Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan
Tanggal Rapat: 13 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 12 Jan 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirjen Kementerian Perdagangan
Pada 13 September 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan mengenai Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Teguh juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 14:17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengatar rapat Teguh menyampaikan bahwa ada Surpres mengenai ratifikasi persetujuan perdagangan ASEAN, protokol paket 9 dalam perdagangan. Bahwa kita ketahui Pasal 11 ayat 2, Presiden dalam membuat perjanjian Internasional yang memiliki efek harus melalui persetujuan DPR-RI. Pada
Pasal 84 bahwa setiap perjanjian perdagangan Internasional disampaikan kepada DPR-RI selama 90
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Kementerian Perdagangan
- Dirjen Kemendag mengusulkan untuk tambahan perjanjian Internasional, merujuk kepada Surpres kepada DPR-RI.
- Ratifikasi perjanjian perlu karena telah tertuang dalam UU dan piagam tersebut telah berlaku di ASEAN sejak tahun 2018. Sedangkan untuk Indonesia ratifikasi piagam ASEAN akan berlaku penuh setiap tanggal 15 Desember.
- Dirjen Kemendag mengatakan bahwa ratifikasi, akses, penerimaan, penyetujuan, dan
perjanjian yang tidak perlu pengesahan dalam unsur perjanjian. - Dirjen Kemendag mengatakan bahwa RDP ini untuk menyetujui perjanjian perdagangan Internasional. Prosedur pengesahan, untuk mendapatkan persetujuan dari DPR-RI terlebih dahulu dalam jangka waktu 90 hari setelah tanda tangan perjanjian. Apabila perjanjian perdagangan Internasional berdampak luas pada beban ekonomi rakyat, maka akan disahkan oleh UU. Apabila perjanjian tidak ada dampaknya, maka akan prosedur sesuai dengan Presiden.
- Jika mekanisme dapat disetujui maka retifikasi dapat diselesaikan, dan Indonesia harus memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan ekspor.
- Dirjen Kemendag mengatakan bahwa iklim kondusif dan transparan merupakan efek perjanjian perdagangan Internasional. Dapat mendorong kerjasama usaha dengan luar negeri dalam hal distirbusi barang dan jasa.
- Indonesia telah ratifikasi perjanjian perdagangan Internasional sejak 1 Januari bersama Negara ASEAN. Sedangkan untuk persetujuan kawasan perdagangan ASEAN seperti Australia dan New Zealand sudah diratifikasi kecuali Indonesia, Indonesia baru berlaku jika sudah meratifikasi perjanjian tersebut. apabila Indonesia untuk para pedagang Indonesia bisa melakukan ekspor
lebih banyak. - Dirjen Kemendag menyampaikan bahwa ekspor Indonesia ke Australia dan New Zealand akan terancam, apabila tidak ikut perjanjian perdagangan Internasional. 90% ekspor ke Australia dengan tariff 0% karena perjanjian tersebut.
- Dalam urutan perdagagan Internasional Indonesia pada posisi urutan ke-4 setelah Thailand, Singapore dan Malaysia.
- Dirjen Kemendag menyampaikan bahwa ada perjanjian perdagangan jasa antara Bangsa Asia Tengga dan India. Perjanjian tersebut akan menjadi landasan hukum pemberlakuannya, Investasi ke India akan menjadi kondusfi dan adanya peluang kerjasama bagi pengusaha dalam negeri di tingkat ASEAN.
- Untuk antisipasi impikasi tenaga kerja asing, maka dibuatlah pelatihan keterampilan SDM untuk WNI. Sehingga yang masuk hanya tenaga kerja terampil yang tidak di dalam negeri.
- Indonesia diwakulkan oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan perjanjian mengenai hal teknis kesehatan ASEAN. Perjanjian ASEAN medical, bahwa Indonesia telah siap untuk pemberlakuannya. Sedangkan basis produksi untuk sistem anggota sudah 0%, menyederhanakan birokrasi alat kesehatan di ASEAN.
- Dirjen Kemendag menyampaikan terkait dengan ASEAN Medical Device Directive baru Negara Laos, Singapore dan Vietnam yang sudah ratifikasi. Indonesia mendapatkan atur klasifikasi alat kesehatan sesuai kelas resikonya, hanya alat kesehatan yang sesuai denan AMDD yang mampu beredar di pasaran Indonesia dan ASIA.
- Dirjen Kemendag mengatakan bahwa AMDD dapat memberikan dampak jaminan mutu kesehatan Indonesia. Jika tidak setuju AMDD, maka Indonesia akan terancam terkait alat kesehatan yang dijamin mutunya. Sedangkan perjanjian yang sedang berlangsung di Jakarta itu antar ASEAN dan Korea untuk fasilitas perdagangan dan apabila Indonesia tidak melakukan ratifikasi maka Indonesia tidak dapat ekspor ke Korea. sehingga pasar Indonesia di Korea terancam akan diambil oleh Negara lain jika ini tidak disetujui.
- Dirjen Kemendag mengatakan dengan memperbaharui perjanjian barang maka akan meningkatkan komitmen akses pasar, liberasi, dan promosi.
- Pelaku usaha ekspor unggulan Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan akses perjanjian perdagangan yang baru. Dengan meningkatkan kerjasama dalam ecommerce jika tidak disetujui maka peluang akan meningkat tetapi investasi akan hilang.
- Protokol AFAS paket 9 telah ditandatangani adreferendum oleh beberapa Negara, sedangkan untuk 7 negara ASEAN telah meratifikasi perjanjian ini.
- Dirjen Kemendag menyampaikan bahwa komitmen sudah disetujui oleh Kementerian terkait, karena jika ratifikasi tidak selesai maka aka adanya dampak pada akses pasar, dan Indonesia akan memiliki dasar hukum untuk kesepakatan yang akan disepakati. Sehingga pemerintah perlu susun peraturan domestic dan keahlian SDM profesional.
- Dirjen Kemendag menyatakan bahwa 6 perjanjian tersebut tidak berdampak luas, maka Kemendag berharap agar DPR-RI untuk menyetujui. Pada Pasal 16 ayat 3, perubahan perjanjian dilakukan dengan UU setingkat. Pemerintah berharap ratifikasi 6 perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan aturan Presiden, agar pelaku usaha dalam negeri bisa melakukan perjanjian tersebut dan dapat
meningkatkan ekspor maupun investasi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)