Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Eselon 1 KemenESDM.
Ditulis Tanggal: 15 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Dirjen Minyak dan Gas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Pada 16 Januari 2019, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon 1 KemenESDM tentang Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019. Rapat dipimpin oleh Ridwan Hisyam dari Fraksi Golkar Dapil Jawa Timur 5.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Dirjen Minyak dan Gas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Sekjen KemenESDM:
- Porsi Pendanaan Infrastruktur Rakyat. Lebih dari 50% Anggaran Kementerian ESDM untuk Infrastruktur Rakyat.
- Belanja Modal 22,6% dengan total Rp 1.125,6M, Belanja Pegawai 16,9% atau sebesar Rp 844,6M, Belanja Barang 60,5% atau sebesar Rp 3.019,2M dengan total pada tahun 2019 adalah sebesar 4,99 Triliun.
- Belanja Aparatur sebesar 28,7%, Belanja Publik Non-Fisik 20,8%, Belanja Infrastruktur Rakyat 50,5% dengan total tahun 2019 sebesar 4,99 Triliun.
- Pagu DIPA Kementerian ESDM TA 2019 dengan total sebesar 4.589.425.435 (dalam ribu rupiah)
- Prioritas Penggunaan Anggaran Kementerian ESDM TA 2019; pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita (98.481 Unit / Rp. 315M), Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T (10 unit / Rp 118,7M), pembangunan Retro/fitting Lampu LED paa Pondok Pesantren (150.000 Unit / Rp 5,3M), Pembangunan PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI (265 Unit / Rp 500 M @3kWp), Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (78.216 SR / Rp 852,5M), Revitalitas Pos Pengamatan Gunungapi (12 Pos / Rp 18 M), Penyediaan Bor Air Tanah Dangkal untuk Tanggap Darurat (20 Titik / Rp 2,9M)
- Resume Tender Kegiatan TA 2019 dengan Paket Lelang sebanyak 293 Paket dan Pagu Kegiatan sebesar Rp 2.666,2 M.
- Belanja Aparatur; segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh public atau stakeholders, antara lain: (1) pembayaran gaji dan (2) operasional perkantoran.
- Belanja Publik Non-Fisik: segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh public atau stakeholders, antara lain: (1) pengawasan, (2) rekonsilasi data, dan (3) penyusunan peraturan perundangan.
- Belanja Publik Fisik: segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: (1) Pembangunan Jargas, (2)Pembagian Konventer Kit Nelayan, (3) Konversi Minyak Tanah ke LPG, (4) Rivitu FEED/DEDC Jargas, dan (5) Layanan Infrastruktur.
- Belanja Aparatur sebesar Rp 145,41 M atau 12,41%, Belanja Publik Non-Fisik Rp 45,62 M atau 3,88%, dan Publik Fisik sebesar Rp 980,34 M atau 83,69%.
Dirjen Migas KemenESDM:
- Pagu indikatif Ditjen Migas TA 2019 adalah sebesar Rp 1.171,37 Miliar.
- Total Anggaran Ditjen Migas TA 2019 Rp 1.171,37 Miliar.
Badan Geologi KemenESDM:
- Pengeboran air tanah di daerah sulit air, pengeboran air taah di daerah sulit air sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 2.288 titik sumur bor yang telah dibangun.
- Target pada tahun 2019 750 Ttitik sumur bor sebesar 430 Miliar.
- Nantinya akan melayani 2,1 juta jiwa di 240 Kabupaten/Kota.
- Realisasi 2018 terdapat 506 titik sumur bor air tanah dan 55 titik sumur bor untuk pengungsi bencana.
- Public fisik RAPBN T.A. 2019 – Badan Geologi; pemboran air bersih di daerah sulit air sebesar Rp 430 Miliar, pemboran Air Bersih Tanggap Darurat sebesar Rp 2,86 M, Pusat Informasi Geologi sebesar Rp 9,3M, Revitasilasi Ruang Sejarah Kehidupan dan Musium Geologi sebesar 7,2 M, dan Revitalisasi Pos Pengamatan Gunungapi sebesar 18 M dengan 12 pos pengamat.
- Postur TA. 2019 Menurut Penerima Manfaat terdiri dari Belanja Publik Non-Fisi sebesar Rp 53,2M (5%), Belanja Aparatur sebesar Rp. 63,0M (5%), dan Belanja Publik Fisik sebesar Rp 1.079,4M (90%). Dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.195,6 Miliar.
- Belanja Publik Non Fisik terdiri dari merupakan segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh public/stakeholders unit eselon 1 bersangkutang, antara lain; (1) penyuan Regulas, (2) pelayanan dan pengawasan usaha, (3) pelayanan keteknikan dan lingkungan, (4) pelayanan investasi dan kerjasama, (5) pelayanan PNPB, (6) Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1.
- Belanja Aparatur merupakan segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh public/stakeholders unit Eselon 1 bersangkutan, antara lain; (1) pembayaran gaji, (2) Operasional perkantoran, (3) sarana dan prasarana internal.
- Belanja Publik Fisik merupakan segala aktivitas yang dirasakan secara langsung oleh public / masyarakat antara lain (1) LTSHE, (2) PLTS, (3) Lampu LED, (4) PBU 75, (5) Revitalisasi PLT, (6) Biogas.
- Total Pagu belanja public fisik TA 2019 sebesar Rp 1.195,6 M dengan total unit sebanyak 268.932.
- Penggunan PLTS Terpusat sesuai dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2018, penyediaan listrik untuk masyarakat di daerah terpencil, terluar, transmigrasi, dan tertinggal demi terwujudnya energi berkeadilan. Target 2019 sebanyak 10 Unit dengan sebesar Rp 118,7 Miliar.
BPH Migas:
- Pagu alokasi anggaran tahun 2019. Belanja aparatur sebesar Rp. 80,4 Miliar (48%) dan Belanja Aparatur sebesar Rp. 88,4 Miliar (52%).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI