Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 11 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 7 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian

Pada 11 Maret 2019, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus Mekeng Fraksi Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:22 WIB. Berdasarkan catatan sekretariat, telah ditanda tangani oleh 11 orang.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI:

  • Sebagai latar belakang untuk rapat konsultasi ini, Menteri Keuangan meminta Menteri Perindustrian RI untuk menyampaikan usulakannya kepada Menteri Keuangan pada tanggal 11 September 2018. Menanggapi surat tersebut,
    dilakukan pembahasan insentif sepanjang 2017 sampai dengan 2018.
  • Dalam perkembangannya, Menperin menyampaikan usulan perubahan pengelompokkan barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang perlu berkonsultasi dengan DPR sesuai amanah UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Untuk perubahan, tidak berdasarkan mesin namun pada polusi dan emisi yang dikeluarkan
  • Berikut ini adalah usulan perubahan utama yang dikenakan PPnBM perlu berkonsultasi dengan DPR;
  1. Penghitungan PPnBM berdasarkan konsumsi bahan bakar dan emisi CO2
  2. Pengelompokkan Kendaraan penumpang tidak membedakan sistem penggerak, namun hanya berdasarkan jumlah penumpang (<10, >10 orang)
  3. Terdapat insentif untuk Program rendah emisi karbon (Low Carbon Emission Vehicles, LCEV), yang terdiri atas KBH2, Hybrid, Flexy engine, dan kendaraan listrik
  • Industry alat angkutan memiliki kontribusi yang masih rendah terhadap PDB dan potensial untuk meningkatkan ekspor. Masih terbukanya potensi ekspor kendaraan umum. Indonesia perlu mendorong industry alat angkutan dengan teknologi yang lebih kompetitif untuk mendorong pertumbuhan industry dalam
    negeri dan meningkatkan ekspor
  • Kontribusi dalam PDB 2018 dengan industry pengolahan sebesar 19,86%, industry pengolahan non migas sebesar 17,63% dan industry alat angkutan sebesar 1,76%.
  • Secara keseluruhan, kendaraan bermotor roda 4 menyumbang supplies neraca perdagangan.
  • Perlu adanya upaya mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Untuk mencapai target pada tahun 2035, diperlukan pertumbuhan produksi sekitar 6,63% per tahun, pertumbuhan penjualan sekitar 4,67% dan pertumbuhan ekspor 10,75% per tahun.
  • Data 2015 – 2018 menunjukkan pertumbuhan penjualan sebesar 3,24% per tahun dan pertumbuhan eksppor sebesar 6,94%. Pada periode high growth 2010 – 2014, pertumbuhan penjualan 5,69 per tahun dan terdapat GAP pertumbuhan yang harus ditingkatkan untuk mencapai target.
  • Menurut Pasal 8 UU PPN, PPnBM dikenakan terhadap barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi dan atau untuk menunjukkan status. PPN dan PPnBm menumbang masing-masing 39,6% dan 1,29% dari total penerimaan perpajakan
    di tahun 2018. Penerimaan PPnBM kendaraan bermotor di tahun 2018 sebesar Rp 15,9 atau 94% dari total penerimaan PPnBM.
  • Beberapa jenis kendaraan yang termasuk dalam kategori Low Carbon Emission Vehicle diusulkan untuk diberikan insentif tarif PPnBM lebih rendah mengikuti program dan insentif diberikan dengan kriteria tertentu.
  • Instrument fiscal dalam rangka mengatur konsumsi dikenal dengan PPnBM (barang mewah) dan cukai. Instrument fiscal tidak hanya berbentuk PPn namun juga dalam bentuk cukai.
  • Simulasi skema baru menggunakan data penjualan 2016 – 2017 menunjukkan penerimaan PPnBM lebih tinggi dapat mendorong produksi kendaraan tipe sedang (tarif PPnBM untuk sedan lebih rendah)

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI:

  • Kontribusi terbesar pada pembentukan PDB sektor Industri pengolahan non migas dibreikan oleh cabang industry makanan dan minuman sebear 35,44% diikuti oleh Industri Alat Angkutan sebesar 9,98%. Industri Barang Logam sebesar 9,85% dan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional sebesar 9,16%.
  • Persentase ekspor Thailand mencapai 53% dibandingkan dengan jumlah produknya. Sedangkan Indonesia hanya 26%. Produksi Thailand berorientasi ekspor.
  • Secara unit, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor yang diekspor Indonesia ke Thailand 44% lebih sedikit dibandingkan dengan impor dari Thailand.
  • Thailand telah memiliki FTA dengan Australia (2005), New Zealand (2009), India (2006), Japan (2007), Peru (2011) dan Chile (2013). Sedangkan Indonesia telah memiliki FTA dengan Jepang (2008), Pakistan (2013), Chile (2018), dan EFTA (2018).
  • IACEPA – akses pasar produk industri, Australi mengeliminasi semua pos tarifnya (6.474 pos tarif) menjadi 0% dan otomotif merupakan produk yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya
  • Kemudahan ekspor mobil hybrid dan listrik berupa ketentuan asal barang berupa change in tarift heading (CTH) or qualifying value content (QVC) 39% or built in Indonesia from a Complete Knock Down kit for Electric & Hybrid Car.
  • Berikut ini highlight industry Otomatif Australia;
  1. Australia tidak memiliki industry otomotif dalam negeri
  2. Dengan IACEPA, maka Indonesia mendapatkan estimasi tarif 0% sehingga dapat kompetitif dengan persaingan di ASEAN yaitu Malaysia dan Thailan yang juga telah mendapatkan tarif preferensi 0%.
  3. Kendaraan jenis hybrid dan elektrik yang dirakit di Indonesia (terlepas nilai kandungan local dan asal bahan berikutnya) maka jenis kendaraan tersebut berhak mendapatkan skema tarif preferensi 0%
  4. Jenis kendaraan yang memenuhi permintaan pasar Australia adalah medium/high SUV à saat ini Indonesia masih memproduksi jenis MPV (tidak sesuai dengan permintaan Australia)
  • Skema harmonisasi diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi dengan peningkatan investasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Hendrawan Supratikno

    Kalau tadi disampaikan proses pengusulan PPnBM ini, kesan Hendrawan Kemenperin lebih mendorong ini sehingga bukan dari kesan finansial. Dalam konteks kebijakan industrial ini, Hendrawan mendukung apa yang menjadi kebijakannya dan bagaimana kita memanfaatkan unsur inovasi. Hendrawan mempertanyakan tentang arah industry untuk masa datang. Hendrawan mengajak semuanya untuk membuat pasal gengsi mahal dan yang dibawah kita diberi harapan bahwa kita berjuang bersama dengan mereka.

  • PDI Perjuangan / Indah Kurnia

    Menurut Indah, apapun yang dikerjakan pemerintah, kita paham untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk pemberian insentif, Indah berpendapat jikalau hal ini sangat sensitif
    mendekati Pemilu 2019. Untuk asas kepentingan berbicara, upaya industrialisasi tentu kita bisa penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kriminalitas. Indah mengatakan pemerintah mungkin bisa melakukan perlakuan khusus dan membangun situasi nyaman. Menurut indah, pengurangan terhadap polusi dimohon benar-benar berpihak pada pelaku usaha agar mereka tidak resah

  • Pada prinsipnya, Didi Irawadi setuju dengan perubahan ini demi meningkatkan pendapatan. Didi bertanya bagaimana usaha dari Menperin melihat banyaknya kendaraan namun pembangunan infrasktruktur terus berjalan serta bagaimana cara mensiasati kendaraan-kendaraan ini agar tidak sesak dijalan.

  • Tutik mengatakan bahwa ada aspirasi dari moda transportasi darat yang mengatakan hampir 100% masih menggunakan bahan bakar fosil dan konversi ke gas belum siap. Mungkin nanti ada kebijakan dengan pihak teknis terkait. Tutik mengatakan usulan yang disampaikan adalah bahan bakar masih bersubsidi begitu juga dengan angkutan umum.

  • Partai Amanat Nasional / Achmad Hafisz Tohir

    Hafisz mempertanyakan tentang energi fosil yang entah akan bertahan seberapa lama.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Ecky Awal Mucharam

    Ecky mengatakan, pada prinsipnya semuanya mendukung kebijakan namun jika berbicara mengenai pajak, maka ada unsur keadilan. Ecky juga mendukung untuk mengurangi polusi dari kendaraan bermotor dan ketika dikaikan dengan bea masuk, tentu cenderung untuk import. Ecky mengusulkan dengan prinsip pengendalan ditambah dengan semakin rendah emisi maka semakin tinggi pajaknya. Ecky juga mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat jangan sampai membuat perusahaan menjadi terdilusi atau berkurangnya penjualan. Mungkin bisa mengurangi emisi dan melakukan evaluasi. Ecky juga mengusulkan untuk prinsip pengenaan, skema perhitungan yang diajukan bisa disertakan dengan simulasinya. Ecky mendukung kebijakan fiscal untuk mobil dan green car tetapi harus hati-hati dan jangan sampai ada utama dari pahak terciderai oleh karena kebijakan ini. Terkait dengan usulan Ecky, secara implisit cc sudah masuk dan Ecky memberikan beberapa masukan mengenai tinggi cc/emisi untuk tarif pajak. Ecky mengatakan kalau untuk mengukur emisi, harus selalu dilakukan pemeriksaan dan di beberapa negara sudah ditetapkan mengenai hal tersebut.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Elviana

    Elviana mengatakan kalau dibuat acuan bahan bakar dan pajak lebih tinggi, menurut Elviana ini merupakan ancaman. Elviana mengatakan kalau di Jambi, orang kaya tidak terlalu banyak dan mereka hanya menggunakan innova. Elviana bertanya tentang kena atau tidaknya pengguna innova dengan perubahan pajak ini.

  • Nasional Demokrat / Achmad Hatari

    Simulasi skema baru dengan 2016 dan 2017 lalu skema penerimaan disektor penjualan barang mewah untuk 2019 – 2020. Hatari berpendapat adanya pelonjakan yang tinggi dan mungkin ada penjelasan dari Menteri Keuangan. Hatari juga mempertanyakan perangkat uji emisi CO2 sudah disiapkan atau belum kepada Kemenperin. Hatari mengatakan kalau di Jepang, bila kendaraan sudah berumur 6 tahun maka tidak lagi berkeliaran di jalan raya bukan masalah pajaknya namun lebih kepada usia kendaraan tersebut.

  • Nasional Demokrat / Johnny G. Plate

    Johnny mengatakan kalau dari sisi perpajakan, adapun keputusan yang diambil akan menimbulkan dampak bagi berbagai pihak. Menurut Johnny semuanya benar dan ini harus diperhatikan dengan baik-baik serta relevan dengan waktunya. Dari sisi keadilan, semua berjalan baik. Lalu Johnny mengusulkan agar ini diterapkan setelah Pemilu 2019. Sebab ini sangat sensitive politiknya sangat besar.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI:

  • Kebijakan ini akan berlaku pada 2021 dan telah berdiskusi dengan pelaku industri. Dalam mendesign ini untuk skema baru secara implisit sudah dipertimbangkan. Untuk mobil yang besar dan mewah, akan memberikan 125%. Untuk skema ini, masalah penerimaan negara bukan hal utama namun memberikan insentif dan instrument fiscal menjadi pendorong industrialisasi. Logika dari awal, bukan untuk penerimaan negara namun instrument perpajakan digunakan untuk pengembangan industrialisasi.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI:

  • ada beberapa perusahaan yang sedang mempersiapkan diri masuk ke mobil listrik dan masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Kita bersaing dengan Thailand dan India. Oleh karenanya, kami push kebijakan ini untuk siap masuk ke mobil listrik pada tahun 2021 seba cost lebih sedikit apalagi dari segi emisi. Mobil listrik juga bisa untuk pembangkit listrik di daerah bencana.
  • Untuk cc, menjadi tidak relevan dan kita bikin klarifikasi dengan emisi untuk setara dengan cc. karena yang Namanya mobil biasa dan mobil listrik, maka hitungannya sama dan kita mencari hal yang dimengerti oleh publik.
  • Fosil masuk dalam fuel dan bertahap untuk pindah ke listrik. Dalam waktu 2 tahun, mungkin akan ditingkatkan.

KESIMPULAN

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

PENUTUP

Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Perindustrian RI ditutup oleh Melchias Marcus Mekeng Fraksi Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16:42 WIB.

Untuk membaca livetweet Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Perindustrian RI tentang Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor. Kunjungi, https://chirpstory.com/li/422278

wikiDPR/Fera

ilustrasi: tribunnews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan