Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

PKPU 2016 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda

Tanggal Rapat: 26 Aug 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 26 Agustus 2016, Komisi 2 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Rapat dipimpin oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe mencabut sidang skors dan membuka rapat lanjutan pukul 14.00 WIB. Rambe melanjutkan rapat tentang PKPU yang mengatur pencalonan. Dalam rapat kemarin sudah masuk Pasal 36, tetapi masih ada hal-hal yang diperbincangkan dan bisa kembali ke pasal sebelumnya.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda:

  • KPU menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu memang harus netral dan jangan sampai mempengaruhi ketika menjadi calon. Penyelenggara juga tidak boleh memengaruhi pemilih. Jangan sampai anggota KPU yang mau mencalonkan diri bisa membentuk badan Adhoc. Menurut KPU, banyak orang yang berasumsi menitipkan kepentingan di PPK dan PPS. Ini merupakan semangat baru KPU untuk menempatkan diri secara proposional sebagai semangat penyelenggara pemilu dan menempatkan diri sebagai professional.
  • Menurut KPU, perhatian kepada kelompok disabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting dan organisasi disabilitas menyampaikan pentingnya afirmasi mereka. KPU ingin memperjuangkan kelompok ini dalam pemilu dan mengantisipasi kemungkinan halangan bagi orang tertentu. Pada dasarnya disabilitas, tetapi di lapangan ternyata tidak memenuhi syarat. Ditegaskan oleh KPU bahwa antara tidak sehat dan disabilitas sangat berbeda. Dalam penyusunan daftar pemilihan, KPU mempunyai data kelompok disabilitas yang dapat diidentifikasi untuk dapat membantu mereka pada saat pemilu. Menurut KPU, TPS harus didesain agar penyandang disabilitas dapat memilih dan meja bilik suara harus dimasuki kursi roda disabilitas. KPU pun mendorong untuk memperhatikan hak mereka yang selama ini kurang perhatian. Pada prinsipnya, penyandang disabilitas itu mampu secara jasmani dan rohani.
  • Menurut KPU, saat ini masih ada yang belum mempunyai e-KTP dan ada juga yang belum terekam datanya. KPU melakukan sensus, door to door mendukung per kelurahan atau desa yang dilakukan PPS berjumlah tiga.
  • KPU menyadari bahwa banyak kelurahan tertentu dengan jumlah perseorangan banyak sehingga kurang orang dan butuh tambahan petugas. Petugas yang persyaratannya sama diangkat menjadi petugas PPS. Persyaratan yang diajukan untuk tambahan petugas pun sama dengan persyaratan lainnya. Butuh tenaga pembantu di KPU daerah. Penyelenggara pemilu harus netral menyangkut calon.
  • Pasal 23 ayat 4 itu sama dengan sebelumnya. Pendukung yang bersangkutan jika tidak mengisi berita acara itu tetap sah karena ada tanda tangan, alamat, nama, dan cap jempol dalam bukti dukungan. Jika tidak mau menandatangani berita acara, maka KPU menyatakan dukungan mereka sah. Bukti dia tidak mendukung adalah kalau dia tidak mau tanda tangan di berita acara, maka KPU akan dituntut. Verifikasi faktual untuk uji administrasi.
  • KPU tidak sampai tanya ke calon bagaimana cari dukungan, tetapi menanyakan langsung ke orang yang mendukung itu. KPU membutuhkan berita acara.
  • KPU menghadapi satu kondisi dan penyelenggara wajib bertanggung jawab pada hasil verifikasi. Secara lisan akan mendukung, tetapi secara sepihak penyelenggara akan mencatatnya. Jika dokumen tidak dipertanggung jawabkan, maka KPU yang akan dituduh.
  • Menurut KPU, ada 2 kemungkinan jika daftar dukungan yang diserahkan kepada kita, yaitu dukungan riil dan dukungan abal-abal. KPU tidak dapat membedakan antara kedua tersebut. Dukungan yang tidak sungguh-sungguh akan dipanggil Panwas.
  • Kursi atau perolehan suara dan prosentasinya sangat berbeda. Persebaran dukungan menjadi dasar dan basisnya. Partai yang mempunyai kursi yang boleh mengajukan calon. Pada Pasal 5 ayat 2, syarat Parpol dapat lewat kursi/suara. Pada ayat 3 mengenai suara sah dan penekanannya di sana. Menurut jenis identitas, identitas itu surat keterangan dari dinas.
  • Tentang Pasal 6, tidak boleh ditarik. Kalau satu Parpol mengajukan Parpol gabungan dan satu partai menarik gabungan maka calon tersebut tidak bisa diajukan. Oleh sebab itu, sebagai gantinya wajib membuat satu mekanisme untuk kepastian hukum bagi calon maupun penyelenggara.
  • KPU meminta kepengurusan partai yang sah di 101 daerah agar bisa dicocokkan dan meminta surat keputusan yang sah.
  • Bawaslu mengingatkan KPU agar petugas peneliti bukan dari pengurus RT/RW karena Jawa itu luar biasa. Bawaslu bisa memahami kebutuhan KPU di lapangan. Bawaslu pernah mendapati ada oknum timses yang merekrut.
  • Bawaslu mempertanyakan jika dalam pemilu ada dua faktor, yaitu administrasi dan substansi, maka apa yang akan dikedepankan. Hal tersebut karena di Gowa, ada ratusan KTP palsu yang disatukan oleh oknum tertentu.
  • Menurut Dirjen Otda, jangan sampai petugas itu tidak benar karena prinsip pemerintah tidak menolak atau setuju dengan tambahan petugas peneliti. Verifikasinya harus benar dan Panwaslu pun harus benar-benar mengawasi.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDIP: Oleh Arteria Dahlandari Jawa Timur 6. Menurutnya, aturan yang dibuat setiap tahapan apalagi verifikasi itu melibatkan Panwas dan calon independen. Arteria meminta KPU untuk menghadirkan tiga kabupaten kota yang bisa verifikasi faktual. Menurutnya, perlu ada perubahan di pasal 22 ayat 1 terkait calon independen. Ia mengatakan KPU pengalaman praktiknya nol. Arteria menilai KPU dinilai melakukan kejatahan demokrasi yang hebat, melegalkan dukungan palsu, dan melegalkan petugasnya yang tidak melakukan verifikasi. Arteria menegaskan Undang-Undang (UU) harus dipahami dengan baik. Ia mengatakan bahwa UU baru nuansanya berbeda. PKPU dinilai mengcopy paste sehingga semangat dan landasan tidak masuk ke PKPU. Arteria meminta agar data yang dipalsukan untuk diklarifikasi oleh KPU. Arteria menekankan bahwa KPU harus mau dituntut jangan hanya mengamankan diri sendiri dikarenakan komisioner. Untuk pembuktian UU baru diserahkan kepada verifikator. Selanjutnya, Arteria mempertanyakan mengenai pemberian ruang bagi pengawas Pemilu dan mengapa justru Panwaslu dan calon perorangan tidak diberikan ruang. Menurutnya, kepastian hukum KPU dapat, tetapi justicenya tidak. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT diterangkan dengan E-KT dan DPT itu sebelum Pilkada. Arteria juga mengusulkan agar sabtu-minggu kerja saja daripada PKPU tidak dibahas. Arteria menilai Bawaslu ketika ada isu tidak defensif, tetapi cari solusi. Ia menyampaikan draft yang ingin diubah diantaranya Pasal 14 ayat 1, 3, 3A, 5, 6, 7; Pasal 15 ayat 2, 5; Pasal 16 terkait jumlah verifikasi; Pasal 17 (ayat 1, 3 dan 5) terkait jumlah minimal verifikasi; Pasal 20 ayat 2B, 2c mengenai verifikasi, ayat 3 mengenai keabsahan materai, ayat 4 mengenai NIK, ayat 7, 8, 9, 12,16; Pasal 20A ayat 2, 3; Pasal 20B ayat 2, 3; Pasal 20 C ayat 3; Pasal 22 ayat 3; Pasal 23 ayat 5, 8, 8c, 9, Pasal 24 ayat 1, 3.

Fraksi Golkar: Oleh Agung Widyantoro dari Jawa Tengah 9. Agung mengatakan bahwa pemahaman mengenai disabilitas jangan dikaitkan dengan surat keterangan sehat jasmani rohani, penyandang disabilitas—bukan orang sakit atau tidak sehat. Oleh karena itu, menurutnya perlu dukung tentang disabilitas. Agung mengatakan jangan karena tidak mau tanda tangan dianggap tidak mau mendukung. Untuk solusi menurutnya, dibuatkan saja footnote, catat oleh petugas verifikasi. Agung tidak menyetujui pembuatan berita acara mengenai tidak TTD dan mendukung. Seharusnya persoalan administratif diselesaikan dengan administratif. Agung meminta PKPU untu membuat rumusan yang tidak hanya kepentingan pada PKPU. Arteria mengatakan bahwa jangan hanya memikirkan kepentingan KPU, tetapi juga pikirkan kepentingan publik karena tidak mau bermasalah di persidangan. Agung juga mempertanyakan apakah verifikator didampingi Panwas atau tidak. Terkait agenda KPU di Bali kemarin mengapa tidak dibatalkan saja.

Fraksi Gerindra: Oleh Ahmad Riza dari Jawa Barat 3. Riza meminta pemalsuan Rekom SRPT yang terjadi di Kalteng tidak terjadi lagi. Riza mengatakan bahwa yang terjadi malah yang benar tidak diakomodir, sedangkan yang salah diakomodir. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pendaftaran itu dilakukan oleh KPU daripada nanti diakalin oleh orang daerah. Menurutnya, alangkah baiknya diterima saja dulu nanti baru diklarifikasi karena tugas KPU kan verifikasi, validasi, dst. Ia menambahkan bahwa untuk gabungan Parpol mengusung calon itu hak parpol. Terkait KTP, KTP yang berlaku bukan domisili dimana pun berada. Kalau KTP sesuai, berhak memilih. Domisili kalo perlu dihapus saja karena multitafsir. Menurut Riza, yang nakal itu bukan DPP, tetapi mungkin DPC yang memalsukan tanda tangan. Riza memberikan solusi, yaitu jika ada oknum yang memalsukan tanda tangan maka semua pendaftaran diterima lalu verifikasi. Bagi KPU yang dianggap benar adalah pendaftaran pertama dan untuk penutupan dukungan saat masa verifikasi. Menurutnya, DPC berpeluang merugikan Partai. Riza keberatan jika hanya pendaftar pertama yang diterima karena bisa saja ada yang memalsukan tanda tangan atau dukungan.

Fraksi Demokrat: Oleh Hari Kartana dari Jawa Barat 7. Menurut Hari, peran Bawaslu diperlukan dalam memeriksa KTP karena bisa saja masyarakat tidak tahu jenis KTPnya seperti apa. Hari sependapat dengan KPU, tahapan-tahapannya tidak boleh lepas dari Undang-Undang. Jika tahapannya lancar maka lancar juga kesananya.

Oleh Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Fandi mengatakan bahwa soal verifikasi seharusnya bisa dilakukan secara seketika, tetapi ia mempertanyakan apakah itu dimungkin oleh KPU atau tidak. Fandi meminta untuk tidak mencampuradukan partai politik  dengan peraturan, sedangkan untuk pemahaman mengenai domisili mengikuti dari UU saja. Menurutnya, kalimat domisili kalau dihilangkan itu tidak bias. Agar orang awam paham cukup seperti itu saja. Jika mau diatur, verifikasi langsung seketika ketika pendaftaran. Menurutnya, verifikasi seketika bisa asal sosialisasi ke partai. Fandi tidak mau partai dipandang sebagai masalah. Yang aman menurutnya, yaitu memberikan kepastian hukum kepada para calon. Dari partai demokrat secara tertulis sudah siapkan oleh pimonan. Ia melanjutkan bahwa sudah ada catatan, tetapi belum formal di tanda tangani oleh ketua fraksi. Di rapat ini Fandi Utama juga menyerahkan catatan terkait PKPU dari fraksi demokrat kepada KPU.

Fraksi PPP: Oleh Amirul Tamim dari Sulawesi Tennggara . Amirul mengapresiasi teknologi yang sekarang. Menurutnya, verifikasi faktual UU tidak diperlukan untuk wilayah di luar Jawa. Amirul mengatakan bahwa petugas TPS yang berjumah tiga orang tidak cukup. Menurutnya, petugas TPS harus berani bertindak dalam menyatakan sah terkait dukungan. Amirul mengutarakan bahwa perlu secara tegas jika sudah pernah menyatakan dukungan dan proses verifikasi tidak ingin mendukung, itu dianggap sah dan tidak perlu nego lagi. Menurutnya, dukungan melalui lisan dan tertulis bisa menjadi polemik. Ia mengusulkan untuk melanjutkan rapat lagi pada hari senin karena anggota yang tinggal sedikit.

Oleh Abdul Halim dari Banten 1. Menurutnya Panwas berperan dalam membackup KPU.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Menurutnya penyandang disabilitas harus dibantu. Terkait masalah dukungan, jika tidak mendukung harus mengisi pernyataan. Setelah verifikasi akan muncul konflik di lapangan. Menurutnya masalah yang itu berkaitan dengan adanya pihak yang tidak mau tandatangan berita acara.

Fraksi Hanura: Oleh Rufinus Hotmaulana Hutaurukdari Sumatra Utara 2. Rufinus mengatakan bahwa banyak hukum yang linier mengatur mengenai disabilitas, Gender, dan HAM, tetapi tetap mengutamakan tentang disabilitas. Menurutnya, perkembangan teknologi bisa membantu. Atas kasus yang terjadi, Rufinus mengatakan bahwa biarkan KPU memberikan penjelasan. Rufinus menyarankan untuk konsinyering beberapa hari karena merasa fisiknya sudah kedinginan. Atas kasus yang ada menurutnya pembahasaannya lama seperti kasus Jesica. Seharusnya bisa lebih efisien. Menurutnya, masing-masing fraksi diberikan saja DIM nya. Untuk rapat hari senin diharapkan lebih jelas sistematikanya.

Respon Mitra

  • Menurut Bawaslu, konsekuensinya parpol tidak boleh mencabut dukungannya. Jika Bawaslu menggunakan last minute dengan verifikasi, bisa terjadi calon tunggal. Dalam pasal, satu parpol hanya dapat mengusung satu pasangan saja. Bawaslu membayangkan ini akan semakin kusut karena masing-masing partai akan punya pikiran yang sama sehingga parpol akan mengusulkan lebih dari satu pasangan calon dan ini harus diantisipasi. Bawaslu mengkhawatirkan dengan kewenangan di tingkat pusat, otoritas itu ada di DPP ada pemalsuan dan bikin riwet di proses yang lainnya juga, artinya memperkuat hubungan antara KPU dan parpol.
  • KPU tidak ingin berdebat, tetapi harus memahami bahwa di UU ada istilah berhenti dan mengundurkan diri. Itu sangat berbeda. Menurut UU 10 tahun 2016 pasal 41 ayat 3 yang berbunyi dukungan perseorang dibuat disertai SK Elektronik yang menerangkan bahwa pemilih sesuai dengan daerah administratifnya. Sebelum mendaftar pasangan calon, ada tahapan yang dilewati oleh Parpol. Ada mekanisme, demokratis dan transparan. Sebelum pendaftaran untuk mencegah sengketa, maka diatur satu bulan sebelum pendaftaran.
  • KPU juga bersurat ke DPP. SK ini yang jadi pegangan untuk pendaftaran calon setelah diterima pendaftaran dilakukan penelitian syarat pencalonan adanya SK DPP, SK kepengurusan, dan persetujuan DPP. Syarat pencalonan ada SK DPT, pengurusan sesuai tingkat dan persetujuan DPT. Jika tiga elemen tadi tidak dipenuhi, maka KPU tidak menerima. Kalau kemudian muncul parpol dan mencalonkan pasangan berbeda itu tidak boleh karena menyimpang. Saat ini, KPU daerah telah siap untuk menyetak pemutakhiran data pemilih, tetapi terkendala dengan PKPU belum selesai.

Penutup

Rapat Rapat Dengar Pendapat lanjutan bersama KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda mengenai PKPU ditutup oleh Ahmad Riza dari Jawa Barat 3 pukul 01.10 WIB. Rapat akan dilanjutkan hari Senin, 29 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB setelah makan siang untuk membahas poin-poin strategis.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, kunjungi http://chirpstory.com/li/326936

Wikidpr/iy

Sumber gambar: www.static.inilah.com

 

 

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan