Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KemenPAN-RB, ORI, BKD, dan DPRD Nganjuk

Tanggal Rapat: 14 Dec 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 14 Desember 2016, Komisi 2 menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman RI (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur. Rapat ini membahas tentang tenaga honorer K1 di Kabupaten Nganjuk. Rapat dipimpin oleh Ahmad Riza Patria dari Jawa Barat 3 dan dihadiri oleh tujuh fraksi.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Perwakilan Tenaga Honorer:

  • Kami mewakili 1178 tenaga honorer K1 Kab. Nganjuk yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS.
  • Gaji tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk menggunakan dana APBD.
  • Pada tahun 2013 sebanyak 1178 tenaga honorer K1 akan diangkat menjadi PNS, tetapi ternyata hingga tahun 2016 tidak diangkat. Data di MenPAN-RB ternyata Pemda Nganjuk tidak pernah mengajukan honorer K1 untuk diangkat menjadi PNS. Kami sudah melakukan demo ke Pemda Nganjuk.
  • Kami sudah mengirim surat terkait aduan honorer k1 kepada MenPAN-RB, Bupati Nganjuk, dll.
  • Kami menerima surat dari MenPAN-RB yg ditujukan kepada Bupati Nganjuk agar menindaklanjuti tenaga honorer K1.
  • Kami berharap hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah.
  • Surat dari MenPAN-RB tersebut mengimbau Bupati agar melakukan pendataan dan pengangkatan honorer K1 secara transparan, tetapi surat tersebut pelaksanaannya selalu ditunda-tunda.
  • Kami tidak mampu membayar oknum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp60 juta dengan dalih untuk mempercepat pengangkatan PNS di Kabupaten Nganjuk.
  • Dokumen yang ditahan oleh oknum tersebut sebanyak 500 lebih dan selalu diintimidasi oleh mereka.
  • Oknum yang meminta uang berasal dari PPT berjumlah tiga orang.
  • Kami mohon kepada Komisi 2 agar segera menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer K1 sehingga kami dapat diangkat seperti tenaga honorer K1 di daerah lain.
  • Kami sudah melakukan demo beberapa kali ke Pemda Nganjuk, tetapi tidak pernah didengar.
  • Kami sudah melalui validasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah lulus untuk dapat diangkat sebagai PNS.
  • Kami juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan kepolisian agar menindaklanjuti para oknum yang memungut uang dan menahan ijazah para honorer K1 yang ingin diangkat menjadi PNS.
  • Kami juga ingin agar tidak ada pungutan liar lagi dalam hal pengangkatan PNS.
  • Kami harap hal ini segera diselesaikan.

Berikut merupakan pemaparanKemenPAN-RB:

  • Kami tidak mengatakan bahwa tanpa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) tidak bisa diangkat, tetapi kami tetap mengharapkan agar SPTJM tetap ada.
  • Hasil koordinasi dengan Bupati Nganjuk, yaitu Pemda Nganjuk keberatan mengangkat 1.181 daerah tersebut.
  • Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit investigasi terkait kebijakan tenaga honorer K1 dan K2. Kami sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti terkait pengangkatan ini kami terkendala dengan payung hukum. Kemudian, peran Bupati Nganjuk tidak dapat diabaikan karena kami tidak dapat menyiapkan formasi kebutuhan PNS disana.  
  • Peran Bupati Nganjuk tidak bisa diabaikan karena kami tidak bisa memproses tanpa adanya usulan pemda setempat

Berikut merupakan pemaparan Ombudsman:

  • Ombudsman menerima laporan dari Sajianto dkk ( 1.178 tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk)
  • Kami berpendapat bahwa masalah ini sudah berlangsung lama dan kami memberi perhatian khusus pada hal ini dan kami menginginkan solusi yang baik dalam persoalan ini.
  • Kami sudah setahun menangani hal ini dan kami rasa persoalan ini KemenPAN yang harus menyelesaikannya.
  • Kami sendiri mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengangkat honorer K1 dari Ngajuk ini karena mereka semua sudah memenuhi kriteria.
  • Dan juga, 1.178 orang itu sudah memenuhi kriteria setelah diverifikasi dan saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mengangkat mereka.
  • Terkait SPTJM, harusnya ini tidak perlu karena sudah ada surat yang berkaitan.
  • Masalah uang tidak ada masalah karena kami sudah membicarakannya dengan bupati, hanya masalahnya ini mereka diangkat atau tidak.
  • Harusnya kita tinggal memutuskan saja diangkat atau tidak, kami sudah periksa semua dokumennya.
  • Honorer K1 ini adalah kelalaian pemerintah. Kalau kita koreksi lagi bukan hanya 1.178 yang memenuhi syarat untuk diangkat.
  • Kita di sini tidak bertanggung jawab atas kebijakan PP No.56 Tahun 2014 dan yang menderita disini adalah rakyat.
  • Pada proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), saya meminta pandangan daerah seluruh Indonesia sebelum lahirnya PP No 4.
  • Pada pembuatan PP No.48 thn 2005, saya yang memiimpin rapat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  • Kesimpulannya tidak ada lagi opini hukum karena ini sudah clear.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDI-P: Oleh Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria mengatakan bahwa kepala sekolah tadi tidak terkait dengan Surat Keputusan kepala sekolah karena hal itu sudah lewat. Arteria mengatakan bahwa orang-orang honorer K1 merupakan orang-orang yang sudah terverifikasi. Pengangkatan honorer ini tidak ada kaitannya dengan SK dan revisi UU. Arteria akan memperjuangkan K2 dan K1 secara mati-matian. Arteria menambahkan bahwa sudah banyak honorer KI yang membayar ke pihak lain untuk dapat diangkat sebagai PNS. Arteria menyatakan bahwa gaji honorer yang diberikan hanya Rp1 juta. Persoalan semacam ini terlepas dari revisi UU ASN dan masalah bidang Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga belum selesai. Arteria mengatakan bahwa persoalan seperti ini udah dipahaminnya dan berharap pertemuan kedua ini mendapat penyelesaian. Ia juga mengharapkan saat rapat menteri dapat hadir. Apabila benar-benar tidak bisa, Arteria ingin presiden mengadakan wakil menteri.  Arteria mengeluhkan tentang pembicaraan payung-payung hukum. Arteria juga bingung mengapa untuk berbuat baik saja mereka takut. Apabila pengangkatan tidak bisa dilakukan, ia menyarankan untuk honorer dari Nganjuk untuk melakukan demo. Arteria menegaskan, intinya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) tidak bisa mengangkat honorer K1. Dalam rapat ini, Arteria ingin mendengar bahwa MenPAN akan mengangkat honorer K1 tanpa tes. Honorer K1 sudah banyak melahirkan PNS-PNS. K1 dan K2 itu sekarang disamakan dengan pemerintah. Tenaga honorer sudah banyak yang mengikuti ATT, namun gugur. Terkait pengurangan ATT, menurut Arteria  tidak masalah apabila 1.178 itu diangkat  semua.

Oleh Henry Yosodiningrat dari Lampung 2. Henry mengatakan bahwa apa yang terjadi di Nganjuk yang tidak diindahkan oleh Bupati Nganjuk dan ini merupakan  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemimpin. Ia melihat persoalan ini banyak unsur pidananya dan seharusnya segera dilaporkan ke kepolisian agar ditangkap dan harus membuat laporan resminya kepada kepolisian. Henry mengatakan bahwa persoalan ini akan diserahkan kepada instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Fraksi Gerindra: Oleh Ahmad Riza Patria dari Jawa Barat 3. Ahmad mengatakan bupati atau wakil bupati harus membuat surat terkait pengangkatan honorer K1. Menurut Ahmad, Sekretaris Menteri MenPAN-RB tidak ada lagi masalah. Ahmad melanjutkan bahwa Komisi 2 akan menyurati Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) untuk menangani calon untuk pengangkatan PNS. Ahmad tidak setuju dengan suap-menyuap untuk diangkat menjadi PNS. Semua pihak tinggal menunggu SPTJM saja, tetapi sekarang terhalangi karena bupatinya sedang diperiksa oleh KPK. Jadi, MenPAN akan mengangkat apabila ada SPTJM, pemrosesannya, dan opini hukum. Pembicaraan ini mengenai kemaslahatan umat Asnawi.

Oleh Sarehwiyono dari Jawa Timur 8. Sarehwiyono mengatakan bahwa apresiasi untuk ombudsman dan untuk MenPAN harus membuat payung hukum yang jelas. Sarehwiyono mengatakan bahwa dari Ombudsman sudah jelas kalau semuanya sudah dapat diangkat. Sarehwiyono mengatakan bahwa Ngajuk merupakan kabupaten yang miskin. Mereka bekerja di pasar agar bisa makan. Maka, sarehwiyono meminta ketegasan agar bisa diangkat persoalan K1 di Nganjuk ini. Menurutnya, ada pelanggaran hukum ini kepada 1.178 orang yang menderita.

Fraksi NasDem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri mengeluhkan bahwa berkali-kali rapat, tetapi tidak mendapatkan hasil yang pasti. Ini yang pertama meminta SPTJM.

Kesimpulan

  • Komisi 2 DPR meminta Bupati Nganjuk untuk segera mengeluarkan Surat PertanggungJawaban Mutlak (SPTMJ) agar 1.178 orang tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk dapat diangkat menjadi CPNS tanpa melalui tes.
  • Komisi 2 DPR RI meminta kementrian PANRB dan BKN untuk segera mengangkat 1.178 orang tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk menjadi CPNS tanpa tes paling lambat tiga bulan.
  • Komisi 2 DPR RI akan melaporkan kepada Kapolri untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap oknum Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar terhadap para tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk.
  • Terkait penyelesaian pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 akan dijadikan Komisi 2 DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislatif DPR RI.
  • Komisi 2 DPR RI memnita KemenpanRB dan BKN agar segera menyelesaikan permasalahan 18 orang yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) serta 110 orang yang diturunkan menjadi honorer K2 dalam masa sidang berikutnya.

Penutup

Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Oblogasi Ritel Indonesia (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur, ditutup pada 14:41 WIB oleh Ahmad Riza Patria.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan KemenPAN-RB, ORI, BKD DPRD Nganjuk tentang Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk, kunjungi https://chirpstory.com/li/340264.

Wikidpr/vwa/nam

Sumber gambar: wawasanriau.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan