Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

Daftar Rangkuman Rapat


Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli
Komisi/AKD: Badan Legislasi,   Tanggal Rapat: 5 Apr 2021,   Ditulis Tanggal: 6 Apr 2021

Pada 5 April 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Rapat Pleno dengan Tim Ahli tentang Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Achmad Baidowi dari Fraksi PPP dapil Jawa Timur 11 pada pukul 10.40 WIB. (Ilustrasi: Hot-Liputan6.com)

Terkait Laporan Insiden Kebakaran PT Pertamina (Persero) RU 6 Balongan – Komisi 7 DPR-RI RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dirut PT Pertamina Persero
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 5 Apr 2021,   Ditulis Tanggal: 8 Apr 2021

Pada 5 April 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina Persero mengenai Laporan Insiden Kebakaran PT Pertamina (Persero) RU 6 Balongan. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 14.42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ilustrasi : cnnindonesia.com

Proses Seleksi Calon Anggota Komite BPH Migas - RDP Komisi 7 dengan Sekjen Kementerian ESDM
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 31 Mar 2021,   Ditulis Tanggal: 1 Apr 2021

Pada 31 Maret 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM tentang proses seleksi calon anggota Komite BPH Migas. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 14.20 WIB. (Ilustrasi: Detik Finance)

Konsultasi Royalti dan Perjanjian Kerja Sama Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan DPDRD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 10 Mar 2021,   Ditulis Tanggal: 11 Apr 2021

Pada 10 Maret 2021, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan DPDRD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengenai Konsultasi Royalti dan Perjanjian Kerja Sama Pertambangan. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Sartono dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 7 pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : en.wikiperdia.org)

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik
Komisi/AKD: Komisi 1,   Tanggal Rapat: 17 Apr 2018,   Ditulis Tanggal: 12 Apr 2021

Pada 17 April 2018, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik mengenai Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.48 WIB dan dinyata

Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas
Komisi/AKD: Komisi 8,   Tanggal Rapat: 25 Jun 2017,   Ditulis Tanggal: 6 Apr 2021

Pada 25 Juni 2015, Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengenai Seleksi Calon Anggota Baznas. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10.59 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: satelitnews.id)

Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Komisi/AKD: Panitia Khusus,   Tanggal Rapat: 8 Jun 2017,   Ditulis Tanggal: 13 Apr 2021

Pada 8 Juni 2017, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan danKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Lukman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Ri

Isu-Isu Tambang — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero)
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 21 Feb 2017,   Ditulis Tanggal: 9 Apr 2021

Pada 21 Februari 2017, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DirekturUtama PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero) mengenai Isu-Isu Tambang. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 15.00 WIB dan dinyatakan terbuka

Isu-Isu Krusial Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Panitia Khusus,   Tanggal Rapat: 21 Feb 2017,   Ditulis Tanggal: 13 Apr 2021

Pada 21 Februari 2017, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah mengenai Isu-Isu Krusial Pemilu. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 pada pukul 12.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 10 dari 19 anggota Panja telah menanda

Etika Politik dalam Sosial Media, dll — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen APTIKA) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Komisi/AKD: Panitia Khusus,   Tanggal Rapat: 16 Feb 2017,   Ditulis Tanggal: 12 Apr 2021

Pada 16 Februari 2017, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen APTIKA) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengenai Etika Politik dalam Sosial Media dan Hak Politik Penyandang Difabel. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh

Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI
Komisi/AKD: Paripurna,   Tanggal Rapat: 24 Jan 2017,   Ditulis Tanggal: 9 Apr 2021

Pada 24 Januari 2017, DPR RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Nusa

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komisi/AKD: Komisi 4,   Tanggal Rapat: 18 Jan 2017,   Ditulis Tanggal: 7 Apr 2021

Pada 18 Januari 2017, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapi

Evaluasi Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 17 Jan 2017,   Ditulis Tanggal: 7 Apr 2021

Pada 17 Januari 2017, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset mengenai Evaluasi Kerja Tahun 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 14.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umu

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik — DPR-RI Rapat Paripurna ke-83 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Komisi/AKD: Paripurna,   Tanggal Rapat: 27 Oct 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 27 Oktober 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-83 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Pengambilan Keputusan Tingkat 2 Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 1 pada pukul 10.47 WIB d

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1
Komisi/AKD: Komisi 7,   Tanggal Rapat: 20 Oct 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 20 Oktober 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1 mengenai Pembahasan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian ESDM (RKA KESDM) 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 11.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat d

Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement — DPR-RI Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komisi/AKD: Paripurna,   Tanggal Rapat: 19 Oct 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 19 Oktober 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 1 pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Badan Anggaran,   Tanggal Rapat: 17 Oct 2016,   Ditulis Tanggal: 15 Apr 2021

Pada 17 Oktober 2016, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Belanja Pemerintah Pusat. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Said Abdullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 11.43 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau — Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WALHI Provinsi Riau, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 20 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 20 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Riau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WALHI Provinsi Riau, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengenai Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Partai Demokra

Pembahasan Rancangann Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
Komisi/AKD: Komisi 5,   Tanggal Rapat: 20 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 20 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai Pembahasan Rancangann Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi dari Fraksi Pa

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Buku II — Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 20 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 16 Apr 2021

Pada 20 September 2016, Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://reaktor.co.id)

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 19 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021

Pada 19 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) d

Kewenangan Walikota Batam dan BP Batam— Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet (Setkab), Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam
Komisi/AKD: Komisi 2,   Tanggal Rapat: 19 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 15 Apr 2021

Pada 19 September 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet (Setkab), Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mengenai Kewenangan antara Walikota Batam dan BP Batam. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lukman Edy dari Fraksi Partai Keb

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 19 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 12 Apr 2021

Pada 19 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 13.32 WIB dan dinyatakan terbuka untu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi 3 DPR RI dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 19 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 13 Apr 2021

Pada 19 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://reaktor.co.id)

Konten Buku 2 RUU KUHP — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 3,   Tanggal Rapat: 15 Sep 2016,   Ditulis Tanggal: 16 Apr 2021

Pada 15 September 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah mengenai Konten Buku 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Benny K. dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 7 dari 10 Fraksi dan 13 d