Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)
Ditulis Tanggal: 31 Jan 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Direktur Utama BNI
Pada 26 November 2019, Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Bank Negara Indonesia (BNI) mengenai Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dibuka oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 8 pukul 14:00 WIB dan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama BNI
- Ekonomi global tumbuh melambat sejak krisis keuangan global 2008.
- Risiko global yang harus diwaspadai, perang dagang, penurunan manufaktur dan investasi, teori geopolitik, perlambatan ekonomi.
- Di tengah perlambatan ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia masih sehat ditopang oleh permintaan domestik.
- Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 sebesar 5.07%
- Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5.17%
- Overview kondisi eksternal tahun 2019 dari sisi pertumbuhan ekonomi sektoral:
- Struktur PDB terbesar di sektor industri (19.62%)
- Struktur PDB terkecil di sektor pengadaan air (0.07%)
- Pertumbuhan PDB terbesar di sektor jasa, yaitu; Jasa lainnya sebesar
10.72% dan Jasa perusahaan sebesar 10.22% - Pertumbuhan PDB terkecil di sektor administrasi pemerintahan (1.56%)
- Sektor industri, pertanian, dan perdagangan secara agregat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 46%, namun tumbuh di bawah rata-rata nasional (5.02%), serta mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan Q3 2018.
- Pertumbuhan sektor pertambangan masih rendah dipengaruhi fluktuasi harga komoditas.
- Sektor jasa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
- Overview kondisi perbankan 2019, tren suku bunga relatif sudah on the track:
- Penurunan suku bunga acuan (BI-7DRRR) berdampak pada penurunan bunga pinjaman.
- Perkembangan suku bunga kredit bank umum (berdasarkan jenis penggunaan mata uang rupiah) dari 11.96 menjadi 11.55.
- Perkembangan suku bunga rata-rata DPK bank umum (mata urang rupiah) dari 6.42 menjadi 7.08
- Overview kualitas kredit dalam perbankan tahun 2019:
- Rasio NPL pada Agustus 2019 tetap terjaga di level rendah yaitu 2.55%.
- Secara sektoral, NPL di seluruh sektor ekonomi masih pada level sehat di bawah 5%.
- Kenaikan NPL terjadi di sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran, dan konstruksi.
- Indikator pertumbuhan kinerja keuangan BNI Q3 2019:
- Total kredit sebesar 558.7 triliun.
- Total DPK sebesar 581 triliun.
- Total aset sebesar 815.3 triliun.
- Fungsi intermediasi berjalan optimal dengan laju pertumbuhan kredit di atas industri perbankan di tengah perekonomian yang relatif stabil.
- Profitabilitas dan rasio kinerja keuangan BNI Q3 2019:
- Tingkat pertumbuhan bisnis yang baik mendukung tercapainya kinerja di Q3 2019, dengan laba bersih sebesar Rp11.9 triliun (4.7% yoy).
- CASA ratio sebesar 64.3%
- Net interest margin sebesar 4.9%
- NPL ratio sebesar 1.8%
- Capital adequacy ratio sebesar 19.3%
- Pertumbuhan business banking sebesar 59.624 miliar rupiah.
- Pertumbuhan business banking sebesar 15.6% yoy.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan segmen Kecil.
- BNI sebagai agent of development terus mendukung program pemerintah dan mengoptimalkan hal tersebut sebagai basis pertumbuhan.
- Dukungan BNI dalam menyukseskan berbagai program pemerintah:
- Penyaluran bantuan sosial, PIP, Kartu Tani dan Perhutanan Sosial sampai dengan September 2019.
- Pemberi layanan agen 46 untuk inklusi keuangan (data September 2019).
- Di tahun 2020 BNI fokus pada ekspansi bisnis melalui pengembangan model bisnis digital dan ekosistem.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia:
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 berada pada level sekitar 5,3%. Target tersebut diharapkan tercapai melalui upaya menjaga pertumbuhan konsumsi, dan investasi yang menjadi motor penggerak utama.
- BNI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan proyeksi pemerintah (5,0 – 5,2).
- Rencana kerja (target dan strategi) BNI di 2020:
- Target 2020; pertumbuhan aset 9 – 11%, pertumbuhan kredit 11 – 13%, pertumbuhan DPK 12 – 14%, NPL 1.8 – 2.0%, pertumbuhan laba bersih 15 – 17%.
- Dalam program digital, BNI mengeluarkan BNI Smart City bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota. BNI telah sukses mendukung implementasi smart city di 57 kabupaten/kota.
Direktur Utama BNI
- Ekonomi global tumbuh melambat sejak krisis keuangan global 2008.
- Risiko global yang harus diwaspadai, perang dagang, penurunan manufaktur dan investasi, teori geopolitik, perlambatan ekonomi.
- Di tengah perlambatan ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia masih sehat ditopang oleh permintaan domestik.
- Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 sebesar 5.07%
- Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 sebesar 5.17%
- Overview kondisi eksternal tahun 2019 dari sisi pertumbuhan ekonomi sektoral:
- Struktur PDB terbesar di sektor industri (19.62%)
- Struktur PDB terkecil di sektor pengadaan air (0.07%)
- Pertumbuhan PDB terbesar di sektor jasa, yaitu; Jasa lainnya sebesar
10.72% dan Jasa perusahaan sebesar 10.22% - Pertumbuhan PDB terkecil di sektor administrasi pemerintahan (1.56%)
- Sektor industri, pertanian, dan perdagangan secara agregat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 46%, namun tumbuh di bawah rata-rata nasional (5.02%), serta mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan Q3 2018.
- Pertumbuhan sektor pertambangan masih rendah dipengaruhi fluktuasi harga komoditas.
- Sektor jasa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
- Overview kondisi perbankan 2019, tren suku bunga relatif sudah on the track:
- Penurunan suku bunga acuan (BI-7DRRR) berdampak pada penurunan bunga pinjaman.
- Perkembangan suku bunga kredit bank umum (berdasarkan jenis penggunaan mata uang rupiah) dari 11.96 menjadi 11.55.
- Perkembangan suku bunga rata-rata DPK bank umum (mata urang rupiah) dari 6.42 menjadi 7.08
- Overview kualitas kredit dalam perbankan tahun 2019:
- Rasio NPL pada Agustus 2019 tetap terjaga di level rendah yaitu 2.55%.
- Secara sektoral, NPL di seluruh sektor ekonomi masih pada level sehat di bawah 5%.
- Kenaikan NPL terjadi di sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran, dan konstruksi.
- Indikator pertumbuhan kinerja keuangan BNI Q3 2019:
- Total kredit sebesar 558.7 triliun.
- Total DPK sebesar 581 triliun.
- Total aset sebesar 815.3 triliun.
- Fungsi intermediasi berjalan optimal dengan laju pertumbuhan kredit di atas industri perbankan di tengah perekonomian yang relatif stabil.
- Profitabilitas dan rasio kinerja keuangan BNI Q3 2019:
- Tingkat pertumbuhan bisnis yang baik mendukung tercapainya kinerja di Q3 2019, dengan laba bersih sebesar Rp11.9 triliun (4.7% yoy).
- CASA ratio sebesar 64.3%
- Net interest margin sebesar 4.9%
- NPL ratio sebesar 1.8%
- Capital adequacy ratio sebesar 19.3%
- Pertumbuhan business banking sebesar 59.624 miliar rupiah.
- Pertumbuhan business banking sebesar 15.6% yoy.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan segmen Kecil.
- BNI sebagai agent of development terus mendukung program pemerintah dan mengoptimalkan hal tersebut sebagai basis pertumbuhan.
- Dukungan BNI dalam menyukseskan berbagai program pemerintah:
- Penyaluran bantuan sosial, PIP, Kartu Tani dan Perhutanan Sosial sampai dengan September 2019.
- Pemberi layanan agen 46 untuk inklusi keuangan (data September 2019).
- Di tahun 2020 BNI fokus pada ekspansi bisnis melalui pengembangan model bisnis digital dan ekosistem.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia:
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 berada pada level sekitar 5,3%. Target tersebut diharapkan tercapai melalui upaya menjaga pertumbuhan konsumsi, dan investasi yang menjadi motor penggerak utama.
- BNI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan proyeksi pemerintah (5,0 – 5,2).
- Rencana kerja (target dan strategi) BNI di 2020:
- Target 2020; pertumbuhan aset 9 – 11%, pertumbuhan kredit 11 – 13%, pertumbuhan DPK 12 – 14%, NPL 1.8 – 2.0%, pertumbuhan laba bersih 15 – 17%.
- Dalam program digital, BNI mengeluarkan BNI Smart City bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota. BNI telah sukses mendukung implementasi smart city di 57 kabupaten/kota.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah