Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Eselon 1 KemenESDM.

Ditulis Tanggal: 15 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Dirjen Minyak dan Gas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pada 16 Januari 2019, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon 1 KemenESDM tentang Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019. Rapat dipimpin oleh Ridwan Hisyam dari Fraksi Golkar Dapil Jawa Timur 5.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Dirjen Minyak dan Gas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Sekjen KemenESDM:

  • Porsi Pendanaan Infrastruktur Rakyat. Lebih dari 50% Anggaran Kementerian ESDM untuk Infrastruktur Rakyat.
  • Belanja Modal 22,6% dengan total Rp 1.125,6M, Belanja Pegawai 16,9% atau sebesar Rp 844,6M, Belanja Barang 60,5% atau sebesar Rp 3.019,2M dengan total pada tahun 2019 adalah sebesar 4,99 Triliun.
  • Belanja Aparatur sebesar 28,7%, Belanja Publik Non-Fisik 20,8%, Belanja Infrastruktur Rakyat 50,5% dengan total tahun 2019 sebesar 4,99 Triliun.
  • Pagu DIPA Kementerian ESDM TA 2019 dengan total sebesar 4.589.425.435 (dalam ribu rupiah)
  • Prioritas Penggunaan Anggaran Kementerian ESDM TA 2019; pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita (98.481 Unit / Rp. 315M), Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T (10 unit / Rp 118,7M), pembangunan Retro/fitting Lampu LED paa Pondok Pesantren (150.000 Unit / Rp 5,3M), Pembangunan PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI (265 Unit / Rp 500 M @3kWp), Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (78.216 SR / Rp 852,5M), Revitalitas Pos Pengamatan Gunungapi (12 Pos / Rp 18 M), Penyediaan Bor Air Tanah Dangkal untuk Tanggap Darurat (20 Titik / Rp 2,9M)
  • Resume Tender Kegiatan TA 2019 dengan Paket Lelang sebanyak 293 Paket dan Pagu Kegiatan sebesar Rp 2.666,2 M.
  • Belanja Aparatur; segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh public atau stakeholders, antara lain: (1) pembayaran gaji dan (2) operasional perkantoran.
  • Belanja Publik Non-Fisik: segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh public atau stakeholders, antara lain: (1) pengawasan, (2) rekonsilasi data, dan (3) penyusunan peraturan perundangan.
  • Belanja Publik Fisik: segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: (1) Pembangunan Jargas, (2)Pembagian Konventer Kit Nelayan, (3) Konversi Minyak Tanah ke LPG, (4) Rivitu FEED/DEDC Jargas, dan (5) Layanan Infrastruktur.
  • Belanja Aparatur sebesar Rp 145,41 M atau 12,41%, Belanja Publik Non-Fisik Rp 45,62 M atau 3,88%, dan Publik Fisik sebesar Rp 980,34 M atau 83,69%.

Dirjen Migas KemenESDM:

  • Pagu indikatif Ditjen Migas TA 2019 adalah sebesar Rp 1.171,37 Miliar.
  • Total Anggaran Ditjen Migas TA 2019 Rp 1.171,37 Miliar.

Badan Geologi KemenESDM:

  • Pengeboran air tanah di daerah sulit air, pengeboran air taah di daerah sulit air sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 2.288 titik sumur bor yang telah dibangun.
  • Target pada tahun 2019 750 Ttitik sumur bor sebesar 430 Miliar.
  • Nantinya akan melayani 2,1 juta jiwa di 240 Kabupaten/Kota.
  • Realisasi 2018 terdapat 506 titik sumur bor air tanah dan 55 titik sumur bor untuk pengungsi bencana.
  • Public fisik RAPBN T.A. 2019 – Badan Geologi; pemboran air bersih di daerah sulit air sebesar Rp 430 Miliar, pemboran Air Bersih Tanggap Darurat sebesar Rp 2,86 M, Pusat Informasi Geologi sebesar Rp 9,3M, Revitasilasi Ruang Sejarah Kehidupan dan Musium Geologi sebesar 7,2 M, dan Revitalisasi Pos Pengamatan Gunungapi sebesar 18 M dengan 12 pos pengamat.
  • Postur TA. 2019 Menurut Penerima Manfaat terdiri dari Belanja Publik Non-Fisi sebesar Rp 53,2M (5%), Belanja Aparatur sebesar Rp. 63,0M (5%), dan Belanja Publik Fisik sebesar Rp 1.079,4M (90%). Dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.195,6 Miliar.
  • Belanja Publik Non Fisik terdiri dari merupakan segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh public/stakeholders unit eselon 1 bersangkutang, antara lain; (1) penyuan Regulas, (2) pelayanan dan pengawasan usaha, (3) pelayanan keteknikan dan lingkungan, (4) pelayanan investasi dan kerjasama, (5) pelayanan PNPB, (6) Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1.
  • Belanja Aparatur merupakan segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh public/stakeholders unit Eselon 1 bersangkutan, antara lain; (1) pembayaran gaji, (2) Operasional perkantoran, (3) sarana dan prasarana internal.
  • Belanja Publik Fisik merupakan segala aktivitas yang dirasakan secara langsung oleh public / masyarakat antara lain (1) LTSHE, (2) PLTS, (3) Lampu LED, (4) PBU 75, (5) Revitalisasi PLT, (6) Biogas.
  • Total Pagu belanja public fisik TA 2019 sebesar Rp 1.195,6 M dengan total unit sebanyak 268.932.
  • Penggunan PLTS Terpusat sesuai dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2018, penyediaan listrik untuk masyarakat di daerah terpencil, terluar, transmigrasi, dan tertinggal demi terwujudnya energi berkeadilan. Target 2019 sebanyak 10 Unit dengan sebesar Rp 118,7 Miliar.

BPH Migas:

  • Pagu alokasi anggaran tahun 2019. Belanja aparatur sebesar Rp. 80,4 Miliar (48%) dan Belanja Aparatur sebesar Rp. 88,4 Miliar (52%).

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan