Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019 – Raker Banggar dengan Pemerintah

Tanggal Rapat: 18 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Badan Anggaran

Pada 18 Oktober 2018, Banggar DPR-RI melaksanakan Raker dengan Pemerintah tentang transfer daerah dan dana desa dalam rangka pembicaraan TK1/pembahasan RUU Tentang APBN TA 2019. Raker dipimpin dan dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi demokrat Dapil Nanggroe Aceh Darussalam 1 pada pukul 14:00 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari mitra:

  • Kebijakan umum yang pemerintah lakukan adalah; (1) peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa secara proporsional, (2) mendukung kebutuhan pendanaan daerah, (3) fokus untuk mengurangi kesenjangan layanan antar daerah, (4) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, (5) menjaga kesinambungan program pembangunan 5 tahun, dan (6) mendorong penggunaan belanja didaerah yang efektif, efisien dan produktif.
  • Dana insentif daerah sebesar Rp8,5T dan mengusulkan di 2019 sekitar Rp10T dengan adanya kenaikan Rp1,5T.
  • Postur anggaran 2019; (-) Dana Perimbangan sebesar Rp756,77T, (-) DAU sebesar Rp524,22T, (-) Dana Transfer Khusus sebesar Rp200,37T, (-) Dana Otsus sebesar Rp20,98T, (-) Dana Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,2T, (-) Dana Desa Rp70T, dengan Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,77T.
  • Untuk dana transfer umum kebijakannya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 bersifat final dan sumber dananya adalah APBD.
  • DAU dalam usulan pemerintah naik secara moderat dengan memperhitungkan kenaikan haji 5%, bantuan dana kelurahandan lain-lain.
  • Tahun 2019 nanti Dana Bagi Hasil (DBH) naik 19% dan DAU naik 4%.
  • DAU 2019 naik secara moderat dan telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%. DAU tambahan untuk bantuan dana kelurahan.
  • Kebijakan Dana Transfer Umum (DAU) antara lain adalah: (1) memfinalkan kembali DAU 2019 dengan meningkatkan sumber pendanaan APBD, (2) Mendorong belanja daerah yang produktif, (3) DSH CHT diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  • DAU bersama DBH terus meningkat untuk penguatan sumber pendanaan darah dan sebagian diarahkan untuk belanja infrastruktur layanan publik.
  • Salah satu arah kebijakan DBH Pajak adalah menambah cakupan DBH PBB P3, termasuk sektor lainnya (PBB Perikanan dan PBB atas kabel bawah laut).
  • Arah kebijakan DBH SDA, sisa DBH bagian kabupaten ata ukota sampai tahun 2016 dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk pengelolaan taman hutan raya.
  • DBH pajak mengusulkan Rp52,438T dan DBH SDA sebesar Rp53,911T.
  • Arah kebijakan DBH SDA adalah mengalihkan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dari kabupaten atau kota ke provinsi. Postur untuk DBH pajak adalah Rp52,438T dan DBH SDA sebesar Rp53,911T.
  • Pagu DAU minimal 26% dari pendapatan dalam negeri. Dana untuk kelurahan sebesar Rp3T untuk 8.000 Kelurahan.
  • Pagu anggaran DID naik Rp10T, dengankebjiakan sebagai berikut; (1) penguatan kriteria utama dengan menambahkan indikator e-budgeting dan ketersediaan PTSP, (2) Penggunaan variabel peta mutu pendidikan, angka partipasi murni, dan rata-rata nilai UN pada kategori pelayanan dasar publik pendidikan, (3) Penambahan kategori kinerja pengelolaan sampah untuk mendorong pengelolaan dan pengurangan sampah plastik, dan (4) penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
  • Ada 4 kriteria utama penilaian kinerja; (1) Opini BPK LKPD (WTP), (2) Penetapan perda APBN tepat waktu, (3) Penggunaan e-government, dan (4) ketersediaan PTSP.
  • Arah kebijakan dana otsus dan DTI 2019; (1) meningkatkan efektivitas pemanfaatan melalui penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output, (2) memperkuat pemantauan dan evaluasi, (3) mengoptimalkan pemanfaatan untuk peningkatan pelayanan dasar bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan (4) sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Alex Indra Lukman dari Sumatera Barat 1. Alex menambahkan karena merujuk pada UUMD3, maka kita harus menerima bahan H-2 jadi persoalannya itu kita sekarang ikut membaca juga.

Oleh Sirmadjidari Jawa Timur 7. Sirmadji berpendapat, apa yang disimpulkan waktu pra APBN sudah banyak yang diajukan yaitu dana keluaran reformulasi dana desa yang menurut Sirmadji ini bagus sekali. Terkait dana kelurahan, Sirmadji meminta agar Permenkeu dapat di skenariokan dengan baik sehingga tidak memberi ruang bagi kab/kota untuk macam-macam terhadap dana kelurahan tersebut. Sirmadji menambahkan catatan-catatan, pertama terkait dana kelurahan karena ini barang baru jadi memohon untuk juklak atau apa adanya itu di skenario sedemikian rupa jadi tidak memberikan ruang sedikitpun untuk kabupaten atau kota macam-macam terhadap dana kelurahan itu. Kedua, waktu pembahasan dengan Kemenkeu terungkap untuk mengendalikan dollar agar tidak terus naik salah satu instrument kebijakannya itu adalah menaikkan suku bunga, dalam hal ini kami mengingatkan untuk mendisiplinkan kedisiplinan daerah. Sirmadji mengatakan salah satu instrumen untuk mencegah penguatan dollar adalah dengan menaikkan suku bunga. Oleh karena itu, DPR meminta agar pemerintah dapat meningkatkan kedisiplinan daerah dalam melakukan pembayaran. Sirmadji mengatakan bersyukur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditingkatkan. Tapi, Sirmadji meminta tolong agar masalah guru-guru honorer ini dapat segera ditangani. Sirmadji berpendapat, persoalan besar yang kita hadapi masih banyaknya guru honorer. Kalau mereka tidak lulus tes maka honor minimalUpah Minimum Karyawan (UMK). Faktanya, banyak sekolah kita ditopang guru honorer. Sirmadji berharap ketika ke Jawa Timur mohon untuk DBH yang paling mungkin dicapai. Jangan sampai angka menggembirakan tapi tidak tercapai karena akan berefek ke daerah.

Oleh Said Abdullah dari Jawa Timur 11. Said mengatakan rekap dari pimpinan ada 209 Kabupaten yang mengusulkan anggaran. Said menyesalkan data dari pemerintah yang entah ada dimana. Said khawatir kalau dibuka disini, nanti difoto dan menyebar data-data ke daerah-daerahnya. Said mengatakan untuk membuka saja tabelnya walau konsekuensinya data. Said juga mengatakan bolak balik reses ke daerah pasti ditanya daerah. Apalagi Banggar. Kalau kunker selalu dikasih proposal. Mari kita minta pemerintah transparan juga tinggal mekanisme pemerintah. Untuk permasalahan formula yang dikatakan oleh Koor Panja Pemerintah, Said menanggapi kalau semuanya sudah tahu dan bisa menerima. Namun, mekanisme usulan dewan dan dari pemerintah bagaimana mempertemukannya. Said berpendapat, Koor Panja Pemerintah tidak perlu menutup-nutupi bagian representasi karena ini sudah rapat terbuka.

Fraksi Golkar: Hamka B Kady dari Sulawesi Selatan 1. Hamka mempelajari rata-rata 80% dana transfer dari pusat jadi penguatan untuk APBD. Hamka mengatakan bahwa yang ada di DPR khususnya di Banggar punya kewenangan tidak hanya sebagai tukang stempel.Hamka berpendapat, kalau langsung disetujui dimana haknya anggota DPR. Hamka menyetujui apa yang dikatakan Pak Dirjen bahwa transfer daerah ini adalah satu-satunya yang paling besar dalam penyusunan APBD, dimana 80% dana transfer dari pusat menjadi penguatan dalam APBD oleh karena itu Hamka menganggap penting untuk pembahasan ini. Hamka berpendapat, wajar ada UU MD3 yang melindungi,oleh karena itu pada kesempatan kali ini Hamka berharap tidak ada dusta diantara kita. Hamka juga mengatakan rata-rata dana transfer 80% menjadi penguatan APBD,oleh karena itu, penting untuk dibicarakan hari ini. Kedua, di Banggar tentu mempunyai wewenang dan jangan harap mengajukan ini langsung disetujui. Hamka mengatakan dirinya tidak setuju kalau pemerintah hanya datang, duduk, dan selesai. Ketiga, menurut Hamka, mungkin Dirjen dan Menteri ditunjuk Presiden,tetapi DPR dipilih dari ribuan orang dan wajar ada UU MD3 untuk melindungi kami. Sekali lagi Hamka menekankan jangan ada dusta diantara kita dan meminta DPR bisa ikut dilibatkan. Hamka berpendapat, DPR dipilih oleh ratusan ribu orang, jadi terus terang kita harus turun ke lapangan dan Hamka terus terang bangga sekali ketika ada Bungdes. Kebetulan Hamka di Komisi 5 yang membidangi desa. Mau tidak mau, Hamka meminta-minta. Hamka menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah jauh dari keadaan yang sebenarnya.  Hamka berpendapat, Menteri ditunjuk oleh Presiden, kalau DPR dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau Hamka turun ke daerah itu apa yang diberikan jauh dari kebutuhan. Salah satu Kabupaten saya walaupun sudah ada DAK tapi masih jauh dari kebutuhan. Jangan lagi ini diangap yang aneh-aneh mari kita buka. Hamka meminta kita untuk saling menghargai. Hamka juga mengatakan, kalau ingin buka-bukaan ukuran tadi juga tidak obyektif. Hamka juga mengajak untuk terbuka. Jikalau ada solusi, Hamka mengajak untuk mencari solusi tersebut. Hamka berpendapat, jangan hanya bertahan dengan pendapat Koor Panja Pemerintah.

Oleh Dadang S Muchtar dari Jawa Barat 7. Dadang menyarankan bantuan dana desa sekitar 600-700 juta arahkan untuk pembangunan kantor desa. Dadang memohon dana desa diubah juklak juknis berapa untuk infrastruktur, ekonomi, dan pembangunan kantor desa. Dadang meminta kepastian ini K2 mau diangkat atau tidak. Jika tidak, maka revisi UU. Dadang mengatakan ada sekolah SMA yang PNS-nya cuma 1 dan sisanya honorer. Dadang menyayangkan Rp70T dana desa dibuang mubazir.

Fraksi Demokrat: Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Wahyu mengusulkan agar diberi waktu untuk mempelajari anggaran dengan baik sebelum menetapkannya dalam UU. Wahyu meminta turunan perhitungan pada kabupaten/kota secara aktual. Wahju juga memberikan saran untuk menunda rapat agar bisa mempelajari dan perhitungan untuk aktualisasi di setiap daerah. Wahyu mengatakan saat kita mau transparansi kenapa pemerintah tidak mau.  Wahyu berpendapat, kalau di UU membahas dengan mereka,tetapi menetapkan sendiri. Kalau kita ajak pemerintah menetapkan itu adalah kebaikan hati. Wahyu mengatakan semenjak awal kami sudah terbuka, saking terbukanya peluru bisa masuk. Sekarang DPR disuruh memutuskan yang kita tidak tahu. Wahyu mempertanyakan bagaimana bisa memutuskan sesuatu yang tidak terbuka. Wahyu juga meminta jaminan kalau formula itu betul. Persoalan anggaran, Wahyu meminta untuk dibuka kalaupun tidak di fotocopy bisa ditampilkan saja.

Oleh Teuku Riefky Harsya dari Nanggroe Aceh Darussalam 1. Teuku Riefky mengatakan, sesuai dengan Pasal 80 UU MD3 untuk itu jadi nanti anggota Banggar dalam memberikan tanggapan apabila ada daerah-daerah yang perlu diperjuangkan untuk dapat kita sinkronisasikan dengan pemerintah, silahkan diutarakan. Teuku Riefky mengatakan menwarkan anggota DPT kita putuskan postur transfer daerah dan dana desa yang akan dibentuk tim perumus. Teuku Riefky memohon agar masing-masing fraksi dan pemerintah agar menyerahkan nama-nama ke sekretariat.

Fraksi PAN: Ahmad Riski Sadig dari Jawa Timur 6.  Riski mengusulkan untuk tidak dibaca semua, karena kalau dibaca semua bisa selesai sampai besok pagi. Menurut Riski, usulan teman-teman DPR butuh waktu untuk membaca bahan nanti sebagian dijawab pemerintah dan dilanjutkan besok.Riski berpendapat, bagaimana membedakan usulan kawan-kawan di DPR dan Pemerintah. DPR tidak perlu terjebak oknum-oknum yang menghiasi media massa. Riski menyatakan sudah menyampaikan 209 kab/kota yang mengusulkan anggaran. Riski berpendapat tidak ada salahnya pada pertemuan besok teman-temen Kemenkeu menyiapkan data perdaerah sehingga tahu apakah daerah pemilihan kita dibantu atau tidak oleh pemerintah. Riski berpendapat kalau tidak bisa diselesaikan hari ini dilanjutkan besok pada hari sabtu. Riski menerima aspirasi dan amanat banyak orang. Riski juga memohon agar aspirasi ini dimasukkan ke dana transfer daerah dan dibuat satu kolom. Riski mengingatkan agar porses dimaskukkkan ke kesimpulan agar bisa dimasukkan ke timua dan timus agar bisa dibedakan usulan politis dan teknokratis.

Oleh Nasril Bahar dari Sumatera Utara 3. Nasril berpendapat, sekarang anggota DPR hanya jadi ukang stempel pemerintah. Nasril ingin melihat daerah-daerah pemeilihan sudah tersauti aspirasinya apakah sudah atau belum. Nasril mempertanyakan apakah kabupaten kasmi sudah terserap apakah masih masuk kategori kapabel di aplikasi Krisna DAK.

Fraksi PKS: Andi Akmal Pasluddin dari Sulawesi Selatan 2. Andi mengatrakan dana transfer khusus sangat penting bagi kelangsungan daerah. Andi berpendapat, Banggar butuh penjelasan perjalanan dana transfer di 2018 sebagai basis menyetujui dana transfer 2019 dilihat dari sisi penyerapan dan masalah yang dihadapi.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara. Amirul setuju dengan pemerintah bahwa untuk mengusulkan daerah yang masuk dalam prioritas perlu diatur dan dimasukan dalam aplikasi.

 

Respons Mitra

Berikut ini merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Pemerintah sangat memahami anggota sesuai UU MD3 harus mengusulkan atau memperjuangkan Dapilnya.
  • Kita juga perlu tahu, dana transfer daerah ada yang didasarkan dengan formula atau rumus.
  • Pemerintah mengucapkan terima kasih jika formula disetujui 100%. Pemerintah sudah terima surat dari pimpinan DPR ke Kemenkeu.
  • Pemerintah sangat memahami aspirasi dan representasi UU MD3.
  • Didalam mekanisme, kalau dibagi ada yang pakai formula dan usulan. Kalau usulah wilayah DAK fisik saat Bapak ke daerah dititipi usulan daerah.
  • Dengan adanya sistem tersebut yang jadi konsen daerah sudah masuk. Yang jadi masalah bagaimana kita melakukan mekanisme ini.
  • Pemerintah ingin konfirmasi usulannya yang mana. Apakah yang dari ketua DPR karena usulannya macam-macam bukan hanya DAK fisik karena ada yang diranah formula.
  • Kalau kita gunakan usulan maka masuk di program Krisna Batasan yang ingin disampaikan Batasan usulan yang mana.
  • Usulan Bapak-Bapak misalnya ada daerah tertentu, Pemerintah akan lihat data di kami. Sehingga, kita bisa saling melihat. Mekanisme ini yang perlu kita pikirkan bersama.
  • Yang Namanya usulan, kita harus punya dasar. Soal kolom akan Pemerintah diskusikan kemungkinannya. Misalnya Blitar butuh,Pemerintah akan cek proposalnya.
  • Pemerintah ucapkan terima kasih diskusi yang baik tadi, Pemerintah memahami usulan anggota dan pimpinan untuk memperjuangkan aspirasinya. Pemerintah akan sinkronisasikan usulan. Pemerintah akan lakukan re-assessment. Hasil sinkronisasi akan jadi acuan bersama.
  • Sinkronisasi akan sesuai ketentuan disesuaikan dengan aplikas Krisna agar kita sesuai ketentuan.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Raker Banggar dengan Pemerintah tentang transfer daerah dan dana desa dalam rangka pembicaraan TK1/pembahasan RUU Tentang APBN TA 2019 ditutup oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat  Dapil Nanggroe Aceh Darussalam 1 pada pukul 19:20 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Banggar dengan Pemerintah tentang transfer daerah dan dana desa dalam rangka pembicaraan TK1/pembahasan RUU Tentang APBN TA 2019, kunjungi https://chirpstory.com/li/407137

 

Ilustrasi:FokusPantura.com

WikiDPR/fee/fy

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan