Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Tanggal Rapat: 17 Dec 2015, Ditulis Tanggal: 2 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dirut PLN

Pada 17 Desember 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hafisz dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 20:33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ekbis.sindonews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dirut PLN

Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

  • Perubahan peruntukan PMN 2015 untuk PLN, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)nya sudah siap, tetapi masih menunggu rekomendasi dari Komisi 6. Jika diizinkan bisa menjadi bagian dari pembahasan.

Dirut PLN

  • PLN menggunakan dana PLN untuk menjembatani PMN yang belum cair.

Septa Hamid - Kepala Pusat Divisi PLN Manajemen

  • Proses pengadaan untuk KWh meter melalui pelelangan terbatas yang diawali dengan penyeleksian dan menghasilkan proses terbuka, entah melalui media, koran, atau web PLN. Setelah pengumuman dan penjelasan, sampai ke pemasukan dokumen sampai penentuan kelulusan DPT. Setelah proses kualifikasi, akan dilihat perusahaan yang masuk. Terdapat 11 perusahaan yang masuk dalam pelelangan terbatas. Pemberi harga terendah dan alokasi yang sudah ditentukan yang akan menang dan diberi kontrak. Setelah kontrak berjalan, ada uji juga audit sebelum sampai evaluasi terhadap penyedia.
  • Untuk menjadi anggota, dapat dilakukan kapan saja selama hari kerja.
  • Untuk meter yang dipakai menggunakan standar STS karena ETC mempunyai IEC. Ini aman transaksinya untuk PLN dan tidak bisa diakali. IEC620554 diadopsi menjadi SNI. Ada 131 member STS dan 15nya dari Indonesia. Penggunaan IEC 620554 sendiri sudah dipakai 28 negara saat itu.
  • KWH meter mengacu pada SPLN D3.009-1:2010. Seluruh pabrikan pemasok KWh meter PLN wajib mendapatkan sertifikasi. Saat ini ada 28 merek dan 12 diantaranya pabrikan lokal.
  • Jumlah meter terpasang hampir 3,3 juta lebih dan yang rusak sebanyak 43.000. Ada beberapa yang menurut PLN cacat dan kerusakan yang masih wajar. Di NTT karena pulau-pulau, jadi sering rusak. Ada beberapa meter yang mengalami cacat. Glomet sudah diberikan sanksi dengan tidak boleh mengikuti pengadaan. Glomet sudah menyediakan 21.257 untuk pengganti meter yang rusak.
  • Secara rutin unit-unit melakukan evaluasi data di aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Di pusat juga demikian. PLN melakukan kunjungan lapangan setiap 3 bulan.
  • Mengenai standar dan utility, PLN membuat standar sendiri dan melibatkan teman-teman di PLN juga. Hal ini dikarenakan belum adanya standar nasional. Maka, PLN membuat standar sendiri.
  • Terdapat 20 merek meter yang sudah terpasang di pelanggan PLN. PLN memiliki data-data lain mengenai yang rusak. Ada meter-meter yang rusaknya juga persentasenya masih wajar.
  • Di Jambi, 60% kerusakan diduga karena gagal produksi. Pihak terkait masih melakukan penelitian. Kemungkinan kerusakan terjadi pada saat handling meter yang tidak baik sehingga pada saat aktivasi baru ketahuan rusaknya. Untuk seluruh area Jambi, yang rusak 950 dari 23.000 yang terpasang. Di area DKI Jakarta diperkirakan yang rusak 30 dan memang ditemukan kerusakan dengan jumlah yang sama.
  • Harga dari lelang yang berlaku sebelumnya Rp800.000 pada saat masih impor. Ada yang dari China, Jepang, dan Eropa. Mulai 2014, PLN mengadakan harga terpusat. Diharapkan adanya keseragaman harga dan kontrol terpusat oleh litbang. Jumlah impor saat itu masih ribuan. PLN melakukan final project di Bali. Saat ini ada 28 merek. Sejak 2013, hanya ada 10 merek dalam negeri untuk digunakan PLN dan sisanya impor.
  • Sejak 2011, sudimoro ini berjalan dan PLN sedang merencanakan untuk dihapus.
  • Jadi, yang diminta project costnya. Saat di tabel, ada yang tidak mengajukan epc price. Oleh karena itu, PLN yakin dengan evaluasi tim PLN dan data-data yang ada telah sesuai prosedur.

Rini Soemarno - Menteri BUMN

  • Menteri BUMN membacakan surat perubahan PM dan meminta persetujuan Komisi 6.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan