RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Perundang-Undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR-RI

Tanggal Rapat: 30 Mar 2015, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 6

Pada 30 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan (Deputi PUU) dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) terkait persiapan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Deputi PUU, Johnson Radjagukguk antara lain:

• Ketentuan definisi BUMN belum jelas untuk merancang undang-undang tentang BUMN.

• Apa peran dari Menteri BUMN dalam organisasi BUMN secara keseluruhan? Apakah sebagai pemegang saham atau pejabat publik?

• Tugas BUMN adalah menjalankan tugas

  Pemantauan Rapat

  Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

  Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com