Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan Pembahasan RUU Pertanahan - Raker Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tanggal Rapat: 22 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 22 November 2016, Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimulai pukul 10.59 WIB. Rapat dipimpin oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar dapil Sumut 2. Menurut Sekretariat, Rapat dihadiri oleh 20 orang dari 9 fraksi. Selanjutnya, pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum. Agenda rapat yang akan dilakukan yaitu: (1) persiapan pembahasan RUU Pertanahan, (2) tata ruang nasional dan penyelesaian kasus pertanahan, dan (3) legalisasi pertanahan.

Rapat pembahasan tingkat I telah dilaksanakan pada 18 Juli 2016 dan telah disepakati pemerintah. Selanjutnya, pemerintah akan membuat dan menyerahkan DIM. Berkaitan dengan itu, maka RUU Pertanahan ditujukan dalam rangka sinkronisasi antar sektor pertanahan. Maka, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perlu sinkronisasi dengan berbagai kementerian lain karena mencakup beberapa sektor.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari mitra:

MenATR/BPN, Sofyan A. Djalil

  • RUU pertanahan tidak akan menyelesaikan seluruh masalah, jikalau tidak dibuat secara menyeluruh.
  • DIM akan diperbaharui segera, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan sampaikan ke DPR secepatnya.
  • DIM yang telah dikirim belum informal, karena masih koordinasi dengan kementerian lain. DIM yang resmi akan disampaikan secara khusus.
  • Masalah tata ruang memang masalah yang perlu diperhatikan pemerintah dan masyarakat.
  • Tata ruang lebih dilihat sebagai tata sektor yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR). Tata ruang harus menjamin tata ruang yang berkelanjutan.
  • Struktur tata ruang sudah lengkap, tinggal dilakukan implementasi dengan sebaik mungkin.
  • Ruang harus digunakan sesuai tata ruang, maka perlu dilakukan pengendalian tata ruang.
  • Banjir yang terjadi merupakan bagian evaluasi dari tata ruang yang kurang baik.
  • BPN sedang dalam tahap edukasi dan terakhir akan dipaksakan terkait dengan keamanan tata ruang.
  • Dirjen Pengendalian Ruang memiliki kegiatan peningkatan SDM yakni penyidik pegawai negeri sipil.
  • Dirjen Tata Ruang berikan asistensi pada beberapa daerah dalam pengelolaan tata ruang
  • Satu peta yang besar akan bisa  di impor dengan trade, kalau sudah bagus maka dapat ditentukan mana daerah yang jangan dipotong.
  • BPN telah membuat peta lokasi tata ruang daerah-daerah jangan dipotong.
  • 67 persen wilayah Indonesia berada di wilayah kehutanan, dan bukan wewenang KemenATR/BPN.
  • Selanjutnya, akan dilakukan sinkronisasi antara Kementerian BPN dan Dirjen Kehutanan mengenai tata ruang.
  • Konflik pertanahan disebabkan banyak masalah yang berasal dari internal maupun eksternal.
  • Administrasi pertanahan ada permasalahan, sekitar 45 persen dari yang sudah terdaftar secara hukum.
  • Target BPN tentang sengketa tanah itu akan mengurangi dan menutup 'pintu masuk' terjadinya konflik pertanahan termasuk kasus mafia tanah..
  • Banyak mafia pertanahan di daerah, BPN mengetahui siapa saja yang bermain.
  • BPN mempunyai keyakinan target tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.
  • Tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar agar tidak terjadi lagi konflik pertanahan.
  • Dengan terdaftarnya tanah, konflik dan mafia tanah juga akan berkurang.
  • Di negara lain, pengelolaan agraria dan pertanahan menjadi fokus yang perlu diperhatikan.
  • Tentang Reforma Agraria, target 9 juta hektare sampai 2019 untuk dilakukan legalisasi dan distribusi.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Budiman Sudjatmiko dari Jateng 8. Budiman mengatakan bahwa pada saat itu, ada keharmonisan dari tiap fraksi yang membahas 2 Undang-Undang (UU) yang membahas pertanahan. Ia menyatakan tentang solidaritas dan keanekaragaman pandangan di pemerintah sama dengan di anggota dewan. Namun, dalam hal ini, Kemendagri mempunyai kepemimpinan yang kuat. Sehingga menurutnya, Anggota di DPR itu lebih dimudahkan sekarang. Budiman mengatakan bahwa memahami status Kementerian yang kuat dibanding BPN. Secara status, lanjut Budiman, komisi 2 tidak punya alasan untuk menjadi Junior Partner terhadap mitra. Komisi 2 merekomendasikan Presiden memimpin rapat gabungan berkaitan RUU Pertanahan. Komisi 2 juga akan meminta rekomendasi ke pemimpin kementerian untuk masalah pertanahan. Kesimpulannya, ia berpendapat bahwa tidak ada satu pun sektor di lapangan yang dapat menyelesaikan.masalah ini, karena sedikitnya aparat. Maka, Budiman mengusulkan pada Setkab untuk membuat rata khusus masalahan pertanahan.

Oleh Arteria Dahlan oleh Jatim 6. Arteria mengatakan bahwa DIM yang diberikan kepada komisi 2 itu sampah. Ia pun meminta maaf akan perkatannya tersebut. Arteria menyatakan bahwa DIM tidak melihat kebutuhan rakyat. Ia menyampaikan kembali bahwa life reform pemerintah itu sangatlah jelas, yaitu Pancasila. Arteria berpendapat bahwa pemerintah beranggapan menumbangkan puncak-puncak kemodalan asing, namun kenyataannya tidak tertuang di dalam RUU pertanahan. Bumi, Air, Ruang Angkasa, lanjut Arteria, punya peran penting. Namun, kenyataanya tidak terlihat dalam RUU pertanahan. Ia khawatir masyarakat hanya menjadi penonton. Ia kembali menanyakan kepada orang yang mengatakan Jakarta itu bagus. Padahal ada juga reklamasi di Bali itu ada, maka di Bali seolah-olah biasa aja.  Ia merasa harusnya ditindak tegas juga.

Arteria berpendapat bahwa hukum agraria nasional harus bisa memfungsikan bumi, air, dan ruang angkasa. Ia meminta tolong kepada pemerintah dan masyarakat agar semuanya memiliki semangat merah putih dalam pembuatan RUU pertanahan. Arteria berharap negara itu tidak hanya menjadi simbol. Ia berpendapat bahwa negara harus menjadi organisasi kekuasaan bagi rakyat. Arteria mengatakan bahwa hak menguasai negara tidak diatur dalam RUU pertanahan. Ia menanyakan bagaimana tafsir hak menguasai negara dapat mengilangkan kekuasaan rakyat.

Selanjutnya, Arteria berpendapat mengenai semua hak atas tanah, ia menambahkan bahwa harus memiliki unsur sosial itu tidak dijelaskan secara detil. Arteria mengatakan bahwa UU Minerba, UU Migas, UU Ketenagalistrikan itu predator utama. Pemerintah, lanjut Arteria, harusnya fokus membahas RUU pertanahan, bukan malah membahas perkara saja. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada bahasa yang ambigu. Ia mengatakan bahwa hanya WNI yang dapat bersentuhan langsung terkait dengan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa. Arteria menjelaskan bahwa kewajiban usahakan sendiri tanah itu amanat UU. Komisi 2 bukan anti asing, melainkan harus perkuat sektor domestik. Ia melanjutkan bahwa lamanya penggunaan UU harus dibatasi, apalagi UU yang hanya dilanjutkan dan tidak revolusioner. Ia merasa bahwa UU yang dibuat pemerintah masih menindas rakyat dan melindungi asing. Areteria mengatakan bahwa masyarakat butuh keadilan dan kepastian hukum. Jikalau KemenATR/BPN bicara, pasti didengarkan dengan baik. Ia berpendapat bahwa memastikan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masalah tanah itu harus dicatat.

Berkaitan dengan itu, lanjut Arteria, RUU pertanahan harus menjawab ketahanan pangan yang didengungkan pemerintah. Ia juga menanyakan apa akan ditata ulang kembali. Arteria berpendapat bahwa tidak ada orang yang mempunyai integritas baik dalam meeyukseskan RUU pertanahan. Penataan akses masyarakat, lanjut Arteria, juga harus jelas digambarkan. Menurutnya, harus ada yang dijelaskan semua yang terkait dengan penataan ruang, tata ruang jadi sumber permasalahan pertanahan. Arteria menanyakan apakah bisa melakukan audit terhadap masalah tata ruang di Kabupaten kota. Tata ruang yang dijelaskan, lanjut Arteria, hanya sebagian kecil, maka perlu diadakan rapat gabungan. Ia juga ingin menyampaikan bahwa Jogja itu kota pelajar dan kota mahasiswa, namun sekarang telah menjadi kota seks bebas. Menurutnya, di dekat kampus Yogyakarta, berdiri banyak Mall, sehingga membuat masyarakat menjadi Hedonisme. Arteria mengharapkan untuk para mafia tanah, agar dibuat tim dalam menyelesaikannya. Ia juga berupaya akan buat laporan. Arteria mencoba melihat pula polisi yang razia ganjil genap, menurutnya banyak pungli disana.

Oleh Henry Yosodiningrat oleh Lampung 2. Henry mengatakan bahwa hak pakai bisa diperjualbelikan. Ia juga menambahkan jika terlalu banyak terobosan yang merugikan, maka harus ditelusuri kepemilikan tanahnya. Henry mengatakan bahwa banyak hak kepemilikan yang dikuasai oleh asing. Ia pernah bertemu dengan orang yang memiliki masalah tanah, ada beberapa yang mempunyai perjanjian. Di Lampung banyak masalah sengketa tanah, namun untuk penyelesaiannya lama. Henry berpendapat bahwa harus melakukan perbaikan dalam masalah sengketa tanah dan hal tersebut mohon diperhatikan.

Fraksi Golkar: Dadang S. Muchtar dari Jabar 7. Dadang meminta tolong kepada forum untuk membuat kesepakatan bersama itu dijadikan jalan untuk menyelesaikan masalah tanah. Dadang menanyakan berapa luas kota Jakarta dan berapa yang dimiliki investor. Ia juga menanyakan berapa yang dimiliki rakyat. Dadang mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan pada pengadilan itu dibayar, maka dapat dibayangkan. Selanjutnya, kasus tanah di Karawang, lanjut Dadang, masih belum selesai masalahnya, padahal sudah selama 91 tahun. Ia mengatakan bahwa pemerintah belum memberikan tanah kepada wilayah veteran Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah baru menerima tanah 70 Hektare.

Berkaitan dengan itu, Dadang juga menjelaskan bahwa Kanwil Jabar membuat tim terpadu terkait dengan permasalahan tanah veteran Karawang. Lanjutnya, Kanwil Jabar saat itu membentuk tim terpadu untuk melaporkan dibantu dengan surat untuk Bupati & Menteri. Kemudian, ia menjelaskan 3 lembaga pemerintah yang menyatakan secara tertulis untuk memberikan tanah kepada Veteran Karawang. Dadang memohon kejelasan surat barang dengan membandingkan keterlambatan dalam pengurusan. Ia mengharapakan adanya mediasi terhadap pihak yang berkaitan dengan masalah tanah Veteran Karawang. Sebab, tanah tersebut adalah hak milik veteran Indonesia yang diberikan negara. Ia berpandangan jangan sampai ada isu kita membela Asong Isong namun saat rakyat meminta bantuan, malah pemerintah diam saja. Ia berpendapat bahwa rakyat itu memang kalah uangnya. Hal ini berkaitan dengan Bupati pengganti Dadang pada tahun 2000 memberikan surat pada menteri. Dadang mengingatkan jika BPN menolong pihak bersengketa itu, maka termasuk perbuatan yang mulia. Ia juga meminta tolong untuk di mediasi mengenai permasalahan veteran itu. Menurutnya, membantu rakyat adalah tugas mulia terutama masalah kehutanan, pertambangan dan lain-lainna. Dadang berpendapat bahwa tidak perlu ajak presiden, karena akan menjadi lama. Ia berpendapat pertanahan dasarnya adalah UUD 1945, kalau melibatkan Presiden takutnya prosesnya akan lama.

Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kaltim. Hetifah menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN dengan jajarannya. Ia berpendapat langkah yang dilakukan BPN cukup menarik. Selanjutnya, terkait  dengan masalah penguasaan tanah oleh pihak asing, membuat opini publik terbentuk berbeda. Melanjuti Bu Ammy, opini publik terbentuk seolah Presiden membuka kesempatan swasta memiliki tanah. Ia mengatakan bahwa pemahaman publik akan peraturan UU Agraria perlu ada pelurusan hingga tidak ada isu sensitif. Hetifah mengatakan mengenai sosialisasi tata ruang sarannya harus melibatkan anak muda. Ia berpendapat bahwa anak muda saat ini sangat tertarik mengetahui kebijakan pemerintah tentang tata ruang. Hetifah berpendapat bahwa MenteriATR/BPN bisa menjadi pionir sosialisasi tata ruang kepada anak muda. Selanjutnya, anak muda akan tahu bahwa Banjir bukan bencana yang semata-mata dari Allah SWT, tapi ada penyebabnya, yakni Manusia. Ia memohon DIM yang dibuat harus lebih dicermati dan direvisi, karena ini tidak revolusioner. Ia merasa bahwa RUU Pertanahan sangat revolusioner, karena memaksa semua pihak untuk berbuat baik dalam sektor pertanahan. Ia pun menanyakan tentang jual beli kepemilikan tanah kepada asing, ia berpendapat bahwa dalam Tax Amnesty harusnya tidak diperbolehkan.

Fraksi Gerindra: Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sarehwiyono berpendapat agar perlu ada rapat khusus bahas RUU pertanahan dengan Kementerian yang terkait. Ia berpendapta bahwa dari yang telah dipaparkan mitra, Ia yakin target yang ingin dicapai dapat ter-realisasi. Ia sangat menghargai Menteri, bahwa Keppres perlu disinkronkan. Sarehwiyono setuju atas usulan bapak menteri untuk menertibkan Keppres terkait dengan RUU pertanahan. Sarehwiyono menanyakan mengapa sertifikat tanah harus dapat persetujuan dari Kanwil. Menurutnya, hal tersebut membingungkan. Ia mengatakan bahwa dapilnya di Jawa Timur, banyak masalah tanah bahkan hingga berhutang.

Fraksi Demokrat: Zulkifli Anwar dari Lampung 1. Zulkifli mengapresiasi Menteri ATR/BPN.  Ia menghargai bagaimana Menteri tersebut menangani masalah di BPN. Ia berpendapat bahwa periode lalu ia berada di komisi 5 dan sering berdebat dengan Menteri PU dan Dirjen Tata Ruang. Hal yang dipermaslahkan Zulkifli itu seputar permasalahan anggaran yang sampai Zulkifli bicara belum ada follow up. Ia mengatakan bahwa Kabupaten membuat tata ruang sendiri, begitu pun provinsi buat tata ruang sendiri. Maka hanya satu pertanyaannya, saat BPN mengeluarkan AGU/AGB apakah mereka minta rekomendasi. Jika jawabannya tidak. Maka jikalau nanti ada ratas dengan yang lain, harus terpadu dengan dirjen lain. Hal tersebut dikarenakan penanganan tata ruang provinsi dengan tata ruang nasional itu berbeda yang ia sampaikan, bahkan itu hanya sedikit. Zulkifli mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan Menteri BPN.

Fraksi PAN:  Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri mengatakan bahwa RUU pertanahan pembahasannya sudah cukup panjang, bahwa setelah hampir diketuk palu namun ada masalah terkait dengan sektoral. Komisi 2 ingin pemerintah mempunyai satu suara untuk RUU Pertanahan. Jika masalahnya belum selesai, maka jangan disampaikan ke DPR. Ia tidak mau antar Kementerian berdebat. Salah satu cara untuk membenahi masalah tanah di Indonesia adalah revisi UU Pokok Agraria. Ia menanyakan bahwa menyelesaikan DIM pemerintah perlu waktu beberapa lama. Yandri menanyakan sampai kapan DIM semuanya sama dan semua pihak lapang dada. Ia pun menanyakan sudah ada langkah apa saja yang pemerintah lakukan untuk menyelesaikan DIM. Yandri berpendapat misalkan pak menteri butuh bantuan, tidak ada masalah jika dilakukan rapat gabungan. Jangan sampai RUU Pertanahan ini tidak selesai dan bergeser ke Prolegnas selanjutnya. Ia menghimbau juga jika RUU pertanahan tidak selesai, DPR yang akan disalahkan. Lanjut Yandri, mengenai target penyelesaian bidang tanah, semua bisa sepakat melakukan tekad yang baik. Namun, dapat pula mengikis lapisan paling bawah masyarakat yang menganggap Sertifikat Tanah bukanlah banyak masyarakat yang tidak peduli untuk mengurus sertifikat pertanahan karena akan ribet. Yandri merasa, Menteri perlu membuat pertemuan sektoral, bisa hingga kabupaten atau kecamatan. Ia menghimbau agar jangan sampai nafsu yang besar tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat. Komisi 2 akan mendorong pemerintah melakukan perbaikan ini dengan catatan 'tarikan nafasnya' harus sama. Menurut Yandri, melakukan sesuatu yang besar itu diperlukan langkah kecil dan taktis.

Oleh Ammy Amalia Fatma Surya dari Jateng 8. Ammy menyarankan untuk menunjuk satu Kementerian agar bisa memimpin pembahasan kasus pertanahan di Indonesia. Ia mengatakan terkait dengan pertanahan dan agraria, kasusnya ini sensitif. RUU Pertanahan ini ditujukan agar rakyat dapat diakomodir untuk menyelesaikan konflik. Ia mengatakan bahwa sudah disingung bagaimana veteran dan rakyat dengan daya ekonomi rendah kesulitan memiliki tanah. Ammy berpendapat bahwa orang yang lemah dengan daya ekonomi yang rendah akan kalah dengan orang yang memiliki daya ekonomi yang kuat. lanjut Ammy, mereka pasti akan kalah dengan pihak swasta. Ammy juga menekan pemerintah untuk menyelesaikan tanah-tanah terlantar yang tidak bisa diperpanjang. Ammy berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut bisa didistribusikan untuk keperluan dan manfaat ke masyarakat. Ammy mengusulkan adanya sentralisasi pertanahan ke pusat. Ia juga fokus pada satu permasalahan yakni penghapusan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) selama ini asing hanya punya hak pakai, sementara hak milik hanya utk pribumi. Kalau AGU/AGB dihapus, lanjut Ammy, nanti hanya ada 2 jenis hak tanah, yaitu hak milik dan hak pakai utk lembaga. Ia mengusulkan AGU ditambah, bukan dikurangi, agar bisa dibedakan. Selanjutnya, hak pertanian, industri, dan lain-lain. Ia berpendpat bahwa di kemudian hari, jika AGU/AGB dihapus, pihak swasta akan lebih mudah mendapat hak milik tanah. Ia memohon agar MenATR dapat mengkaji ulang. Ia menghimbau jangan sampai rakyat sendri mau punya tanah itu susah, tetapi di kemudian hari akan lebih susah lagi.

Fraksi PKB: Muhamad Lukman Edy dari Riau 2. Lukman mengatakan bahwa political will terhadap penyelesaian RUU pertanahan itu paling kuat dari DPR. Komisi 2 mengapresiasi langkah cepat presiden yang mengeluarkan Keppres yang menunjuk sektor-sektor bermasalah. Ia mengusulkan formalnya DIM dari DPR sampai pada pemerintah. Lukman menjelaskan bahwa pembahasan tentang pertanahan diharapkan untuk dapat memperkaya DIM. Komisi 2 memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menguatkan pasal-pasal berdasarkan rekomendasi yang diberikan DPR.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri berpendapat bahwa sertifikat tanah itu tanggung jawab pemerintah. Ia memohon perhatian, bahwa di Lampung banyak Hutan Produksi blm selesai. Tamanuri mengatakan bahwa perlu pelibatan pemerintah daerah untuk tanyakan kondisi perusahaan. Ia menghimbau jangan sampai cita-cita MenATR hanya dunia maya saja, maka dari itu perlu diaplikasikan. Ia mengatakan bahwa permasalahan tanah yang bisa dipahami itu baru di Yogyakarta. Ia mendukung cita-cita MenATR dan pada akhirnya prajurit yang di bawah juga harus dikomunikasikan.

 

Respon Mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan rapat:

MenATR/BPN

  • Badan Pertanahan Nasional (BPN) beruntung mendapatkan masukan yang luar biasa dari anggota komisi 2.
  • Terkait dengan penataan kehutanan itu harus kita perbaiki misalkan masalah konsensi yang menguntungkan perusahaan besar.
  • Kalau berfikir kehutanan, maka pinjaman yang pakai lahan itu bisa digunakan sebagai modal.
  • BPN bertanya mengapa tidak satu UU memperbaiki 20 UU. Sehingga akan sangat sektoral nantinya.
  • Persiapan sepenuhnya di sesi berikutnya.
  • BPN akan membantu permasalahan tanah yang individu dengan berikan bantuan hukum.
  • Semua masukan dari Anggota DPR sudah dicatat, dan akan dikaji kembali.
  • Terkait dengan target yang akan dicapai, BPN berpikir itu realistis tidak sekedar mengkhayal.
  • BPN mempunyai komitmen untuk membuat UU pertanahan dengan baik.

 

Kesimpulan

  • Komisi 2 DPR RI dapat memahami penjelasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang rencana kebijakan/program dan realisasi kebijakan/program di bidang agraria dan pertanahan yang sudah disepakati dengan komisi 2 pada raker sebelumnya.
  • Terkait RUU Pertanahan, Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah agar terlebih dahulu melakukan penyempurnaan Daftar Inventaris Masalah (DIM) antar sektoral selambat-lambatnya Pertengahan Februari 2017, setelah itu akan dibahas bersama dengan DPR RI.

 

Penutup 

Raker Komisi 2 dengan KemenATR/BPN tentang persiapan RUU pertanahan ditutup oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar dapil  Sumut 2 pukul 13.49 WIB. Untuk membaca rangkaian livetweet Raker komisi 2 dengan MenATR/BPN, kunjungi http://chirpstory.com/li/337263

 

wikidpr/rh/rhs

Ilustrasi:yancearizona.net

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan