Berita Terkait
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas
- (Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%
- (Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye
- (Tempo.co) Komisi Dalam Negeri DPR Sarankan KPU Atur Lembaga Survei
- (OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres
- (SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela
- (TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa
- (Tempo.co) Ahok: Saya Dipaksa Ambil Cuti Kampanye, Adil atau Tidak?
- (Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
- (Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada
- (OkeZone.com) Protes Pasal 9A, KPU Akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016
- (SindoNews.com) UU Pilkada Direvisi, Nasdem Tantang Parpol Lain Siapkan Kader Lawan Ahok
- (Tempo.co) Revisi UU Pilkada, Kenapa DPR Perberat Syarat Calon Independen?
- (Tribun News) Partai Politik Masih Diperlukan Namun Perlu Direformasi
- (Tribun News) Kata Ahok, Butuh Rp 100 Miliar Jika Dicalonkan Partai Politik
- (Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang
- (Kompas.com) Muhaimin: Gubernur Itu Tidak Punya Rakyat
- (Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan
- (GalamediaNews) Ini Dia Penyebab Pilkada Serentak 2015 Rendah Partisipasi Pemilih
- (OkeZone.com) Drama Panjang Menuju Pilkada Serentak
- (Jawa Pos) Ini Usulan Sekjen PDIP ke KPU
- (SindoNews.com) Formappi Nilai Pilkada 2015 Bawa Setumpuk Persoalan
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Parpol Memulai Sosialisasi Pilkada Serentak
Sejumlah partai politik mulai menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Upaya itu dilakukan untuk memberikan pemberitahuan terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan menjaring bakal calon kepala daerah yang akan mewakili partai tersebut.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, menyatakan, bulan ini pihaknya fokus melakukan tahapan sosialisasi terkait perppu pilkada. Jawa Timur menjadi provinsi pertama lokasi sosialisasi. Setelah itu sosialisasi dilakukan di Jawa Tengah.
Malik menambahkan, apabila perppu tersebut disahkan DPR bulan ini, pihaknya menargetkan telah memiliki bakal calon kepala daerah di sejumlah daerah pada Februari hingga Maret. Faktor utama pertimbangan PKB untuk bakal calon itu, kata Malik, adalah integritas, popularitas, dan elektabilitas.
”Kami akan meminta teman- teman di DPP (dewan pengurus pusat) melakukan polling dan riset di daerah guna melihat popularitas dan elektabilitas kader potensial partai di masyarakat,” katanya, Jumat (16/1), di Jakarta.
Setelah menjaring bakal calon melalui polling dan riset, PKB akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon. Tahapan itu dilakukan, ujar Malik, guna melihat integritas dan kualitas bakal calon untuk memimpin daerah sesuai dengan nilai-nilai partai.
Konsolidasi PPP di Kalsel
Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dilaporkan, Partai Persatuan Pembangunan juga mulai melakukan konsolidasi untuk menghadapi pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang akan digelar di sejumlah daerah pada 2015. Target partai berlambang Kabah itu adalah memenangi sejumlah pemilihan kepala daerah.
”Bagi PPP, 2015 adalah tahun konsolidasi. Ke dalam, kami berkonsolidasi dengan melakukan permusyawarahan di tingkat wilayah dan daerah, dilanjutkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ke luar, kami berupaya memenangi semua pilkada yang digelar,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy di sela-sela Rapat Pimpinan Wilayah PPP Se-Kalsel di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Jumat. Kegiatan itu diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Ke-42 PPP.
Romahurmuziy mengatakan, Rapat Pimpinan Wilayah PPP Se-Kalsel menjadi persiapan PPP untuk memenangi tujuh pemilihan kepala daerah (wali kota dan bupati) yang akan digelar di Kalsel pada 2015. Selain itu, juga ada satu pemilihan gubernur.
Jadi, total ada delapan pilkada yang akan digelar serentak di Kalsel, yakni pemilihan gubernur Kalsel, pemilihan wali kota Banjarmasin dan Banjarbaru, serta pemilihan bupati Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
Ketua DPW PPP Kalsel Rudy Ariffin menambahkan, pihaknya masih akan membahas berbagai persiapan menghadapi pilkada di Kalsel dalam rapat pimpinan wilayah.