Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK
Tanggal Rapat: 4 Dec 2017, Ditulis Tanggal: 27 Sep 2019,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Ketua Dewan Komisioner OJK
Pada 4 Desember 2017, Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 Rapat Kerja ini dibuka oleh Melchias Mekeng dari Fraksi Golkar dapil Nusa tenggara Timur pukul 11.00 WIB.
Pengantar Rapat
Melchias Mekeng dari Fraksi Golkar dapil Nusa Tenggara Timur. Melchias mengatakan menurut catatan sekretariat daftar hadir telah ditandatanga 16 anggota dari 7 fraksi, izin 3 anggota dan rapat terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini membahas mengenai Tren Penurunan Industri Keuangan dan Rencana Kerja OJK, kami ingin mendengarkan kondisi keuangan yang ada di pasar kepada OJK.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Kondisi perekonomian global menunjukan tanda-tanda pemulihan, walaupun harus ada beberapa hal yang kita harus waspadai. Perekonomian global menunjukan pemulihan, meskipun harus waspada, ini terlihat di negara maju kearah positif. Kondisi ekonomi domestik triwulan 5,06 targetnya akhir tahun 5,1 atau naik sedikit, hal ini didorong oleh kinerja investasi dan kinerja konsumsi, inflasi terjaga sesuai dengan targetnya.
- Terjadi surplus neraca pembayaran, kami melihat Global Kompetitif Indeks Indonesia melesat dari posisi 36 ke posisi 41. Pada sektor jasa keuangan stabil karena didukung oleh likuiditas di Perbankan, permodalan Perbankan pada Oktober ini juga sangat tinggi.
- Kami ingin menyampaikan likuiditas Perbankan cukup besar, akses likuiditas Rp652T yang disimpan di BI dan Perbankan itu sendiri, dana masyarakat tumbuh sebesar 6,73%, Desember 2016 sebesar 6,45%, bunga kredit rata-rata 2,11% turun menjadi 4 basis poin.
- Aset industri keuangan non bank naik positif terbukti kinerja pasar modal menunjukan penguatan yang signifikan. Kinerja pasar modal penguatan signifikan, di pasar saham pertumbuhan di atas Rp6000, peningkatan 14,05% dan net sale 64T terjadi peningkatan dari IHSG. Investor domestik lebih dominan dalam peningkatan IHSG.
- Pasar modal syariah tumbuh positif dan Perbankan Syariah tumbuh positif pula. Referensi penyusunan OJK, dari perkembangan 2017 dan arah ekonomi global dan domestik untuk tahun 2018 lembaga internasional akan memperkirakan ekonomi akan tumbuh tahun 2018.
- Ekonomi dalam negeri akan tumbuh 5,2 – 5,6 kredit dan DPK Perbankan akan tumbuh 10-11% di tahun 2018, meskipun diperkirakan akan tumbuh positif, kami akan waspada, pembangunan insfrastruktur berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, namun APBN menipis.
- Dengan adanya perkembangan finansial teknologi yang pesat mendorong kita melakukan kajian dan kebijakan, dengan adanya perkembangan finansial tekno, kita harus segera melakukan kajian, agar imbas negatifnya dapat diminimalisi untuk melindungi stabilitas dan costumer.
- Harapan yang besar di sektor jasa keuangan untuk menghindarkan ketimpangan di masyarakat luas. Harapan yang besar di jasa sektor keuangan adalah upaya peningkatan akses keuangan masyarakat luas dengan maraknya penawaran investasi ilegal.
- Kami sebenarnya sepanjang 2017 telah menerbitkan 57 peraturan OJK (POJK) meliputi 22 POJK di sektor Perbankan.
- Kami sudah melakukan mendorong pembiayaan infrastruktur lewat pasar modal. 16 emiten di bidang infrastruktur melakukan fundrising, serta Kami melakukan pembiayaan sektor kelautan dengan memberi asuransi kepada nelayan dan kapal. kami melakukan pembiayaan sektor perikanan Rp27,6 triliun. Jika meningkatkan proteksi asuransi nelayan dan sudah ada Rp444.000 nelayan yang mengikuti asuransi.
- Kami memfasilitasi lembaga UKM keuangan syariah yang sudah di salah satu pesantren serta melakukan optimalisasi tim TPAKD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Kami membuka 19 gerai pusat edukasi UMKM di OJK daerah sehingga meningkatkan investor sebesar 73,7% ini merupakan keberhasilan peningkatan investor saham. Dalam mendukung literasi keuangan berbagai kegiatan edukasi, meningkatkan tingkat literasi masyarakat.
- Sepanjang 2016-2017 satgas waspada investasi makin aktif juga meluncurkan Investor Alat Portal (IAP), penguatan yang kami lakukan pengembangan sistem investasi terpadu. Sistem online tranding syariah.
- Kami mengajukan pagu anggaran OJK sebesar 4 miliar untuk tahun 2018 kami OJK mengajukan pagu anggaran sebesar Rp4,9 Triliun. Ini merupakan 6 inisiatif strategis 2018 meliputi:
- Pengembangan finansial teknologi
- Pengembangan OJK berbasis IT
- Pendalaman pasar modal keuangan
- Reformasi pengawasan DCND
- Penyederhanaan dari otoritas proses
- Penyempurnaan sistem manajemen keuangan
- Kalau kita lihat dari indikasi, aktivitas ekonomi bisa kami lihat dari 2 hal, perkreditan dan pasar modal ini titik tolaj daya beli. Kredit targetnya 13% bank-bank pertengahan tahun dari 13 menjadi 11, year on year bertumbuhnya 8% sama dengan tahun lalu.
- Indikasi aktivitas ekonomi dilihat dari perkreditan dan pasar modal. Pertumbuhan kredit direncanakan 11% realisasi 8%. Kredit tidak tumbuh di sektor komersial, alokasi kredit 200-800 M terindikasi di sektor baja dan tanker.
- Pengusaha batu bara mengalami permasalahan, selain itu distributor banyak permasalahan karena internet konsumen langsung beli ke pusat, tidak keretailer karena adanya internet untuk koorporasi dan retail pertumbuhan cukup bagus.
- Kami masih butuh 1 – 1,5 tahun lagi untuk restruktur kredit lagi meliputi kredit konsumsi dan retail masih tumbuh.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah