Rangkuman Terkait
- Harga Ternak Impor - RDPU Komisi 6 Dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional
- Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN
- Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI
- Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
- Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
- Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
- Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan
- Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO
- Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS
- Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN
- RKA K/L, RKP K/L T.A. 2019 dan Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program Prioritas Anggaran 2019 – Raker Komisi 6 dengan Ketua KPPU
- RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam
- RAPBN 2019 dan Lembaga One Stop Service (OSS) dalam Perizinan Penanaman Modal – RDP Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU
- Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala BSN
- Pembahasan DIM RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMUTS) - Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Pengesahan Persetujuan Ekonomi Pemerintah RI dan Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- BUMN Merugi - Rapat #Kom6 dengan Deputi Restrukturasi & Pengembangan Usaha KemenBUMN
- Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia
- Perubahan Nomenklatur – RDP Komisi 6 dengan Pertamina dan Deputi BUMN
- Evaluasi Capaian Kinerja – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei KemenBUMN, dan Konsultan PT BNI, PT Mandiri, PT BRI dan PT BTN
- Daya Saing dan Strategi Pemasaran-RDPU Komisi 6 dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan KemenBUMN
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Permasalahan Perniagaan Lada dan Pertimahan - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal Rapat: 22 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: DPD RI (KepulauanBangka Belitung)
Pada 22 Januari 2020 Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang permasalahan perniagaan lada dan pertimahan. rapat dengar pendapat dipimpin oleh Gde Sumarjaya dari Fraksi Golkar dapil Bali pada pukul 15:10 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pemprov (Kepulauan Bangka Belitung)
- Pemprov Babel tidak bisa mengembangkan pariwisata karena pantai Babel dikeruk karena untuk mendapatkan pasir timah.
- Pemprov Babel merasakan Pemprov dan Bupati di daerah Babel sulit melakukan koordinasi dan harmonisasi pembangunan, karena PT Timah memiliki kebijakan sendiri dan pemda juga memiliki kebijakan sendiri.
- Sampai saat ini pun tidak ada putra/putri Babel yang menjabat jadi Komisaris PT. Timah ini.
- Pemprov Babel mengharapkan Pemerintah memiliki saham di PT Timah, karena Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam SDM ini.
- Pemprov Babel mempunyai potensi pariwisata, kelautan, dan pertanian. Salah satu bentuk transformasi adalah 2 kawasan pariwisata, tapi tidak bisa karena adanya IUP PT. Timah di laut. Hal ini menjadi alasan jika Pemprov punya saham di PT. Timah supaya bisa singkronisasi.
- Dengan harapan Pemprov Babel maka Pemerintah perlu mengawal pengelolaan SDM ini dengan menggunakan ramah teknologi.
- Pada lada di kirim ke dalam negeri tidak bisa di data.Pemprov Babel meminta bagaimana aturan di Kementerian agar kita bisa mengkontrol yang mengekspor tanpa melalui bangka, sehingga kita tidak bisa mengetahui harga lada yang mengekspor yang diluar bangka, sehingga terjadinya pengoplosan.
- Pemprov Babel meminta untuk Adanya 1 regulasi khusus terhadap Lada.
- Pemprov Babel berharap dengan kekhususan yang lada putih, maka harusnya punya regulasi khusus juga sama seperti kopi gayo.
- Di dokumen final untuk wilayah pulau belitung zero tambang, 2 yang berbeda saham dan proses saham.
- Mengenai saham berharap kepada Komisi 6 untuk mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengrevisi UU No.33 Tahun 2014.
- Pemprob Babel berharap Komisi 6 bisa menjadi bidan Babel atas kepemilikan saham PT. Timah. Selama ini Babel hanya merasa memiliki timah tapi tidak merasakan kepemilikan itu. Pemprov Babel mempunyai target, Pemprov Babel ingin timah bisa menjadi penggerak ekonomi untuk potensi ekonomi lain.
- Hidup dari royalti 3% yang diberikan PT. Timah tidak berarti apa-apa.
- Pemprov meminta supaya kiranya Pemerintah pusat untuk mempercepat industri hilirisasi dari timah ini supaya nilai tambah ekonominya ada.
Putra Daerah Kepulauan Bangka Belitung
- Di tahun 2018 PT Timah menghasilkan keuntungan 255 M, tetapi di tahun 2019 mengalami kerugian di periode sama triwulan 3 sebesar 155 M ini pertamakali selama PT Timah berdiri mengalami kerugian. Putra Daerah Babel belum mendapatkan informasi lagi tetapi kerugian sudah mencapai sekitar 400 M.
- Meminjam utang kepada bank sekitar 8 T dan bunganya untuk bayar utang sebesar 555 M. Sudah saatnya kita memiliki perhatian.
- Bapak Gubernur sudah beberapa kali menulis surat ke BUMN supaya ada orang-oramg daerah Babel yang menjabat di PT. Timah.
- Wacana Pemerintah Pemprov babel untuk mendapatkan saham sudah digaungkan setelah pembentukan Provinsi 20 tahun silam tetapi realisasinya belum ada.
DPD RI (KepulauanBangka Belitung)
- Masalah di Babel mengenai perniagaan lada dan timah, pada hasil reses, menurut pandang DPD Babel bahwa lada terdapat masalah serius terhadap pertambangan timah di Babel untuk ditindak lanjuti karena berdampak perekonomian di Babel, belum adanya profesional dari penegak hukum karena masih adanya tebang pilih, belum sinergisnya pendapatan zona pendapatan pariwisata antara Gubenur, Bupati dan nelayan, di duga ada mafia biji timah dari hulu dan hilir timah, kenapa tidak mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi di Babel, sehingga dapat mengetas pengangguran.
- Untuk lada yaitu kualitas lada di babel sudah mempunyai nama dikanca perniagaan, kenapa kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi lada di Babel, DPD Babel berharap sinergitas antara stakeholder terkait mengenai perniagaan lada dapat adanya jalan keluar sehingga petani bisa sejahtera.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Harga Ternak Impor - RDPU Komisi 6 Dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional
- Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN
- Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI
- Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
- Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
- Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
- Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan
- Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO
- Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS
- Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN
- RKA K/L, RKP K/L T.A. 2019 dan Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi dan Program Prioritas Anggaran 2019 – Raker Komisi 6 dengan Ketua KPPU
- RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam
- RAPBN 2019 dan Lembaga One Stop Service (OSS) dalam Perizinan Penanaman Modal – RDP Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan dan KPPU
- Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Tahun 2019 – Raker Komisi 6 dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala BSN
- Pembahasan DIM RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMUTS) - Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Pengesahan Persetujuan Ekonomi Pemerintah RI dan Chile – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
- BUMN Merugi - Rapat #Kom6 dengan Deputi Restrukturasi & Pengembangan Usaha KemenBUMN
- Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia
- Perubahan Nomenklatur – RDP Komisi 6 dengan Pertamina dan Deputi BUMN
- Evaluasi Capaian Kinerja – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei KemenBUMN, dan Konsultan PT BNI, PT Mandiri, PT BRI dan PT BTN
- Daya Saing dan Strategi Pemasaran-RDPU Komisi 6 dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan KemenBUMN