Menteri Sosial

• NKRI mmliki wilayah yang luas dan terletak di khatulistiwa, kondisi alam rawan terhadap terjdinya bencana dengan frekuensi tinggi. Indonesia terdiri beragam suku dan agama menjdi pemicu banyak bencana sosial.
• Pengaturan UU 2007 sudah tidakseauai dengan penanggulangan bencana saat ini, untuk itu perlu adanya UU baru yang komprehensif sebagai pengganti UU no 24/2007 yang lebih terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
• Isu krusial pada saat ini adalah pemenrintah tidak hanya mengatur bencana faktor alam tapi mengatur penanggulangan bencana faktor non alam dan manusia, tahapan penanggulangan
  bencana terdiri dari para rencana, tanggap darurat dan pasca bencana tetapi perlu juga siaga bencana, tidak perlu menyebutkan nama badan penanggulangan bencana, untuk memberikan fleksibilitas kepada bantuan yang akan datang, pengalokasian anggaran perlu diatur secara memadai untuk memberikan keleluasaan fiskal, tindak pidana dalam penanggulan bencana bukan kejahatan luar biasa.
• Kemensos berterima kasih kepada Komisi 8 DPR RI yang telah menyetujui RUU Penanggulangan Bencana ini disetujui dibahas lanjutan.