Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pilkada Serentak 2017 dan Draf Peraturan KPU - Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda Kemendagri

Tanggal Rapat: 16 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 16 Maret 2016, Komisi 2 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) tentang Pilkada Serentak 2017 Draf Peraturan KPU (PKPU).

Rapat dipimpin oleh Lukman Edy dapil Riau 1. Berdasarkan catatan Sekretariat Komisi 2, rapat dihadiri 23 anggota dari 9 Fraksi dan izin 2 anggota. Rapat dimulai pukul 20.14 WIB.

Pemaparan Mitra

Ketua KPU, Husni Kamil Manik:

  • Pilkada serentak diagendakan pada Rabu, 15 Februari 2017, yang akan dilaksanakan di 101 daerah dengan memilih 76 Bupati dan Wakil Bupati, 18 Walikota dan Wakil Walikota, dan 7 Gubernur dan Wakil Gubernur.
  • Pilkada 2017 akan dilakukan di 3 daerah khusus, yaitu DKI Jakarta, Papua Barat, danAceh. Syarat untuk menjadi kepala daerah di Aceh harus bisa membaca Al-Quran, sedangkan syarat khusus untuk Papua Barat adalah harus orang asli Papua. Persyaratan khusus di kedua daerah tersebut belum diatur dalam UU sebelumnya.
  • Pada 30 April 2016, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus ditandatangani.
  • Penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan pada 30 September 2016.
  • Calon kepala daerah terpilih ditetapkan pada 2 s.d. 3 Maret 2017 ditetapkan tanpa melakukan sengketa hasil. Penetapan kepala daerah dengan sengketa hasil akan ditetapkan tiga hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
  • Penundaan Pilkada 2017 dilakukan apabila anggaran pemilihan belum tersedia sampai pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal pemilihan.

Ketua Bawaslu, Muhammad:

  • Bawaslu perlu mendorong KPU untuk melakukan penundaan jika anggaran belum turun.
  • Bawaslu memandang perlu adanya waktu perseorangan untuk memperbaiki data.
  • Bawaslu meminta KPU tegas dalam menetapkan batas awal dana kampanye.
  • Pemilihan diadakan dalam dua tahapan, yaitu penyelenggaraan dan pencalonan.
  • Dengan adanya persyaratan khusus untuk calon Kepala Daerah Papua, Bawaslu menyarankan KPU agar membuat jadwal khusus untuk Papua Barat.
  • Untuk Pilkada DKI, kemungkinan akan ada 2 putaran dan pengaturannya ada di KPU Provinsi.

Dirjen Otda Kemendagri:

  • UU No. 21 Tahun 2001 menjelaskan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat harus orang asli Papua. Namun, untuk Bupatinya tidak harus.
  • PKPU sebaiknya diatur lebih detail, terutaman tentang pengaturan khusus Papua Barat. Harus ditentukan pula pihak yang menilai calon Kepala Daerah Papua benar-benar asli Papua.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDI Perjuangan:Oleh Arteria Dahlan dari Jatim 6. Arteria merasa bingung karena ada UU yang belum direvisi, tetapi sudah ada PKPU. Nantinya, PKPU tersebut pasti akan direvisi lagi. Arteria meminta KPU agar tidak mempersulit persyaratan calon tunggal kepala daerah. Arteria juga meminta KPU untuk tidak menyamakan persyaratan calon independen dengan syarat partai politik.

Menurut Arteria, perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pada 30 April 2016 belum jelas sumbernya, APBN ataukah APBD. Arteria melihat tidak ada standardisasi anggaran sehingga perlu adanya pembedahan anggaran. Jangan sampai standardisasi anggaran di setiap daerah berbeda-beda, misalnya Bandung Rp300 miliar, sedangkan Bandung Barat Rp700 miliar.

Arteria menilai haram hukumnya melakukan penundaan Pilkada. Menurutnya, penundaan Pilkada bisa dihindari bila kinerja KPU berjalan dengan baik. Arteria mengancam akan membubarkan KPU bila Pilkada 2017 ditunda. Selanjutnya, Arteria meminta KPU untuk melakukan penghitungan suara dalam waktu 1x24 jam. Diakhir pendalaman, Arteria setuju sengketa pemilu tidak usah diperpanjang.

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalteng. Menurut Rahmat, bila ada revisi UU Pilkada, maka PKPU akan bisa menyesuaikan. PKPU harus terus jalan tanpa menunggu revisi UU Pilkada. Sejalan dengan pendapat Tamanuri, Rahmat setuju bahwa masa kampanye harus diperpendek.

Rahmat menjelaskan bahwa pilar demokrasi berasal dari partai politik. Oleh karena itu Rahmat meminta KPU agar tidak memanjakan calon perseorangan. Rahmat tidak merasa khawatir dengan adanya calon perseorangan karena Rahmat sendiri juga mendukung pencalonan independen.Rahmat mengusulkan kepada KPU agar pemeriksaan tes narkoba untuk kepala daerah jangan hanya mengandalkan urin saja, tetapi juga menggunakan rambut juga.

Oleh Diah Pitaloka dari Jabar 3. Diah berpendapat bahwa kampanye Pilkada tahun 2015 sangat sepi narasi. Diah tidak melihat adanya ide-ide baru mengenai tata kelola daerah yang barusaat kampanye Pilkada tahun lalu.

Oleh Komarudin dari Papua. Komarudin meminta KPU untuk memberi penjelasan definisi orang asli Papua yang menjadi syarat Kepala Daerah Papua Barat. Komarudin menjelaskan bahwa sistem noken sekarang dimanfaatkan oleh incumbent. Padahal saat orde baru dahulu, orang-orang pedalaman seluruhnya dapat mencoblos. Selanjutnya Menurut Komarudin, UU Otsus jangan dibuat secara suka-suka dan harus dalam konstruksi konstitusi. Selain itu, Komarudin menyayangkan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih saja digunakan. Padahal dalam perjanjian Helsinki, simbol GAM tidak boleh digunakan.

Fraksi Golkar: oleh Agung Widyantoro dari Jateng 9. Agung menilai bahwa PKPU masih jauh dari prinsip yang diharapkan dan tidak mengarah kepada perbaikan. Seharusnya dalam PKPU juga membahas materi revisi UU, seperti pasal-pasal hak sosialisasi calon dalam media sosial.

Oleh Dadang S. Muchtar dari Jateng 7. Dadang menyarankan agar KPU memperketat persyaratan untuk menjadi kepala daerah sebab menurutnya, saat ini hanya orang berduit yang bisa menjadi Bupati.

Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kaltim. Hetifah menanyakan kepada KPU tentang bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap calon perseorangan di Pilkada. Hetifah juga menanyakan kepada KPU apakah mungkin penyiaran syarat pencalonan disampaikan seminggu seetelah rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) partai pengusung calon kepala daerah.

Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Rambe menegaskan kepada KPU bahwa jangan sampai ada persepsi calon perseorangan lebih mudah daripada mengajukan lewat jalur partai politik. Rambe mengingatkan KPU untuk tidak beropini tentang UU Pilkada, terutama mengenai syarat pencalonan perseorangan. Rambe juga meinta KPU untuk memverifikasi dukungan calon perseorangan.

Rambe menanyakan kepada KPU kenapa memilih tanggal 15 Februari sebagai pelaksanaan Pilkada dan bukan 14 Februari. Rambe berharap Pilkada yang akan datang akan lebih baik.

Fraksi Gerindra: Oleh Endro Hermono dari Jatim 6. Endro meminta penjelasan KPU terkait syarat Kepala Daerah Papua Barat yang mengharuskan orang asli Papua. Endro juga meminta penjelasan kepada KPU tentang definisi orang asli Papua.

Oleh Azikin Solthan dari Sulsel 1. Azikin mengapresiasi KPU dan Bawaslu karena telah berhasil melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2015. Azikin menilai bahwa waktu pelantikan dengan serah terima jabatan terlalu lama. Menurut Azikin, sebaiknya pelantikan kepala daerah terpilih sekaligus dengan serah terima jabatan.

Oleh Sareh Wiyono M dari Jatim 8. Sareh mengingatkan KPU agar masukan Komisi 2 dijadikan pedoman dan jangan sampai dilewatkan.

Fraksi Demokrat: Oleh Libert Kristo Ibodari Papua. Libert menilai bahwa sistem noken yang dibahas dalam rapat KPU Daerah pada 17—19 Maret 2015 memberi batasan kepada calon independen.

Fraksi PKB: Oleh Yanuar Prihatin dari Jabar 10. Yanuar menanyakan KPU mengenai kesanggupan PKPU dalam menjamin partisipasi publik, berkurangnya money politic, dan efisiensi politik.

Fraksi PPP: Oleh Amirul Tamim dari Sultra. Amirul menyarankan KPU agar tidak terlalu lama mendurasikan masa kampanye calon kepala daerah.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri meminta KPU untuk tidak menerima pencalonan orang yang bermasalah dengan hukum agar tidak ada penundaan dalam pemilihan. Selanjutnya, Tamanuri menanyakan kepada KPU kenapa Bupati Ogan Ilir yang saat ini terkena kasus narkoba, dapat lulus tes kesehatan. Sejalan dengan Amirul, Tamanuri juga menyarankan agar durasi waktu kampanye tidak terlalu panjang karena hanya menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.

Fraksi Hanura: Oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumut 2. Rufinus menilai bahwa tidak ada calon perseorangan yang benar-benar independen. Terkait anggaran untuk Pilkada, Rufinus berharap agar KPU menyampaikan sumbernya untuk menjelaskan anggaran tersebut dari APBN atau APBD. Rufinus juga berharap agar Pilkada tidak tertunda di kemudian hari. Rufinus masih banyak menemukan orang yang telah mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai kepala daerah, masih duduk di DPRD, terutama di Sumatera.

Respon Mitra

Ketua KPU, Husni Kamil Manik:

  • KPU mengajukan 1 peraturan dari 10 peraturan yang diterbitkan tahun 2015. Satu peraturan, yaitu No. 2 Tahun 2015 tidak lagi berlaku karena penjadwalan tahun 2015.
  • PKPU akan menyesuaikan UU Pilkada yang baru.
  • Masa kampanye yang terlalu panjang sudah diatur dalam UU Pilkada. Apabila hendak diubah, maka harus diubah dari UU-nya.
  • KPU berharap ada masukan sebelum bulan April terhadap penyempurnaan draf PKPU.
  • Setiap daerah sudah dapat menandatangi NPHD dalam 1 atau 2 hari kedepan. Namun, jadwal tahapannya belum ada.

Kesimpulan

  • Komisi 2 DPR-RI meminta draf PKPU tidak disahkan sebelum Rapat Konsultasi pada 5 April 2016.
  • Komisi 2 DPR-RI meminta masukan dari KPU, Kemendagri, dan Bawaslu diakomodir atau dipertimbangkan untuk masuk drafPKPU.

Ketua Rapat, Lukman Edi dapil Riau 2 menutup RDP dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda Kemendagri pukul 23:18 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPKomisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda Kemendagri tentang Pilkada Serentak 2017 dan PKPU, kunjungi http://chirpstory.com/li/308345.

wikidpr/al

Ilustrasi: sindonews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan