• Selain K2, Honorer perawat non kategori sebanyak 80%, tapi kami tetap memiliki regulasi.
• Sebaran perawat honorer merata di Indonesia, terbanyak di Sumatera dan Jawa.
• Moratorium berdampak pada usia produktif perawat honor tidak bisa mengikuti tes umum CPNS, berharap usia 35+ mendapat regulasi agar bisa mengikuti CPNS juga.
• 80% penghasilan perawat honorer adalah lebih kecil dari 1 juta rupiah, tidak sampai UMR.
• Harapan kami ada roadmap yang jelas perawat honor Indonesia jadi PNS/P3K, Kemenkes segera melakukan pendataan perawat honor Indonesia untuk diteruskan ke KemenpanRB dan menjadi data base di BKN, Pemerintah memberikan kebijakan upah layak atau UMR bagi perawat honor yang belum PNS/P3K, kedepan berharap tidak ada lagi perekrutan perawat honor Indonesia dengan sistem sukarela atau kontrak.

GNPH NTB :

• Perawat sukarela itu benar adanya, alasan kami bertahan adalah sekolah perawat mahal dan rasa mengabdi kepada bangsa, itu yang kami lakukan.

GNPH Sumbar :

• Banyak perawat yang seharusnya masuk K1 tapi data mereka hilang, saat berjuang jadi K2, datanya hilang juga, kami tidak tahu mengapa. Semua gaji perawat se-Indonesia di bawah UMR. Kami berharap status kami lebih baik, PNS adalah harga mati.