Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RAPBN-P 2016 dan Evaluasi APBN 2015 – Rapat Kerja Komisi 2 dengan Kemendagri, Bawaslu, KPU, dan Ombudsman

Tanggal Rapat: 9 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada Kamis, 9 Juni 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang evaluasi APBN 2015 dan RAPBN-P 2016.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 2, Ahmad Riza Patria dapil Jawa Barat 3. Berdasarkan catatan Sekretariat Komisi 2, rapat dihadiri 32 Anggota mewakili seluruh Fraksi. Ahmad membuka rapat pukul 14.30 WIB dan akan diakhiri pukul 17.00 WIB.

Pemaparan Mitra

Kemendagri:

  • Dalam rangka efisiensi, terdapat beberapa perubahan nomenklatur dan penyesuaian alokasi akhir pagu anggaran 2015.
  • Tahun Anggaran (TA) 2015, Kemendagri menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pagu usulan perubahan APBN TA 2016 sudah disampaikan. Pada prinsipnya, Kemendagri menerima kebijakan yang berkaitan dengan anggaran 2016.
  • Kemendagri sudah melakukan penyisiran lebih kurang Rp1,3 triliun terhadap anggaran 2016.
  • Anggaran yang dihemat Kemendagri meliputi belanja rutin, perjalanan dinas, dan paket meeting.

KPU:

  • Pagu KPU Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1,7 triliun digunakan untuk belanja KPU Pusat dan 34 KPU Provinsi.
  • Sebesar Rp1,5 triliun digunakan untuk program peningkatan sarana dan prasarana KPU.
  • Komposisi belanja KPU meliputi belanja pegawai dan belanja operasional. Belanja barang nonoperasional sebesar Rp525 miliar atau 29,6 persen.
  • Pagu dan realisasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2015 termasuk ditambah dengan dana hibah Rp7,9 triliun, realisasinya sebesar Rp6,4 triliun atau 80,66 persen.
  • Penyebab penyerapan anggaran hanya 80,16 persen atau sebesar Rp134 triliun karena adanya sisa anggaran tahapan Pemilukada. Sebesar Rp73 triliun tidak terealisasi karena adanya moratorium pembangunan gedung kantor.
  • Pelaksanaan APBN TA 2016 adalah Rp1.648.147.842.000, terdapat pemotongan sebesar Rp68.331.345.000 dari pagu anggaran sebesar Rp1.716.479.187.000.
  • Secara umum, pelaksanaan anggaran TA 2016 itu digunakan untuk 3 program, yaitu program manajemen dan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana, serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik.
  • Alokasi pagu dalam RKA-KL menurut jenis belanja, di antaranya untuk operasional pegawai sebesar Rp1,087 triliun, barang operasional sebesar Rp260 miliar, barang nonoperasional sebesar Rp292 miliar, belanja modal Rp7,5 miliar. Total keseluruhannya adalah Rp1,648 Triliun.
  • Terdapat penambahan anggaran satuan kerja yang melaksanakan Pemilukada TA 2017 sebesar Rp4.207.363.758.289. Satuan kerja yang baru melakukan revisi tersebut sebesar Rp691.274.193.000.
  • Dalam melakukan perubahan anggaran, KPU merujuk pada instruksi Presiden tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian Tahun Anggaran 2016 dan surat menteri keuangan tanggal 13 Mei 2016 tentang penjabaran instruksi Presiden tersebut. Adanya instruksi Presiden tentang penghematan anggaran di berbagai kementerian membuat KPU tidak berani untuk mengusulkan penambahan anggaran.
  • Proses pengurangan anggaran sedang berjalan dan dalam tempo satu atau dua hari ke depan sudah selesai. KPU melakukan berbagai langkah-langkah self blocking untuk menghemat anggaran. KPU menyadari bahwa negara punya kepentingan yang mendesak dan KPU mengikhlaskan untuk dipotong anggarannya.

Bawaslu:

  • Pada rapat hari ini, Bawaslu menyampaikan dua hal kepada Komisi 2 DPR, yakni rencana anggaran Tahun Anggaran 2016 dan evaluasi anggaran 2015 dan 2016. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu pada 7 Desember 2015 sebesar Rp446.928.781.000.
  • Terdapat hal-hal yang mempengaruhi realisasi dalam pelaksanaan anggaran TA 2015, di antaranya proses mapping dan revisi anggaran Pilkada Serentak 2015 dari dana APBD ke dalam DIPA Bawaslu. Selain itu, Bawaslu provinsi juga melaksanakan pilgub di wilayahnya. Bawaslu mendapatkan opini WTP dari BPK. Pencapaian ini lebih baik dari dua tahun sebelumnya yang mendapat predikat WDP.
  • Realisasi belanja TA 2016 sebesar Rp116.356.678.788 atau 23,60 persen dari pagu sebesar Rp493.057.491.000.
  • Bawaslu  fokus kepada pembentukan panitia seleksi dan peningkatan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal karena menyelesaikan anggaran pilkada tahun 2015. Banyak waktu, perhatian, dan tenaga diperlukan untuk menyusun struktur pengelolaan dana hibah pilkada di provinsi. Dengan selesainya pembahasan RUU tentang Pilkada, yang salah satunya tentang penguatan Bawaslu terkait kewenangan penyelesaian sengketa dan pengorganisasian, tentunya akan membutuhkan dukungan anggaran. Oleh karena itu, Bawaslu memohon dukungan dari Komisi 2 terkait hal ini.

Ombudsman:

  • Tahun 2016 Ombudsman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp146.332.581.000. Ombudsman mengungkapkan bahwa sesungguhnya sulit untuk melaksanakan penghematan karena anggaran yang diterima pun terbilang kecil. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN), yaitu meningkatkan efektivitas pelaporan. Pemotongan anggaran yang memang sudah minimal dapat menghambat target RPJMN tersebut.
  • Secara umum, jumlah pengajuan meningkat signifikan, tetapi masih terganggu. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal. Total laporan yang masuk ke Ombudsman mencapai 6.859 laporan. Ini peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adanya Program LAPOR membuat laporan dari masyarakat semakin meningkat. Penyelesaian kasus yang mendapat pehatian, yaitu pembebasan lahan untul Tol Cijago, laporan warga Kampung Dadap Banten, resume permasalahan listrik di Provinsi Lampung, kegiatan UN tahun 2015, dan penyalahgunaan wewenang oknum tertentu.
  • Ombudsman mendapatkan opini WDP dari BPK.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah merupakan pertanyaan dan masukan dari Komisi 2 DPR-RI terhadap pemaparan Mitra:

Fraksi PDIP: Arteria Dahlan dari Jatim 6. Arteria Dahlan mengingatkan kepada Kemendagri, Ombudsman, KPU, dan Bawaslu bahwa jika anggaran sudah disetujui, maka Komisi 2 berhak tahu program-program apa saja yang akan dijalankan Mitra Kerja. Arteria menambahkan bahwa dalam melakukan penghematan harus mengacu pada sudah pas atau belum politik anggarannya. Jika sudah pas, maka wajib untuk menghadirkan program-program yang jelas dan terperinci kepada DPR. Ateria mengapresiasi hasil evaluasi BPK terhadap Kemendagri yang mencapai opini WTP.

Arteria menyoroti tentang kelembagaan Satpol PP, terutama tentang kesejahteraannya. Selain itu, Arteria juga menyoroti masalah pendamping desa yang dibubarkan. Menurut Arteria, seharusnya Ombudsman bisa hadir di situ.

Kepada KPU, Arteria menanyakan berapa dan untuk apa usulan tambahan anggarannya. Pasalnya menurut Arteria, KPU tidak terlalu banyak kegiatan. Arteria menegaskan kepada KPU, masyarakat harus tahu program-program KPU. Hal tersebut bertujuan agar Arteria bersama Komisi 2 mengetahui postur anggaran yang ideal. Beberapa hal lain yang ditanyakan Arteria kepada KPU adalah tentang rincian pengelola supervisi advokasi, desain surat suara, dan bentuk program penyuluhan atau sosialiasi kepada masyarakat.

Arteria mengkritik Ombudsman yang suka mengeluh karena anggaran minim sehingga kinerja mereka jadi turun. Arteria meminta Ombudsman tidak menghadirkan cerita-cerita sedih. Arteria menilai Ombudsman seperti “tidak tahu diri” karena meminta tambahan anggaran, padahal opini yang diberikan pada Ombudsman adalah WDP.

Sebaliknya, Arteria mengapresiasi Kemendagri yang telah mendapat opini WTP dan akuntabilitasnya yang luar biasa pada UU Desa dan Pilkada, tidak seperi Ombudman. Kemendagri dinilai Arteria sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Arteria juga mengkritik KPU. Untuk KPU, Arteria mengingatkan tugas Komisioner KPU adalah melaksanakan undang-undang, bukan membuat polemik dan kegaduhan. Hal ini disampaikan Arteria bukan karena benci dengan KPU. Terhadap Bawaslu, Arteria menegaskan bahwa Bawaslu harus hadir di setiap tahapan pemilihan dan pengawasan. Bawaslu hadir bukan sebagai wasit, juga bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai mahkamah.

Fraksi PDIP: Diah Pitaloka dari Jabar 3. Menurut Diah, penyesuaian kondisi seperti penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) merupakan investasi penting yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diah menunggu kinerja efektif Kemendagri untuk membangun adanya investasi pertumbuhan ekonomi. Diah menilai bahwa proses demokrasi yang dibangun KPU dan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman juga berpengaruh terhadap proses pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.

Fraksi Gerindra: Sareh Wiyono M daril Jatim 8. Sareh dan Komisi 2 memberi dukungan sesuai dengan kebutuhan Ombudsman karena pentingnya pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Menurut Sareh, DPR pun enggan melakukan pengawasan jika anggarannya dikurangi.

Fraksi Demokrat: Oleh Zulkifli Anwar dari Lampung 1. Zulkifli mengapresiasi Dirjen Dukcapil yang telah mengunjungi Lampung. Zulkifli menilai permasalahan e-KTP di Lampung terbilang masih carut marut. Zulkifli juga melihat bahwa di dapilnya belum ada mobil keliling yang mengurusi e-KTP. Zulkifli sadar bahwa permasalahan tersebut kembali lagi pada masalah anggaran sehingga seharusnya anggaran untuk e-KTP tidak dipotong. Zulkifli berharap agar Lampung menjadi prioritas program e-KTP. Untuk Ombudsman, Zulkifli menantang lembaga tersebut untuk menegur KemenPAN-RB dalam kasus disclaimer karena kalau tidak diinvestigasi, Ombudsman bisa mendapatkan rapor merah.

Fraksi Demokrat: Fandi Utomo dari Jatim 1. Fandi melihat bahwa prioritas anggaran terkait dengan sudut pandang. Fandi mencontohkan, Komisi 2 menganggap program e-KTP prioritas, tetapi belum tentu menjadi prioritas bagi pihak lain. Fandi berharap berapapun anggaran yang nantinya bisa dipakai dapat membantu pertumbuhan ekonomi karena jika pertumbuhan ekonomi bagus, maka anggaran parpol juga bisa ditingkatkan. Fandi mengajak Kemendagri, KPU, dan Bawaslu menjaga anggaran tersebut dan jangan dihabiskan supaya biaya demokrasi terjaga dan stabil.

Fraksi PAN: Amran dari Sulsel 3. Amran yakin bahwa dalam hati masing-masing Anggota Komisi 2, berharap anggaran KPU tidak dipotong. Untuk Ombudsman, Amran berpesan bahwa jika Ombudsman terus terpuruk, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan terus menurun. Amran menyayangkan anggaran desa senilai Rp20 triliun yang turun menjadi Rp7 triliun. Amran meminta Kemendagri memperhatikannya meski program itu adalah program KemenDes-PDDT, dan Kemendagri yang menjalankannya.

Fraksi PAN: Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan Kemendagri memotong anggaran mencapai Rp1,3 triliun. Menurutnya, dalam sirkulasi anggaran, Komisi 2 tidak pernah memotong anggaran sebesar itu. Pemotongan anggaran sebesar itu diyakini Yandri pasti sangat mengganggu, terlebih lagi Kemendagri punya program besar, yakni e-KTP.

Yandri menuturkan bahwa undang-undang jelas mengamanahkan agar semua masyarakat bisa memiliki e-KTP karena merupakan komitmen bersama yang kepentingannya bukan saja untuk mendata masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk mendukung Pemilu maupun Pemilukada. Yandri menganjurkan Kemendagri untuk mengecualikan pemotongan anggaran terhadap e-KTP karena mempunyai peranan besar dalam mensukseskan Pemilu. Menurut Yandri, sebagai koordinator pemotongan dan penghematan anggaran, seharusnya Kemenkeu bisa mengevaluasi permasalahan e-KTP karena Pemilu merupakan hajat demokrasi bersama. Yandri menyayangkan anggaran Kemendagri yang semestinya ditambah, malah dipotong.

Selain itu, Yandri juga menyayangkan adanya pemotongan anggaran di tubuh KPU dan Bawaslu. Di tengah mimpi penyelenggaran demokrasi yang lebih baik, anggaran untuk kedua lembaga ini malah dipotong. Yandri tidak menyangkal bahwa pada akhirnya pemotongan anggaran ini akan menjadi faktor penghambat terciptanya mimpi penyelenggaran pesta demokrasi yang lebih baik tersebut. Yandri menilai, negara harus hadir dalam mengevaluasi anggaran mana saja yang bisa dan tidak dipotong.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri berharap proses pembuatan e-KTP bisa lebih baik, cepat, dan efisien. Tamanuri menyayangkan proses pembuatan e-KTP terbilang lama karena dilakukan di kota-kota besar. Seperti permasalahan yang terjadi di dapilnya, Tamanuri melihat warga di dapilnya harus pergi ke kota besar untuk membuat e-KTP dan hanya ada satu di kecamatan.

Respon Mitra

Bawaslu:

  • Bawaslu sangat megapresiasi masukan yang disampaikan Arteria. Bawaslu sudah membentuk tim terkait politik uang. Hal ini dilakukan sebagai respon dari kritikan maupun masukan terkait hal ini sebelumnya. Bawaslu yakin, tim yang terbentuk ini adalah orang-orang yang memang terpilih. Bawaslu memastikan sebelum pemilihan di TPS, orang-orang tersebut sudah diberi pembinaan. Menanggapi komentar dari anggota dewan yang menyatakan Bawaslu seharusnya ada bukan sebagai wasit tetapi juga mahkamah, Bawaslu mengatakan hal ini harus ada konsultasi dulu karena ada beberapa perbedaan mengenai masalah sengketa pemilu.

Ombudsman:

  • Ombudsman berterima kasih atas masukan dan kritikan yang diberikan oleh anggota dewan. Kritikan dan masukan tersebut sangat mendukug Ombudsman sebagai langkah perbaikan selanjutnya. Ombudsman harus jujur jika anggaran yang diperlukan berkurang, maka itu akan meyebabkan berkurangnya kinerja lembaga ini. Mengenai laporan yang masuk, banyaknya laporan bukan semata-mata menjadi patokan. Dalam waktu satu tahun, Ombudsman mendapatkan laporan sekitar 20 ribu laporan. Ini menandakan bahwa eksistensi Ombudsman masih ada. Meskipun begitu, Ombudsman juga khawatir bila kepercayaan masyarakat berkurang. Ombudsman merasa sedih karena seolah-olah tidak melakukan apa-apa, padahal untuk mencapai predikat WDP dari BPK saja butuh perjuangan.
  • Menjawab pernyataan Arteria, Ombudsman bukan bermakud cengeng, tetapi dengan tambahan anggaran pun masih tidak sebanding dengan beban dan tugas yang diemban Ombudsman. Kecukupan untuk layanan perkantoran itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan minimalnya sehingga pengurangannya selalu dalam kursi-kursi pencegahan. Padahal, keberhasilan Ombudsman bukan terletak pada banyaknya laporan, tetapi pada pencegahannya.

Kesimpulan Rapat

  1. Komisi 2 DPR-RI dapat memahami penjelasan terkait anggaran APBN Perubahan Tahun 2016 beserta penyesuaian anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
  2. Terhadap usulan anggaran ORI sebesar Rp152.669.149.000 Komisi 2 akan membahas lebih detail pada Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat berikutnya.
  3. Terhadap realisasi anggaran tahun 2016 dan realisasi anggaran tahun 2017:
    1. Kementerian dalam Negeri (63,37 persen pada tahun anggaran 2017) dan (17,95 persen sampai pada 8 Juni 2016);
    2. BNPP (82,84 persen pada tahun 2015) dan (11,78 persen s.d. 3 Juni 2016;
    3. KPU (80 persen pada tahun 2015) dan (29,88 persen s.d. Juni 2016);
    4. Bawaslu (79,04 persen pada tahun 2015) dan (23,06 persen s.d. 8 Juni 2016); dan
    5. ORI (66,06 persen pada tahun 2015 dan (27.09 persen s.d. Mei 2016).
  4. Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk segera melaporkan laporan rincian hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2015, dan 2016, serta kepada Komisi II DPR-RI sebelum dimulainya pembicaraan pendahuluan APBN Tahun Anggaran 2017.
  5. Komisi 2 DPR-RI memberikan apresisasi kepada Kementerian Dalam Negeri, BNPP, dan Bawaslu yang mendapatkan nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2015, serta meminta kepada KPU dan ORI yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi agar mampu memperoleh WTP di masa yang akan datang.

Penutup Rapat

Ketua Rapat, Ahmad Riza Patria, mengajak Mitra Kerja dan Komisi 2 sama-sama memperjuangkan anggaran. Ahmad menutup rapat dgn Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman pukul 17.40 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Komisi 2 dengan Kemendagri, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman, kunjungi http://chirpstory.com/li/318741.

wikidpr/ms

ilustrasi: kemenkeu.go.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan