PERBAIKAN SISTEM BPJS – RDP KOMISI 9 DENGAN JKN, BPJS, IDI, IFI, PDGI, KEMENKEU, DJSN, BPS, KEMENKES, KEMENSOS, ARSSI, PKR, DUKCAPIL, ADINKES, KSP, TNP2K DAN PROF.BUDI

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 25/Oct/2018,  Ditulis Tanggal: 08/Nov/2018

Mitra Kerja: Kementerian Keuangan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional Badan Pusat Statistik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ikatan Fisioterapi Indonesia Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dewan Jaminan Sosial Nasional Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Pelayanan Kesehatan Rujukan Kependudukan dan Catatan Sipil Asosiasi Dinas Kesehatan Kantor Staf Presiden Profesor Budi Hidayat 

Pada 25 Oktober 2018, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Kantor Staf Presiden (KSP), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Profesor Budi Hidayat mengenai perbaikan Sistem BPJS.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat 2 pada pukul 14:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Profesor Budi Hidayat:

• Prof.Budi mengatakan bahwa ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengubah birokrasi kita menjadi lebih baik.
• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kebijakan ideal yang merupakan wujud konkret untuk melindungi warga negara, semua stakeholders menyetujui ini.
• JKN mempunyai misi bahwa siapapun presiden RI, JKN harus tetap eksis. Itu merupakan motivasi utama untuk mempertahankan keberadaan JKN.
• Isu pendanaan menjadi sumber masalah. JKN belum mempunyai definisi operasional tentang manfaat. Premi JKN kita juga masih di bawah sasaran, hal ini disebabkan karena adanya distorsi.
• Prof.Budi mengusulkan untuk menghitung ulang usulan premi yang diusulkan untuk diberlakukan tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi. Asumsi pada tahun 2018 ada perbaikan premi.
• Jangan sampai ada distorsi lagi jadi perlu ada tim yang terlibat bilamana semuanya dan kita perlu membenahi politik anggaran dan kita juga harus berupaya bagaimana mengarustamakan bahwa kesehatan menjadi yang sesuatu yang sangat penting.
• Prof.Budi mengatakan kita harus mampu menyeimbangkan budgeting. Konsep penyeimbangan dana layanan harus dipegang, harus ada budget netralitas sewaktu menetukan tarif layanan kesehatan.
• Bagaimana kita mengatur balancing antara revenue dan refunding, jadi jangan sampai bahwa penerimaan kita 100.000.000 tetapi pengeluarannya 125.000.000 jadi konsep budget nertralitas harus kita setting sedemikian rupa.
• Premi sekarang kalau dikonversi kepada nilai seorang hanya sekitar Rp35.000, sementara kita beli rokok bisa sampai Rp40.000.
• Perlu untuk dibangun sistem dan tata kelola mengenai peserta JKN. Kita harus mempastikan peserta yang mendaftar JKN secara mandiri.
• Yang jelas list solusi utamanya ini adalah untuk pendanaan.
• Masalah kedua adalah keadilan tarif antar kelas dan kepemilikan RS. Seharusnya RS Pemerintah dan RS swasta tidak terlalu jomplang, begitu juga dengan kelas seseorang, seharusnya tidak terlalu jomplang. Kita harus melakukan setting harga untuk keadilan.
• Implikasi dari masalah ini membawa dampak pada kualitas pelayanan dan dugaan penipuan.
• Hampir 85% dana JKN itu alirannya untuk membayari skema layanan kesehatan INA-CBG’s dengan masalah utama; (1) Clinical Pathway dan panduan PPK, (2) Transparan dan conflict interest setting tariff, dan (3) Efek dominan terhadap kualitas dan dugaan fraud.
• Kita harus berupaya untuk berfikir di luar comfort zone kita, kita harus bisa menetukan langkah untuk mereduksi kebijakan INA-CBGs.
• JKN harus mempunyai rules yang independen karena BPJS dapat bertindak sewenang-wenang apabila menentukan rules.
• Usulan solusi pembayaran INA-CBG’s; (1) Formulasi clinical pathway, (2) Kombinasi CBGs dengan index kualitas dan atau global budget, (3)Perlembagaan medical “audit”, dan (4) Lembaga independen setting tarif.
• Kesehatan merupakan produk yang asimetrik. Semua jenis layanan kesehatan diberikan oleh Provider. Seharusnya sesama provider bisa menilai apakah layanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar medic.
• Coba contoh yang lebih konkret, misalkan kalau kita ingin melakukan medical audit apakah pasien sudah mendapatkan layanan yang tepat kita harus melihat rekam medis klien tapi terbentur regulasi bahwa kita tidak boleh membongkar rekam jejak medis klien.
• Seharusnya kita diberi kewenangan. Rasionalisasi tarif perlu kita lakukan supaya tidak menimbulkan hal-hal negatif. Banyak kita lihat pasien dilempar lempar oleh RS karena masalah tariff.
• Rekomendasi spesifik CBG’s; (1) INA-BGS + global budget (penetapan volume dan budget per RS based on CASEMIX) dan (2) Penyempurnaan CBG’s.
• Isu kapitasi juga harus kita rombak. Dana kapitasi ini harus segara dikaji ulang, sayangnya kita tidak pernah meng-update dana kapitasi dengan jumlah inflasi
• Isu kapitasi dengan masalah utama; (1) Penentuan besaran kapitasi, (2) Nihilnya updating kapitasi dengan inflasi dan kebutuhan biaya kesehatan, dan (3) Lahirnya efek domino dari kapitasi.
• Usulan solusi isu kapitasi; (1) Costing dan Piercing tarif layanan sebagai inpuls dalam perhitungan kapitasi, (2) Perluas KBK plus hybrid kinerja UKM, dan (3) Koreksi kapitasi dengan faktor resiko, kapasitas dan indeks kemahalan wilayah.
• Isu layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan masalah pokok; (1) Sistemik, rebutan peserta ke FKTP tertentu, (2) Standarisasi penggunaan kapitasi, (3) Mandulnya prinsip portabilitas, dan (4) Dominasi peserta di Puskesmas.
• Solusi solusi yang dapat ditempuh untuk isu layanan FKTP; (1) Tata kelola peserta FKTP, (2) Pemerataan peserta per FKTP (banyak jumlah peserta yang tidak adequate dengan fasilitas yang ada disitu), dan (3) Mengoptimalkan program rujuk balik dengan skema pembayaran tertentu.
• Isu kualitas dan ketersediaan obat juga menjadi permasalahan utama saat ini. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak adanya eksistensi obat yang masuk kedalam skema INA-CBG’s.
• Isu layanan obat dengan masalah pokok; (1) Kualitas dan kelangkaan obat, (2) Kepastian jadwal dan proses lelang obat, (3) Pelayanan terbentur proses pengadaan dan pembayaran yang terlambat, dan (4) Asymmetric info dan ilegal Obat-Obat Penting (OOP) obat.
• Solusi untuk isu layanan obat; (1) Refine formasi, (2) Refine sistem tender, (3)  Optimalisasi obat-obatan e-Katalog dan farmasi, (4) Membenahi PRB penyakit kronis dengan skema bayar, dan (5) Mengakomodir selisih biaya dan biaya tambahan.
• Risiko terkait transparasi gagal bayar juga harus diperhatikan.
• Isu layanan FKTRL dengan masalah pokok; (1) Akreditasi RS yang belum terakreditasi, (2) Optimalisasi komite medik dan BPRS, (3) Ketersediaan layanan ICU, NICU, PICU sistem antrian RS, dan (4) Manajemen klaim dan resiko terkait transparansi potensi gagal bayar.
• Ketersediaan layanan ICU juga harus dibenahi. Kalau ini tidak dibenahi, meskipun kita sudah membenahi iuran, isu ini tetap akan membawa masalah.
• Verifikasi faktual dan cakupan NIK secara overall belum dapat ditetapkan secara optimal. Cakupan pendistribusian kartu JKN ke masing-masing peserta juga harus diperhatikan, apakah sudah 100% atau belum.
• Isu kepesertaan dengan masalah: (1) Kriteria dan pendataan PBI belum valid, (2) Verifikasi faktual PBI belum dilakukan optimal, (3) Cakupan NIK peserta JKN, (4) Cakupan pendistribusian kartu JKN-KIS, dan (5) Compliance & Lapse-Rate peserta JKN-KIS.
• Solusi untuk isu kepesertaan yang kami tawarkan adalah; (1) Optimalisasi updating (ODA, resertifikasi PKH), (2) Bangun sistem dan tata kelola kepesertaan, dan (3) Prinsip mandatory dan link dengan benefits atau layanan publik.
• Kalau kita ingin memecahkan problematika JKN, kita harus melibatkan seluruh pihak, tidak bisa secara parsial.
• Strategi purchasing artinya payer-nya tuh harus aktif nah yang saat ini terjadi itu payer-nya pasif.
• Kita harus membenahi regulasi. Kita harus mampu melakukan review penetapan RS. Saat ini, RS berlomba-lomba untuk menaikkan kelasnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga yang jomplang.
• Masalah regulasi dengan masalah; (1) Review penetapan tipe RS, (2) Harmonisasi regulasi Kemenkes & BPJS-K, (3) Regulasi kapitasi, (4) Regulasi penguatan IT, (5) Pengaturan COB dan suborganisasi, dan (6) Transparansi dalam formulasi regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
• Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 banyak yang harus dirombak harus ada koordinasi antara satu regulasi dengan regulasi lain. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi turunan yang harus segara diproduksi oleh Kemenkes dalam jangka waktu minimal 6 bulan.
• Peran Kemenkes RI sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 salah satunya yaitu upaya konkret penjaminan ketersediaan obat, akses dan bahan medis. Ketentuan Perpres ini merupakan satu rangkaian yang harus dikawal oleh semua pihak agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
• Pemerataan masalah hubungan antar lembaga; (1) Penanggungjawab INPRES Nomor 8 Tahun 2017, dan (2) HAL pada isu Hitungan Aktuaria
• Harmonisasi antara DJSN, BPJS, Kemenkes, dan Kemenkeu juga diperlukan untuk membangun JKN. Jangan ada ego sektoral.
• Prof.Budi mengharapkan dari masing-masing stakeholders yang ada di sini tolong kasih komentar dan beri masukan dari semua isu-isu masalah yang tadi sudah disampaikan.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Ketut Sustiawan dari Jawa Barat 1. Ketut mengatakan sistem informasi dan kepesertaan ini harus diperbaiki karena persoalannya kita masih menggunakan data tahun 2011. Ini bukan persoalan angka saja, ini persoalan serius. Kalau BPS mengatakan persentasenya mencapai 50%, jangan-jangan benar kalau BPJS banyak menggunakan dana untuk kegiatan yang tidak urgent.

Oleh Imam Suroso dari Jawa Tengah 3. Imam menyimak dari Kemenkeu yang intinya manfaat JKN itu sangat penting sekali dan masih menilai ini masih kecil sekali bahwa ada negara yang 40%, Imam menanyakan kira-kira Indonesia ini berapa persen,sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kita hanya 95.000.000 yang penduduknya mencapai 260.000.000 jiwa.

Fraksi Gerindra: Sumarjati Arjoso dari Jawa Tengah 3. Sumarjati mengatakan memang di berbagai negara, asuransi sosial itu tidak 100%, tetapi dalam UU kita tentang BPJS itu mengatakan 100% jadi semua jenis fasilitas pelayanan kesehatan itu ditanggung, jadi menurut Sumarjati ini Undang-Undang BPJS perlu direvisi. Iuran PBI harusnya bisa dikaitkan dengan jumlah peserta PBI dan dana yang dikeluarkan pemerintah. Memang dalam beberapa negara, asuransi sosial itu tidak diberikan 100%, tetapi dalam Undang-Undang BPJS dijelaskan bahwa asuransi itu jumlahnya 100% dengan pemberian faskes secara keseluruhan. Namun, kenyataan dalam masyarakat tidak seperti itu kalau asuransi dan pemberian faskes ini tidak sesuai dengan realita di masyarakat, seharusnya Undang-Undang BPJS ini bisa direvisi. Kenaikan cukai rokok memang sangat kita harapkan tapi banyak pihak yang memprotes, banyak yang memprotes ketentuan Menkeu tentang penyederhanaan cukai.

Fraksi Demokrat: Dede Yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat 2. Dede mengatakan akan memberikan kesempatan boleh berkomentar, boleh memberikan saran, boleh meyetujui atau tidak menyetujui, jadi ini dibahas per cluster saja, apakah sistem ini dapat kita setujui. Untuk isu pendanaan JKN terdapat 6 identifikasi masalah, Dede berpendapat bahwa harus dilakukan pengurangan pajak alat kesehatan karena masih banyak yang memandang alat kesehatan ini sebagai barang mewah. Seharusnya altat kesehatan ini bisa dipandang sebagai public services. Dede menanyakan apakah Kemenkeu setuju dengan konsep yang dirancang. Dede ingin setiap lembaga ini memberikan pandanganya terhadap program-program yang diambil. Kalau banyak disetujui akan segara dilanjutkan dan nanti akan ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Dede menyampaikan bahwa Komisi 9 mau fokus pada konteks pendanaan dulu jadi usul pendanaan dari DJSN itu adanya dashboards pendanaan. Dede menanyakankira-kira usulan-usulan DJSN ini mau kita tambahkan dimana di poin ini,jadi, kita masukan clause baru yaitu membangun sistem informasi tata kelola keuangan dan kepesertaan. Berarti kita sepakat untuk membangun sistem informasi dan kepersetaan agar berapa uang yang masuk per menit ini bisa didata dengan akurat. Dede mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia ini sekitar 10%, tetapi PBI yang kita bayarkan Rp100.000.000, ini menandakan kita membiayai orang yang hampir miskin. Dede mengatakan jadi, sebenarnya negara ini mau melindungi yang mana,karena kalau kita bicara yang hampir misikin jumlah tersebut bisa mencapai 50%. Dede juga mengatakan sulit bagi kita menjelaskan karena Dede tidak tahu bagaimana menetapkan PBI ini yang kemudian jadi naik, mudah-mudahan mitra dapat memberikan gambarannya ini. Dede juga menanyakan bagaimana cara penetuan pemberian PBI,siapa-siapa saja yang memperoleh PBI seharusnya dapat disampaikan kepada DPR. Dede meminta ini yang menjadi penanggung jawab untuk cluster ini yaitu dari Sekretariat Presiden karena untuk masalah premi betul Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tapi kaitannya dengan Dukcapil dan sebagainya itu harus ada urusannya dengan Kantor Staf Presiden (KSP) jadi leading sector untuk cluster ini yaitu di KSP. Dede juga mengatakan isu pembatalan INA-CBG’s ini setuju atau perlu ada yg ditambahkan atau bagaimana.Dede mengatakan penting bagi BPJS untuk mengetahui bahwa IFI ini tidak ingin disamakan dengan dokter rehabilitasi medik karena fisioterapi dengan rehabilitasi medik ini jelas berbeda. Dede akan lewatkan cluster pembayaran INA-CDG’s jadi ini langsung masuk saja ke cluster pembayaran kapitasi. Jika perubahan INA-CBG’s ini dirasa sudah cukup baik, maka strategi value chain ini bisa kita tunda dulu pembicaraannya. Untuk poin kapitasi, PIC-nya Dede memilih BPJS tapi nanti itu harus melibatkan dengan stakeholders terkait. Dulu ketika tarif puskemsas masih Rp2.000, puskemsas dapat berjalan dengan baik, tetapi sekarang saat tarifnya sudah mencapai Rp6.000, pelayananya malah memburuk, bahkan banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapat haknya.

Fraksi PKB: Handayanidari Jambi. Handayani mengapresiasi sistem by name by adress ini,akan tetapi, ada realitas di lapangan orang kaya masih mendapat PBI, jadi bagaimana sistem by name by adess ini.Handayani berpendapat, sistem ini masih cenderumg menimbulkan kesalahan data. PBI ada yang dari kabupaten/provinsi itu orang kesehatan tidak tahu siapa yang dapat PBI, mereka punya anggaran dari kota Jambi itu sekitar 22.000 orang tapi dia tidak tahu karena takut bahwa yang sudah dapat itu dapat lagi, data harus diperbaiki jadi tidak itu-itu lagi. Data by name by adress ini kadang-kadang tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan beberapa Kades tidak mau memberi PBI ke orang yang kurang mampu karena merasa sudah memberikannya ke orang yang sudah mampu, dimana pemberian tersebut merupakan pemberian yang salah sasaran. Handayani meminta tolong agar dilibatkan betul-betul Ketua RT atau Kepala Desa, jadi itu datanya benar-benar orang miskin. Tolong Kepala Desa dan Ketua RT ini dapat dilibatkan dalam pendataan penerima PBI karena banyak kasus pemberian PBI ini tidak sesuai.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kemenkeu:

• Ini pertama kalinya perwakilan dari Kemenkeu melihat hal ini dibicarakan dan melibatkan banyak pihak.
• Beberapa rekomendasi yang sudah ada ini sebenernya sudah dibahas dan sudah diterapkan contohnya Peraturan Presiden tadi, soal kapitasi juga sudah dibahas bersama dengan Kemenkes, peran Pemda juga sudah kami analisa dan kaji termasuk pengenaan cukai tembakau, minuman bergula dan berkarbonasi.
• Kemenkeu menyetujui adanya standarisasi dan penyesuaian manfaat.
• Kemenkeu akan mengkaji dan memberikan usulan, selanjutnya dapat diserahkan pada BPJS dan Kemenkes.
• Kita tidak bisa menjalankan program ini secara serentak, perlu timing dan tahapan-tahapan untuk melaksanakan program ini. Mungkin nanti pemerintah akan memberi usulan terkait program-program yang dapat dijalankan dari tahun ke tahun.
• Kalau di Pemerintah dalam menyelesaikan ini tentu prosesnya dulu harus matang dengan melibatkan banyak pihak, Kemenkeu mengira hari ini adalah bagian dari proses itu.
• Anggaran kesehatan kita sekarang 5%. Kita harus menangani masalah pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular, dll. Jadi, kita tidak hanya membahas masalah BPJS.
• Kemenkeu setuju dengan konsep yang dirancang, nanti Kemeneku tinggal menunggu pelaksanaan teknisnya.
• Yang Kemenkeu sampaikan itu rasio pajaknya 10% dan belanja barang 15% yang kita masih kalah dengan yang lainnya, belanja kesehatan per orang itu juga masih rendah jadi memang masih ada peluang untuk ditingkatkan bersama dengan peningkatan pajak kita.

 

DJSN:

• Kalau ditanyakan terkait setuju tidak, pasti semua stakeholders setuju tetapi karena belum adanya PIC tapi begitu diisi semua PIC-nya semua menolak.
• DJSN tidak pernah mendapat informasi mengenai hasil peserta. Hanya info mengenai kepersetaan saja yang diberikan kepada kami, tetapi berapa jumlah peserta dari menit ke menit hari per hari itu tidak pernah disampaikan kepada kami.
• DJSN sedang membuat dashboards dan itu sudah kita bicarakan tadi pagi, itu semua persertanya ada tapi berapa hasil peserta dari menit ke menit, detik ke detik itu sistemnya ada, jadi dalam dashboards itu ada jadi bisa diketahui apakah peserta ini benar-benar peserta BPJS.
• Meskipun ada peserta yang tidak terdata dalam layanan kesehatan, seharusnya kita bisa mengidentifikasi dengan KTP-nya.
• INA-CBG’s, DJSN setuju kalau mau dibuat yang baru tapi kalau yang baru belum ada ya mau tidak mau mesti import oleh sebab itu buatlah yang milik kita dengan data-data yang memang kita pakai.
• Dalam sistem jaminan kita sudah menerapkan billing system, permasalahanya tinggal apakah billing tersebut mau dibayar BPJS atau tidak.
• Setiap akhir pelayanan itu harusnya di link kepada DJS JKN dan harus mempunyai aset lancar nah sistem ini yang harus dievaluasi, kita isi dana jaminan sosial ini dengan tidak lebih dari 15 hari, ini tidak boleh ditunda.
• Penundaan ketersediaan obat dan pelayanan ini menjadi suatu bencana bagi pasien, sehingga penundaan ini tidak bisa terus menerus dilakukan.
• Yang jelas peserta itu tetap dapat dijamin dan jika ini akan terus balance seperti itu rasanya tidak akan ada lagi itu yang namanya defisit. Berapa biata yang harus ditanggung oleh Pemda ditentukan oleh INA-CBG’s.
• INA-CBG’s ini berkaitan dengan berapa jumlah yang harus dibayar.
• Dalam Undang-Undang BPJS, diamanatkan bahwa BPJS harus menyediakan dana dalam kurun waktu 15 hari.

Kantor Staf Presiden (KSP):

• KSP selalu melakukan monitoring secara intensif mengenai masalah pendanaan, KSP juga sudah melakukan rapat dengan Kementerian terkait untuk mencari jalan keluar terkait masalah pendanaan.
• Rasio anggaran kesehatan terhadap APBN baru mencapai 5% di era Pak Jokowi. Investasi kita di bidang kesehatan ini masih kurang, Indonesia masuk dalam bottom five rasio kesehatan.

TNP2K:

• Mekanisme verifikasi dan validasi data PBI ini sudah diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2016.

Kemensos

• Memang pada saat ini pengelolaan data penerimaan bantuan JKN itu dilakukan oleh Kemensos, nah mekanisme verifikasi dan validasi data itu sudah ada dan diatur dalam Permensos Nomor 6 Tahun 2016.
• Kemensos menyetujui pembangunan sistem informasi verifikasi dan validasi peserta PBI. Pembangunan sistem informasi ini juga harus bekerja sama dengan BPJS. Dashboards kami juga akan menyediakan sistem by name by address.
• Setiap bulan Mensos itu mengeluarkan SK Mensos berupa perubahan segmen atau peserta baru karena peserta yang non-aktif itu bisa diganti dengan yang baru oleh BDT.
• Sistem ini masih baru terkait yang verifikasi dan validasi sebenarnya ada 52 Kabupaten/Kota yang sudah mengakses dan kita sudah berkoordinasi dengan dinsos bahwa mereka sudah bisa log in.
• Kemensos sudah menyebarkan informasi ini, dimana para Dinsos sudah mempunyai akses untuk log in dan meng-update sistem verifikasi dan validasi. Sudah ada aturan yang kami tetapkan per bulannya.
• Data di kami scope-nya itu PBI nah di Peraturan Mensos Nomor 5 Tahun 2016 bahwa Dinsos lah yang melaksanakan verifikasi dan validasi, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 7 itu yang melaksanakan adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) itu bisa perorangan dan organisasi yang berperan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social.

Dukcapil:

• Dukcapil sudah mempunyai sistem untuk menyamakan data di BPJS dengan Dukcapil.
• Tidak mungkin bisa muncul nama ganda karena ini berbasis NIK jadi kalaupun nanti ke depan jika disepakati menggunakan NIK itu tidak akan lagi yang namanya data ganda.
• Dukcapil mengira kedepannya kami juga akan siap sesuai dengan Inpres itu untuk menyiapkan data kependudukan dan meyakinkan bahwa daerah itu menyediakan anggaran untuk mendukung anggotanya dan memastikan setiap warga itu menjadi peserta yang setiap tahun sudah dikawal.
• Kedepannya kami mendukung dan akan menyiapkan data kependudukan, kami juga akan meyakinkan agar setiap daerah dapat menyediakan anggaran untuk anggotanya, serta memastikan tiap masyarakat yang tidak mampu di daerah dapat menjadi peserta PBI.
• Kami juga berharap agar kedepannya data yang ada di Dukcapil ini dapat menjadi rujukan tunggal.

 

BPS

• Dalam rangka untuk penyusunan laporan ini, BPJS bisa men-support data, untuk melengkapi data yang sudah disampikan dari Kemensos dan Dukcapil itu data kan by name by address (data mikro) sehingga tidak bisa ditelusuri seberapa besar penduduk yang menerima PBI atau yang Non-PBI.
• Kalau yang non-PBI 19,78%, nah yang Non-PBI itu di kira-kira totalnya antara PBI dan Non-PBI sudah diatas 50% ini data tahun 2018.
• Ini hasil survey Susenas nah karena ini hasil survey jadi kita tidak bisa menyajikan data by name by address nah ini berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kemensos maupun Dukcapil.
• Jika kita total jumlah penerima PBI dan non PBI, persentasenya sudah mencapai angka 50,78%.
• 19,78% dikalikan 269.000.000 penduduk itu angkanya di sekitar 40.000.000 jadi jika di total BPJS Kesehatan baik PBI dan Non-PBI itu sudah mencapai angka 50% lebih dikit.

Kemenkes:

• Kemenkes mengapresiasi analisa yang diberikan terhadap cluster diskusi JKN, yang saat ini sudah bisa diproses dan dicarikan solusinya.
• Usulan pembedaan kelas ini juga sangat baik, Kemenkes akan jajaki agar tarif ini bisa disamakan untuk kompetensi yang sama.
• Ini melibatkan para dokter karena bagaimana diagnosis dan tindakan dilakukan pengelompokkan sesuai dengan yang ada di Indonesia dan ini sangat tergantung pada penambahan besaran iuran, saat ini tim Kemenkes tidak dapat mengeluarkan perubahan-perubahan ini karena kami menunggu atas perubahan tersebut.
• Pada prinsipnya Kemenkes menyetujui atas perlunya perubahan INA-CBG’s.
• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ini memungkinkan agar BPJS dapat membentuk peraturan yang didiskusikan bersama stakeholders terkait untuk memasukan indeks kualitas INA-CBG’s.
• Ada beberapa hal yang memang mempengaruhi penggunaan dana kapitasi khususnya di Puskesmas karena regulasi yang sudah ditetapkan ini tidak cukup dan pastinya akan dilakukan juga pengaturan oleh Kepala Daerah.
• Saat ini, tim kapitasi sedang melakukan data pengumpulan dana costing untuk perbaikan sisi costing dan pricing tarif kapitasi pada semua faskes maupun FKTP, klinik, dokter praktik, puskesmas yang tentu mendapatkan pembiayaan dari program JKN.
• Kemenkes sangat mendukung program promotif dan preventif yang sedang dilaksanakan saat ini.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI):

• IDI setuju perubahan atas INA-CBG’s agar gini rasionya tidak terlalu jauh dan sesuai dengan PNPK.

PDGI:

• IDI mengusulkan untuk sistem kapitasi untuk dokter gigi diganti menjadi konsering karena pada kenyataannya hampir sedikit sekali di faskes yang mendapatkan jumlah peserta sesuai dengan kapitasi tersebut.
• PDGI merasa hanya di Indonesia ada jaminan untuk gigi, sementara yang kita tahu material gigi itu 90% impor. PDGI merasa sistem kapitasi untuk dokter gigi ini tidak tepat.
• Apbila sistem kapitasi ini masih diterapkan pada dokter gigi, seharusnya bisa ditingkatkan.

IFI:

• Secara prinsip IFI menyetujui terkait dengan INA-CBG’s, namun ada konflik besar lain yaitu tata kelola antara BPJS dan Kemenkes.

PKR:

• PKR sedikit menambahkan tentang Permenkes yang lalu tentang Fisioterapi, PKR juga akan merevisi Permenkes tersebut, intinya pelayanan di RS itu kita harus betul-betul mengacu pada azas pasien center care.
• Pendelegasian kewenangan ini akan diatur oleh Permenkes yang baru yang akan merevisi Permenkes yang lama. Pendelegasian tugas ini akan sesuai dengan PNPK yang harus ditaati oleh semua dokter.
• PKR menambahkan juga tentang membedakan antara clinical pathway dan PNPK jadi kita harus memahami betul bahwa PNPK sudah ada Permenkes-nya tahun 2010 jadi tidak semua penyakit bisa di PNPK-kan yang tidak bisa PNPK itu di PKPO.
• PNPK ini dibuat oleh Menteri, sementara SPO dibuat oleh pimpinan RS.
• Dalam PNPK, tidak semua penyakit dapat dimasukkan dalam kategori PNPK tersebut.

ARSI:

• Indonesia itu cluster-nya tidak sama jadi ada pedesaan dan perkotaan jadi harus benar-benar diperhatikan intinya keterwakilan zonasi harus benar-benar diperhatikan mohon ini juga menjadi perhatian untuk penentuan tariff.

BPJS:

• Untuk cluster yang pendanaan, BPJS ada usul karena tadi BPJS tidak ditanya, jadi BPJS setuju perlu ada standarisasi baik pelayanan dan manfaat yang perlu ditingkatkan.
• Terkait dengan sumber dana potensial, BPJS juga setuju tetapi perlu ada kajian lagi terhadap 11 barang yang terkait cukai kesehatan, tidak hanya minuman berkarbonasi, tetapi juga fast-food dan lain-lain.
• BPJS sudah mengembangkan model-model pembiayaan tentang hospital based value. Selain itu, kami juga sudah mengkaji global budget kita untuk segera diimplementasikan.
• Di negara lain, DRG hanya diperuntukan untuk pasien rawat inap tetapi di Indonesia, DRG juga diperuntukan untuk pasien rawat jalan, hal ini berimplikasi terhadap terjadinya dumpling. Oleh sebab itu, kita harus segara menetukan model tarif rawat jalan kita.

ADINKES:

• Tahap promotif dan preventif untuk UKP dapat dilakukan dengan kunjungan ke luar. ADINKES menyetujui bahwa FKTP ini menjadi tanggung jawab Pemerintah.
• Jadi memang itu betul sekali bahwa kita harus hati-hati untuk kewilayahan ini karena kapitasi antara daerah dan kota itu berbeda jadi penting sekali masalah regional ini.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, IDI, PDGI, Kemenkeu, DJSN, BPS, Kemenkes, Kemensos, ARSI, PKR, Dukcapil, ADINKES, KSP, TNP2K dan Profesor Budimengenai perbaikan Sistem BPJS ditutup oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Barat 2 pada pukul 17:54 WIB.

Untuk membaca livetweet RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, IDI, PDGI, Kemenkeu, DJSN, BPS, Kemenkes, Kemensos, ARSI, PKR, Dukcapil, ADINKES, KSP, TNP2K dan Profesor Budi Hidayat mengenai Perbaikan Sistem BPJS,kunjungi https://chirpstory.com/li/407786

 

Ilustrasi: Aktual.com

WikiDPR/dna/fy