Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Tanggal Rapat: 27 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 16 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Pada 27 Januari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia mengenai Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ansory dari Fraksi PKS dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 14:25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BP2MI
  • Perubahan fundamental tata kelola perlindungan PMI berdasarkan UU no. 18 Tahun 2017 yaitu:
  1. Penanganan PMI mencakup PMI land-based dan sea-based;
  2. Perlindungan PMI dan keluarganya sebelum, selama dan setelah bekerja, baik dari aspek sosial, hukum maupun ekonomi;
  3. Jaminan sosial bagi PMI;
  4. Pembagian tugas yang jelas antar Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran sentral dan strategis;
  5. Penerapan sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar ketentuan.
  • Peluang dan Strategi. BP2MI berhasil menempatkan pendidikan formal ke Korea dengan gaji 21 juta, dengan uang lembur 35 juta.
  • Masih ada khawatiran dan pemahaman yang di clear BP2MI tidak memiliki kewenagan vokasi dan pendalaman materi.
  • Berkaitan ketenagakerjaann lainnya mengenai irisannya K/L atau siapapun pengaduan kesemua dilaporkan ke pihak Disnaker ke Kemlu dan BP2MI semua langsung berkoordinadi ke Kemlu.
  • Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan menjadi perlindungan warga Indonesia juga.
  • BP2MI sudah menyusun konsep yang terbaik.
  • Kuncinya adalah kebersamaan antara BP2MI dengan Kemenaker untuk kedepannya tidak ada kontroversi lagi.

Ditjen BINAPENTA dan PKK
  • Jumlah pengaduan PMI: 21 masalah.
  • Ada 5 yang domininan, PMI gagal berangkat, PMI sakit, PMI tidak di gaji, PMI ingin dipulangkan, PHK sebelum PK berakhir.
  • Dukungan anggaran TA 2019 kurang lebih 31 M dan 2020 sekitar 36 M.
  • Tantangan pelaksana tugas atase ketenagakerjaan yaitu kompleksitas permasalahan yang dihadapi PMI & persebarannya di negara penempatan, Overlapping dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara atase dengan fungsi konsuler & fungsi lain di Perwakilan, Keterbatasan SDM dan adanya kebijakan negara penempatan yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional.
  • Mengenai irisan bahwa WNI belum tentu PMI tetapi kalau PMI sudah pasti WNI.
  • Terkait dengan penanganan PMI, akibat dari masalah hulu, yang dimana dari hulu adalah kampungan halaman. dalam hal ini kampungan halaman, BINAPENTA dan PKK ingin mimbikin suatu iklim untuk pengusaha.
  • Perlindungan mengenai asuransi sudah didorong bahwa yang pergi keluarga negeri sudah tercatat keanggotaan BPJS ketenagakerjaan.
  • BINAPENTA dan PKK memiliki tantangan yang dihadapi adalah asuransi kesehatan. Ini akan diurgensikan ke kesehatan di luar.

Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia
  • Kantor perwakilan di Malaysia berada di KJRI Johar Baru, KJRI Penang, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kota Kinabalu dan KJRI Kuching.
  • Data sebaran PMI per-sektor di Malaysia yaitu sektor pembina konstruksi laki-laki terdiri dari 141,170 orang dan perempuan terdiri dari 12,300. Total ada 153,470 orang.
  • Data sebaran PMI di sektor pembantu rumah asing, laki-laki terdata 434, perempuan 91,966.
  • BPJS sudah menggandeng Bank Mandiri, bagi WNI untuk menyambung BPJS di Malaysia.
  • Terkait dengan pendidikan anak, bahwa KBRI Kuala Lumpur CLS 25 untuk anak-anak yang berada diladang.
  • Terkait dengan pemutihan, berlaku februari 2016-juli 2018. Jumlah WNI yang mengikuti hearring sebesar 180.000.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan