Sekjend Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Sumber pergeseran anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas DJPB TA. 2020 yaitu pada optimalisasi anggaran pada DJPB sebesar 16.000.000, pergeseran anggaran dari Eselon 1 sebesar 134.700.000
• pengurangan biaya oprasional kapal pengawas yang sudah tidak layak untuk dioprasikan sebanyak 6 unit sebesar 13.250.000 dan untuk DJ PRL mengenai penundaan pembangunan Gudang Garam Nasional di Cirebon dikarenakan belum diperoleh status lahan clean and clear dari pemerintah daerah sebesar 2.500.000.
• Untuk BRSDMKP mengenai kelebihan belanja pegawai BRSDM yang dikarenakan terdapat proses mutasi dari pusat ke pemerintah daerah, pensiun dan meninggal dunia sebesar 50.000.000 dan optimalisasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan, dan penghematan belanja barang sebesar 20.000.000.

Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Rancangan kegiatan prioritas Ditjen PRL TA. 2020 yaitu 200 hektar rehabilitasi kawasan mangrove, 24 kabupaten dan kota terpapar 600 hektar Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR).
• Terdapat 15 pulau tersertifikasi hak atas tanah dan pemanfaatan pulau-pulau kecil atau terluar, 74 unit revitalisasi gudang garam rakyat dan sarana prasarana kawasan garam, serta 43 dokumen rencana zonasi.
• Adanya 8 lokasi Gerakan Cinta Laut (Gita Laut), 7 unit dermaga atau jetty apung, 4 kawasan pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu, dan 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak).
• Terdapat 10 lokasi rehabilitasi kawasan meliputi satu lokasi HE dan 9 lokasi PRPEP serta 8 komunitas masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal di WP3K.