baru datang.
  • Rekruitmen Panwas menjadi Bawaslu sudah menurut UU.
  • Bawaslu akan menyampaikan usulan pengganti peraturan Bawaslu.
  • Tujuan peraturan bawaslu ini untuk mengganti peraturan Bawaslu 10 tahun lalu.
  • Peraturan Bawaslu yang baru sebagai penyempurna peraturan Bawaslu yang lama dengan penyesuaian.
  • Isu strategis pngawasan kmpanye ada di Pasal 2.
  • isu strategis ttg pelaksana pngawasan kampanye dilakukan oleh Bawaslu.
  • Menurut UU jika menyinggung SARA itu yang dilarang, dan mengatakan kebohongan keburukan dari paslon juga tidak boleh.
  • Kalau yang sudah ada hukum acaranya maka kami tidak bisa membuat ketentuan baru.
  • Bawaslu mengawasi dan menurunkan yang ada diPKPU, kita bisa usut akun medsos yang di daftarkan.
  • Hanya akun-akun yang jelas didaftarkan pada KPU yang bisa kita awasi.
  • Yang terjadi kabupaten Serang  tetapi pemasangan alat peraga di kota Serang.
  • Ketika pasangan calon  Pilkada kampanye di TVnasional itu dilarang.
  • Kalau pertemuan tatap muka itu KPU itu tidak mengatur.
  • Peraturan pertemuan tertutup di luar wilayah pemilihan belum ada aturan dan normanya.
  • Bawaslu akan bahas usualan perubahan peraturan Bawaslu pilkada soal dana kampanye.
  • peraturan tentang kantor akuntan publik belum diatur pada peraturan Bawaslu sebelumnya. Dan KAP sekarang menjadi obyek yang diawasi.
  • Batasan sumbangan perseorangan, memastikan sumbangan tidak melebihi batas.
  • Memastikan sumbangan dana dari pengurus.
  • Cara pengawasan pembatasan sumbangan pasangan calon dengan cara dana tidak berasal dari pasangan pasasngan calon partai politiknys .
  • Pasal 11, memastikan sumbangan tidak melebihi batas. Dan Memeriksa sumbangan dari partai politik.
  • Pasal 17 ayat 3 huruf C. Panwas nantinya dapat copy Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
  • Pasal 20. Bawaslu melakukan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dariKPU ke KAP.
  • Soal pengawasan proses audit dana kampanye Bawaslu Provinsi melaksanakan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
  • Maksudnya kekayaan partai politik 20 juta tapi bisa memberikan sumbangan 50 juta.
  • Parameter kekayaan partai politik apakah dari hasil pajak saja?.
  • Penegasannya hanya pada batasan sumbangan perseorangan bukan sumbangan pasangan calon.
  • Semangatnya pada dasarnya adalah pengawasan pada pengaturan.
  • Bawaslu ingin menjadikan KAP jadi pihak yang kita awasi.
  • Bawaslu mendapatkan audit KAP itu bersifat formil.
  • Bawaslu selama ini tidak pernah dapat laporan atau copian laporan KAP.
  • Selama ini Bawaslu tdak dapat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK )  selama ini dari KAP langsung ke KPU.
  • Bawaslu masih 2 peraturan Bawaslu.
  • Perlu penambahan tambahan dukungan verifikasi faktual.
  • Nanti akan ubah penandatanganan dokumen di pimpinan partai politik kami sesuaikan pada PKPU.
  • Administrasi pendaftaran pasangan calon di tanda tangani jika di PKPU menggunakan frasa "pimpinan umum" kalau di UUketua umum".

 

Penutup

RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tentang PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan PerBawaslu (Peraturan Badan Pengawasan Pemilu) diskors oleh Lukman Edy Fraksi PKB dari Riau 2 pada pukul 19:30 WIB. Dan akan dilanjutkan pada pekan depan terkait rapat tersebut.

Untuk membaca livetweet RDP lanjutan dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),silakan kunjungi https://chirpstory.com/li/366845

 

wikidpr/adp/rhs

Ilustrasi: news.akurat.co

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan