Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

WikiDPR.org

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Solusi dan Penanganan Masalah Kependidikan – Rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tanggal Rapat: 28 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 27 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur membuka rapat dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI pada 28 Januari 2019 pukul 11:40 WIB.

Sebagai pengantar, Hetifah mengatakan, panja tenaga pendidik dan kependidikan dibentuk untuk mengformulasikan masalah menjadi utuh, mengevaluasi dan merumuskan solusi untuk masalah tersebut, mengkaji dan mengevaluasi guru honorer dan tenaga pendidik di daerah T3. Hetifah menuturkan, dalam dunia profesional, guru menjadi penentu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diperlukan tenaga pendidik yang berkompeten dan pendidik harus memiliki tingkat pendidikan yang minimal dan dibuktikan dengan sertifikat dan sertifikat kompetensi. Hetifah mengatakan, Komisi 10 berpandangan masalah ini sangat krusial dan membutuhkan solusi dan penanganan serius dari pemerintah dan didukung dari anggaran untuk pendidikan. Hetifah menuturkan, hasil kunker ke provinsi Kalimanan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah ditemukan masalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas dari tenaga pendidik dan oleh karenanya, Komisi 10 membentuk Panja TPK untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI

- Rasio guru:murid di Indonesia tiap jenjang yaitu SD (1:17); SMP (1:16); dan SMA (1:16) sehingga rasio guru PNS:murid di sekolah negeri sebenarnya yaitu SD (1:23); SMP (1:21); SMA (1:19); SMK (1:17)

- Mengenai sertifikasi guru, guru belum tersertifikasi dalam kategori guru PNS sebanyak 308.888 guru (20,82%) sedangkan guru yang sudah tersertifikasi namun pensiun berjumlah 16.434 guru. Untuk GTY (Guru Tetap Yayasan), guru belum sertifikasi berjumlah 596.899 guru (73,27%) dan guru yang sudah sertifikasi namun pensiun berjumlah 36.059 guru. Sebanyak 134.593 guru berada dalam antri sertifikasi guru (telah lulus pretest)

- Mengenai kualifikasi guru, guru belum S1 baik PNS maupun bukan PNS paling banyak berada di jenjang SD, yaitu sejumlah 144.506 untuk guru PNS dan sejumlah 107.461 untuk guru bukan PNS; guru belum S1 terbanyak berada di rentang usia >56 tahun; berdasarkan peta kualifikasi guru, rata-rata nasional guru belum S1 sebesar 14%; dan guru SD berusia tua di wilayah Timur Indonesia mendominasi data sebaran Guru Belum S1/D-IV

- Kebijakan terhadap eks. THK II yaitu eks THK II merupakan bagian dari formasi khusus CPNS tahun 2018 yang diperuntukkan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan; diwajibkan mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan hasilnya ditentukan berdasarkan peningkatan sesuai dengan jumlah formasi; nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) diberikan dengan pertimbangan masa kerja dan/atau sertifikat profesi.

- Alternatif rekruitmen guru; sumber hukum yaitu UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 juncto; Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang guru; Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

- Untuk PNS; kualifikasi adalah usia setinggi-tingginya 35 tahun; pendidikan minimal S1/D-IV; dan memiliki sertifikasi profesi (diprioritaskan). Sedangkan PPPK; kualifikasi usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 59 tahun; pendidikan minimal S1/D-IV; dan memiliki sertifikasi profesi (diprioritaskan).

- Ketentuan UU Sistem Perbukuan, poin pertama yaitu penyelenggaraan sistem perbukuan bertujuan menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan sistem perbukuan; mengatur dan mewujudkan sistem perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah dan merata; menumbuhkembangkan budaya lterasi seluruh warga Indonesia; dan meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui buku di tengah peradaban dunia.

- UU Sistem Perbukuan membagi 2 jenis nuku yaitu buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri dari buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran, buku teks pendamping, dan buku nonteks (yang disahkan pusat) dan buku umum juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Sekolah yang tidak menggunakan buku teks utama akan diberikan sanksi.

- Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu guru dapat berkontribusi dalam penyiapan buku pendiidkan baik buku teks, pelajaran maupun buku nonteks pelajaran; guru dapat lebih giat dalam menyiapkan buku sebagai bahan ajar yang sesuai dengan standar dan kurikulum yang berlaku; asosiasi guru penulis (AGUPENA) dapat lebih aktif dalam menyiapkan teks pelajaran.

- Isu dominan pokok pikiran kebudayaan daerah yaitu ranah pembinaan SDM dan lembaga terkait Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu lemahnya tata kelola SDM yang membidangi tiap OPK; dan ranah pemanfaatn OPK yaitu kurangnya pemanfaatan OPK untuk pendidikan karakter melalui muatan lokal dan kegiatan sosial.

- Isu pokok pemajuan kebudayaan, sebanyak 5 dari 7 isu pokok pemajuan kebudayaan melibatkan peran pembinaan tenaga pendidikan dan kebudayaan yaitu pengerasan identitas primordial dan sentiment sektarian; mmodernitas dan tradisi; disrupsi teknologi informatika; ketimpangan relasi budaya dalam globalisasi; dan pembangunan yang mengorbankan ekosistem alam dan budaya.

- Keterkaitan amanat UUPK terhadap kebijakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, resolusi kongres kebudayaan Indonesia tahun 2018 terkait langsung dengan resolusi 2: memastikan terjadinya alih pengetahuan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Zuhdi

    Zuhdi mengatakan banyak guru yang berada di kota dan mengakibatkan di daerah mengalami kekurangan guru sehingga saat akan menghadapi UN, tidak ada guru yang mengajarkan matematika dan fisika serta harus mendatangkan guru dari sekolah lain. Zuhdi mengatakan perlu perhatian dalam penyebaran guru agar tidak terjadi kejomplangan.

  • Golkar / Popong Otje Djunjunan

    Popong mengatakan sangat mengapresiasi dari kejelian pemerintah terkait pengaruh dari UU tentang sistem perbukuan dan sangat jelih melihat peranan dari TPK. Popong menuturkan, dengan adanya UU ini memberikan kesempatan baik bagi TPK dan ide-ide dari TPK dapat disalurkan ke buku teks yang akan diberikan kepada mereka. Namun mengenai jumlah guru yang belum ideal, Popong menuturkan UU ini tidak ada kaitannya namun menurutnya dalam hal ini, sangat memiliki kaitan erat dan mengenai kekurangan guru, Popong mengatakan, bila APBN ideal, maka tidak akan sulit menambah gaji guru. Popong mengatakan, permasalahan kekurangan guru menjadi masalah bersama sebab ini sulit untuk menyelesaikannya. Popong menanyakan penghitungan guru yang sudah tersertifikasi dan undangan kepada Komisi 10 bila ada kongres kebudayaan. Popong menuturkan, dari hasil kongres dirinya berharap agar implementasi berjalan sesuai dengan hasil kongres.

  • Golkar / Ferdiansyah

    Ferdiansyah mengatakan perlu adanya pencabutan beberapa Permendikbud (Peraturan Mendikbud) yang membingungkan sebab banyak masalah yang dipaksa untuk diseragamkan padahal permasalahan setiap kabupaten dan provinsi berbeda-beda. Ferdiansyah menuturkan untuk memberhentikan SMP terbuka karena sebenarnya jumlah guru sudah cukup. Ferdiansyah menuturkan perlu perbaikan tata kelola yaitu lebih baik memberikan 2 guru PNS pada setiap sekolah swasta daripada menggunakan anggaran untuk memperbaiki gedung sekolah. Lalu untuk sertifikasi guru, Ferdiansyah memberikan rekomendasi untuk menyertakan kepada swasta dan didampingi dari birokrat B4TK dan terkait dengan rekruitmen guru, Ferdiansyah mengatakan bahwa harus jelas dan diberikan harapan serta dibina untuk karir guru seperti karirnya setelah 20 tahun sehingga sertifikasi guru menjadi jelas manfaatnya. Ferdiansyah mengatakan, salah satu UU ASN dikatakan bahwa bisa ditempatkan untuk seluruh wilayah di Indonesia dan oleh karenanya, Ferdiansyah menuturkan harus jelas penempatannya dan komitmen untuk semua guru yang akan diangkat, paling tidak di kabupaten tersebut sudah siap melakukan distribusi.

  • Demokrat / Djoko Udjianto

    Djoko mengatakan, masalah ini dipanjakan dengan harapan untuk memberikan rekomendasi terhadap oermasalahan guru ini dan harus berani menyelesaikan masalah ini dengan berbagai skenarionya. Djoko mengatakan untuk memetakan masalah ini dengan jelas agar Komisi 10 menjadi satu pikiran dan juga harus menerima data kekurangan guru yang sama. Djoko menuturkan harus adanya regulasi yang jelas untuk menyelesaikan masalah serta foto yang jelas dan setelahnya akan diusahakan untuk anggarannya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Lathifah Shohib

    Lathifah mengatakan dari hasil kunjungan kerja ditemukan bahwa masih kekurangan guru agama dan olahraga. Lathifah menuturkan bahwa guru agama benar-benar harus dipertimbangkan dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan&Kebudayaan dapat memperbantukan guru. Mengenai target sertifikasi guru, Lathifah menuturkan bahwa harus ada koordinasi untuk memenuhi kebutuhan guru sebab kualitas pendidikan tergantung dari kualitas guru. Lathifah menuturkan, untuk guru yang tidak lulus dalam seleksi CPNS, mungkin dapat diikutkan dalam seleksi P3K dengan perlakuan khusus.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Dedi Wahidi

    Dedi menuturkan bahwa diirnya ragu mengenai jumlah kekurangan guru dan dirinya mengusulkan agar pemerintah memiliki keberanian untuk menutup sekolah yang memiliki siswa sedikit.

  • Nasional Demokrat / Titik Prasetyowati Verdi

    Titik menyampaikan suara masyarakat dari Jawa Timur khususnya guru honorer yang memohon untuk adanya audiensi bagi mereka. Mengenai sistem perbukuang, Titik mengatakan yang belum bagus adalah pengadaan dan perlu diatur kembali karena banyak melibatkan kadis dan penerbit yang terlibat masalah hukum dan menurut Titik perlu adanya peninjauan kembali.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sekjen Kemendikbud RI

- Jawaban lengkap akan dikirimkan secara tertulis kepada sekretariat Komisi 10.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI

- Berbicara mengenai angka ideal, adanya kekurangan LPTK dan lembaga untuk mendidik pendidik kesenian. Kesepakatan dengan 50 kabupaten bahwa akan terlibat dengan syarat untuk memberikan dukungan kesenian.

- Sekolah harus bisa menjadi pusat kebudayaan dan berharap semua institusi kebudayaan dapat menjadi benteng kebhinekaan.


Kesimpulan

A. Kebijakan Kemendikbud RI terhadap permasalahan PTK yaitu

a. rasio guru dan murid yaitu jumlah guru yang ada, tidak memenuhi standar rasio guru siswa yaitu berdasarkan jumlah guru (PNS dan NonPNS);siswa pada jenjang SD 1:17; SMP 1:16; dan SMA 1:16. Lalu untuk rasio jumlah guru PNS;siswa pada jenjang SD 1:23; SMP 1:21 dan SMA 1:19 serta SMK 1:17 ;

b. Untuk jumlah guru saat ini berdasarkan status untuk sekolah negeri (PNS 1.378.940; nonPNS 735.825 dengan total 2.114.765) dan sekolah swasta (PNS 104.325; nonPNS 798.206 dengan total 902.531;

c. Kekurangan guru : berdasarkan komposisi jumlah guru berdasarkan status, maka terdapat kekurangan guru berdasarkan perhitungan standar sebanyak 24 jam pelajaran seminggu sebanyak 988.133 guru PNS. Namun dapat diupayakan merekrut sebanyak 707.324 guru PNS berdasarkan perhitungan efisiensi

d. Sertifikasi guru yaitu guru yang belum tersertifikasi (a) guru PNS : guru belum tersertifikasi berjumlah 308.888 guru; (b) guru tetap yayasan yaitu guru sudah tersertifikasi namun sudah pensiun 16.484 guru; (c) sebanyak 134.593 guru berada dalam antri sertifikasi guru (telah lulus pretest) ;

e. Kualifikasi guru yaitu (a) jumlah guru PNS dan NonPNS yang belum S1 paling banyak berada pada
jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 144.506 guru PNS dan 107.461 guru NonPNS; (b) guru belum S1 paling banyak berada di rentang usia di atas 56 tahun; (c) berdasarkan peta kualifikasi guru, rata-rata nasional guru belum S1 sebesar 14%; (d) guru berusia tua di wilayah Indonesia Timur mendominasi data sebaran guru belum S1/D4

1). Kebijakan pemenuhan PTK di setiap satuan pendidikan yaitu pemenuhan kebutuhan PTK dilaksanakan berdasarakan (a) UU no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (b) UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (c) PP 74 tahun 2008 juncto PP Nomor 19 tahun 2017 tentang guru; (d) PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2). Pengaruh terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan terhadap pemenuhan PTK (a) guru dapat berkontribusi dalam penyiapan buku pendidikan baik buku teks pelajaran maupun nonteks pelajaran; (b) guru dapat lebih giat dalam menyiapkan buku sebagai bahan ajar yang sesuai dengan standar dan kurikulum yang berlaku; (c) Asosiasi Guru Penulis (AGUPENA) dapat lebih aktif dalam menyiapkan buku teks pelajaran; (d) ikut berperan melakukan pengawasan penyediaan buku dan distribusinya di sekolah; (e) memastikan buku-buku yang layak digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.

3). Pengaruh terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terhadap pemenuhan PTK (a) sekolah menjadi banteng kebudayaan; (b) melibatkan peran guru dalam mengatasi isu pokok pemajuan kebudayaan yaitu (pengerasan identitas primordial dan sentiment sectarian, modernitas dan tradisi, disrupsi teknologi informatika, ketimpangan relasi bidaya dalam globalisasi dan pembangunan yang mengorbankan ekosistem alam dan budaya); (c) jumlah guru mata pelajaran Seni Budaya masih mengalami kekurangan (41,55% dari jumlah sekolah yang ada, 31% nya memiliki latar belakang pendidikan kesenian)

B. Sikap dan pandangan Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI

Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan Kemendikbud RI dapat disimpulkan bahwa permasalahan guru mengerucut menjadi 2 masalah ayitu distribusi guru dan ketidaktepatan (mis-match) penempatan guru, untuk itu Kemendikbud RI perlu mengkaji dan meninjau kembali kebijakan yang mengatur mengenai :

a. Standar Pengelolaan Sekolah meliputi pengaturan mengenai jumlah rombongan belajar dan SMP terbuka.

b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi pemberian sertifikasi terhadap guru dilakukan secara periodik dan penyusunan sistem pembinaan karir guru

2. Pemerintah (Kemendikbud RI, Kemen PAN-RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan Kemenristekdikti RI) harus memprioritaskan penyelesaian Guru K2 untuk diangkat sebagai PPPK yang dilakukan secara transparan dimulai dari proses seleksi sampai pengumuman hasil seleksi.

3. Terkait implementasi UU No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud RI perlu memasukkan pasal-pasal yang terkait dengan GTK menjadi poin konsideran dalam pengembangan kurikulum.

4. Kemendikbud RI memberikan data sebaran dan kebutuhan guru per jenjang pendidikan, per mata pelajaran, dan per provinsi/kab/kota.

5. Kemendikbud RI segera menyusun Peta Jalan terhadap percepatan penyelesaian permasalahan GTK diantaranya melibatkan Kemenristekdikti RI dan P4TK dalam sertifikasi dan kompetensi yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat.

6. Jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan tanggapan yang belum terjawab dan data-data yang diminta Anggota Panja PTK Komisi X DPR RI sebagaimana dimaksud pada poin B4, disampaikan ke Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat pada 7 Februari 2019 sedangkan peta jalan penyelesaian permasalahan PTK disampaikan paling lambat tanggal 4 Maret 2019

Penutup

Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur menutup rapat dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI pukul 14:20 WIB.

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/417050

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari galangpress.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan