Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RUU Pengampunan Pajak – Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 12/Apr/2016,  Ditulis Tanggal: 10/May/2016

Mitra Kerja: Menkeu Kemenkeu RUU Pengampunan Pajak – Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, pada 12 April 2016 membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Raker dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komisi 11, Ahmadi Noor Supit dapil Kalsel 1. Rapat ini dimulai pukul 16.46 WIB. Selanjutnya, raker diskors dan dimulai kembali pukul 17.00 WIB karena Menkeu belum hadir.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Menkeu tentang RUU Pengampunan Pajak:

Penerimaan sektor pajak untuk alternatif pembangunan negara meningkat 28% dari tahun lalu. Penerimaan pajak nasional belum optimal. Indonesia termasuk negara yang memiliki tax ratio rendah. Saat ini, tax ratio Indonesia belum cukup memuaskan karena hanya 12%, masih di bawah Malaysia 16,1% dan Filipina 12,88%. Banyak wajib pajak Indonesia yang menaruh hartanya di negara tax haven dan belum melaporkan aset-asetnya, baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

Negara-negara maju telah berlomba-lomba untuk menarik investor. Banyak negara yang terlebih dahulu menanggapi perubahan pajak internasional dengan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak bukan kebijakan yang baru di ranah internasional. Tujuan utamanya adalah untuk repatriasi dana warga negara di luar negeri. Di Indonesia, pengampunan pajak seolah-olah seperti kebijakan adalah kebijakan untuk para penjahat, seperti koruptor. Adanya pengampunan pajak diharapkan warga negara akan menanamkan hartanya di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan pengampunan pajak hanya diadakan pada periode ini. Pelaksanaan pengampunan pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masyarakat yang akan datang.

Secara sosiologis, pengampunan pajakbukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan hukum aset di luar negeri. Kebijakan pengampuan pajak akan disertai penyempurnaan reguler lainnya seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Perbankan. Sementara itu, pendapat sebagian masyarakat pengampunan pajak adalah bentuk ketidakadilan. Di berbagai negara, hal ini adalah lazim. Kebijakan pengampunan pajak bukan untuk yang tidak patuh pajak saja, tetapi agar bisa menarik dana di luar negeri dan ditanamkan di dalam negeri.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan tanggapan Fraksi terhadap pemaparan Menkeu:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh I Gusti Agung Rai Wirajaya dari Bali. I Gusti ingin melihat hasil konsultasi Menkeu dengan Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU Pengampunan Pajak, dan secara umum Fraksi PDIP setuju dengan RUU Pengampunan Pajak.

Fraksi Golkar: Oleh Andi Achmad Dara dari Banten 3. Andi berpesan kepada Menkeu dan Komisi 11 bahwa pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang dilakukan jangan sampai tidak diterima nantinya. Pembahasan ini harus menunggu hasil rapat konsultasi antara Menkeu, Presiden, dan Bamus. Menurut Andi, komunikasi harus dilakukan dengan semua anggota Komisi 11, bukan hanya pimpinan Komisi 11. Mewakili Fraksi Golkar, Andi mendukung pengampunan pajak dapat dilanjutkan, tetapi masih menunggu musyawarah internal Fraksi Golkar agar tidak ada perselisihan.

Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi menyampaikan bahwa imbauan setiap Fraksi agar Pemerintah melakukan rapat konsultasi telah disepakati. Ahmadi mengusulkan RUU Pengampunan Pajak bisa dibahas dalam tahap berikutnya karena tidak ada Fraksi yang menolak. Ahmadi berharap agar setiap UU yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak. Ahmadi memperkirakan lamanya pembahasan RUU Pengampunan Pajak tergantung banyaknya jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM)yang dibuat Fraksi.

Fraksi Gerindra: Oleh Heri Gunawan dari Jabar 4. Heri menilai kepatuhan, penerimaan, dan kapasitas lembaga pajak masih rendah. Fraksi Gerindra dapat memahami inisiatif pemerintah terkait pengampunan pajak. Namun, Heri berpesan bahwa Pemerintah juga jangan mengabaikan proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Heri memperkirakan bahwa naskah akademik dan draf RUU Pengampunan Pajak yang baru diberikan hari ini, akan butuh pendalaman selama 14 hari. Selain itu, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus belum dilakukan. Heri berharap agar pembahasan RUU ini dapat segera dilakukan tapi tidak tergesa-gesa agar menjadi momentum perbaikan tata kelola pajak nasional. 

Fraksi Demokrat: Evi Zainal dari Jatim 2. Evi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat belum tuntas membahas RUU Pengampunan Pajak. Evi menuturkan bahwa Indonesia pernah menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada 1964 dan 1984. Namun, saat itu pelaksanaannya dinilai kurang optimal karena tidak mendapat reaksi dari wajib pajak. Target penerimaan pajak 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun, naik 4,3% dari target 2015. Evi menilai kebijakan sunset policy tahun 2008 cukup berhasil.

Evi merumuskan bahwa ada beberapa pilar utama yang harus dimasukan dalam RUU Pengampunan Pajak, yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial, dan terwujudnya sistem tata kelola pajak yang baik. Dengan diterbikannya UU Pengampunan Pajak, Evi menilai akan ada pengelolaan sistem pajak yang lebih produktif dan akuntabel. Mewakili Fraksi Demokrat, Evi menerima RUU ini untuk dilanjutkan pembahasannya. Namun, ini baru pandangan mini Fraksi, dan masih butuh pendalaman.

Fraksi PAN: Oleh Muslim Ayub dari Aceh 1. Menurut Muslim, RUU Pengampunan Pajak harus memberikan efek jerah bagi pihak yang tidak patuh pajak, dan juga harus memberikan penghargaan kepada yang patuh. Muslim berharap pengampunan pajak dapat mendorong untuk membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat membawa satu titik cerah bagi penerimaan negara. Fraksi PAN setuju jika RUU Pengampunan Pajak dapat ditindaklanjuti.

Fraksi PKB: Oleh Anna Mu’awanah dari Jatim 9. Anna mengusulkan agar Pemerintah dan DPR dapat membahas bersama-sama tentang RUU Pengampunan Pajak karena terkait dengan kebutuhan anggaran yang begitu besar. Menanggapi usulan dari Pemerintah, Anna menyampaikan bahwa Fraksi-fraksi akan membuat DIM sampingan. Anna menilai bahwa RUU ini perlu dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi PKS: Oleh Ecky Awal Mucharam dari Jabar 3. Ecky menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban konstitusional dan pajak juga merupakan redistribusi pendapatan. Ecky menilai bahwa ada kelemahan dalam sistem perpajakan Indonesia, dan yang paling fundamental adalah perubahan regulasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Ecky, pajak bersifat memaksa dan bertujuan untuk redistribusi pendapatan. Ecky menyampaikan bahwa Fraksi PKS berpandangan pajak memberi kontribusi untuk pembangunan nasional. Sedangkan untuk soal pengampunan pajak, belum ada eskalasi dari Fraksi PKS mengenai soal pandangan publik.

Ecky sangat berterima kasih dengan amandemen UU KUP menjadi prioritas tahun 2016. Ecky menilai bahwa naskah akademik RUU Pengampunan Pajak masih belum memadai sehingga Pemerintah akan sulit mendapatkan data tentang aset seseorang atau badan. Ecky meminta Pemerintah melakukan reformasi struktural peraturan perpajakan seperti yang disebutkan oleh beberapa partai. Untuk sekarang ini, Ecky masih menunggu pemerintah mengajukan RUU KUP.

Ecky mengatakan bahwa permasalahan perpajakan Indonesia tidak tuntas apabila hanya menggunakan pengampunan pajak, harus ada KUP. Ecky merasa pemerintah paham dengan UU KUP dan DPR tinggal menguji kesiapan Pemerintah dalam pengajuan RUU KUP karena sudah masuk prioritas 2015 dan 2016. Ecky mengharapkan Pemerintah dapat menunjukkan keseriusan dalam revisi UU KUP ini.

Fraksi PPP: Oleh Dony Ahmad Munir dari Jabar 9. Dony menyampaikan bahwa Fraksi PPP menginginkan agar pengampunan pajak jangan terlalu menggebu-gebu, tetapi tidak jelas ukurannya. Fraksi PPP mendorong Pemerintah agar fungsi pajak dijalankan dengan baik dan optimal, serta mendorong Pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Fraksi PPP mengapresiasi tindakan pemerintah dan menyetujui RUU Pengampunan Pajak dibahas sesuai peraturan yang berlaku.

Fraksi Nasdem: Oleh Donny Imam Prambodo dari Jateng 3. Donny menyampaikan bahwa hingga Februari 2016, penerimaan pajak baru sampai 9% sehingga perlu kebjakan agar dana-dana di luar negeri masuk ke dalam negeri. Fraksi Nasdem menyatakan setuju dengan RUU Pengampunan Pajak dan dapat dibahas ke tingkat selanjutnya. Donny mengusulkan agar pengampunan pajak dan tax reform berjalan bersama agar efeknya dirasakan lebih menyeluruh. Sementara itu, Pemerintah juga perlu menjaga situasi kondisi politik untuk mendukung pengampunan pajak.

Fraksi Hanura: Oleh Nurdin Tampubolon dari Sumut 1. Nurdin berpendapat bahwa peningkatan penerimaan negara ditentukan dari pengelolaan sektor ekonomi yang ada. Menurut Nurdin, Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah perlu dibuat time frame penyelesaian masalahnya. Donny juga meminta agar Pemerintah memperbaiki permasalahan ekonomi secara berkelanjutan karena apabila tax ratio kecil, maka daya saing industri pun rendah. Fraksi Hanura mendukung pengampunan pajak segera dilaksanakan sebelum APBN-P 2016. Donny menyarankan kepada seluruh Fraksi untuk membahas internal beriringan dengan rapat konsultasi.

Respon Mitra

Berikut merupakan respon Mitra terhadap masukan dan pertanyaan Fraksi:

Kemenkeu mengapresiasi dukungan Fraksi terhadap RUU Pengampunan Pajak. Secara informal, Kemenkeu sudah menyampaikan keinginan untuk melakukan rapat konsultasi DPR dengan Presiden membahas RUU Pengampunan Pajak. Menkeu mengungkap bahwa Presiden masih khawatir dengan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai potensi karena kekurangan likuidasi. RUU KUP sendiri sudah siap tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres). Terakhir, Menkeu mendapat kabar duka dari Sibolga, ada dua juru sita pajak ditusuk oleh wajib pajak.

Penutup Rapat

Dalam penutup rapat, I Gusti meminta Kememenkeu memberi apresiasi terhadap juru sita yang meninggal karena tugas. Terkait hal yang sama, Ecky juga memohon agar dalam KUP dibuat peraturan untuk melindungi petugas perpajakan. Setelah itu, Ahmadi menutup rapat pukul 18.38 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 11 dengan Menkeu mengenai RUU Pengampunan Pajak, kunjungi http://chirpstory.com/li/311419.

wikidpr/au

ilustrasi: okezone.com