Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Mekanisme Book Fair — Pimpinan DPR-RI Audiensi dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Tanggal Rapat: 24 May 2017, Ditulis Tanggal: 14 Oct 2020,
Komisi/AKD: Pimpinan DPR , Mitra Kerja: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Pada 24 Mei 2017, Pimpinan DPR-RI mengadakan audiensi dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengenai Pembahasan Mekanisme Book Fair. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Fadli Zon dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Jawa Barat 5 pada pukul 11:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: indonesia-bookfair.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
  • Berkaitan dengan ini tidak ada pelayanan publik di desa dari sisi administrasi negara dan tidak ada pelayanan irigasi untuk petani karena Undang Undang (UU) nomor 23/3015 dan UU tentang desa benar resentralisasi, intinya ketika daerah diberi kebebasan malah menjadi kebablasan karena desain kita yang kurang.
  • Negara yang menerapkan otonomi daerah ada empat model yaitu Jerman, Inggris, Perancis dan Uni Soviet. Kementerian Dalam Negeri sudah mengajukan 19 Peraturan Presiden (PP) namun hanya satu yang ditanda tangan oleh presiden. Pemerintah desa itu korporasi sosial seharusnya bukan termasuk ke dalam pemerintahan.
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Desa merasa bingung karena pemerintah desa sudah dilatih namun tidak bisa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
  • Maksud tujuan datang selain silaturahmi kami meminta dukungan pada acara Book Fair. Sebagian industri buku masih terpuruk, kepesertaan book fair menurun dan peserta dalam negeri berkurang. Saat ini ada bantuan dari Badan Ekonomi Kreatif dan sekarang penerbit bersaing dengan pemerintah dalam proses percetakan buku.
  • Salah satu kendala dalam kegiatan Book Fair ini mencakup toko buku kita yang belum sampai ke daerah mengingat industri buku selama ini didukung Badan Ekonomi Kreatif bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan