Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Permasalahan Perniagaan Lada dan Pertimahan - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal Rapat: 22 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: DPD RI (KepulauanBangka Belitung)

Pada 22 Januari 2020 Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang permasalahan perniagaan lada dan pertimahan. rapat dengar pendapat dipimpin oleh Gde Sumarjaya dari Fraksi Golkar dapil Bali pada pukul 15:10 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Pemprov (Kepulauan Bangka Belitung)
  • Pemprov Babel tidak bisa mengembangkan pariwisata karena pantai Babel dikeruk karena untuk mendapatkan pasir timah.
  • Pemprov Babel merasakan Pemprov dan Bupati di daerah Babel sulit melakukan koordinasi dan harmonisasi pembangunan, karena PT Timah memiliki kebijakan sendiri dan pemda juga memiliki kebijakan sendiri.
  • Sampai saat ini pun tidak ada putra/putri Babel yang menjabat jadi Komisaris PT. Timah ini.
  • Pemprov Babel mengharapkan Pemerintah memiliki saham di PT Timah, karena Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam SDM ini.
  • Pemprov Babel mempunyai potensi pariwisata, kelautan, dan pertanian. Salah satu bentuk transformasi adalah 2 kawasan pariwisata, tapi tidak bisa karena adanya IUP PT. Timah di laut. Hal ini menjadi alasan jika Pemprov punya saham di PT. Timah supaya bisa singkronisasi.
  • Dengan harapan Pemprov Babel maka Pemerintah perlu mengawal pengelolaan SDM ini dengan menggunakan ramah teknologi.
  • Pada lada di kirim ke dalam negeri tidak bisa di data.Pemprov Babel meminta bagaimana aturan di Kementerian agar kita bisa mengkontrol yang mengekspor tanpa melalui bangka, sehingga kita tidak bisa mengetahui harga lada yang mengekspor yang diluar bangka, sehingga terjadinya pengoplosan.
  • Pemprov Babel meminta untuk Adanya 1 regulasi khusus terhadap Lada.
  • Pemprov Babel berharap dengan kekhususan yang lada putih, maka harusnya punya regulasi khusus juga sama seperti kopi gayo.
  • Di dokumen final untuk wilayah pulau belitung zero tambang, 2 yang berbeda saham dan proses saham.
  • Mengenai saham berharap kepada Komisi 6 untuk mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengrevisi UU No.33 Tahun 2014.
  • Pemprob Babel berharap Komisi 6 bisa menjadi bidan Babel atas kepemilikan saham PT. Timah. Selama ini Babel hanya merasa memiliki timah tapi tidak merasakan kepemilikan itu. Pemprov Babel mempunyai target, Pemprov Babel ingin timah bisa menjadi penggerak ekonomi untuk potensi ekonomi lain.
  • Hidup dari royalti 3% yang diberikan PT. Timah tidak berarti apa-apa.
  • Pemprov meminta supaya kiranya Pemerintah pusat untuk mempercepat industri hilirisasi dari timah ini supaya nilai tambah ekonominya ada.

Putra Daerah Kepulauan Bangka Belitung
  • Di tahun 2018 PT Timah menghasilkan keuntungan 255 M, tetapi di tahun 2019 mengalami kerugian di periode sama triwulan 3 sebesar 155 M ini pertamakali selama PT Timah berdiri mengalami kerugian. Putra Daerah Babel belum mendapatkan informasi lagi tetapi kerugian sudah mencapai sekitar 400 M.
  • Meminjam utang kepada bank sekitar 8 T dan bunganya untuk bayar utang sebesar 555 M. Sudah saatnya kita memiliki perhatian.
  • Bapak Gubernur sudah beberapa kali menulis surat ke BUMN supaya ada orang-oramg daerah Babel yang menjabat di PT. Timah.
  • Wacana Pemerintah Pemprov babel untuk mendapatkan saham sudah digaungkan setelah pembentukan Provinsi 20 tahun silam tetapi realisasinya belum ada.

DPD RI (KepulauanBangka Belitung)
  • Masalah di Babel mengenai perniagaan lada dan timah, pada hasil reses, menurut pandang DPD Babel bahwa lada terdapat masalah serius terhadap pertambangan timah di Babel untuk ditindak lanjuti karena berdampak perekonomian di Babel, belum adanya profesional dari penegak hukum karena masih adanya tebang pilih, belum sinergisnya pendapatan zona pendapatan pariwisata antara Gubenur, Bupati dan nelayan, di duga ada mafia biji timah dari hulu dan hilir timah, kenapa tidak mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi di Babel, sehingga dapat mengetas pengangguran.
  • Untuk lada yaitu kualitas lada di babel sudah mempunyai nama dikanca perniagaan, kenapa kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi lada di Babel, DPD Babel berharap sinergitas antara stakeholder terkait mengenai perniagaan lada dapat adanya jalan keluar sehingga petani bisa sejahtera.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan