Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RUU Pilkada – Rapat Kerja Komisi 2 dengan Mendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, dan DPR-RI

Tanggal Rapat: 15 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 15 April 2016, Komisi 2 DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia(DPD-RI) tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada)

Rapat dipimpin Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dapil Sumatera Utara 2. Rambe membuka rapat 14:50 WIB. Dalam pembukaan rapat, Rambe menyampaikan bahwa Raker hari ini merupakan yang pertama dalam pembahasan perubahan ke-2 RUU Pilkada. Acara pertama, yaitu pengesahan mekanisme pembahasan perubahan ke-2 RUU Pilkada. Selanjutnya adalah keterangan dari Presiden terkait perubahan ke-2 RUU Pilkada. Acara ketiga adalah pandangan dari Fraksi dan DIM terhadap draf perubahan ke-2 RUU Pilkada.

Rambe juga menyebutkan bahwa Raker hari ini juga akan menetapkan panja perubahan ke-2 RUU Pilkada. Kemudian setelah itu, akan dilakukan penetapan pembahasan RUU Pilkada di tingkat 2 DPR-RI. Rambe menyampaikan bahwa pembahasan DIM dalam Panja akan dilakukan dalam waktu singkat, sekitar 10 hari. Waktu rapat juga akan ditetapkan, sampai malam atau bahkan subuh. Panja perubahan pertama RUU Pilkada sebelumnya pernah dilakukan hingga subuh.

Pada 27 April 2016, Komisi 2 menjadwalkan raker dan pengambilan keputusan mini Fraksi sehingga nanti dapat disahkan pada saat Paripurna. Mekanisme pembahasan perubahan ke-2 RUU Pilkada telah disepakati. RAmbe menyampaikan acara berikutnya adalah penjelasan Pemerintah atas perubahan ke-2 RUU Pilkada. Setelah itu, Rambe memintaFraksi-fraksi untuk menuliskannya dalam laporan tertulis.

Pemaparan Mitra

Mendagri, Tcahyo Kumolo:

  • Pemerintah mengikuti jadwal DPR untuk membahas RUU Pilkada. Pemerintah ingin membangun Pilkada yang demokratis sesuai sila keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 danPasal 18 Ayat 1 UUD 1945.
  • Pilkada sudah dilaksanakan secara serentak, tetapi pelantikan calon terpilih belum serentak karena terkait administrasi. Ada tiga pemenang pilkada yang wafat setelah dilantik dan 1 pemenang yang tertangkap tangan memakai narkoba.
  • Timbul polemik saat tahapan pemilu tinggal 1—2 minggu, ada 1 pasangan calon meninggal. Hal itu terjadi di daerah Lampung.Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ada yang sudah masuk tahanan,tetapi tetap dilantik. Hal itu harus diperhatikan kembali.
  • Harus ada perhatian dalam kasus peserta atau pemenang pilkada yang menjadi tersangka. UU Pilkada yang sebelumnya kurang tegas mengatur politik uang.
  • Revisi UU Pilkada pada prinsipnya ingin memasukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara keseluruhan dan memasukan ketentuan baru sesuai dinamika Pilkada 2015.Perubahan UU Pilkada harus lebih detail agar tidak mudah dipatahkan MK.
  • Revisi UU Pilkada yang telah disahkan akan merevisi peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan terkait lainnya. Silakan KPU untuk menyusun tahapan-tahapan.
  • Penghapusan persyaratan tidak memiliki kepentingan. Kemudian, perlu penegasan tentang tugas Bawaslu danperjelas kewajiban pemerintah daerah.
  • Beberapa materi revisi UU Pilkada dari putusan MK terkait syarat calon peserta adalah penegasan tugas Bawaslu tentang sanksi untuk parpol yang tidak mengusulkan calon peserta Pilkada, serta penetapan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak.
  • Pemerintah sepakat pembiayaan Pilkada harus sudah tercukupi oleh daerah. Hanya untuk pos keamanan yang tidak bisa ditentukan apabila menimbulkan konflik-konflik yang cukup banyak.
  • Estimasi Pilkada serentak tahun 2017 ada 101 daerah, tahun 2018 ada 171 daerah, Pilkada Serentak Nasional tahun 2027 ada 541 daerah.
  • Mohon maaf atas keterlambatan penyampaian draf perubahan ke-2 UU Pilkada. Secara prinsip, mohon maaf gerak Pemerintah ini melewati janji pada masa reses.
  • Setelah pembahasan 2 minggu ini, mohon ijin untuk membahas RUU Pilakada dengan KemenkumhamdanDPD-RI.
  • Kemendagri merasa senang bila Ketua Komisi 2 bisa menyelaraskan perbedaan dalam Fraksi terkait DIM RUU Pilkada.

DPD-RI:

  • Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perubahan UU Pilkada merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi asas-asas keadilan. Perbaikan UU Pilkada harus bisa meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam setiap sistem, Pilkada selalu memiliki kekurangan. Dalam Pilkada, harus ada koherensi dengan sistem pemerintahan, keterwakilan daerah, dan menghasilkan Pemerintah yang bisa memerintah atau Pemerintahan yang efektif. Hampir tidak ada kesempatan kepada publik berdasarkan kapabilitas para calon.
  • Mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, calon tunggal, anggaran, partisipasi politik yang rendah, dibukanya ruang bagi petahana, serta gugatan sengketa hasil pilkada yang cenderung meningkat, sudah ada dalamlaporan tertulis.
  • Anggaran pilkada hendaknya dikembalikan pada pendanaan dari APBN.DPD menyetujui Pemerintah untuk memberikan sanksi ke parpol yang tidak mengajukan paslon untuk mencegah adanya calon tunggal. DPD usul anggaran Pilkada bersumber dari APBN untuk mencegah terlambatnya anggaran karena bila pendanaan dari APBD akan rawan politisasi, keterlambatan, dan tidak jalannya pengalokasian.
  • Terkait politik uang, perlu diberikan ketegasan sanksi dan perlu juga diberikan penguatan kepada Bawaslu serta perlu juga dikaji jangka waktu kampanye. DPD merekomendasikan jangka waktu kampanye Pilkada diperpendek.
  • Daftar Pemilih Tetap (DPT)sebaiknya dari BPS.Pasangan calon harus berdomisili minimal satu tahun di desa atau wilayah tersebut sebelum pendaftaran. Hal ini harus diutamakan agar pilihan paslon adalah orang-orang yang tahu tentang wilayah yang dipimpinnya. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada untuk Gubernur diusulkan 10 persen, dan lebih dari 2 juta pemilih. DPD usul untuk mengajukan sengketa Pilkada di provinsi 10 persen, 7,5 persen, dan 3,5 persen.
  • Bila yang mencalonkan kepala daerah adalah anggota TNI, Polri, ASN, dan BUMN, maka wajib cuti tanpa ditanggung negara sejak pemilihan. Tidak perlu mencantumkan norma itu di dalam UU Pilkada nantinya. DPD usul agar tidak perlu mengatur anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan diri.
  • DPD Berharap Pilkada mendatang dapat berjalan dengan demokratis. DPD akan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Komisi 2.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan usulan perubahan dari Fraksi terhadap RUU Pilkada:

Fraksi PDIP: Oleh Arif Wibowo dari Jatim 4. Arif menyampaikan bahwa Fraksi PDIP menyambut baik upaya Pemerintah yang mengajukan perubahan ke-2 RUU Pilkada. Fraksi PDIP melihat revisi UU Pilkada untuk mewujudkan pemerintah daerah yang demokratis. Arif menyarankan agar Komisi 2 dan Mitra melakukan perubahan terhadap hal yang dianggap penting saja, tidak perlu dibahas secara keseluruhan. Melalui Arif, Fraksi PDIP mendukung agenda pembahasan revisi ke-2 UU Pilkada.

Arif menegaskan kepada Mitra bahwa  beberapa hal penting terkait revisi harus sesuai dengan uji materi MK, UU tentang Pemda, UU BUMN, UU ASN, UU Polri, UU Otonomi Khusus, dan UU TNI. Arif menilai bahwa ada substansi yang perlu kajian mendalam dalam UU Pilkada, yaitu syarat pasangan calon (paslon) mantan terpidana, pengunduran diri, atau cuti terhadap calon dari TNI, Polri, dan anggota DPR. Menurut Arif, ketentuan tersebut agar diperluas pada masa jabatan, ambang batas minimal untuk dapat mengusung pasangan calon, agar mengutamakan kader masing-masing parpol yang disepakati untuk diusulkan, dan yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah parpol yang susunan kepengurusannya terdaftar dalam Kemenkumham.

Arif menyampaikan bahwa penetapan kepala daerah berdasarkan pada suara terbanyak. Arif menyarankan agar pasangan calon kepala daerah perseorangan (independen) yang terlibat politik uang diberi sanksi oleh KPU Provinsi. Untuk pasangan calon tunggal, Arief meminta pelaksanaannya tetap dilakukan secara langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil.Arief melanjutkan,Pilkada di Papua harus mengutamakan adat Papua. Hal penting lainnya akan disampaikan kepada Pimpinan Komisi 2 dan akan dijabarkan dalam rapat Paniti Kerja (Panja) Perubahan ke-2 UU Pilkada.

Fraksi Golkar: Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kaltim.Hetifah menilai bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 adalah undang-undang yang paling cepat mengalami perubahan, dantampak semangat melakukan perubahan undang-undang sistem pemilihan kepala daerah. Menurut Hetifah, perubahan ke-2 UU Pilkada merupakan revisi terbatas untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada.

Dari sisi aktor, manajemen, hukum, penegasan waktu kepala daerah terpilih, serta pemberian sanksi para pelaku politik uang,dinilai Hetifah mampu menjaga dan menghasilkan pimpinan yang kuat di daerah.Hetifah mengajak Mitra dan Komisi 2 untuk menghadirkan regulasi yang kredibel. Hetifah berharap perubahan ini memiliki makna tafsir tunggal dan konsisten untuk mencapai kepemimpinan daerah yang efektif sehingga perubahan UU Pilkada menjadi lebih kredibel.

Kemudian, Hetifah juga berharap perubahan RUU Pilkada menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional untuk tunduk dengan pemilihan dan menghasilkan pemenang yang berkualitas, dan  pelaksanaan elektoral murah, memunculkan parpol yang responsif, memunculkan politik yang beradab, mengarahkan partisipasi yang rasional, serta melahirkan kandidat yang mumpuni dan aspiratif. Hetifah menyampaikan bahwa hanya parpol yang mampu berperilaku adaptif yang bisa berperang dalam kehidupan politik. Fraksi Golkar mengapresiasi dan memberi dukungan terhadap penyampaian Fraksi PDIP terkait calon dari DPR agar TNI, pegawai BUMN, dan DPR/DPD mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan diri, dan cukup cuti saja, tidak harus mengundurkan diri. Perubahan juga untuk. Fraksi Golkar menyetujui RUU Pilkada dilanjutkan dalam pembahasan tingkat 1 dan berharap perubahan UU ini mampu meningkatkan kesejahteraan daerah.

Fraksi Gerindra: Oleh Sareh Wiyono M dari Jatim 8. Sareh menemukan sejumlah pengaturan dalam UU Pilkada yang belum lengkap. Sareh menilai masih diperlukan perbaikan terhadap UU Pilkada guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisisen, sertaperbaikan yang perlu diubah tentu berbeda dengan perubahan sebelumnya. Sareh menyampaikan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 dilaksanakan secara bergelombang.

Sareh berharap kebijakan Pilkada Serentak secara bergelombang hingga tahun 2027 dapatmelahirkan pemerintahan yang efektif. Sareh menyampaikan bahwa perbaikan UU Pilkada secara terbatas untuk menjawab permasalahan dan meminimalisir kekosongan hukum. Menurut Sareh, putusan MK yang mewajibkan pengunduran diri calon dari DPR, mengabaikan kader terbaik parpol. Sareh menambahkan, anggota TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, cukup cuti di luar tanggungan saja.

Sareh menilai seharusnya perekrutan Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan secara terbuka untuk mengurangi kecurangan Pilkada. Sareh berharapada penurunan persentase menjadi 15 persen kursi dan 20 persen suara sah di DPRD untuk mengajukan calon agar parpol punya kesempatan dan bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang sehat. Menurut Sareh, adanya ambang batas maksimal akan menghilangkan calon tunggal dalam Pilkada.Saleh berpendapat bahwa putusan MK semakin memberi ruang yang sangat besar terhadap pencalonan perseorangan. Sareh meminta penguatan parpol harus lebih diutamakan dalam Pilkada,dan tidak hanya perseorangan.

Sareh menilai pencalonan melalui jalur perseorangan perlu diseleksi secara terbuka dan persyaratannya menjadi 10 persendukungan dari jumlah daftar pemilihan tetap (DPT). Sareh mengusulkan agar hasil gugatan sengketa memenuhi ambang batas setengah persen dinaikkan menjadi 2 persen, dan diusulkan juga ambang batas pengajuan sengketa Pilkada harus selisih suara 10 persen. Sareh menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang luas, nasional dan lokal, merupakan indikator penting karena itu merupakan hak asasi manusia.

Menurut Sareh, maka upaya peningkatan partisipasi pemilih cukup dilakukan KPU dan Bawaslu agar tetap netral. Sareh melihat bahwa pembiayaanPilkada Serentak 2015 tidak berjalan dengan baik karena mengalami keterlambatan. Terlambatnya anggaran akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkada Serentak. Saleh mengusulkan agar anggaran pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD dengan dukungan APBN. Sareh berharap semoga rencana anggaran untuk Pilkada ini dapat didukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk membuat efek jera ke pelaku kecurangan Pilkada,Sareh menyarankan agar dendanya ditingkatkan, paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. Fraksi Gerindra setuju untuk membahas revisi UU Pilkada dan diselesaikan masa sidang ini. Fraksi Gerindraberjanji konsisten untuk menyelesaikan RUU Pilkada ini.

Fraksi Demokrat: Oleh Fandi Utomo dari Jatim 1. Mewakili Fraksi Demokrat, Fandi merasa beberapa ketentuan dalam UU Pilkada saat ini belum memberikan kepastian hukum, dan itu perlu diperbaiki. Fandi berpendapat bahwa keseluruhan putusan MK wajib ditindaklanjuti dan memasukan ketentuan yang belum diatur.

Fandi menyampaikan bahwa revisi UU Pilkada dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah. Menurut Fandi, konsep petahana perlu diperjelas,dan sanksi bagi calon yang terlibat politik uang perlu ditingkatkan. Fandi juga ingin rakyat mendapat informasi yang jelas terkait calon kepala daerah yang mantan narapidana dan yang berkonflik dengan petahana sehinggaperlu dilakukan uji publik terhadap seluruh calon.Fandi menemukan masih banyak data peserta yang tidak sesuai, dan penyelenggara Pilkada tingkat kecamatandanAparatur Sipil Negara (ASN)dinilai tidak netral.Fandi merasa perlu penguatan terhadap Bawaslu. Selain itu, penyelesaian sengketa Pilkada juga perlu disederhanakan.

Fandi berharap agar nantinya E-KTP menjadi dasar dalam penggunaan e-voting. Selain mengakomodir penyelenggara, menurut Fandi, pemilihan juga harus memperhatikan sanksi bagi para pelaku politik uangsehingga dapat menjadi dasar penanganan sengketa pengurusan parpol. Fandi menilai bahwa Pemerintah dan Fraksi harus memikirkan proses pencalonan untuk mencegah terjadinya calon tunggal. Revisi UU Pilkada diharapkan Fandy tidak memuat substansi yang multitafsir dan bisa memprognosis kejadian. Fandi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat setuju RUU Pilkada dibahas ke tahap selanjutnya.

Oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Wahidin mewakili Fraksi PKS dan Hanura menyerahkan DIM kepada Pemerintah karena perwakilan kedua Fraksi tersebut berhalangan hadir.

Fraksi PAN: Oleh Sukiman dari Kalimantan Barat. Sukiman menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh pihak yang terlibat. Sukiman melihat Pilkada Serentak lalu masih menyisakan persoalan seperti calon tunggal dan kerusuhan di berbagai daerah. Sukiman berpendapat bahwa sesungguhnya pesta demokrasi tidak hanya soal pemilihan. Menurut Fraksi PAN, Pilkada harus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa suksesi kepemimpinan adalah hal penting, agar masyarakat juga dapat mendapatkan pengetahuan lebih dalam konteks RUU Pilkada.

Catatan penting lainnya yang diberikan Sukuman untuk Pilkada adalah mengenai calon dari mantan terpidana yang perlu diberi batasan karena persoalan pemimpin perlu kehati-hatian, bukan persoalan cakap dan tidak cakap semata. Fraksi PAN menolak calon peserta yang terpidana bandar narkoba, pembunuhan, dan kejahatan seksual. Terkait calon independen, Sukiman menilai perlu disesuaikan normanya sesuai dengan ketentuan MK. Sukiman berharaptidak ada ruang diskriminasi terhadap calon yang didukung parpol. Menurut Sukiman, calon independen dan calon dari parpol harus seimbang.Terkait calon tunggal, Fraksi PAN merasa bahwa calon harus menang 70% dalam Pilkada dan calon tunggal tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat.

Fraksi PAN menolak adanya sanksi terhadap parpol yang tidak mencalonkan paslon.Terkait politik uang, Pemerintah dinilai Sukiman masih mengalami kerancuan dalam menyelesaikan politik uang. Sukiman menegaskanbahwa harus ada sanksi bagipihak yang terlibat politik uang, baik yang memberi dan yang menerima. Revisi UU Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Fraksi PAN menerima revisi UU Pilkada dibahas di tingkat selanjutnya.

Fraksi PKB:Oleh Yanuar Prihatin dari Jabar 10. Menurut Yanuar, perubahan terhadap UU yang mengatur kepala daerah ini bersifat sangat penting karena kemunculan pemimpin-pemimpin yang baik untuk mengelola di daerah merupakan kunci pokok untuk peningkatan kesejahteraan.Yanuat merumuskan paling tidak ada dua hal yang memerlukan penyempurnaan, yaitu perbaikan persyaratan calon dengan segala konsekuensi,serta peningkatan kualitas dan jaminan yang mampu memunculkan calon pemimpin daerah yang berkualitas.Yanuar menyampaikan bahwa caloh kepala daerah darikalangan TNI, DPR, dan lain-lain, tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup cuti di luar tanggungan negara. 

Postur persyaratan calon kepala daerah dinilai sangat minimalis. Yanuar menyampaikan bahwa syarat pencalonan bersifat kualitatif dan tidak menonjol. Terkait dengan syarat kesehatan rohani dan jasmani paslon, Yanuar meminta agar dipertegas syarat bertakwa pada Tuhan YME, mampu secara rohani mental dan kejiwaan jadi titik beratnya. Selain itu, Yanuar juga mensyaratkan agar setiap paslon setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki pengetahuan yang mendalam perihal Pancasila dan UUD 1945, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pemerintahan dan pembangunan, memiliki pengalaman dalam organisasi lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta keberhasilannya di dalam memimpin juga harus dijadikan sebagai salah satu syarat.

Yanuar menyampaikan bahwa uji pengetahuan tentang pemerintahan kepada paslon perlu ada parameter yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan oleh lembaga yang kredibel, misalnya Lemhanas untuk memastikan kapasitas ideologi yang cukup baik.Untuk mengakses hasil perhitungan suara, Yanuar menyarankan perluada kewajiban untuk menyampaikan hasil penghitungan suara asli di papan pengumuman, di kantor-kantor desa. Yanuar beralasan dokumen negara juga merupakan dokumen masyarakat.

Yanuar menyayangkan saksi Pilkada yang ditetapkan dan disahkan, justru bekerja untuk paslon dan tidak dapat ditolak Bawaslu dan Panwaslu, padahal mereka dibiayai oleh anggaran negara. Fraksi PKB menyetujui RUU Pilkada untuk dilanjutkan pembahasannya.

Fraksi PPP: Oleh Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara. Amirul menyampaikan bahwa pada awal masa sidang ini Komisi 2 telah menerima draf RUU Pilkada yang didasari beberapa hal, yakni dalam rangka merespon peraturan MK terkait Pilkada serentak. Meski Pilkada Serentak gelombang pertama telah selesai, tetapi menurut Amirul, masih ada permasalahan yang perlu ditanggapai secara serius, yaitu rendahnya tingkat partisipasi danadanya calon tunggal. Dalam hal ini, KPI dan Bawaslu dinilai wajib untuk ikut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Mewakili Fraksi PPP, Amirul dapat memahami alasan Pemerintah untuk merevisi UU Pilkada. Menurut Amirul, syarat 20% kursi parpol untuk mencalonkan paslon perlu dihilangkan untuk menghilangkan mahar politik dan meminimalisir paslon dadakan.Amirul merasa perlu ada syarat calon kepala daerah harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi pemerintahan, dan harus figur yang berkualitas.Selain itu, perlu juga menghilangkan sanksi bagi parpol yang tidak mengusulkan paslon karena dinilai akan mengundang perdebatan.

Selanjutnya, Amirul setuju bila anggota TNI dan Polri diberikan hak untuk memilih di daerah asalnya. Amirul menyampaikan bahwa Fraksi PPP menyetujui pembahasan RUU Pilkada dibahas ke tingkat selanjutnya dan jadi UU di masa sidang ini.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menuturkan bahwa prinsip perubahan ke-2 UU Pilkada tetap harus mengacu pada landasan filosofis dan butuh evaluasi serta perbaikan yang lebih baik. Selain itu, revisi ini juga dinilai butuh adanya kepastian hukum.Tamanuri menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem menerima perubahan ke-2 terhadap RUU Pilkada yang diusulkan oleh Pemerintah. Fraksi Nasdem juga mengusulkan agar calon kepala daerah dari DPR nonaktif tidak mengundurkan diri.Tamanuri merujuk pada putusan MK bahwa setiap calon harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya ketika sudah menjadi kepala daerah untuk menghindari konflik internal.

Tamanuri merasa perlu ada penjelasan terkait calon kepala daerah yang mantan narapidana, keterangan sebagai mantan narapidana harus di-publish secara nasional. Syarat calon perseorangan yang diusulkan oleh Pemerintah telah sesuai karena persyaratannya berbeda dengan persyaratan calon dari Parpol.Menurut Tamanuri, proses seleksi calon kepala daerah merupakan bagian dari demokrasi sehingga tidak perlu dipaksakan jika tidak sesuai.

Tamanuri juga menilai bahwa perlu diatur syarat pencalonan kepala daerahadalah tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, serta tidak sedang menjalani proses hukum karena merupakan panutan masyarakat. Daerah yang hanya ada calon tunggal, Tamanuri menyarankan agar kertas suaranya menggunakan foto. Secara teknis, Tamanuri mengusulkan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) meningkatkan jumlah pemilihnya menjadi 800 untuk efisiensi dan mencegah manipulasi.

Tamanuri merasa perlu ada pengaturan terhadap Bupati atau Walikota saat menjelang Pilkada, pengaturan mekanisme bagi parpol pendukung paslon, pengaturan terhadap Bawaslu Provinsi. Tamanuri masih menemukan oknum pengawas pemilu yang melanggar.Dalam draf UU Pilkada, Tamanuri mengusulkan adanya penjelasan mengenai hutang paslon yang merugikan negara. Tamanuri menyampaikan bahwa kewajiban mengundurkan diri Anggota DPR ditetapkan saat menjadi paslon, bukan saat daftar.Tamanuri melanjutkan, bahwa pengajuan pengunduran diri dari jabatan sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, DPR, dan DPD wajib disampaikan paling lambat 10 hari setelah penetapan kepala daerah terpilih.

Menurut Tamanuri, sumber dana kampanye dari paslon perlu diatur agar lebih transparan, dan dana kampanye calon yang diusulkan dapat diperoleh dari pasangan calon, sumbangan parpol yang mengusulkan, atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Hal ini dinilai sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahandaerah dimana pemda adalah kepala daerah yang memimpin daerah otonom.Tamanuri menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem setuju pembahasan RUU Pilkada dibahas ke tingkat selanjutnya.

Penutup Rapat

Ketua Rapat, Rambe Kamarul Zaman menyampaikan bahwa Komisi 2 sudah mengerjakan beberapa hal dalam rangka perubahan ke-2 revisi UU Pilkada, seperti dialog dengan NGO, dan rencananyaKomisi 2 juga akan berkunjung ke UNHAS, UNAIR, dan USU untuk melakukan dialog. Rambe optimis Fraksi akan menyelesaikan ini ke arah yang lebih baik. Rambe menuturkan bahwa Komisi 2 akan segera memulai pembahasan DIM dalam bentuk Panja danmenuntaskannya pasal demi pasal. Rambe tidak menutup kemungkinan bahwa pembahasan DIM nantinya akan ada perubahan.

Rapat menetapkanbahwa Anggota Panja RUU Pilkada terdiri dari 26 orang.Dengan demikian Panja RUU Pilkada sudah dibentuk untuk dapat disetujui. Setelah itu, Rambe menutup rapat pukul 18.08 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 2 dengan Mendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, dan DPD-RI, kunjungi http://chirpstory.com/li/311986.

wikidpr/kd

ilustrasi: tempo.co

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan