Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur VI
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
08/10/1965
Alamat Rumah
Komplek DPR-RI , Blok E-2 No.378. Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi

Sikap Terhadap RUU






Masukan terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Eva mengatakan bahwa sebaiknya target yang dicapai tidak hanya likuiditas dan perbaikan sistem saja. Ia meminta kejelasan terkait kesiapan perbankan untuk memastikan dampak jangka panjang agar tidak seperti IMF. Ia menanyakan kesiapan transformasi moneter terkait perbaikan sistem dari dana yang masuk. Ia juga menanyakan kepastian untuk membiayai infrastruktur. Eva meminta BKPM agar ada perubahan perilaku dari investor, karena dampaknya tidak terlalu signifikan khususnya sektor pertanian.




























Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Eva mengatakan HIPMI sangat terorganisir dalam memberikan saran dan usulan. Eva menyarankan kepada KADIN dan APINDO untuk dapat mengikuti HIPMI jika memberikan usulan atau masukan.







RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)

Eva mengatakan BPD masih harus produktif dan pemangku kepentingan lebih giat dalam menggarap UMKM.









Menyepakati Target Penyerahan DIM oleh Pemerintah dan Lama Waktu Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri, MenPDT, MenATR/BPN, KemenLHK, KemenKKP

Eva mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan ada revitalisasi nilai-nilai dan kompatibel dengan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender. Eva mengatakan juga bahwa dirinya akan stand by mendukung dan mengawal soal kesetaraan gender dan agama adat.



Pengambilan Keputusan Draf untuk Dibawa ke Pleno Baleg — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tenaga Ahli dan Pengusul RUU Konsultan Pajak

Eva menanyakan apakah organisasi konsultan pajak kita benchmark-nya dari negara mana. Eva berharap tidak ada organisasi tunggal konsultan pajak karena melanggar kebebasan berorganisasi, sebaiknya dibuka ruang dan biarkan yang kredibel pasti banyak pengikutnya daripada dibawa ke MK. Hal-hal yang sifatnya substansial semangat tunggalnya jangan dijadikan opsi.













Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Eva menanyakan pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dan dihubungi apabila ada peredaran obat ilegal serta upaya BPOM dalam memerangi mafia obat. Pada intinya, Eva menyatakan DPR RI harus mendukung RUU Pengawasan Obat dan Makanan.









Tanggapan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Eva mengatakan format pelaporan ini terlalu teknis dan complicated, ia melihat apa yang disampaikan sama seperti BAKN, ternyata di DPR ide seperti itu dipotong dalam UU yang ada terbuka untuk melakukan audit kinerja namun masalahnya di internal BPK. Terbuka peluang untuk membuka kinerja tetapi masalahnya adalah perubahan internal politik, Eva menyukai dengan ide progressive ini karena kita lumpuh keuangan. Perbaikan kinerja pengawasan keuangan memang ada problem di internal BPK dan DPR RI diperlukan juga komitmen politik yang dimulai dari Komisi 11 DPR.


Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Eva mengusulkan untuk dibuatkannya kelembagaan.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Eva mengatakan mengapa upaya penurunan kemiskinan tidak tepat waktu dan bagaimana monitoring
Kemenkeuterhadap lembaga yang terlambat mengeksekusi.


Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

Eva mengatakan Indonesia harus mencontoh India dalam menjaga kestabilan harga. Petani harus dilindungi dari situasi ekonomi yang fluktuatif dan sektor pertanian basis IT perlu diatur. Pantai baru memunculkan wisata baru, tapi ada konflik dengan perhutani, KKP dan masyarakat desa setempat dalam mengelola kawasan wisata baru tersebut. Eva meminta BI melakukan pendampingan terhadap masyarakat setempat untuk capacity building dan pembuatan rulesnya.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Terkait Tahun 2017 (Rapat Lanjutan) — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nassional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Eva mengatakan sedikit risau ketika Presiden berbicara MFP akarnya akan money follow output. Yang perlu Komisi 11 DPR RI dan Pemerintah yakinkan bagaimana disiplin anggaran tadi oleh karena itu tetap menggunakan values of money.



Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Eva mengatakan berdasarkan IMF, pertumbuhan ekonomi bisa naik 1,2% jika melibatkan partisipasi perempuan. Menurutnya, kualitas bisa diperbaiki kalau partisipasi perempuan dalam ekonomi meningkat. Ia menyampaikan EU memberikan rekomendasi dan membebankan ke perbankan dan swasta untuk melibatkan perempuan. Ini kecenderungan umum untuk meningkatkan partisipasi perempuan berdasarkan riset. Ia mengatakan Indonesia tidak ada usaha untuk masuk mengintervensi mikro dan makro ekonomi. Di Indonesia tidak ada peningkatan partisipasi perempuan terutama dalam swasta. Ia mengatakan situasi Indonesia adalah tahu pasar tenaga kerja Indonesia menengah, kalah jauh dengan Malaysia, dll. Ia berharap APBN 2017 politik budgetnya ada inovasi. Harus ada perubahan radikal. Ia menghimbau jangan sampai diskusi ini hanya di level ini-ini saja. Ia meminta Menkeu membuat temuan-temuan baru di komunitas-komunitas dunia ekonomi.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Eva mengusulkan adanya desain atau pola pemaparan yang seragam agar dibaca dan dipahaminya lebih mudah. Pola yang sama tersebut juga akan mempercepat Anggota Komisi 11 DPR-RI untuk menanggapinya. Eva menyampaikan bahwa Raker pada hari ini hanya berbicara tentang pendahuluan, sehingga tidak perlu dibahasnya secara detail. Ia menegaskan bahwa Bappenas levelnya harus di atas K/L laun dan perlu adanya leader di Bappenas, mengingat ada 11 K/L yang terlibat permasalahan perbatasan. Contohnya untuk kedaulatan pangan, harus ada pihak yang ditugaskan oleh Bappenas untuk menjadi focal point. Ia menyarankan agar focal point tersebut untuk mengawal agar target konstitusional dapat dipantau. Eva berharap agar di rapat berikutnya ia mendapatkan penjelasan yang lebih detail, karena saat ini masih hanya pendekatan yang instrumental saja.


Usul Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Eva S. menanyakan apakah ada rekomendasi dari Kementerian sebelum memutuskan siapa yang akan didanai PT SMI. Ia mengatakan bank Eropa untuk pembiayaan infrastruktur poin yang diminta yaitu studi kelayakan.


Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Eva Kusuma mengatakan komitmen pembiayaan ke PLN, ini banyak sekali investor yang kerjasama dengan PLN tapi ditolak. Industri perbankan itu nol terhadap investasi environment, jangan sampai PT SMI juga mengalami.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Eva mengusulkan untuk adanya desain atau pola pemaparan yang seragam dari semua mitra kerja agar lebih mudah dibacanya dan mempercepat Anggota DPR-RI untuk meresponnya. Eva menambahkan bahwa karena Raker hari ini dalam rangka pembicaraan tentang pendahuluan, maka tidak perlu dibahas terlalu detail. Menurutnya, saran dan masukan untuk Kemenkeu RI dan Bappenas yang terpenting. Ia juga menegaskan bahwa Bappenas seharusnya levelnya berada di atas K/L lainnya, karena Bappenas mempunyai fungsi pengawasan. Eva mengusulkan focus point yang ada ini untuk mengawal target konstitusional agar dapat lebih mudah dipantau. Terakhir, Eva berharap agar di rapat berikutnya ia mendapatkan yang lebih detail dari paparan semua mitra, karena yang saat ini masih pendekatan instrumental.


Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Eva mengatakan pernyataan daya beli turun harus dibantah, kekhawatiran terhadap daya beli adalah tidak benar. Tingkat konsumsi yang meningkat bukan berarti daya saing menurun, ini tidak benar. Kebijakan
subsidi BBM merupakan proteksi nyata pemerintah terhadap rakyat kecil. Percepatan ekonomi yang berkeadilan akan dicapai 1-2 tahun mendatang.


Evaluasi Kinerja dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Eva hanya menyampaikan bahwa tiga desa yang terkena dampak Gunung Kelud tidak bisa meminjam KUR karena mendapat penundaan pembayaran hutang.


Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Eva melihat bahwa kasus ini merupakan skandal dan melihat titik lemah yang dipermasalahkan adalah masalah integritas, sehingga audit kinerja harus segera dilakukan dan ditingkatkan. 


Evaluasi Kinerja Bea dan Cukai Tahun 2016 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai

Eva Sundari mengatakan tolong untuk pelayanan online dari Bea Cukai jangan terlau sering down servernya. Kemudian, Eva Sundari menegaskan Komisi 11 DPR RI perlu memberikan dukungan ke Bea Cukai dan reformasi pajak yang dijajaki oleh Menkeu Sri Mulyani dan ia merasa perlu ada Panja untuk memastikan agar dari 2 Dirjen ini mendapatkan dukungan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung

Eva mempertanyakan apakah benchmark yang dipakai parliementari system, dan perubahan apa yang akan dilakukan di BPK untuk menuju perubahan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Indra Utama

Eva menyarankan jika ada rezeki dan amanah, tentu ini lingkupnya akan lebih luas dan amanahnya akan lebih besar lagi. Jika BPK ini konteksnya makro, jika di Kementerian ini mikro.


Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eva menanyakan mengenai keterwujudan penyelamatan karena taruhannya aset dari nasional. Ia juga menanyakan peluang penyelamatan ini dibanding sebelumnya serta porsi OJK agar badan usaha AJB ini sesuai dengan bisnis di Indonesia, walaupun tadi ada penutupannya dengan strategi jangka panjang.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Widodo

Eva berharap agar dalam beberapa tahun kedepan agar meningkatkan kinerja audit. Untuk ketahanan pangan itu paling tidak melibatkan 7 instansi, sedangkan BPK tidak bisa memasukan ke dalama sana sehingga ini bagaimana yang semestinya BPK one on one. Bahwa ini akan menjadi kelemahan bagi BPK karena kurang biasa berkoordinasi.


Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Eva menanyakan terkait bagaimana skema dibalik permintaan masyarakat untuk penyaluran KUR.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Eko Sembodo

Eva menanyakan hal baru dari pemaparan calon dan program yang harus diperiksa.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Tri Widya Prastowo

Eva menanyakan korelasi antara SPIP dengan BPK. Ia juga menanyakan pemahaman calon tentang tugas BPK.


Evaluasi Penerimaan Triwulan I Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

Eva meminta jangan sampai peraturan tentang tembakau yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terulang lagi. Eva menanyakan apakah Permenku cukai akan dikonsultasikan oleh DPR atau todak. Menurut Eva, sebaiknya Permenkeu didiskusikan juga agar draftnya tidak terulang. Eva juga menceritakan bahwa di Blitar ada potensi bahwa perekonomian tembakau bisa berkembang asalkan tidak ada kebijakan afirmasi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama Elbert

Eva menanyakan mengapa laporan BPK tidak ditaruh do website ternyata muncul pemerasan pejabat yang akuntabilitas rendah. Eva juga menanyakan terkait transparansi BPK seperti dan pakah laporan BPK sudah bisa ditaruh di website lagi. Selain itu, Eva juga menanyakan terkait kebebasan informasi pelaksana pemerintah dan penyelesaiannya.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Eva mengatakan bahwa ia tidak menangkap apa yang telah dijelaskan oleh John.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Pradi Achyarsyah

Eva menanyakan masalah utama sehingga BPK tidak melaksanakan audit kinerja dan lamban mendorong performansi.


Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Eva mengatatakan bahwa ada keharusan BUMN untuk tidak memakai LKPP. Menurut Eva, yang paling penting keberadaan dan kerja-kerja LKPP terlihat. Eva juga menanyakan bagaimana kontribusi konkrit dari LKPP karena rekomendasi seharusnya masuk ke Komisi 11 DPR-RI. Eva menginginkan skema pencegahan agar lebih efektif. Rekomendasi itu menjadi alat pengawasan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Agung Firman Sampurna

Eva menanyakan efektivitas pemerintah dalam menangani kemiskinan dan format laporan BPK untuk membantu setiap komisi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Hendra Susanto

Eva mengatakan perlu adanya kerjasama agar fungsi BPK optimal serta meminta penjelasan hal yang akan dilakukan calon untuk BPK. Tak hanya itu, ia juga menanyakan cara calon untuk memposisikan DPR dalam dukungan ke BPK. Selanjutnya, Eva menanyakan revolusi yang bisa dibayangkan dalam BPK sehingga mencapai level ideal.


Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Eva menginginkan untuk Indonesia 51 dan asing 49. Eva sepakat tujuannya 51 dan 49, tetapi harus diatur dalam RPP dalam mencapai 51 dan 41.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Max Pohan

Eva menanyakan hal yang dapat dipenuhi oleh strategi bekerja. Eva meminta penjelasan soal posisi dan konsentrasi dalam ke militer dimana pembelian alat harus diaudit. Selanjutnya, ia menanyakan posisi BPK terkait akuntabilitas.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Nama Padri Achyarsyah

Eva bertanya kepada Padri apa problem utama di dalam BPK untuk tidak bisa melaksanakan audit kinerja, lalu mengapa BPK agak lambat mendorong performance.



Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Eva bertanya kepada Agung, apakah menurut format laporan BPK RI sudah membantu setiap komisi, lalu bagaimana caranya jika semuanya ingin tahu seberapa efektifkah upaya pemerintah dalam kemiskinan, karena setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang ada Komisi 11 tidak mendapatkan laporan dari BPK RI.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Eva K meminta Bappenas menjelaskan setelah adanya Perpres No. 17 Tahun 2017. Ia menanyakan pengaruh Perpres tersebut di program yang sifatnya intersektoral, seperti kemiskinan. Ia berharap BPS dapat cepat tanggap pada perubahan struktur-struktur perekonomian yang tampaknya sulit dibayangkan.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Eva meminta kepada Pimpinan terkait acara meminta BPK melakukan pre-audit untuk menjadi host.


Program Proses Pelaksanaan Undang-Undang – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Delegasi Parlemen Myanmar

Eva menyampaikan aspirasi kepada pembicara baik yang low house atau loud house, bahwa surat sudah ditanda tangani sebanyak 27 Anggota, yang berisikan bahwa agar DPR Myanmar untuk menghentikan pembakaran desa-desa di sana. Karena kita sangat risau dengan yang terjadi di sana pada akhir ini, yang dimana bahwa surat ini dibuat menjadi surat terbuka agar bisa sampai kepada pembicara dan DPR Myanmar. Eva menyampaikan bahwa untuk komitmen kesetaraan gender sudah diatur dalam Undang-Undang, dan untuk komitmen politik tidak hanya jaminan kepada gender tetapi juga ras. Bahwa disemua Kementerian sudah ada Undang-Undang untuk kesetaraan gender, tetapi yang paling sulit diajak untuk kesetaraan gender yaitu Militer sedangkan Polisi bisa. Dikarenakan Militer merupakan institusi yang paling patrih sehingga sulit untuk berdemokrasi, karena dalam konstitusi kita berhasil meminta kepada Militer untuk tidak di politik. Eva mengatakan bahwa kita paham transisi Myanmar sedikit berat dikarenakan belum berhasil memproposionalkan Militernya, sehingga Eva berharap untuk adanya amandemen konstitusi yang akan datang agar bisa lebih
demokratis lagi. Eva mengatakan bahwa dari keberhasilan kita adalah menerapkan assas sipil dan konstitusi, sehingga memudahkan lembaga-lembaga Negara masuk dan untuk kebijakan-kebijakan Militer juga diawasi oleh DPR-RI. Eva mangatkan terkait dengan isu gender bahwa kita ada maslaah dengan pekerjaan anak. Yang dimana untuk pekerjaan anak kita memiliki skema minimal sekolah 12 tahun, dan yang menjadi masalah adalah perkawinan dini karena brkaitan dengan kultural. Perkawinan dini mengakibatkan perceraian, sehingga bisa memicu proses kemiskinan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Eva berpendapat bahwa ide dari Sardin Lingga merupakan ide yang revolusioner, Badan Pengawas Keuangan (BPK) biasanya di posting dan calon menawarkan pra-audit. Eva menjelaskan, dalam Undang-Undang selama ini pra-audit baru bisa dilakukan, bila ada permintaan dari DPR-RI. Eva berpendapat bahwa ide ini bagus, namun kurang visible. Eva menjelaskan bila mengaudit rencana maka hasilnya rekomendasi agar lebih efisien. Eva menyampaikan bahwa Parlemen Inggris pernah pra-audit namun bukan semuanya APBN, tetapi proyek Olimpiade, hasilnya rekomendasi agar jangan tender namun penunjukan langsung.



Kondisi Perbankan Syariah — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Muamalat

Eva mengatakan obsesi umat Islam adalah bahwa industri keuangan syariah bisa berkembang di kemudian hari, penting menjadikan bank di tingkat internasional yang sukses untuk jadi standar di Indonesia.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Eva mengatakan BPK tidak pernah rapat dengan Komisi 11 dan Komisi 11 hanya diminta untuk menunjuk kantor akuntan tapi tidak mengetahui hasilnya. Ia menanyakan tujuan audit KAP HMR supaya jelas. Ia menanyakan kepada KAP Pieter mengenai pengalaman berpartner dengan BPK dan masalah BPK sebagai auditor.


Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eva mengatakan bahwa di dapilnya BNI yang paling banyak membangun bumdes dan salah satu bumdes terbaik di Indonesia, tetapi ia meminta agar diperbanyak. Penting sekali untuk memperluas digital financial service. Eva mengatakan bahwa dirinya mendapatkan laporan dari Menkominfo terdapat 175 juta orang dan hanya 100 juta yang memiliki rekening, dengan ini maka perlu kampanye finansial literasi dan finansial inklusi.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Eva mengatakan calon anggota BPK atas nama Adil Tobing merekomendasikan hal-hal yang progresi tapi belum ada di wewenang BPK. Contohnya, BPK memiliki otoritas untuk penegakan hukum tapi BPK hanya sampai bukti akuntansi. Menurutnya, usulan tersebut bisa dilakukan apabila UU BPK diubah terlebih dahulu. Ia mengatakan kemungkinan calon anggota atas nama Adil Tobing melamar menjadi caleg sehingga bisa mengubah UU bersama Komisi 11. Ia menyampaikan bahwa BPK di Indonesia berbeda dengan di Belanda. Di Belanda, BPK bisa menjadi penegak hukum sendiri. Ia mengomentari mengenai GCG yang menurutnya memiliki beberapa catatan, bahwa tujuan konstitusi tidak bisa dikaitkan dengan objek atau rakyat direduksi menjadi entitas publik. Kalau diambil keseluruhan GCG, nanti publiknya hilang. Ia menanyakan mengenai makna karakter otoritas BPK kepada calon anggota atas nama Syarkawi. Ia mengatakan bahwa saat ini laporan keuangan selalu dikejar tetapi tidak dikumpulkan kwitansinya. Ia juga menanyakan mengenai demokrasi pemimpin. Ia mengatakan aturan sekarang adalah tidak boleh yudikatif, hanya legislatif dan pengawasan. DPR punya fundamental, tidak bisa menindaklanjuti laporan BPK. Kalau DPR masuk ke wilayah itu, maka melewati kewenangan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Eva mengatakan Wewe Aggraeningsih (Calon Anggota BPK) terlihat emosional dan seakan punya asumsi bahwa Komisi 11 memihak pada incumbent. Eva mengatakan apakah bisa area yang bukan fokus BPK selama ini menjadi fokus BPK. Bappenas dinilai dari audit keuangan dan bukan audit kinerja, menurut Agus Joko (Calon Anggota BPK) bagaimana BPK melakukan pemantauan inter institusional untuk mencapai tujuan negara dalam UUD 1945. Eva berpendapat BPK di Indonesia merupakan perpanjangan tangan DPR untuk mengawasi keuangan negara. Eva bertanya, mengapa ide-ide yang disampaikan Agus tidak dilakukan sekarang, saat Agus masih menjabat sebagai anggota BPK.  


Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Eva menanyakan bagaimana antisipasi Bank Indonesia atas perang dagang Amerika.


Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Eva mengatakan bahwa problem utama UMKM yaitu permodalan dan bunga. Eva menanyakan apa strategi dan terobosan agar net margin tidak terlalu besar.



Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Eva mengatakan persoalannya adalah dana yang dibutuhkan penangkaran tidak sejumlah dengan yang dibutuhkan sehingga terjadi penurunan yang luar biasa. Eva menyarankan pengelolaan PNBP memiliki policy, seperti berapa persen yang harus disetor. Hal ini penting untuk keberlanjutan bisnis, seperti lingkungan dan sumber air. Eva mengatakan isu lingkungan sepertinya belum mendapatkan afirmasi, padahal negara harusnya bertanggung jawab untuk itu.



Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Menurut Eva, pengusaha merupakan satu-satunya kelompok yang bermanfaat bagi pemasukan pajak. Oleh sebab itu, kelompok tersebut sebaiknya dijaga. Eva menyarankan agar karyawan Ditjen Pajak dapat memperlakukan baik para pelaku usaha agar mereka merasa nyaman seperti di rumah sendiri.


Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Eva mengatakan kebijakan bauran untuk memastikan komanda semua skenario memperbaiki rupiah dan mengendalikan dollar, jangan sampai skenario BI tidak dijalankan oleh semua Kementerian, mudah-mudahan ada skenario agar semua konvergen baik dari sisi fiskal. Eva menyampaikan bahwa jika ingin memperbaiki neraca perdagangan, ada problem bahwa bibit tidak lama di Indonesia, bagaimana strategi Bank Indonesia agar tidak lama di luar.


Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI

Eva menjelaskan bahwa sekilas melihat dari yang Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI paparkan ia merasa gembira dari laporan BNI sudah menindaklanjuti yang tidak sesuai, selain itu BNI pada tanggal 3 Juli 2019 telah menyampaikan kembali update penyelesaian atas 24 rekomendasi dan saat ini masih menunggu pendapat dari BPK apakah sudah sesuai pemenuhannya atau belum. Eva juga menyampaikan pendapatnya untuk BRI untuk membuka kurs berkelompok di dapilnya karena menurutnya hal tersebut dapat menyenangkan masyarakat disana. Eva juga bertanya terkait kendala apa yang dialami BNI karena banyak permasalahan temuan BKP tentang manajemen di luar negeri, Eva juga bertanya kenapa hal tersebut dapat terjadi dan melihat hal tersebut Eva bertanya apakah belum waktunya buka cabang atau bagaimana dan ia juga berpendapat bahwa BRI dapat membuka peluang memberikan kurs kelompok di dapilnya sangat menyenangkan.


Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Eva mengatakan mendukung upaya perubahan mindset.


Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR-RI

Eva mengatakan bahwa KemenPPPA telah menyusun tim khusus dan ia masuk dalam grup itu. Eva juga memohon RUU tersebut bisa masuk RUU Prolegnas mengenai Pasal tentang perkawinan. Menurut Eva, jika Menkumham ingin naik 50% terkait Undang-Undang, harus ada fokus-fokus RUU yang disahkan dan Eva sebgai perempuan ingin menambahkan 1 Pasal di Undang-Undang Perkawinan yaitu terkait umur.


Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll

Eva menanyakan mengenai tendensi karena Indonesia sudah dipandang sebagai alternatif industri digital. Ia juga menanyakan kesiapan Bursa Efek dan hal yang sudah diantisipasi oleh OJK. Menurutnya, hal yang sudah nampak merupakan peluang.


Program Prioritas Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Bappenas

Eva mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun kita berbicara bahwa proses penyusunan program pembangunan menggunakan mainstreaming gender, tetapi ketika kita periksa di RKA-K/L mainstreaming gender itu bukan menjadi program sehingga tidak ada outputnya.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Eva menyampaikan bahwa di Jerman, perbankan disana bentuknya koperasi, dan jika di Indonesia bagaikan bumi dan langit, maka Eva berharap Bank Indonesia jangan hanya menjadi makmum dalam memahami koperasi nantinya. Eva berharap semoga Ibu Destry Damayanti mampu menggagendakan masalah ekonomi kerakyatan, bila terpilih nantinya.


Pembukaan Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Eva mengatakan sistem dunia Internasional mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019. Eva mengajak anggota DPR mematuhi bersama tanpa ada intervensi politik dari proses rekapitulasi Pemilu yang sedang berlangsung, cukup mengawasi bersama. Eva mengatakan mendukung Palestina sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri yang tetap mengenakan isu Palestina karena Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB.


Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN

Eva menyampaikan bahwa di Singapura hal seperti koresif ini ditegakkan dan Singapura mempunyai adat dan etnis yaitu ethnic and integrity policy. Dalam kebijakan ini, Singapura memastikan setiap perumahan dan apartemen tidak boleh ekslusif. Di tingkat teknis, dalam blocking house jika ada orang India yang ingin menjual rumahnya, yang membelinyapun harus orang India, begitu juga di Brisbane dan New Zealand. Ketika Komisi 11 mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai audit kinerja, apa yang Eva rekomendasikan akhirnya bekerja. Eva berharap dana yang ada di publik bermanfaat untuk publik dan berjangka panjang. Eva memohon agar diperhatikan bahwa sekarang masyarakat sudah mulai ada pengkotak-kotakkan perumahan berdasarkan agama yang sama, mohon BTN bisa mengambil sikap untuk tenun kebangsaan menurut istilah Eva.


Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan — Badan Legislasi DPR-RI Audiensi dengan Koalisi Perempuan Indonesia

Eva mengatakan mendukung agar revisi UU Perkawinan bisa segera dimasukkan dalam Prolegnas jangka pendek DPR karena batasan usia yang terlalu dini banyak merugikan perempuan.



Landasan Pemikiran Asumsi Makro - Raker Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala BPS

Eva merasa khawatir target-target yang dimasukan dalam RAPBN 2020 ini tidak akan terealisasi dengan baik, terutama dalam hal penurunan angka kemiskinan dan penurunan gini ratio. Kemudian, Eva menegaskan apapun yang dikatakan oleh Bappenas adalah yang paling penting bagaimana penentuan tentang asumsi makro. Ia khawatir kalau kemudian target-target nanti sangat rendah. Ini sebetulnya wajah dari pembangunan nasional adalah disini.

Menurut ia, kita membicarakan pembangunan nasional adalah sangat reduksionis. Mengenai gender gap, Indonesia menempati rangking ke-6 dari 10 negara Asean, jadi menurut ia upaya upaya yang kita lakukan ini terlalu redaksionis, tidak sesuai dengan terobosan yang dilakukan. Terakhir, Eva menyoroti dari BI, kita lambat karena kita tidak mampu influsi perbankan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Syarkawi Rauf

Eva mempertanyakan terkait dengan digitalisasi apakah kompatibel dengan BPK 4.0 atau hanya digitalisasi saja. Apa yang menjadi perbedaan antara digitalisasi konteks 4.0 dengan digitalisasi saja. Pada saat menghadapi problem geografis, tidak ada kaitannya dengan digitalisasi 4.0 karena ini bukan hanya mengenai digitalisasi saja.


Uji Kompetensi dan Kelayakan Calon Anggota BPK RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Suharmanta

Eva Kusuma Sundari menanyakan tentang apa visi misi saudara untuk BPK kedepannya.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama Dicky Djatnika Ustama

Eva mengatakan bahwa banyak lembaga tidak segera menindaklanjuti perbaikan hingga bertahun-tahun. Eva juga menanyakan tanggapan dari Dicky Djatnika Usmata terkait bagaimana meningkatkan kepatuhan dari para lembaga untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya.


Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS

Eva mengusulkan semuanya konvergen. Eva mengatakan kepada tema utama di Nawacita agar semuanya bis avektor (stimultan) untuk meningkatkan HDI. Eva mengatakan harus tahu apa target dari anggaran yang disetujui. Eva mengatakan anggota tidak akan mengurusi eksekusi, cukup mengurus output dan outcome.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Haryo Budi Wibowo

Eva mengatakan kalau di Belanda, kedudukan BPK itu sebagai pengadilan sehingga mereka dapat mengadili sedangkan di Indonesia, BPK ini hanya berperan dalam hal pemeriksaan, kalau BPK ingin dijadikan sebagai lembaga penegak hukum, maka undang-undangnya juga harus diubah, pertanyaannya apakah ini memungkinkan atau tidak. Eva meminta Pak Haryo untuk mengevaluasi gagasan ide dirinya sendiri.


Fit and Proper Test (FPT) - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Bambang Pamungkas

Eva mengatakan butuh pendalaman karena Pak Bambang mengatakan ada yang berhubungan dan berkaitan dengan agenda Nasional dan itu adalah resiko jika pemerintah masih ada short view dan BPK long term view.


Latar Belakang

Eva Kusuma Sundari dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 11 Januari 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Pramono Anung yang dilantik menjadi Menteri Sekretaris Kabinet di Kabinet Kerja.  Eva adalah politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mantan Anggota DPR-RI (2005-2014).

Eva memulai karirnya sebagai seorang dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga. Kemudian Eva menjadi konsultan di Asia Foundation (2003-2005). Di 2005 Eva kemudian bergabung menjadi kader PDIP dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2004 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Pada masa kerja 2014-2019, Eva duduk di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika.  

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya (1991)

S2, Politics of Alternative Development Strategy, Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda (1996)

S2, Economics and Development Economics, University of Nottingham, Inggris (2000)

Perjalanan Politik

Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya, Eva memulai karir politiknya dengan menjadi aktivis dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat, Asia Foundation di 2003. Eva mempunyai perhatian khusus terhadap transparansi pada proses penganggaran. Eva kemudian di 2005 menjadi Anggota dari Steering Committee untuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). 

Walaupun kedua orang tua dari Eva adalah kader dan aktivis dari Partai Golongan Karya (Golkar), Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDIP. Pada Pileg 2004, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri dan Tulung Agung) dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung khusus untuk kegiatan trafficking.

Pada Pileg 2014, Eva mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI. Namun kali ini Eva gagal terpilh. Namun di Maret 2015 Eva ditunjuk menjadi Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Pada Agustus 2015, Pramono Anung dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan meninggalkan kekosongan di DPR untuk Fraksi PDIP.  Pada 11 Januari 2016 Eva dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Pramono Anung.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Eva mempertanyakan seperti apa rekomendasi Burse Efek Indonesia (BEI). Eva melihat permasalahan di sini ada pada perilaku pembayar pajak. Eva meminta rekomendasi Forum Pajak Berkeadilan mengenai perilaku orang super kaya yang ingin mengamankan uangnya. Eva menilai RUU Pengampunan Pajak jangan hanya praktis, tetapi menyentuh sistem. Eva meminta rekomendasi kepada BEI dan Forum Pajak Berkeadilan mengenai konten pro atau kontra dan memberikan catatan. Eva mengajak Mitra membantu untuk memperbaiki sistem untuk mengurangi kekhawatiran dari RUU ini.  [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Eva mengatakan bahwa banyak manfaat dari IMF-WB dan berharap kecerdasan lokal bisa dikelola dan dibahasakan dalam bahasa intelektual dan menjadi identitas untuk Indonesia di tingkat internasional. Untuk draft anggaran, Eva mengatakan bahwa dirinya setuju dan peran BI dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan sangat signifikan. Eva berharap, ini bisa terus ditingkatkan. Eva menuturkan, dalam sektrol real dan pangan signifikan, terutama di komoditi penyebab inflasi, dapat menjadi pembelajaran. [sumber

Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial

4 September 2018- Pada RDP Baleg dengan pengusul, Eva hanya memberikan usul untuk dapat memberikan sanksi-sanksi sosial yang tidak berlawanan dengan sanksi pidana. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Terkait penerbitan mata uang baru, Eva berharap segera  ada batas waktu uang lama ditarik karena ini tahun politik, kalau cepat ditarik makin bagus.[sumber]

Integrasi Perspektif Lingkungan dan Perbankan

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Eva mengapresiasi penghargaan yang telah diberikan oleh BRI kepada tokoh lingkungan. Eva menanyakan upaya integrasi perspektif lingkungan ke perbankan dan perspektif lingkungan terkait pemberian kredit. Terkait Asean Framework Agreement on Services (AFAS), Eva menanyakan strategi BRI untuk melakukan ekspansi ke luar negeri sebab perencanaan BRI yaitu ingin menjadi the most valuable bank di ASEAN. Eva menanyakan kontribusi kebijakan kita yang visa on arrival memberikan sumbangan terhadap meningkatnya kejahatan karena pelaku kebanyakan dari Eropa Timur. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Eva menyarankan untuk selalu mendukung koperasi. Eva juga mengatakan untuk Bumdes di Dapilnya BNI sangat kencang sekali. BUMDes sangat luar biasa potensinya. [sumber

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Eva menyatakan bahwa perekonomian kepulauan perlu ada treatment khusus. Menurut Eva ketika biaya STNK naik seperti ada cuci tangan dan saling lempar tanggung jawab kenaikan kronisme tersebut perlu diperhatikan. Eva mengatakan concentration of wealth milik kita buruk, sebaiknya yang memberikan pengumuman terkait belanja diserahkan ke Menkeu saja (satu pintu), pengawasan internal adalah kunci. Eva mendukung tim reformasi pendapatan dan mengatakan bahwa Jawa Timur adalah penyumbang terbesar cukai rokok. Eva menerangkan bahwa ada 13 skema cukai yang memberatkan industri rokok dan hal tersebut dapat dapat diatur ulang. [sumber]

Menyikapi Pernyataan Front Pembela Islam Seputar Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

7 Desember 2016 - (NETRAL NEWS) - Politikus perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kususma Sundari akhirnya angkat bicara soal pernyataan-pernyataan sang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.

Pasalnya, Habib Rizieq berencana menyambangi dan menduduki Gedung DPR/MPR untuk menuntut revolusi. Hal tersebut jika saja Ahok lolos dari putusan perkara di pengadilan atas dugaan penistaan agama.

"Itu statemen dari warga negara yang buruk karena tidak menghormati hukum dan kebenaran dari Pengadilan. Jika tidak setuju dengan sistem hukum di Indonesia, beliau (Habieb Rizieq) punya pilihan untuk pindah ke negara yang pakai hukum agama," kata Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari melalui pesan elektronik diterima diterima Netralnews.com, Rabu (7/12/2016).

Eva, demikian politisi perempuan asal Jawa Timur itu disapa, mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mendistribusikan nilai-nilai luhur pancasila.

Namun, di sisi lain ada pihak yang justru berusaha memecahbelah persatuan dan kesatuan yang telah terekatkan oleh nilai-nilai pancasila, sesalnya. "Siapapun yang tidak setuju dengan sistem hukum dan peradilan di negara Republik Indonesia ya pindah saja," tegasnya.

Sebagaimana diketahui pasca terendusnya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gaung tuntutan penegakan hukum terus mengalir deras. Hal itu sebagaimana masyayarakat melihat popularitas Habib Rizieq yang kian melambung, istilahnya di atas angin.

Habib Rizieq kian menjadi pesohor lantaran mampu menggerakkan massa yang jutaan untuk berdoa dan ber-dzikir bersama di taman Monas Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Meski demikian, terkait niat sejumlah orang yang ingin menduduki Gedung DPR/MPR dengan melakukan pemufakatan jahat dengan menuntut revolusi, maka sendiri Eva tidak setuju.

"Di atas angin boleh-boleh saja, asalkan jangan 'negative'. Masak pidato delegetimasi hukum (membangkang), kan menunjukkan perilaku above the low. Bukannya memberi contoh yang bagus di negeri hukum," ujar Eva mengkritik.

Sebelumnya, Habib Rizieq mengatakan, jika Ahok bebas di sidang pengadilan, maka tak ada lagi aksi Bela Islam Jilid IV.

"Tetapi yang ada revolusi, jadi jangan coba-coba. Maka saya teriak revolusi," tegas Rizieq Shihab di Jakarta.

Dia juga mengatakan, tak ada lagi aksi turun ke jalan, seperti di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ataupun Istana Negara. Tetapi yang ada aksi menduduki Gedung DPR/MPR RI.

"Jadi jangan turun lagi di Istana, Monas, HI, langsung kita sambangi ke Gedung DPR/MPR," ujar Rizieq.

Rizieq bersama massanya akan menduduki DPR bila Ahok lolos dari jerat hukum, karena menurutnya, DPR adalah rumah rakyat. Dan bukan upaya makar, seperti yang dituding kepolisian sebelumnya.

Meski demikian, Rizieq Shihab, siap berdialog dengan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan bangsa, termasuk perkara Ahok agar tidak ada lagi Aksi Bela Islam Jilid 4, 5, 6 dan seterusnya.  [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Eva menyatakan bahwa industri perbankan kita tidak concern dengan isu – isu yang containable. Eva agak ragu dengan OJK, untuk itu Ia mengungkapkan harapannya hanya kepada BI. Eva merasa sedih melihat fakta nasabah dengan concentration of wealth Indonesia. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Kemarin, Eva meminta dasar acuan untuk menurunkan suku bunga, tetapi jawaban yang diberikan justru suku bunga tergantung pasar. Menurut Eva, kalau memang kenyataan alokasi dana China Development Bank (CDB) bukan untuk infrastruktur, seharusnya katakan saja dana CDB digunakan untuk mendukung perdagangan dengan Cina.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
08/10/1965
Alamat Rumah
Komplek DPR-RI , Blok E-2 No.378. Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi